Publication Search

Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.

Abstrak – Kebutuhan informasi yang semakin cepat. Menjadi alasan dibangun e-government web portal ini. Metode yang digunakan dalam pembuatan Website ini adalah dengan metode Web Development Life Cycle (WDLC). (WDLC) adalah metode yang digunakan dalam membangun sebuah website. Dimana WDLC merupakan sebuah proses pengembangan sebuah website akan disampaikan kepada pengguna. Dalam pembuatannya, dilakukan proses menganalisis data dan informasi yang ada pada dinas komunikasi dan informatika agar dapat di masukan ke proses implementasi perancangan sistem dengan menggunakan metode WDLC dan diterapkan dengan Framework Laravel V7. Disimpulkan bahwa Penerapan Metode ini berhasil dan akan mempermudah pengelola Web dalam mengelola informasi responsif dan compatible. Dengan terciptanya web portal ini akan mempermudah kinerja admin dalam menyebarluaskan informasi yang secara otomatis juga akan mengurangi beban tenaga IT di Dinas Komunikasi dan informatika yang minim tenaga IT.   Kata Kunci – E-Government, WDLC, Website, Internet   Abstract – The need for information is getting faster.Be the reasonbuilt e-government webportalthis. The method used in making this website is the Web Development Life Cycle (WDLC) method. (WDLC) is a method used in building a website. Where WDLC is a process of developing a website that will be delivered to users. In its manufacture, the process of analyzing data and information available at the communication and information technology office is carried out so that it can be input into the system design implementation process using the WDLC method and applied to the Laravel V7 Framework. Conclu ded that the application of this method is successful and will make it easier for Web managers to manage responsive and compatible information.   Keywords – E-Government, WDLC, Website, Internet

This study aims to analyze the learning orientation on the performance of salespeople through smart work, and hard work owned by salespeople. High sales force performance is needed by the company so that sales success can be achieved. Learning orientation is one of the factors that have an influence on increasing salesperson performance, because with a learning orientation it can make a salesperson able to work smartly, have the ability to sell, so that the salesperson's performance will increase. The research method uses SEM (Structural Equation Modeling) analysis with the AMOS program. The results of the study prove that learning orientation, smart work and hard work have a positive influence on the performance of salespeople.

Peranan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Data ini bisa dilihat dalam bentuk informasi di website resmi BPS, tetapi informasi yang disajikan belum lengkap karena terdapat data-data lain yang belum bisa di tampilkan khususnya untuk BPS Kabupaten Garut. BPS dibagi-bagi kedalam beberapa seksi untuk memenuhi tugas atau peranannya, dan yang menangani tugas diatas adalah seksi IPDS (Integrasi Pengolahan Diseminasi Statistik). Tujuan penelitian ini adalah merancang Aplikasi Indikator Strategis Garut Berbasis Android. Metode yang digunakan adalah Unified Approach dengan tahapannya yaitu Analisis, Desain, dan Kontruksi, sedangkan untuk pemodelannya menggunakan Unified Modelling Language. Penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan aplikasi indikator strategis garut berbasis android yang diharapkan dapat digunakan dengan baik dan mampu membantu kinerja bidang IPDS menjadi lebih efektif dan efisien.

Perguruan  tinggi di Indonesia saat ini sudah mencapai 2000 lebih perguruan tinggi.  Perguruan tinggi bisa tetap eksis salah satu faktornya adalah dengan adanya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dalam penerimaan mahasiswa baru setiap perguruan tinggi tentunya tidak sembarangan, mereka akan melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa agar mendapatkan mahasiswa dengan kualitas yang mereka harapkan. Ada beberapa cara dalam melakukan seleksi calon mahasiswa, diantaranya ada yang berdasarkan nilai rapor, ada yang melalui tes tertulis, dan ada jalur mandiri. Tidak semua perguruan tinggi melakukan pengolahan data yang masuk secara maksimal. Biasanya mereka masih mengolah data secara manual atau dengan kata lain belum menggunakan machine learning. Masalah yang ada yaitu adanya perguruan tinggi yang belum secara maksimal dalam mengolah data penerimaan calon mahasiswa. Karena belum optimalnya data yang diolah maka ada perguruan tinggi yang belum dapat membuat prediksi dalam penerimaan calon mahasiswa untuk di tahun ajaran berikutnya. Salah satu untuk dapat membuat prediksi di masa mendatang adalah dengan menggunakan data mining.  Metode yang akan digunakan dalam data mining adalah klasifikasi Decision Tree dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization. Hasil dari Decision Tree dengan optimasi Particle Swarm Optimization didapatkan akurasi sebesar 99,94%.

Rencana Strategis (Renstra)merupakan dokumen yang disusun Organoisasi Perangkat Daerah (OPD) jangka menengah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889. Melalui peraturan tersebut OPD dihadapkan pada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua perencana OPD memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam Menyusun Renstra. Memahami Kepmendagri 050-5889 membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kepmendagri 050-5889 berisi daftar Kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertulis tiap sub kegiatan dengan indikator output. Kesulitan OPD adalah jika masalah yang ada di daerah tidak dapat diselesaian dengan panduang sub kegiatan yang ada di Kepmendari 050-5889. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memudahkan OPD dalam Menyusun Renstra. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yaitu membuka kesempatan bagi OPD untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mampu mengidentifikasi sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Melalui pendampingan ini OPD akan ditunjukan strategi memahai Kepmendasri 050-5889 dan strategi Menyusun renstra. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perencana di OPD dalam memahami hakekat Renstra, dan mendampingi agar Renstra yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akta kelahiran adalah hak anak dalam mendapatkan identitas hukum. Pemenuhan atas hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya. BPS Kota Semarang mencatat jumlah penduduk usia 0-19 tahun sebanyak 127.834 jiwa. Diantra jumlah tersebut terdapat usia 0-18 tahun termasuk dalam kategori anak. Undang-undang nomor 35 btahun 2014 merumuskan anak adalah penduduk usia 0-18 tahun. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 80,44 persen. Jumlah ini jika menilik dari target nasional sebera 80 persen telah memenuhi syarat. Jika dilihat dari sebaran berdasarkan kecamatan, terdapat 7 kecamatan yang  kepemilikan akta kelahiran berada di bawah rata-rata yaitu Kecamatan Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gungungpati dan Tugu. Upaya meningkatkan cakupan persentase ini dilakukan dengan melibatkan organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Tingkat Kecamatan. Peran organisasi ini cukup vital karena memiliki unit organisasi terkecil hingga Rukun Tetangga (RT). Permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran ini menyangkut budaya. Pengurusan biasanya dilakukan setelah puput pusar yaitu 40 hari sejak dilahirkan, padahal pemerintah daerah sudah mempermudah layanan hingga one day service. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengurus PKK dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran anak.

Artikel pengabdian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru agama Katolik dalam melaksanakan pembelajaran secara online di tengah tantangan yang dihadapi selama pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan agama. Guru agama Katolik dihadapkan pada tantangan baru dalam mengajar online, yang memerlukan penyesuaian dan pengembangan kompetensi khusus. Hasil pengabdian ini memberikan rekomendasi praktis dan pedagogis bagi guru agama Katolik, lembaga pendidikan Katolik, dan penyelenggara pelatihan guru. Rekomendasi meliputi pelatihan intensif dalam penggunaan teknologi pendidikan, pengembangan keterampilan komunikasi virtual, dan pemanfaatan sumber daya online yang relevan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran dan tantangan guru agama Katolik dalam mengajar online di masa pandemi. Dengan meningkatkan kompetensi guru agama Katolik secara efektif, maka dapat memfasilitasi pembelajaran agama yang bermakna dan akapmendukung perkembangan holistik siswa, bahkan dalam situasi pembelajaran jarak jauh.

Saat ini pengguna internet dan media sosial di Indonesia tumbuh pesat. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan media daring untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari para pengguna media sosial terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kanal media daring milik pemerintah maupun kanal berita media daring. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner penetlitian kepada pengguna media sosial yang berusia 17-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 47,7% responden menyatakan informasi yang diberikan oleh pemerintah kadang-kadang memberikan perubahan sikap, sementara 36,4% responden menyatakan bahwa informasi yang disampaikan membawa perubahan sikap pada diri mereka, dan 15,9% menyatakan informasi yang disampaikan tidak merubah sikap apapun bagi mereka. Hal yang menarik lainnya adalah 91,4% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti komunikasi politik pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Sedangkan sisanya (8,6%) menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti informasi terkait kebijakan pemerintah yang dibagikan di media daring maupun media sosial. Namun responden menilai bahwa pemerintah belum dapat memaksimalkan komunikasi politik melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, dimana bahasa penyampaian informasi yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat literasi pengguna media sosial, informasi yang disampaikan kurang menarik dan kurang informatif bagi pengguna media sosial, kurangnya unsur edukasi di informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan minimnya saluran penyampain keluhan di media daring atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah.  Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dari pemerintah untuk membenahi komunikasi yang dilakukan melalui media daring dan media sosial milik pemerintah.

Community welfare is an indicator of developme t goals. In its implementation, economic development will be faced with various problems that can hinder the success of such development. One of the complex problems related to the prosperity of the population is poverty. High poverty can have an impact on the emergence of various other social problems. It is difficult to know the exact cause and how effective control is to reduce poverty in Pandeglang Regency. The use of analytical tools in this study was carried out to identify and determine specific problems as a factor in the occurrence of poverty in Pandeglang Regency. In addition, this analysis method will contain information about events that must be considered in the scope of poverty alleviation that occurred in Pandeglang district. The final part of this journal discusses the design of poverty control procedures in Pandeglang Regency in approximately five years. Finally, it is hoped that the final results of this research will be very important to prevent poverty in Pandeglang Regency. 

This study aims to determine and analyze the effect of competence and work motivation on employee performance. In this study, the population used was 1,000 employees of the production division of PT. Samkyung Jaya Garment Ungaran which consists of 554 female workers and 446 male workers. The number of samples used were 91 respondents with probability sampling technique. Methods of data collection using questionnaires and literature study. The research analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that competence had a positive and significant effect on employee performance. This result shows that if competence is improved, it will be followed by an increase in employee performance. Work motivation has a positive and significant impact on employee performance. This result shows that if work motivation is increased, it will be followed by an increase in employee performance.

This study aims to determine how much influence training and work motivation partially or simultaneously on the performance of employees of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. The method that will be used is explanatory research and hypothesis testing. With the survey technique, the questionnaire was distributed with a Likert scale. The determination technique uses saturated sampling with 100 respondents mainly employees who work in the operational division. The data analysis techniques used were descriptive analysis and inferential statistical analysis, namely: 1. Validity and Reliability Test, 2. Multiple Regression Analysis, 3. Coefficient of Determination Analysis (R2), 4. Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test ( F test) The results of the test and analysis are as follows:1.  There is a positive and significant effect between training on employee performance, with an R Square of 0.489 or 48.9%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05,2. There is a positive and significant effect between motivation on employee performance, with an R Square of 0.470 or 47.0%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.and 3. There is a positive and significant effect between training and motivation simultaneously on employee performance, with an R Square of 0.591 or 59,1%. Hypothesis test p value 0.000 <0.05.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya rencana relokasi Pasar Induk Regional Youtefa lama ke Pasar Induk Regional Youtefa Baru, yang merupakan himbauan dari pemerintah Kota Jayapura. Karena pemerintah Kota Jayapura melihat bahwa Pasar Youtefa lama memiliki berbagai permasalahan, seperti terjadinya ahli fungsi lahan pada saat pembangunan Pasar Youtefa, dimana sebelumnya Pasar Youtefa merupakan hutan sagu dan daerah resapan air, adapun permasalahan lain akibat dari terjadinya ahli fungsi lahan adalah; banjir, sarana-prasarana tidak berfungsi baik. Akibat dari himbauan pemerintah untuk merelokasi Pasar Youtefa lama ke Pasar Youtefa baru timbul berbagai macam persepsi dari berbagai macam masyarakat yaitu; pedagang dan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Persepsi masyarakat terkait rencana relokasi Pasar Youtefa lama ke Pasar Youtefa baru (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi relokasi Pasar Youtefa lama ke Pasar Induk Regional Youtefa baru (3) Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan pedagang dan konsumen terkait rencana relokasi Pasar Youtefa lama ke Pasar Yooutefa baru. Dari berbagai macam tujuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata persepsi masyarakat mengenai pemindahan Pasar Youtefa lama yaitu tidak setuju yang di dominas mayoritas adalah pedagang dan konsumen lama yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun sedangankan rata-rata yang setuju di dominasi oleh pedagang baru dan kosumen baru yang baru berjualan dan berbelanja di Pasar Youtefa kurang dari  1 tahun.

Studi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap mekanisme partisipasi masyarakat yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 dalam pelaksanaan studi AMDAL. Studi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan berbagai potensi permasalahan dan implikasi dalam implementasi PerMenLH 17/2012 termasuk pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Studi ini mendapati bahwa PerMenLH 17/2012, secara garis besar, menyediakan mekanisme untuk keterlibatan masyarakat pada proses AMDAL. Lewat PerMenLH 17/2012, masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai usulan kegiatan/ proyek termasuk proses penyusunan dokumen AMDAL, serta mengenai permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. PerMenLH 17/2012 juga menyediakan prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan. Tidak kalah pentingnya, PerMenLH 17/2012 juga mensyaratkan partisipasi masyarakat lewat perwakilan mereka di Komisi Penilai AMDAl. Walaupun demikian, analisis studi ini memetakan adanya sejumlah potensi permasalahan yang dapat berimplikasi pada terbatasnya proses partisipasi itu sendiri. Berbagai mekanisme yang diberikan masih kurang mendetil dan merupakan faktor utama yang memicu sejumlah potensi permasalahan tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun PerMenLH 17/2012 telah memberikan ruang partisipasi pada proses AMDAL, berbagai kekurangan pada mekanisme yang tersedia dalam PerMenLH 17/2012 berimplikasi pada terbatasnya partisipasi masyarakat. Karenanya, keterlibatan masyarakat yang bersandar pada PerMenLH 17/2012 perlu dilengkapi dengan mekanisme yang lebih memadai agar manfaatnya menjadi lebih maksimal.

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh undang - undang cipta kerja  (Omnibus Law) bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja diperusahaan metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap , penilaian , perilaku ,yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber data utamanya adalah data primer dan data sekunder sebagai data penunjang metode Analisa yang digunakan dikriptif kualitatif. Hasil penelitian ; Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kelompok pekerja/buruh yang terus menerus melakukan penolakan dari proses rancangan undang-undang (RUU) dalam bentuk Omnibus Law hingga sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak pekerja/buruh berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dikemas dalam bentuk Omnibus Law ini syarat kepentingan pemilik modal dan telah merugikan kepentingan pekerja/buruh, bahkan dapat dikatakan telah mendegradasi kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/buruh. Undang-Undang Cipta Kerja lebih fokus terhadap tujuan peningkatan ekonomi Nasional namun telah mengabaikan peningkatan kompetensi dan sumberdaya manusia. Konsep Omnibus Law tidak lepas adanya kepentingan politik untuk merubah tatanan hukum ketenagakerjaan yang sudah ada, sehingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) akan berdampak terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan.

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

The State of Indonesia in providing protection for patients who receive medical services, doctors and dentists in carrying out medical practices are required to provide medical services according to professional standards and standard operating procedures in accordance with Indonesian law no. 29 of 2004 article 51 letter a,.Informed consent is one of the requirements that must be met before doctors perform medical procedures on their patients.  However, even though there is Indonesian Law No. 29 of 2004, there are still doctors who commit negligence by providing services that are not in accordance with procedures by not asking for approval for medical actions that lead to malpractice claims from their patients.. The research conducted is classified as normative juridical research, using primary legal materials and secondary materials from laws and regulations, court decisions, legal theory, and existing journals as a basis.. The doctor's error by taking actions that are not in accordance with the procedure in the form of without asking for informed consent is an administrative violation so it is categorized as administrative malpractice. Indonesian Supreme Court Decision No. 233 K/PID.SUS/2021 which imposes a prison sentence in an administrative malpractice case on a legal basis that has been declared non-binding by the Indonesian Constitutional Court is an act of carelessness. However, the guilty verdict for the defendant was already correct, because the defendant did not give informed consent before carrying out a risky procedure for his patient

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Professional crime can occur in the health sector, including among veterinarians. This professional crime is in the form of malpractice. Malpractice is the failure to use skills and knowledge that are common or fulfill the rules in their actions as a medical profession according to standards in the same environment. If it's true that a veterinarian has committed malpractice, can he be penalized? With the normative juridical method, it is answered that veterinarians who commit malpractice can be subject to legal sanctions in accordance with the Civil Code. There are elements that must be met to determine that an event is malpractice.