This study aims to analyze the settlement of bad loans with a non-litigation process and to analyze the effectiveness of the settlement of non-litigation bad loans. Litigation. The legal research method used is juridical empirical, which examines the application of law to the working of law by conducting studies through approaches namely the statutory approach or statute approach, case approach or cash approach, historical approach or historical approach, comparative approach or comparative approach, and conceptual approach or conceptual approach. The results of this study reveal that in practice resolving bad loans through non-litigation methods at Bumdesma Sayung Mulyo by rescheduling, loan restructuring, reducing liabilities, compensation, legal/litigation aspects (specifically for misuse of funds).


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dengan non litigasi dan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet non litigasi. Urgensi penelitian ini adalah Sebagai acuhan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang penyelesaian kredit macet non litigasi Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris, yang meneliti penerapan hukum bekerjanya hukum dengan melakukan kajian melalui pendekatan yaitu pendekatan undang-undang atau statute approach, pendekatan kasus atau cash approach, pendekatan historis atau historical approach, pendekatan perbandingan atau comparative approach, dan pendekatan konseptual atau conseptual offroach. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Dalam praktek penyelesaian kredit macet melalui non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo dengan cara Penjadwalan Ulang, Restrukturisasi Pinjaman, Pengurangan Kewajiban, Kompensasi, Aspek hukum/litigasi (khusus untuk penyalahgunaan dana).

This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the Government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

The purpose of this research is to analyze the investigation of juvenile criminal cases through restorative justice in the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). The importance of a friendly and fair resolution for children facing the law. The diversion of cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes. Diversion can be carried out when the criminal threat is below 7 (seven) years and is not a repeat offense. This type of research uses a socio-legal approach. The research findings indicate that the juvenile diversion process in Central Java Regional Police involves transferring cases from the criminal court to a deliberation process to achieve balance and restoration. Mediators in the deliberation can be trusted community figures, school principals, or teachers. Standard rules are needed for non-formal treatment of cases involving children in conflict with the law to limit negative practices in the justice system. Diversion is carried out to promote the well-being of children, especially in cases of juvenile delinquency, and to prevent recidivism.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polda Jawa Tengah. Pentingnya penyelesaian perkara yang ramah dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses diversi anak pada Polda Jawa Tengah melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Mediator dalam musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan anak, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption.


Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan penggeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

The purpose of this study is to analyze and describe the problems that often arise in online collateral auctions and obstacles experienced by auction organizers and bidders and to find out whether online auctions are more effective, efficient than conventional auctions. The urgency of this research is a reference for researchers in particular and the public in general who are interested in the problem of online auction of collateral, besides that the internet is an electronic communication service that connects computer networks and computer facilities, organized throughout the world via telephone or satellite by connecting their devices to the internet network. Currently, internet access has become easier, the Directorate General of State Wealth (DJKN) utilizes this convenience for the public interest, with the launch of an internet auction application (e-Auction). The research method used is normative juridical, namely research that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study show that online auctions of collateral are seen as more effective and efficient than conventional auctions, secondly often bidders who do not make repayments on the grounds that their auction accounts are hacked make auction decisions inappropriate, thirdly online auctions make auction activities independent of threats or terror between bidders when competing in auction price negotiations.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara online serta hambatan yang dialami oleh penyelenggara lelang maupun peserta lelang dan untuk mengetahui apakah lelang online ini lebih efektif efisien daripada lelang konvensional. Urgensi penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik pada masalah lelang barang jaminan secara online, selain itu internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer, yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik, dengan peluncuran aplikasi lelang internet (e-Auction). adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan lelang barang jaminan secara online dipandang lebih efektif dan efisien daripada lelang secara konvensional, kedua seringnya peserta lelang yang tidak melakukan pelunasan dengan alasan akun lelangnya terkena hack menjadikan keputusan lelang tidak patut, ketiga lelang online menjadikan kegiatan lelang terlepas dari ancaman maupun teror antar peserta lelang saat bersaing dalam negosiasi harga lelang.

The purpose of writing is to find out and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. This study uses a normative juridical approach supported by interviews, with analytical descriptive specifications. This study provides information about the role of the BPD in Muncar village in the preparation of village regulations and the constraints. The results of the study can be concluded that the role of BPD in preparing village regulations in Muncar Village is the role in discussing and determining, the role in accommodating and exploring aspirations, and the role in supervising the performance of the village head. Then the constraint factors influence the role of BPD in the preparation of village regulations, namely internal and external factors.

Tujuan dalam penulisan yang dilakukan untuk mengetahui dan manganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuiridis normatif di dukung dengan wawancara, dengan spesifikasi diskriptif analitif. Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan BPD di Desa Muncar dalam penyusunan peraturan desa dan faktor kendalanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian faktor kendala mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penyusunan peraturan desa yaitu faktor internal dan ekternal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa dan reposisi rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, adanya persyaratan rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat membuat kewenangan kepala desa seolah dibatasi, selain itu tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum . Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan rekmendasi Camat dalam sudut pandang tujuan dari regulasi hukum yang seharusnya.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi rekomendasi camat sebagai pengawasan dan kontrol dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa. Hasil penelitian ini adalah Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam PP NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mempunyai peran penting terkait proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan aturan yang ada kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengangkatan perangkat desa merupakan mutlak harus ada karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan. Namun legalitas aturan-aturan tersebut belum ada penjelasan yang pasti terkait rekomendasi Camat tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut ada celah untuk menimbulkan ketidak pastian hukum. Maka reposisi kewenangan Camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi Camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol maka harus diperjelas kembali jangan sampai mendistorsi kewenangan kepala desa

The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pecatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahu implementasi perubahan akta lahir yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baikAkta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekuder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus di tetapkan.
Kata kunci:

The purpose of this study was to find out the legal basis for the protection of caregivers and the forms of legal protection of caregivers in taking disciplinary action against cadets of the Police Academy and the forms of disciplinary action by caregivers against cadets of the Police Academy who commit disciplinary violations. The police in creating prospective leaders must be specially educated at a Police Education Institution, namely the Police Academy. The Police Academy or often abbreviated as Akpol is an educational institution to produce Polri officers. The Police Academy is an element implementing the education for the formation of Polri Officers who are under Kalemdikpol. In educating police leaders, professional caregivers are needed in educating them. The research method used is normative juridical, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. The results of this study indicate that the legal basis for the protection of caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2003 concerning the National Education System, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation No. 74 of 2008 Concerning Teachers, PGRI MoU with POLRI No B/53/XII/2012 and 1003/UM/PB/XX/2012 Concerning the Protection of the Teacher Profession, Supreme Court Decision No 1554 K/Pid/2013 Concerning Reasons for Penalizing Teachers Who Commit Disciplinary Actions , Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 1 of 2021 Concerning the Life of Students at the Police Academy, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 3 of 2021 concerning Assessment of Educational Outcomes of Police Academy Cadets, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 2 of 2021 Concerning the Academy Council at the Police Academy, reasons for abolishing crimes that are outside the law (KUHP). The form of legal protection for caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is that there are reasons for eliminating crimes that are outside the law (KUHP), namely the rights of parents and teachers to discipline their children or students (tuchtrecht). Thus caregivers who take disciplinary action against Police Academy cadets cannot be punished. Forms of disciplinary action by caregivers against Police Academy Cadets who commit disciplinary violations, namely direct reprimand, giving special educational assignments, other physical actions that are coaching in nature. In taking action against the offenders, the role of Urgakplin (Disciplinary Enforcement Affairs) is needed because URGAPLIN is an element of discipline for cadets as well as security and cleanliness of flats, including violations of Perkalemdikpol, as an element of prosecution for violations committed by cadets, carrying out analysis and evaluation of cadets who commit violations .