Publication Search

The problem faced by Vocational High Schools Accounting teachers in Tulungagung Regency is that the concept of higher order thinking skills has not been implemented optimally in compiling accounting questions. The purpose of holding this community service is to increase understanding of by Vocational High Schools Accounting teachers in compiling accounting questions based on higher order thinking skills. The method of community service activities is in the form of training for members of the Vocational High Schools Accounting Teachers Organization in Tulungagung Regency. This activity consists of the preparation stage, the implementation stage, and the monitoring and evaluation stage. The results of the evaluation of this activity showed that vocational Accounting teachers in Tulungagung Regency had a better understanding of the concept of higher order thinking skills and their application in compiling accounting questions.

The number of MSMEs that have halal certificates is still far less than large industries, including MSMEs in Kedungsalam Village, Donomulyo District, Malang Regency. Based on these problems, the Accounting Department of Universitas Negeri Malang (UM) held a halal literacy activity for MSMEs. This halal literacy activity has never been obtained by participants before. The purpose of this activity is that in the future MSMEs in Kedungsalam Village can improve product quality through halal certification, so that they can survive and compete in the globalization era. This service activity is considered right on target, because MSME products that are not yet halal certified can register through the Halal Center at UM. The UM Halal Center has been officially established since early 2019 which has a role in providing services to the community's needs for halal certification, namely accompanying, fostering, and overseeing halal product guarantees.

Pelatihan pembuatan dessert untuk masyarakat Desa Curug Wetan dilandasi oleh motivasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa. Dessert merupakan sesuatu yang terbilang baru sehingga dapat membuka peluang yang baru pula untuk dipasarkan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa menyambut rencana perealisasian kawasan wisata di desa itu dengan membekali keterampilan kuliner. Metode yang sedianya akan digunakan dalam penelitian sekaligus pelatihan ini adalah metode ceramah, dialog interaktif atau tanya jawab. Selain tanya jawab para fasilitator pelatihan mendemonstrasikan secara langsung bahan yang akan dibuat. Metode lain yang dapat diterapkan dalam pelatihan adalah pembentukan kelompok dalam forum pelatihan. Hasil dari pelatihan dan penelitian ini adalah 1) peserta merasa proses pembuatan menu dessert yang diajarkan dalam pelatihan mudah untuk dikuasai. Hal ini menujukkan bahwa materi pelatihan dapat diterima dengan baik oleh peserta; 2) peserta memiliki ketertarikan terhadap ciri khas menu dan proses pembuatannya; 3) peserta telah menemukan sesuatu yang baru proses pelatihan yang didapatnya. merasakan manfaat dari proses pelatihan yang dilakukan oleh tim pelaksana; 4) materi yang diajarkan menarik dan mudah untuk dibuat bagi peserta; 5) peserta merasa tertarik untuk menjadikan menu dessert sebagai salah satu menu unggulan dalam bisnis kulinernya, peserta merasa tertarik untuk menjadikan menu dessert sebagai salah satu menu unggulan dalam bisnis kulinernya.

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five (babies under five years) resulting from chronic malnutrition so that children are too short for their age. Malnutrition occurs since the baby is in the womb and in the early days after the baby is born, however, stunting only appears after the baby is 2 years old. One of the causes of stunting is the lack of information about it. The purpose of this service is to create a learning atmosphere that is liked by children. The method used is counseling with snakes and ladders media. The result of this service is that elementary school students are happy when playing snakes and ladders games and become enthusiastic when studying

Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.      

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.    

. Hukum pidana adalah salah satu alternatif dalam menyelesaiakn masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia. Hukuman pidana itu sendiri harus adanya pembuktian baru bisa menentukan hukum pidana. Pembuktian adalah bagian yang sangat  terpenting guna untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah dalam hal penganiayaan. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas penganiayaan seseorang untuk menentukan sebab penganiayaan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Visum Et Repertum dalam proses pengadilan kasus penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis  penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et repertum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et repertum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya keberadaan Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungakan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.    

Guru mengalami kesulitan dalam memilih atau menentukan bahan ajar yang tepat. Kemampuan guru dalam pengembangan bahan ajar masih rendah. Bahan ajar yang disusun banyak yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fenomena tersebut mendorong peneliti sebagai Kepala Madrasah untuk melakukan suatu penelitian tindakan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan efektifitas supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru mengembangkan bahan ajar di MTs Muhammadiyah Lempangang Kab. Gowa tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah yang dilakukan dalam 3 siklus. Berdasarkan hasil tindakan yang dilakukan terbukti dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam mengembangkan bahan ajar dengan mencapai standar ideal. Pembinaan Kepala Madrasah melalui supervisi akademik dapat dilihat dari peningkatan kualitas bahan ajar pada aspek isi, penyajian, dan bahasa tiap siklusnya yaitu sebesar 68,00% pada siklus I, 77,50% pada siklus II, dan 84,80% pada siklus III. Ketuntasan kelompok sebesar 100%, yang berarti melebihi kriteria yang telah ditetapkan sebesar 85%. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan kualitas bahan ajar pada aspek isi, penyajian, dan bahasa tiap siklusnya. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pembinaan melalui supervisi akademik Kepala Madrasah berjalan dengan optimal dan efektif dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam pengembangan bahan ajar.

The background of this research is that not all students can understand this problem-based learning, and also not all students are able to think actively in solving problems that occur. Students are less enthusiastic in participating in learning and students who play around or don't focus on learning. From the problems that exist, the researcher is interested in studying the application of problem-based learning in Islamic Religious Education Class X at SMAN 1 Kapur IX District and its inhibiting factors. This study aims to find out how the application of this problem-based learning strategy and its inhibiting factors. This type of research is a descriptive qualitative research that describes problem-based learning strategies in Islamic Religious Education Class X at SMAN 1 Kapur IX District. In collecting data researchers used observation techniques, interviews and documentation. Meanwhile, to analyze it, the researcher uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted, the authors found that Islamic Religious Education teachers apply problem-based learning strategies starting from teacher planning in preparing lessons by making lesson plans which serve as teacher guidelines in teaching and learning activities carried out in the classroom. The application of problem-based learning strategies is carried out through three activities, namely preliminary activities, core activities and closing activities. The activity starts from the teacher entering the class by greeting, conditioning the class and then praying together after that the teacher explains the indicators and learning objectives. The core activities of student learning are given related to learning problems then students will observe and find solutions to the problems that occur. Closing activities at the end with the teacher and concluding student lessons, giving assignments and praying together. The inhibiting factors found were time allocation, students who were less able to solve problems that occurred and students playing games during learning.

The main problem in this paper is the unsatisfactory student learning outcomes caused by several factors, namely factors from within the students themselves, namely student interest, attention, talent and student IQ and factors from outside the student's self, namely environmental factors. This is evidenced by the lack of students' understanding of historical material about Islam in the modern era (1800-present). In addition, learning activities often only store event names, chronologies, years, and character names. Therefore it is hoped that the use of audio-visual learning media can arouse students' interest and not be boring. The purpose of this research is to find out how the learning outcomes are using audio-visual media in learning Islamic Religious Education Class XI SMKN 2 Bukittinggi. With the research hypothesis, Ha: learning outcomes with audiovisual media are better than learning outcomes without audiovisual media and Ho learning outcomes with audiovisual media are worse than learning outcomes without audiovisual media. Experimental design with group pre-test post-test design. Population and sample class XI. One class was selected as a random sample, namely class XI Boga 3 as the research object. Data collection techniques with testing. The sampling technique used is the sampling technique. Data analysis using statistical analysis. Class XI students of SMKN 2 Bukittinggi perform better when using audiovisual media, according to the author's research on the effect of audiovisual media on student learning outcomes on the topic of PAI. We can see this from the results of the analysis of the t-test (Paired Sample t-Test) with the final data obtained, namely t count = 8.926 > t table = 2.120 with a significant level α = 0.05, it can be concluded that the hypothesis Ha is accepted and Ho was rejected

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang ditemukan di kelas X MAN 2 Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa ada yang tidak mencapai KKM, siswa belum mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, dan proses pembelajaran diikuti oleh beberapa siswa yang kurang aktif, cenderung diam, melamun, asyik bermain dengan teman sebangku dan bahkan ada yang tidur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode demonstrasi pada topik bahasan berbasis psikomotor terhadap hasil belajar fikih siswa kelas X di MAN 2 Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MAN 2 Kota Payakumbuh Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara Random Sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes akhir belajar yang berbentuk objektif dengan validitas tes. Analisis tes akhir yang diperoleh bahwa kelas sampel berdistribusi normal dan homogen. Statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah dengan teknik korelasi Pearson Product Moment diperoleh signifikansi 0,5262 ≥ 0,2144 maka dapat disimpulkan Ho  ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat pengaruh penggunaan metode demonstrasi terhadap hasil belajar Fikih siswa kelas X  di MAN 2 Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pada data nilai peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas VII yang berjumlah 70 orang pada mata pelajaran akidah akhlak tergolong rendah, di mulai dari nilai ulangan harian (UH), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS) rata-rata berada di bawah KKM, rendahnya hasil belajar siswa di atas sebagai proses pembelajaranyang dilakukan selama ini. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penefsiran data, serta penampilan dari hasilnya. Sdangkan jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, yaitu peneltian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh dari eksperimen berdasarkan perlakuan (Treatment) terhadap suatu unit percobaan dalam batas-batas desain yang ditetapkan pada kelas eksperimen sehingga di peroleh data yang  menggambarkan apa yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis Quasy Eksperimental subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII1 jumlah populasi 20 peserta didik. Sampel penelitian yaitu kelas VII3 sebagai kelas ekpsperimen dengan model pembelajaran pemberian Reward, kelas VII1 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran Konvesional . teknis analalisis data menggunakan uji nolmalitas dengan uji Shapiro Whilk, dan homogenitas dengan Chi – Square. Dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan uji-t post Group. Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa hasil belajar dalam kelompok eksperimen diperoleh rata-rata = rata-rata= 13,29 dan pada kelompok kontrol di peroleh rata-rata= 8,57, sehingga menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan model pembelajaran reward terhahadap hasil belajar akidah akhlak. Hal ini sesuai dengan perhitungan uji- t dan uji menggunakan SPSS17 yangmana dari uji-t diperoleh hasil t hitung = 11.766 dan nilai t table = 1,734, maka t hitung > t table maka Ho ditolak dan Hi di terima serta perhitungan dengan menggunakan SPSS17 di peroleh nilai signifikan 2-tailed atau nilai sig. (2-tailet)= 0.000 pada taraf nyata,a = 0,05. Karena nilai signifikan 2-tailet <a, yaitu 0, 000< 0,05 maka Ho di tolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap penerapan model pembelajaran Pemberian Reward terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak kelas VII di MTS S Terpadu guguak Randah.

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Investasi asing secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Pembiayaan korporasi di Indonesia mengakui pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas sebagai metode legal untuk membiayai korporasi. Berinvestasi ke perusahaan asing pasti menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait regulasi ekonomi negara tuan rumah. Investasi portofolio telah diatur di Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam beberapa ruang lingkupnya seperti persyaratan material atau ekonomi sehubungan dengan pemberlakuan force delisting. Ketidakjelasan hukum dan kepastiannya mengenai hal tersebut di atas, meningkatkan risiko terhadap investor asing lebih jauh yang dapat menyebabkan penurunan jumlah investor asing yang bermaksud berinvestasi melalui investasi portofolio, kecuali jika Indonesia menambahkan beberapa persyaratan ekonomi tambahan untuk memaksa delisting perusahaan terdaftar dan/atau membuat persyaratan hukum yang lebih pasti mengenai masalah yang sama dengan satu atau lebih negara lain untuk menguntungkan baik investor asing maupun investor lokal sebagai investor asing bagi negara anggota yang terlibat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.    

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan  seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan plaatzvervulling wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks Van den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.  

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tatap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.  

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.    

Dalam pembagian suatu harta warisan, diperlukan hukum yang mengatur terkait porsi pembagian yang seimbang. Contoh dari hukum yang mengatur pembagian porsi suatu harta warisan di Indonesia adalah Hukum Waris Adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas terkait bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan Hukum Waris Adat sebagai acuannya. Penggunaan Hukum Waris Adat sudah ada jauh lebih dahulu daripada hukum yang mengatur waris lainnya (Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam). Ketentuan dari Hukum Waris Adat dengan hukum waris lainnya tentu saja berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi sistem pembagian apa yang dianut didalam Hukum Waris Adat, siapakah ahli waris yang sesuai dengan Hukum Waris Adat, dan lain sebagainya. Hukum Waris Adat Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan pembagian warisannya. Sistem pembagian warisan secara Matrilineal menjadikan posisi dari pihak perempuan lebih tinggi dalam hal porsi warisan ketimbang pihak laki-laki.              

Hukum Waris adalah untuk membahas tentang bagaimana ahli waris memperoleh haknya atas benda-benda warisan serta peraturan yang berlaku untuk menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta bayar yang disepakati, proses untuk menentukan ahli waris, dan cara untuk memastikan bahwa harta warisan distribusi dengan baik. Penyelesaian waris didefinisikan sebagai proses melepaskan semua hak pewaris yang berujung pada pembagian benda warisan kepada ahli waris. Untuk membahas tuntas masalah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menentukan ahli waris dan mengidentifikasi benda-benda warisan, menetapkan harta bayar yang disetujui, dan mengatur penyebaran harta dengan cermat. Warisan merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan bagian dari hukum keluarga. Hukum warisan dikaitkan dengan ruang ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum berikut timbul dari terjadinya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk bagaimana hak diatur dan dipertahankan, dan kewajiban almarhum. Pewaris adalah istilah digunakan untuk menyatakan perbuatan melanjutkan harta yang ditinggalkan ahli waris atau surat pembagian warisan kepada ahli waris. Pengirim ini berarti tidak hanya kelanjutan dari warisannya tetapi juga kewajibannya warisan yang belum selesai.