Publication Search

Abstract. Work accidents are a serious problem that can result in injury, disability, even death for employees, as well as financial losses for the company. In Indonesia, the number of work accidents still shows a questionable number, so that prevention of work accidents must be a top priority in occupational safety and health (K3) management. This study aims to explore and develop effective work accident prevention strategies. Methods: used in this study is a literature review, by collecting and analyzing information from various journals and scientific articles related to work accidents and their prevention strategies. The population in this study were various studies that discussed work accidents, while samples were taken from relevant articles. The research variables include risk factors for work accidents and prevention strategies applied. Results: nshowed that the implementation of safety training programs, building a strong safety culture, and implementing the 5R principle (Ringkas, Neat, Resik, Rawat, Rajin) can significantly reduce the risk of work accidents. Conclusion: from this study is that investment in a holistic and sustainable safety strategy is essential to creating a safe and productive work environment, as well as protecting employee health and safety. With these steps, companies are expected to be able to improve overall operational performance and efficiency. Keywords: work accidents, safety, strategies. Abstrak. Kecelakaan kerja merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan cedera, cacat, bahkan kematian bagi karyawan, serta kerugian finansial bagi perusahaan. Di Indonesia, angka kecelakaan kerja masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, sehingga pencegahan kecelakaan kerja harus menjadi prioritas utama dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan strategi pencegahan kecelakaan kerja yang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah terkait kecelakaan kerja dan strategi pencegahannya. Populasi dalam penelitian ini adalah berbagai studi yang membahas kecelakaan kerja, sedangkan sampel diambil dari artikel-artikel yang relevan. Variabel penelitian meliputi faktor risiko kecelakaan kerja dan strategi pencegahan yang diterapkan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan program pelatihan keselamatan, pembangunan budaya keselamatan yang kuat, dan penerapan prinsip 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja secara signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa investasi dalam strategi keselamatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif, serta melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kata kunci: kecelakaan lingkungan kerja, keselamatan, strategi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kegiatan yang wajib ada dalam pekerjaan konstruksi termasuk pada proyek jalan lingkungan yang dikerjakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta dengan sumber anggaran kecil ataupun besar. Hal ini karena setiap pekerjaan konstruksi memiliki potensi risiko kecelakaan yang harus mendapat perhatian serius. Sasaran pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlengkapan K3 yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak, khususnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap regulasi K3 yang berlaku, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlengkapan K3 pada Proyek Peningkatan Jalan Menteng XA di kota Palangka Raya tahun 2024 telah memenuhi ketentuan dasar, namun masih ada perlengkapan yang perlu ditambahkan sesuai ketentuan regulasi k3 seperti masker dan kacamata pelindung yang memiliki fungsi mengantipasi paparan bahan kimia, debu dan asap.

Lagu tidak hanya sebagai media hiburan tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang mencerminkan emosi tekstual dan makna yang mendalam. Dalam konteks film, lagu digunakan sebagai original soundtrack (OST), memainkan peran penting dalam meningkatkan narasi dan mediasi emosional dari keadaan internal karakter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis makna konseptual dan makna asosiatif dalam lirik lagu “Selalu Ada di Nadimu”, film animasi Jumbo. Lagu ini dipilih karena sangat puitis dan simbolis, dan diintegrasikan ke dalam tema film yang indah tentang cinta orang tua dan kekuatan batin. Penelitian menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik pembelajaran dokumen dan pendekatan dari aspek semantik berdasarkan pemahaman makna literal dan makna yang muncul dari pengalaman emosional dan budaya. Hasil analisis menunjukkan pentingnya 51 data penting konseptual, 14 asosiatif dan 5 lainnya yang memiliki makna keduanya, yang mencerminkan kedalaman pesan dan ikatan emosional. Temuan ini menegaskan bahwa lirik lagu, khususnya dalam fungsi OST, memiliki potensi besar sebagai objek penelitian linguistik yang kompleks dan bermakna. Lagu dapat mencerminkan pengalaman internal manusia dan interpretasi media yang layak untuk analisis akademik.

Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis zakat fitrah dari sudut pandang fiqih Islam, dengan menitikberatkan pada tiga pokok bahasan: kewajiban, waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka, yang merujuk pada literatur klasik (kutub al-turats) maupun kontemporer dalam fiqih Islam dari berbagai mazhab. Temuan menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban individu (fardhu ‘ain) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk pembersihan diri serta solidaritas sosial. Waktu pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus, dimulai sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum salat Idulfitri, dengan waktu terbaiknya adalah malam hingga pagi hari sebelum salat dilaksanakan. Dalam distribusinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik), terutama fakir dan miskin, dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kebiasaan masyarakat setempat, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dalam bentuk uang. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman fiqih yang mendalam agar zakat fitrah dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana keadilan sosial dan penyucian jiwa dalam kehidupan masyarakat.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, dengan syarat data fisik dan data yuridis tercantum di dalamnya. Terutama dalam jual beli dengan penjual yang tidak diketahui keberadaanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pembeli untuk balik nama sertifikat yang penjualnya tidak diketahui keberadaannya dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait perlindungan hukum bagi pembeli serta akibat hukumnya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.57/Pdt.G/2022/PN Tar. Perlindungan hukum dilakukan melalui peradilan sebagai upaya menuntut hak. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya bukti surat dan saksi yang dihadirkan. Akibat hukum tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata, yang merugikan penggugat dengan menghalangi haknya sebagai pemilik. Kesimpulan 1)pembeli dapat menggunakan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah meski tanpa bukti lengkap. Serta, pihak dirugikan dapat mengajukan eksekusi rill Pasal 1241 KUHPerdata. 2)majelis hakim mempertimbangkan jual beli sah berdasarkan bukti dan keterangan saksi. 3)Majelis hakim menetapkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Tindakan tergugat melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, serta asas kepatutan. Saran 1)masyarakat perlu memahami prosedur legal kelengkapan dokumen dalam transaksi tanah untuk mencegah masalah dikemudian hari. 2)majelis hakim harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pertimbangan serta pengembangan peraturan yang relevan. 3)majelis hakim harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum serta mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan umum dalam perkara hal ini peralihan hak atas tanah.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

This study explores the methods applied by teachers in teaching dance to early childhood children at RA Aisyiyah and its influence on their development. Dance learning does not only focus on motor skills, but also includes children's cognitive, emotional, and social growth. By implementing methods such as demonstration, imitation, imaginative play, and free exploration, teachers at RA Aisyiyah can foster creativity, discipline, and collaboration in children. This study applies a descriptive qualitative approach that takes data from observations and literature reviews. The findings show that the role of teachers is crucial as creative developers in the dance learning process, by adapting methods according to the challenges that arise, such as the child's level of focus, limited space, and variations in interests. This article highlights the importance of a combination of flexible learning methods to optimize the potential of early childhood in the fields of art and character education.

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait kasus surat wasiat yang disusun oleh Kho Bing Nio di hadapan notaris dinyatakan tidak sah karena melanggar hak mutlak ahli waris ab intestato. Ahli waris testamentair bersikukuh mempertahankan isi wasiat dan menolak memberikan bagian warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris ab intestato. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis testamen yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim, dan akibat hukum atas testamen yang dibatalkan dalam Putusan 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Mengapa testamen dapat dibatalkan oleh Pengadilan? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? 3) Apakah akibat hukum testamen yang dibatalkan menurut Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? Metode penelitian ini termasuk yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Testamen dibatalkan oleh Pengadilan melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan batal demi hukum testamen yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. (2) Hakim memutuskan untuk dilakukan inkorting dalam menerapkan ketentuan Pasal 920 KUHPerdata serta untuk memenuhi rasa keadilan pihak penerima hibah wasiat dan legitimaris (3) Dengan dibatalkannya testamen, ketentuan atau hak penerima testamen menjadi hilang karena dengan dibatalkannya testamen maka peristiwa hukum tersebut menjadi tidak ada. Terlebih alasan pembatalan testamen dikarenakan bagiannya melanggar bagian legitime portie sehingga hakim memutuskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas bagian yang sama atas objek sengketa masing-masing 1/5 bagian.

ah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai aset strategis. Salah satu bentuk kepemilikan tanah peninggalan administratif kolonial yang masih menjadi perdebatan adalah Letter C, terutama dalam konteks wakaf. Meskipun diakui sebagai bukti kepemilikan dalam beberapa regulasi, namun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Letter C hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan yang sah, dan hal ini memerlukan segala proses untuk menjadikan tanah letter C menjadi sertifikat wakaf agar kepastian hukumnya terjamin. Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum tanah berstatus Letter C dalam proses wakaf di Indonesia yang menimbulkan kendala serius dalam legalisasi wakaf sebagaimana kasus di Kabupaten Batang pada 2009 ketika Hj. Pateni mewakafkan tanahnya kepada Pondok Pesantren Ki Agung Fatkhutieh yang hingga kini belum selesai proses legalisasinya. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada status perlindungan hukum tanah Letter C dalam sistem pertanahan Indonesia, proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Letter C menurut peraturan yang berlaku, dan perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data primer dari literatur serta wawancara dengan ahli pertanahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah Letter C berada dalam posisi rentan secara hukum dengan tenggat waktu 2026 untuk formalisasi kepemilikan, proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan perlindungan hukumnya masih lemah tanpa sertifikat formal, sehingga direkomendasikan agar pemerintah mempercepat implementasi program pendaftaran tanah untuk proses wakaf dari tanah Letter C, dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa di masa depan.

Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kontrak yang melibatkan pihak asing dibuat di Indonesia namun ditulis menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Dengan perkembangan sebuah teknologi ini harus diiringi dengan berkembangnya peraturan-peraturan yang akan berlaku di masyarakat. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di Indonesia. Yang kemudian muncul rumusan masalahnya yaitu; 1) Bagaimana bentuk Akta-akta Perjanjian dapat dibuat secara Billingual di Indonesia oleh dua warga negara? 2) Mengapa digital signature dapat digunakan dalam Pembuatan Akta-akta Perjanjian? 3) Bagaimana kekuatan hukum Akta-akta Perjanjian yang dibuat secara Bilingual oleh dua warga negara dengan menggunakan digital signature? Dalam menemukan jawaban atas rumusan masalahnya itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field research). Hasil Penelitiannya yaitu bahwa Akta perjanjian yang dibuat dalam 2 bahasa apabila diterapkan pada Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris kekuatan hukumnya sama dengan akta yang dibuat dalam 1 bahasa, yaitu sah dan mengikat. Dan Akta Perjanjian yang ditanda tangani secara elektronik antara Akta Perjanjian di bawah tangan dan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Kekuatan hukum Akta Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani secara elektronik adalah sah dan mengikat. Sedangkan Akta Perjanjian yang disebut dengan Akta Otentik, jika ditanda tangani secara elektronik, maka akta Notaris terdegrasi menjadi akta yang dibuat di bawah tangan.

Salah satu kasus terkait dengan tindak kejahatan bidang perpajakan adalah yang dilakukan oleh Christin Marliana sebagai pemilik UD Jaya Raya Sumbawa terbukti melakukan tindak pidana secara sengaja telah menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang berisi data pajak yang tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemeriksaan bukti permulaan, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan, dan akibat hukum atas Putusan pada Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemeriksaan bukti permulaan?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan? dan 3) Bagaimana akibat hukum atas Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw? Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemeriksaan bukti permulaan dimulai dari memeriksa saksi-saksi dan bukti berupa dokumen faktur pajak standar yang dilaporkan Christin Marliana; (2) Pertimbangan hakim atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena pajak tersebut disetor setelah melewati batas waktu seharusnya disetor kekas negara dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; (3) Akibat hukum atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah Christin Marliana dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- = Rp 16.845.085.600, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

ah yang belum bersertifikat memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa, termasuk sengketa wakaf, karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah terkait sengketa tersebut yaitu, bagaimana perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan wakaf, apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sengketa tanah wakaf dalam Putusan No. 456 K/AG/2007, bagaimana akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007 terkait sengketa tanah wakaf. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam penelitian kasus ini pemilik tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada PP No 24 Tahun 1997. Hasil Penelitian dan Kesimpulan dari penelitian ini Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini memberikan landasan hukum yang menjamin hak-hak pemilik tanah. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan No. 456 K/AG/2007 hanya mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat. Hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum karena penggugat jelas dirugikan. Akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat sangat rentan sekali terjadi pengakuan oleh pihak lain, karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Badan hukum koperasi termasuk pihak yang tidak diizinkan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah. Namun, pada faktanya cukup banyak koperasi yang mengakui Hak Milik atas tanah sebagai bagian dari aset koperasi. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pinjam nama atau nominee, yang dapat dikategorikan penyelundupan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai: 1) Mengapa Pengurus Koperasi melakukan penyelundupan hukum dengan mekanisme pinjam nama untuk memperoleh Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan? 2)Bagaimana perolehan Hak Milik atas tanah dengan mekanisme pinjam nama atau nominee oleh koperasi? 3) Apa akibat hukum dan solusi dari pembuatan perjanjian nominee guna memperoleh Hak Milik atas tanah oleh badan hukum koperasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana metode wawancara dengan teknik probing dipilih sebagai cara pengumpulan data penelitian. Objek penelitian ini adalah perbuatan pinjam nama yang dilakukan oleh Pengurus KSP Sejahtera Mandiri atas aset tetap tanah koperasi yang beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1315/Bumiharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Pengurus Koperasi melakukan perjanjian nominee adalah karena keengganan memiliki aset tetap beralaskan HGB.

This research aims to: 1) to know the condition of students in memorizing the Qur'an using translated and non translated Al-Qur'an at PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo; 2) to know the effectiveness of the method of memorizing translated and non translated Al-Qur'an at PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo; 3) to know the factors that influence the effectiveness of the method of memorizing Al-Qur'an using translated and non translated Al-Qur'an at PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo. This thesis uses a comparative descriptive qualitative research approach.  Where researchers understand phenomena or events through an in-depth description of the data collected in the form of words not numbers. And comparing in depth (qualitative) about a phenomenon, with the aim of identifying similarities and differences, as well as understanding the context and meaning behind it. The data collection technique uses observation, interviews, and documentation.  The data analysis techniques used in comparative descriptive qualitative analysis are data selection, data classification, data interpretation and the final step of comparison, where researchers compare the speed level of memorizing the Qur'an with the use of different Qur'ans but using the same method. The results showed that: 1) the condition of students who memorize using the translated Al-Qur'an tends to have a better understanding of the meaning of the verse, but the memorization process is slower because it takes time to understand the meaning of the verse. Students who memorize using the non-translated Al-Qur'an are faster in memorizing because they only focus on the lafadz and the rhythm of the reading. 2) the effectiveness of memorization methods using translated and non-translated Al-Qur'an at PPTQ Al-Asy'ariyyah. In terms of speed, memorizing using the non-translated Al-Qur'an is superior because students only focus on repeating the lafadz. The durability of memorization in both methods is strongly influenced by the consistency of murojaah. Understanding the meaning is better owned by students who memorize using the translated Al-Qur'an. 3) factors that influence the effectiveness of memorization, namely motivation, intelligence, psychological conditions, support from parents and ustadzah, learning environment, as well as time management and discipline are very influential on the success and effectiveness of students' memorization.

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, kaidah hukum untuk menemukan sebuah petunjuk. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah ahli waris. Pasal 832 dan pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak milik atas semua barang dari orang yang meninggal, sehingga ahli waris yang mempunyai hak yang ada pada harta warisan. Namun harta waris tersebut dikuasai oleh salah satu pihak jadi harus mendapatkan perlindungan hukum secara preventif terhadap objek warisan yang kuasai tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan kerugian untuk ahli waris yang lain. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini telah sepadan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti- bukti selama persidangan. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Skt merupakan persengketaan secara melawan hak merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat, oleh sebab itu telah benar bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat guna membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut perundang-undangan yaitu diantara Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian dari pada total keseluruhan warisan atau obJek persengketaan.

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penyebab inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan ideal BPHTB dalam tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah tentang Pendataran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.

This study aims to analyze working posture and the risk of musculoskeletal disorders (MSDs) among wide-body fairing maintenance operators at PT GMF AeroAsia. Manual handling during aircraft maintenance often causes non-ergonomic postures that increase the risk of injury to the musculoskeletal system. The Rapid Entire Body Assessment (REBA) method was used to quantitatively assess postural risk, while the Nordic Body Map (NBM) identified subjective discomfort reported by workers. Results showed that most complaints occurred in the right hand, back, and neck, with risk levels ranging from moderate to very high. Based on these findings, recommendations include workstation redesign, use of assistive tools, and ergonomic training to help reduce MSD risks and improve workplace safety. This study contributes practical insights into ergonomic applications, particularly in the aircraft maintenance industry.

Kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia melalui metode peminjaman nama atau kontrak nominee merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang bertentangan dengan peraturan agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas melarang kepemilikan tanah oleh orang asing, tetapi kekurangan peraturan khusus mengenai kontrak nominee menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk menghindari ketentuan. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan untuk mengevaluasi praktik penyalahgunaan hukum ini dalam kerangka hukum agraria dan hukum perdata internasional. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kontrak nominee tidak hanya bertentangan dengan prinsip nasionalitas dan kaidah yang ada dalam hukum perdata internasional, tetapi juga bisa membahayakan stabilitas hukum serta kedaulatan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terkait perjanjian nominee, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

This study explores the optimization of non-normal assignments utilizing the Hungarian method for both maximization and minimization. The Hungarian algorithm is a combinatorial optimization technique that efficiently solves assignment problems, ensuring optimal allocation of resources. By applying this method to non-normal assignment scenarios, we aim to demonstrate its effectiveness in enhancing productivity and reducing costs in various industries. The findings indicate that the Hungarian method can significantly improve decision-making processes in complex assignment frameworks, leading to more efficient operations.

White shrimp (Litopenaeus vannamei) is an introduced species cultivated in Indonesia and plays an important role in increasing national shrimp production and exports. However, infectious diseases such as Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) pose a serious threat to the shrimp farming industry. These two diseases cause a decrease in shrimp growth and production performance. The Polymerase Chain Reaction (PCR) diagnostic technique is an effective method for detecting EHP and AHPND infections, because the results are fast and accurate. This research was carried out at the Juanda Fish Quarantine Laboratory, Animal, Fish and Plant Quarantine Center (BKHIT) East Java from July 1 to August 29 2024. This research aims to find out examination techniques and examination results for Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) during the examination process at BKHIT East Java. The test method used is a descriptive method by collecting primary and secondary data. The EHP examination at BKHIT East Java uses the single step PCR method, while the AHPND examination uses the Nested PCR method which consists of extraction, amplification, electrophoresis and visualization of the results. Based on the results of examinations during the activity, 4 samples were declared positive for EHP and no samples were declared positive for AHPND out of 51 samples of white shrimp (Litopenaeus vannamei).