Publication Search

This study aims to determine and describe the transparency of service procedures, the ease of procedures, and the ease of obtaining information at the Kota Timur District Office in Gorontalo City. Using a qualitative, descriptive approach through observation, interviews, and documentation, the study results indicate that transparency of service procedures has been effectively implemented through the provision of clear, complete, and easily accessible information to the public. Information regarding service types, requirements, completion times, and fees is published through bulletin boards, brochures, social media, and direct explanations from officers, so that the public can understand the service process without confusion. In terms of ease of procedures, the service flow has been designed to be simple, concise, and user-friendly, ensuring ease of access for service applicants and even for vulnerable groups such as the elderly. Furthermore, the ease of access to information is also evident in the use of various communication channels, both in person and digitally. Information boards, leaflets, social media, and digital displays are actively used to disseminate information so that the public can understand procedures before visiting the office and better prepare documents. Overall, these three indicators demonstrate that the Kota Timur District Office is committed to implementing the principle of transparency in public services, although further innovation is needed to ensure information reaches a wider and more equitable public.

This study analyzes the process of construction and resistance to the double burden experienced by the character Kaluna in the film Home Sweet Loan (2024) through the perspective of Judith Butler's gender performativity. Using qualitative content analysis on 13 key scenes, it was found that Kaluna's double burden of office work and bearing the economic and domestic responsibilities of an extended family was constructed through stylized repetition of acts. The results show that Kaluna experiences a double burden of professional and domestic work shaped by social norms and family expectations. However, the film also depicts Kaluna's resistance to this construction through verbal and emotional actions and personal decisions that challenge the patriarchal structure. This study concludes that Home Sweet Loan not only represents the double burden of modern women, but also shows women's agency in resisting and negotiating their gender identity. These actions deconstruct oppressive gender identities and form a new, independent subjectivity. The film emphasizes that the double burden of women is not a natural law, but rather a social performance that can be resisted.

After achieving success with the #LoveAvoskinLoveEarth initiative, Avoskin continues its efforts by launching a new eco-friendly campaign called #MulaiDariMejaRias. In this campaign, Avoskin invites skincare product users to be more careful in choosing care items, and to use appropriate products for simplicity and sustainability. Brand image plays a very important role in marketing its products. One way to build a positive view in the community is through campaign activities. This study aims to analyze the impact of the message from the #MulaiDariMejaRias campaign via Instagram @avoskinbeauty, assess Avoskin's Brand Image related to the campaign, and evaluate the influence of public relations messages in the #MulaiDariMejaRias campaign on Avoskin's Brand Image on Instagram. The theory applied in this study refers to Messages from Perloff (2017), Soemirat, Soleh & Ardianto (2018) regarding brand image variables. The approach used in this study is a quantitative approach with a survey method to 86 respondents of Instagram followers @avoskinbeauty, using a random sampling technique. The research results showed a 41% impact of the #MulaiDariMejaRias public relations campaign message on Avoskin's brand image on Instagram. Furthermore, the #MulaiDariMejaRias campaign message was emotionally and linguistically effective, and the campaign successfully improved brand image through audience attitudes.

This study aims to explore the communication styles and experiences of healthcare workers in enhancing public service communication skills at Petir Community Health Center (Puskesmas Petir) in Tangerang City. Effective communication is a crucial factor in the quality of healthcare services for patients; however, various challenges such as time constraints, differences in patients’ backgrounds, and work pressure often hinder optimal interactions. This research employs a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis to uncover the experiences, perceptions, and practices of healthcare workers in communicating with patients and the community. The findings indicate that communication skills are improved through internal training, peer mentoring, and the adaptation of communication strategies to match patient characteristics. Additionally, personal motivation, managerial support, and a conducive work environment play significant roles in the successful implementation of communication strategies. The results of this study provide an in-depth understanding of public service communication practices within the community health center context and serve as a basis for recommendations in developing training programs and policies to enhance the quality of interactions between healthcare workers and the community.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus memenuhi ketentuan hukum masing-masing negara. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) dalam perkawinan campuran, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perkawinan campuran yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak WNA. Rumusan masalah yang dikaji adalah 1) Bagaimana Aturan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia. 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Pengadilan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt Sel, 3) Bagaimana Implikasi dari Putusan Tersebut dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Warga Negara Asing. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berupa data Sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

The implementation of e-government is one of the local government's strategies in improving the quality of public services and realizing Good Governance. This study aims to analyze the implementation of e-government through the Tangerang LIVE Application as an effort to improve Good Governance in the Tangerang City Government. The research method used is a qualitative literature study approach through the search and analysis of various literature sources in the form of books, scientific journals, and official government documents related to e-government, the Tangerang LIVE Application, and the principles of Good Governance. This research analysis uses the Good Governance principles framework according to the United Nations Development Programme (UNDP), which includes transparency, participation, responsiveness, effectiveness and efficiency, and accountability. The results of the study indicate that the implementation of the Tangerang LIVE Application contributes positively to increasing public information disclosure, expanding public participation, accelerating government responses to public complaints, increasing the effectiveness and efficiency of public services, and strengthening the accountability of local government performance. However, there are several obstacles to achieving Good Governance through the Tangerang Live application and these obstacles become an evaluation of the Tangerang City government to innovate through e-government that supports the improvement of Good Governance in the Tangerang City Government. This study recommends strengthening digital literacy, improving institutional coordination, and sustainable system development to ensure optimal and inclusive e-government implementation.

This paper reviews the role of Artificial Intelligence (AI) in Islamic education within secondary schools, emphasizing both its practical uses and the ethical challenges it presents. The review looks into the current trends, tools, and the impact of AI on the learning experience, as well as its ethical implications from an Islamic perspective. The study follows a systematic literature review (SLR) approach based on the PRISMA guidelines and includes research from 2022 to 2025, sourced from platforms like Google Scholar. After a thorough selection process, 15 articles were included in the review, offering valuable insights into the technological and ethical aspects of AI in Islamic secondary education. The use of AI has notably enhanced learning outcomes in Islamic education by allowing personalized learning, boosting student engagement, and streamlining feedback mechanisms. Tools like intelligent tutoring systems and educational chatbots have been widely adopted. However, challenges around data privacy, algorithmic bias, and technology access persist. Additionally, incorporating Islamic ethical values into AI-driven educational platforms presents both opportunities and challenges. Addressing these ethical implications is vital, requiring frameworks that align with Islamic principles such as maṣlaḥa (public welfare), justice, and human dignity. Education policies and teacher training programs should concentrate on promoting the responsible use of AI, ensuring it improves educational experiences while preserving ethical and cultural integrity.

This article delves into the application of gamification in Islamic Religious Education (IRE) for primary school students, focusing on its impact on motivation, emotional engagement, and learning psychology. It offers a systematic review of relevant studies, evaluating both the positive outcomes and challenges of using gamification in IRE. A thorough library research approach was used, drawing from academic journals, books, and conference papers. Key databases like Google Scholar, JSTOR, and ERIC were searched to identify studies published between 2010 and 2025. Studies that met specific criteria relevance to the topic, educational level, and a focus on gamification, motivation, emotional engagement, and learning psychology were selected. The findings suggest that gamification in IRE can significantly enhance student motivation, emotional engagement, and learning outcomes. Elements such as rewards, challenges, and interactive activities help create a positive learning environment, promoting better retention and understanding of Islamic teachings. Emotional engagement is particularly heightened when gamification is tailored to the cultural and religious contexts of the students, fostering a deeper connection to the material. The study emphasizes that incorporating gamification in IRE could enhance the overall educational experience for primary students, boosting their motivation and emotional involvement in learning. It also highlights the importance of designing gamified content that is culturally relevant and contextually appropriate to maximize the positive effects on student learning. The study recommends that educators, curriculum developers, and policymakers consider using gamification to improve the quality of Islamic education in primary schools.

The growing demand for transparency, accountability, and measurable performance has transformed higher education institutions into complex public organizations required to deliver reliable and stakeholder-oriented services. Within this governance-driven environment, institutional governance plays a fundamental role in shaping service excellence and institutional legitimacy. Drawing on a public administration perspective, this study examines how governance dimensions influence academic service performance in higher education. This research employs a qualitative descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and institutional observations involving university leaders, academic administrators, faculty members, and students. The analysis focuses on governance dimensions—transparency, accountability, participation, effectiveness, and responsibility—and their integration into institutional systems such as performance management, quality assurance, and digital infrastructure. The findings reveal that governance frameworks are formally established through regulations and digital systems; however, their operational integration remains uneven. Transparency improves service reliability when supported by consistent information management, while accountability mechanisms tend to emphasize procedural compliance rather than performance-based evaluation. Stakeholder participation is institutionalized but largely consultative. The study concludes that service excellence in higher education is a governance-driven outcome that requires systemic alignment between governance principles, institutional capacity, and performance management processes. Strengthened governance integration enhances service reliability and institutional legitimacy.

Interoperability has become a critical enabler of integrated service delivery in contemporary digital government. However, despite significant technological investments, many governments continue to experience fragmented service systems and limited public value outcomes. This study examines how institutional design shapes interoperability capacity and how interoperability contributes to public value creation within digital government frameworks. Employing a qualitative explanatory case study approach, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, and institutional observations. The findings reveal that interoperability is not solely a technical function but an institutional capability embedded in governance structures, regulatory frameworks, data standards, and coordination mechanisms. While technical data exchange mechanisms exist, institutional fragmentation, regulatory ambiguity, and limited cross-agency collaboration constrain seamless integration. The study demonstrates that institutional design mediates the relationship between interoperability and public value creation by influencing the effectiveness of integrated service delivery. Public value gains are evident in operational efficiency and accessibility; however, improvements in legitimacy, trust, and service coherence remain incremental where institutional alignment is weak. The research contributes to digital governance literature by conceptualizing interoperability as an institutional construct and highlighting the necessity of governance reform for sustainable public value generation. The findings suggest that governments must prioritize institutional coherence, standardized data governance, and collaborative coordination frameworks to fully realize the transformative potential of digital government.

Modern society faces multidimensional complexities, ranging from spiritual crises and technological disruption to social inequality. Muslims, with their theological and intellectual capital, are often perceived as suboptimal in responding to these challenges contextually and applicatively. This article aims to analyze the fundamental problems faced by Muslims in formulating answers to the problems of modern society and to explore the strategic role of Islamic higher education institutions, specifically the Muhammadiyah University of Malaysia (UMAM), in bridging this gap. This research uses a qualitative approach with a case study method at UMAM. Data was collected through literature study, observation, and structured interviews with academics and policymakers at UMAM. The findings indicate that the main problems lie in: (1) the dichotomy between naqli and aqli sciences, (2) a static approach to religious texts, and (3) a lack of integrative and innovative solution models. UMAM strives to address these issues through three main strategies: integration of knowledge in the curriculum, problem-based research, and empowering community engagement. This article concludes that UMAM has the potential to become a model social laboratory of Islam that combines the Muhammadiyah renewal ethos with the Malaysian socio-cultural context to produce relevant, humanist, and rahmatan lil 'alamin solutions.

Traditional arts in Indonesia face a growing threat not from physical displacement, but from algorithmic distortion. This study examines how social media algorithms shape and distort public perception of Indonesian traditional arts — specifically jaranan and barongan — through the lens of Van Dijck's (2013) popularity principle: the principle that content distribution is determined by interaction volume rather than cultural value. Employing qualitative thematic content analysis, this study analyzes comments on five viral social media videos sourced from YouTube and TikTok, each depicting riots or tension at traditional art performances. Findings demonstrate that the popularity principle operates consistently and cumulatively across all five samples: algorithmically provocative titles, emotional polarization in comment sections, and micro-behavioral signals such as watch duration and replay collectively function as interaction signals that drive the platform to distribute riot content far more widely than culturally substantive footage. The consequences extend beyond perception: event organizers suffer long-term reputational and economic damage, while collective stereotypes — associating jaranan with violence and disorder — become sufficiently entrenched to surface spontaneously in unrelated contexts. A comparative analysis of a Kangen Band concert video reveals that these stereotypes have already achieved the status of cultural reference points. This study argues that strategic resistance is possible: the same algorithmic logic that amplifies negative content can be deployed to circulate culturally rich content, provided that artists, communities, and government commit to producing content designed to generate high-quality interaction. The challenge is to transform social media from a distorting mirror into an instrument of cultural preservation.