The research objective is to identify law enforcement and the factors that influence traffic units in suppressing traffic violators using Electronic Traffic Law Enforcement Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Semarang City area. ETLE cannot view letters. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are: Law enforcement through ETLE, namely ETLE devices automatically capture monitored traffic violations and send media evidence of violations to the Electronic Back Office ETLE at the Regional Traffic Management Center (RTMC) of the local Polda. Enforcement of violations that do not have a SIM/STNK because ETLE cannot see documents: ETLE cameras still cannot check motorists who do not have STNK and SIM while driving. So related to the violation of not having a SIM, then being caught not carrying a SIM or STNK, of course it was not captured or action on traffic violations could not be taken by the ETLE. The officer explained that until now there were still many weaknesses in enforcing fines using the ETLE system. One of these weaknesses is checking vehicle documents for two- and four-wheeled drivers. Of course, every system has weaknesses. Implementation of ETLE is still being implemented even though there are weaknesses, this statement was emphasized by the National Police Chief Gen. Listyo Sigit Prabowo issued a telegram number: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.


Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi satuan lalu lintas dalam menekan pelanggar lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Semarang Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum melalui ETLE yaitu perangkat otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda setempat. Penindakan pelanggaran yang tidak punya SIM/STNK karena ETLE tidak bisa melihat surat-surat. Kamera ETLE masih belum bisa mengecek pengendara yang tak memiliki STNK dan SIM. Jadi terkait dengan pelanggaran apakah tidak punya SIM, terus kedapatan tidak membawa SIM atau STNK tentu halnya itu tidak ter-capture atau tidak bisa diambil tindakan pelanggaran lalu lintas oleh ETLE. Petugas menerangkan bahwa hingga saat ini masih banyak didapati kelemahan dalam penindakan tilang menggunakan system ETLE. Salah satu kelemahan tersebut berupa pengecekan surat kendaraan bagi pengendara roda dua maupun empat. Tentu halnya setiap sistem pasti ada kelemahan. Penerapan ETLE tetap dilaksanakan walaupun ada kelemahan, pernyataan tersebut dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam surat telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.

TThe purpose of this study is to examine how the Ethics Council as a complement to the DPRD in order to maintain dignity and honor in accordance with the DPRD's code of ethics. In fact, the Ethics Council is expected to play a role not only as a guardian of the morale and integrity of DPRD members, but also as an internal mechanism for enforcing the code of ethics and maintaining discipline, ethics and board performance. In this study using the type of empirical research. Because the title raised refers to the Reposition of the Honorary Board of the Regional People's Legislative Assembly of the Temanggung Regency in Maintaining Discipline, Ethics and Council Performance in the Regional DPRD of Temanggung Regency. The renewal of this research has not yet examined the repositioning of the Honorary Board of the Temanggung Regency People's Representative Council in maintaining discipline and performance of the council. The importance of the legal system and subsystem in taking action and maintaining the discipline of DPRD members is an important tool in monitoring and prosecuting violations of the code of ethics.


Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Padahal, Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik serta menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif di Wilayah DPRD Kabupaten Temanggung. Kebaharuan penelitian ini belum ada yang meneliti tentang Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung dalam menjaga kedisiplinan dan kinerja legislatif. Pentingnya sistem dan subsistem hukum dalam suatu penindakan serta menjaga kedisiplinan anggota DPRD merupakan suatu perangkat yang penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik.

The purpose of this study is to analyze the legal implications of the Constitutional Court's decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the simultaneous regional head elections in 2024. Recently, the Constitutional Court issued Decision Number 60/PUU-XXII/2024, which is a test of Article 40 paragraph (3) of Law Number 10/2016 on the election of Governors, Regents, and Mayors against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which was submitted by the Labour Party and Gelora. This research is normative juridical research. The approaches used include the conceptual approach, statute approach, and case approach. Covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study concluded that Decision Number 60/PUU-XXII/2024 juridically and sociologically has implications for the simultaneous regional elections in 2024. There are direct and indirect implications, directly with the formation of a new PKPU, namely Number 10 of 2024 as the basis for holding simultaneous elections in 2024, and indirect implications such as strengthening local democracy, strengthening political parties, and Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 indirectly setting a precedent for Decision Number 62/PUU-XXII/2024 regarding the elimination of the presidential threshold. This research can contribute to changes in regulations or technical regulations that must be made by the General Elections Commission (KPU) and the government after the Constitutional Court's decision and provide recommendations to policymakers in designing regulations by the Constitutional Court's decision. In addition, it contributes to the development of the theory of democracy and elections, especially related to the principles of free and fair elections and electoral justice.

This study aims to analyze the criminal law enforcement of illegal racing by Semarang Police Satlantas in Jalan Diponegoro Ungaran, its causal factors, and obstacles to public order. This research is important because it is material for a law enforcement approach that focuses on public order and evaluation of the effectiveness of the role of the Police so that illegal racing can be overcome. This research uses qualitative research methods with a juridical sociological approach with the findings that cases of illegal racing in three years, namely 2022-2024, have only decreased slightly with the highest case in 2022 totaling 282 cases. This is motivated by law enforcement constraints, especially the lack of police personnel and the habit of illegal racing which is a contributing factor to the existence of illegal racing. various police efforts have been made, but the unresolved cases of illegal racing cause instability in law enforcement and have a negative impact on society. This research concludes that better law enforcement is needed by improving the quality of police performance, and community participation with a humanistic action approach to discuss together the dangers and violations of illegal racing and the application of CCTV to find out illegal racing violations. A comprehensive approach by combining legal, educational, and socio-cultural paradigms as an innovation in overcoming illegal racing and creating public order. This research is important and different from previous studies because it discusses the use of a more integrated approach from the police, which involves technology and community cooperation and provides practical solutions to overcome the problem of illegal racing.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana balap liar oleh Kepolisian Satlantas Polres Semarang di Jalan Diponegoro Ungaran, faktor penyebab dan kendalanya terhadap ketertiban umum.  Penelitian ini menjadi penting karena menjadi bahan untuk pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada ketertiban umum dan evaluasi efektivitas peran kepolisian sehingga balap liar dapat diatasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil temuan bahwa kasus balap liar dalam tiga tahun yaitu 2022-2024 hanya mengalami penurunan sedikit dengan kasus tertinggi pada tahun 2022 berjumlah 282 kasus. Hal tersebut dilatarbelakangi karena kendala penegakan hukum terutama kurangnya personil kepolisian dan kebiasaan balap liar yang menjadi faktor penyebab adanya balap liar. berbagai upaya polisi sudah dilakukan, tetapi kasus balap liar yang belum teratasi menimbulkan ketidakstabilan penegakan hukum dan berdampak negatif bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan, diperlukan penegakan hukum yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas kinerja kepolisian, keikutsertaan masyarakat dengan pendekatan tindakan humanitis untuk berdiskusi bersama bahaya dan pelanggaran balap liar serta penerapan CCTV  untuk mengetahui pelanggaran balap liar. Pendekatan secara komprehensif dengan memadukan paradigma hukum, pendidikan, dan sosial-budaya sebagai inovasi dalam mengatasi balapan liar dan terciptanya ketertiban umum. Penelitian ini menjadi penting dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena membahas penggunaan pendekatan dari kepolisian yang lebih terintegrasi, yang melibatkan teknologi dan kerjasama masyarakat, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah balap liar.
 

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

The purpose of this research was to find out and analyze the implementation of land acquisition for toll road construction and legal protection of agricultural land in relation to the construction of the Semarang-Demak toll road, Dukun Village, Karangtengah District, Demak Regency. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of the study can be concluded that the implementation of land acquisition for the construction of the Semarang-Demak toll road in Demak Regency in general is in accordance with the Land Acquisition Regulations for the Implementation of Development in the Public Interest and the deliberation stage for determining compensation has not been carried out, so that the implementation of Law Number 41 of 2009 regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, the implementation cannot be known. In the initial deliberation process there was no compensation in the form of replacement land for the agricultural land used. The temporary agreed form of compensation is cash. Future implementation should have implemented the law in the deliberation stage.


Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan perlindungan hukum lahan pertanian dalam hubungannya dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Demak Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan tahap musyawarah penentuan ganti rugi belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarah.

This research aims to analyze the obstacles and supporting factors in the application of legal sanctions against inmates who violate the order related to the granting of rights in Class II A Penitentiaries Semarang. This is important to study considering that there are still violations of inmates' rights in some prisons in Indonesia. This research is a normative-empirical legal research, with a statutory approach. The novelty of this research is that there are changes in the statutory regulations and in the research location there is an increase in the number of offenders. The results of the study show that the limited capacity and density of prisons make implementing regulations more difficult. Discomfort and poor detention conditions create tensions and violations of inmates' rights. Meanwhile, the imposition of strict sanctions sometimes violates the rights of inmates which is also a problem for prison officers, referring to a comparison of data on the number of disciplinary offenders from the previous year at Semarang Class II Prison has not experienced significant changes. This means that the number of offenders continues to increase and there are still inmates who repeat their crimes. The obstacles in the application of legal sanctions against inmates who violate the statutory regulations in Semarang Class IIA Penitentiary include limited resources, density or overcapacity, resistance or resistance from inmates, and lack of external supervision. While the solutions are preventive efforts and repressive efforts.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak di Lapas Kelas II A Semarang. Hal ini menjadi penting untuk diteliti mengingat masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak narapidana di beberapa Lapas di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian ini adalah terdapat dari sisi perubahan peraturan perundang-undangan dan pada tempat penelitian yang terdapat peningkatan jumlah pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya kapasitas dan kepadatan penjara membuat peraturan pelaksanaan menjadi lebih sulit. Ketidaknyamanan dan kondisi penahanan yang buruk menciptakan ketegangan dan pelanggaran hak-hak narapidana. Sementara itu, pemberian sanksi yang tegas terkadang melanggar hak-hak narapidana yang juga menjadi permasalahan bagi petugas pemasyarakatan, mengacu pada perbandingan data jumlah pelanggar disiplin dari tahun sebelumnya di Lapas Kelas II Semarang tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya, jumlah pelanggar masih terus bertambah dan masih terdapat narapidana yang mengulangi kejahatannya. Kendala dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar peraturan perundang-undangan di Lapas Kelas II A Semarang antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kepadatan atau kelebihan kapasitas, resistensi atau perlawanan dari narapidana dan kurangnya pengawasan dari luar. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif.

Every human being carrying out activities in the economic sector, whether carrying out transactions or other business activities, usually begins with an agreement, one of which is a rental agreement. Lack of awareness of the rights and obligations between both parties causes several problems and agreements are not equal or balanced. This research aims to determine the application of the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang and the obstacles and solutions in implementing the principle of contractual equality in vehicle rental agreements at Pesona Car Rental Semarang. The research method used is sociological juridical research with analytical descriptive research specifications. The sampling technique in this research was non-random sampling using purpove sampling with data collection techniques using primary and secondary data, with qualitative data analysis. The results of the research show that the application of the principle of contractual equality at Pesona Car Rental Semarang is still not fully implemented due to several obstacles that can hinder its implementation, such as a lack of understanding of the terms and conditions of the agreement as well as violations committed by the lessee. Settlements or solutions that can be made as a result of violations committed by tenants can be done through litigation and non-litigation. The role of the principle of balance or equality in agreements, especially in vehicle rental agreements, is a very important component based on the will and awareness of both parties to carry out the vehicle rental agreement and comply with their respective rights and obligations. AbstrakSetiap manusia berkegiatan dalam bidang ekonomi, baik untuk melakukan transaksi atau kegiatan bisnis lainnya biasanya diawali dengan adanya perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa. Kurangnya kesadaran hak dan kewajiban antara kedua belah pihak menyebabnya beberapa masalah dan perjanjian tidak setara atau seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang dan kendala serta solusi dalam penerapan prinsip kesetaraan kontraktual dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan di Pesona Rental Mobil Semarang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis  dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non random sampling dengan cara purpove sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan kontraktual di Pesona Rental Mobil Semarang masih belum sepenuhnya dapat diterapkan dikarenakan beberapa kendala yang dapat menghambat penerapannya seperti kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan perjanjian serta pelanggaran yang dilakukan dari pihak penyewa. Penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan asas keseimbangan atau kesetaraan dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan menjadi komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dan kesadaran kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam sewa menyewa kendaraan tersebut serta mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

The purpose of this study is to analyze and describe the problems that often arise in online collateral auctions and obstacles experienced by auction organizers and bidders and to find out whether online auctions are more effective, efficient than conventional auctions. The urgency of this research is a reference for researchers in particular and the public in general who are interested in the problem of online auction of collateral, besides that the internet is an electronic communication service that connects computer networks and computer facilities, organized throughout the world via telephone or satellite by connecting their devices to the internet network. Currently, internet access has become easier, the Directorate General of State Wealth (DJKN) utilizes this convenience for the public interest, with the launch of an internet auction application (e-Auction). The research method used is normative juridical, namely research that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study show that online auctions of collateral are seen as more effective and efficient than conventional auctions, secondly often bidders who do not make repayments on the grounds that their auction accounts are hacked make auction decisions inappropriate, thirdly online auctions make auction activities independent of threats or terror between bidders when competing in auction price negotiations.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara online serta hambatan yang dialami oleh penyelenggara lelang maupun peserta lelang dan untuk mengetahui apakah lelang online ini lebih efektif efisien daripada lelang konvensional. Urgensi penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik pada masalah lelang barang jaminan secara online, selain itu internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer, yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik, dengan peluncuran aplikasi lelang internet (e-Auction). adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan lelang barang jaminan secara online dipandang lebih efektif dan efisien daripada lelang secara konvensional, kedua seringnya peserta lelang yang tidak melakukan pelunasan dengan alasan akun lelangnya terkena hack menjadikan keputusan lelang tidak patut, ketiga lelang online menjadikan kegiatan lelang terlepas dari ancaman maupun teror antar peserta lelang saat bersaing dalam negosiasi harga lelang.

The aim of this research is to analyze the implications of the implementation of police investigative authority in the criminal justice system and to determine the obstacles that occur as well as coercive efforts made in investigations and prosecutions by authorized institutions so that they can be controlled through the system pretrials. This research discusses the implications and authority of police investigators in the criminal justice system and the role of pre-trial as one of the legal measures for the protection and rights of suspects in examinations at the investigative level, as well as what factors can create obstacles to the protection of suspects' rights. Pre-trial arrangements are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining the validity or not of coercive efforts to arrest and detain as well as checking whether or not the termination of investigation or prosecution, compensation, and rehabilitation is valid. The method used is normative empirical, which is the addition of data or empirical elements from field studies to obtain data by holding questions and answers with police institutions. The result of this study is to find out about the implications of investigator authority in criminal justice and the reasons for pretrial efforts made by suspects rejected or granted by the local district court.




Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat dikontrol melalui sistem praperadilan. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi serta kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya hukum terhadap perlindungan dan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, serta faktor apa sajakah yang dapat menjadikan hambatan tentang perlindungan hak-hak tersangka. Pengaturan praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa pada penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif empiris , studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan institusi kepolisian. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.