Publication Search

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Perkara tentang pengesahan asal usul anak dari hasil perkawinan siri terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN tanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan bahwa anak telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri; (2) pertimbangan hukum hakim terkait asal usul anak dari hasil perkawinan siri dalam penetapan tersebut; dan (3) akibat hukum penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri merupakan refleksi perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak. Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah sepanjang terbukti adanya hubungan perkawinan dan hubungan biologis antara ayah dan ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada alat bukti autentik, keterangan saksi, serta dalil fikhiyah dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan asal usul anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, meliputi pengakuan status keperdataan anak, timbulnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, perlindungan hak ekonomi anak, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan

The digitalization of tax administration has become one of the Indonesian government's strategic initiatives to improve efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the implementation of digital tax systems among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly distributor-sector MSMEs in Batam City, still faces various administrative and technical challenges. This study aims to examine the experiences, risk perceptions, and adaptation strategies of distributor MSME actors in responding to the digitalization of tax administration following the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The research employed a qualitative approach using a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with seven distributor MSME owners in Batam City who had utilized digital tax systems such as e-Filing and Coretax. The findings indicate that most business actors still experience limitations in technical understanding, concerns regarding reporting errors, and difficulties adapting to changes in digital tax systems and regulations. To address these challenges, MSME actors developed several adaptation strategies, including the use of tax consultants, hybrid manual-digital bookkeeping systems, and informal assistance through the internet and business networks. This study highlights that the success of tax digitalization requires a more adaptive approach, stable systems, and policies that are aligned with the characteristics of local MSMEs.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

This study aims to analyze the implementation of good governance principles in digital population administration services in Medan Marelan Subdistrict from the perspective of Administrative Law. The background of this research is based on the importance of digital transformation in public services through the Electronic-Based Government System (SPBE) to enhance transparency, accountability, effectiveness, and efficiency. However, in practice, several obstacles are still encountered, such as limited infrastructure, network disruptions, and limited human resources. This research employs an empirical legal research method with both empirical and statutory approaches. Data were collected through field research, including interviews with subdistrict officials and the community, as well as library research involving laws, regulations, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively to examine the conformity between the implementation of services and the principles of good governance and general principles of good administration (AUPB). The results show that the implementation of good governance principles in digital population services in Medan Marelan Subdistrict has not been fully optimal. This is indicated by challenges in information transparency, system effectiveness, and limitations in human resources and infrastructure. Nevertheless, digital services have provided convenience for the community in accessing population administration services. In conclusion, improvements in human resources quality, technological infrastructure, and the strengthening of supervision and evaluation mechanisms are necessary to achieve public services that align with good governance principles.

The development of information technology has encouraged the transformation of government administration toward digital-based governance, including correspondence management systems. Digital correspondence governance plays an important role in improving administrative effectiveness, bureaucratic efficiency, and the quality of public services. However, the implementation of digital correspondence systems in local government institutions still faces several challenges, including limited system integration, inadequate human resource capacity, and unstandardized electronic archive management. This study aims to analyze and construct a digital correspondence governance model in realizing administrative effectiveness at Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa. This study employed a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants were selected using purposive sampling techniques, while data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of digital correspondence governance has improved the speed of document disposition, administrative efficiency, accessibility of documents, and organizational work coordination. However, the implementation has not been fully optimal due to constraints in system integration, human resource capacity, and digital archive management. This study produced a digital correspondence governance model emphasizing the strengthening of information technology, enhancement of employee competence, integration of administrative systems, and development of a digital work culture. It is recommended that government institutions strengthen the integration of digital correspondence systems, improve employee competencies, and establish sustainable electronic archive management standards.

The Comprehensive Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a government initiative aimed at providing legal certainty regarding land rights by accelerating land registration in Indonesia. However, in its implementation, various administrative problems have been identified that result in the issuance of Certificates of Ownership (SHM) with administrative defects, particularly regarding land that previously held a Right to Build (Hak Guna Bangunan (HGB) or a title deed in the form of a Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli (AJB). This study aims to analyze the mechanism for canceling SHMs due to administrative errors in the implementation of the PTSL and the forms of legal protection available to parties harmed by the issuance of such administratively defective SHMs. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case-based approach. The results of the study indicate that the cancellation of SHM due to administrative defects can be carried out through administrative mechanisms at the National Land Agency or through a lawsuit in the Administrative Court. Examples of administrative errors by the PTSL committee include errors in the verification of legal data, failure to conduct a land history investigation, errors in the measurement of land parcels, and disregard for the rights of other parties who previously held HGBs or AJBs. Legal protection for aggrieved parties is provided through administrative remedies, civil lawsuits, administrative court actions, and the blocking of problematic certificates. Holders of a previously issued Deed of Sale (AJB) have the legal standing to seek the cancellation of a Certificate of Ownership (SHM) issued in another party’s name, as the AJB serves as authentic evidence demonstrating a legal relationship to the land in question.

This study aims to analyze natural resource management strategies within the framework of sustainable development administration in Indonesia. Using a qualitative approach and policy analysis methods, the research evaluates existing regulations, institutional capacities, and the effectiveness of policy implementation in ensuring resource sustainability. The study examines a range of policy instruments, from sectoral regulations and decentralization mechanisms to community-based programs. Findings reveal that regulatory fragmentation, weak inter-agency coordination, limited local government capacity, and suboptimal governance practices constitute the primary challenges to sustainable natural resource management. The research affirms that an integrated and collaborative approach encompassing ecological, economic, and socio-cultural dimensions is a prerequisite for achieving sustainable development. Policy recommendations include regulatory reform, institutional strengthening, indigenous community empowerment, development of integrated monitoring systems, and mainstreaming sustainability principles throughout the national and regional development planning cycles.

. Digital transformation in public administration has become a strategic agenda in modern bureaucratic reform aimed at improving effectiveness, efficiency, transparency, and the quality of public services. This study aims to analyze the digital transformation of public administration through a comparative study between Indonesia and South Korea, particularly in the implementation of digital government. The research employs a qualitative method with a comparative study approach and is supported by library research through the collection of secondary data from scientific journals, international institutional reports, government policy documents, and relevant previous studies. Data analysis was conducted descriptively and comparatively using the approaches of Digital Era Governance (DEG), Institutional Theory, New Public Management (NPM), and Socio-Technical Systems Theory. The findings indicate that South Korea has successfully developed an integrated digital government through consistent national policies, strong data interoperability, high bureaucratic capacity, adaptive organizational culture, and equitable digital infrastructure development. Meanwhile, Indonesia is still in the transition stage from e-government to digital government and faces various challenges, such as inter-agency system fragmentation, low data interoperability, unequal digital infrastructure, limited civil servant competencies, and bureaucratic resistance to change. This study concludes that the success of digital transformation in public administration is determined more by institutional strength and bureaucratic reform than merely by technology adoption. Therefore, Indonesia needs to position digital transformation as a comprehensive state reform agenda in order to create a modern, responsive, and public service-oriented government.

This study aims to analyze the level of student satisfaction in paying tuition fees (UKT) through the BRImo application at Universitas Negeri Gorontalo. The research applies the service quality (SERVQUAL) framework, which consists of five dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and documentation. Participants included students who actively use the BRImo application for UKT payments as well as staff responsible for tuition management. Data analysis followed a systematic process involving data reduction, data display, and drawing conclusions to ensure accuracy and clarity of findings. The results indicate that using the BRImo application for tuition payment offers significant convenience and efficiency, allowing students to complete transactions without physically visiting the university payment office. Despite these benefits, several challenges were identified, including failed transactions, delays in payment confirmation, and suboptimal responses from customer service staff. Overall, the study concludes that student satisfaction with tuition payments via BRImo is considered fairly good. Nevertheless, improvements in reliability and responsiveness are recommended to further enhance the user experience and optimize the quality of service provided.  

Bureaucratic rigidity is a form of public administration pathology that remains a serious problem in Indonesian governance. The bureaucracy's rigid, hierarchical nature, slow decision-making, and resistance to change are major obstacles to the government's digital transformation process. Amidst the demands of the digital era, which prioritizes speed, transparency, and efficiency, an unadaptive bureaucracy actually slows down innovation in public services and erodes public trust in the government. This study aims to analyze bureaucratic rigidity as a disease in public administration and its impact on the implementation of digital transformation in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review. The results indicate that bureaucratic rigidity is caused by a conservative organizational culture, complicated regulations, and low human resource capacity to adapt to technology. Furthermore, a lack of system integration and weak transformational leadership exacerbate these conditions. Digital transformation is not merely a technological issue, but a paradigm shift in governance. Therefore, comprehensive bureaucratic reform is needed, including simplifying procedures, strengthening the digital competency of civil servants, and shifting the work culture to be more flexible and innovative. Thus, an adaptive and responsive bureaucracy can be realized as the foundation of an effective digital government that is oriented towards public services.

Digital transformation in public administration has become one of the strategic agendas in modern bureaucratic reform to improve the effectiveness, efficiency, transparency, and quality of public services. This study aims to analyze the digital transformation of public administration through a comparative study between Indonesia and South Korea, particularly in the implementation of digital government. This study uses a qualitative method with a comparative study approach and is supported by library research through secondary data collection from scientific journals, international agency reports, government policy documents, and relevant previous research. The data analysis technique uses descriptive-comparative analysis with the theoretical approaches of Digital Era Governance (DEG), Institutional Theory, New Public Management (NPM), and Socio-Technical Systems Theory. The results of the study show that South Korea has succeeded in developing an integrated digital government because it is supported by consistent national policies, strong data interoperability, high bureaucratic capacity, adaptive organizational culture, and equitable distribution of digital infrastructure. In contrast, Indonesia is still in the transition stage from e-government to digital government and faces various obstacles such as fragmentation of inter-agency systems, low data interoperability, inequality in digital infrastructure, limited ASN competency, and bureaucratic resistance to change. Based on the Digital Era Governance theory, South Korea has successfully implemented the principles of reintegration, needs-based holism, and digitization of changes, while Indonesia remains suboptimal in terms of bureaucratic integration and services based on public needs. This study concludes that the success of digital transformation in public administration is determined more by institutional strength and bureaucratic reform than simply by technology adoption. Therefore, Indonesia needs to prioritize digital transformation as a comprehensive national reform agenda to create a modern, responsive, and service-oriented government.

Population administration services are essential public services that fulfill the civil rights of the community. However, the process of changing Family Card (KK) data at the village level often faces problems, such as complicated procedures and limited access to services. With the development of information technology, village governments are required to implement digital-based service innovations through a digital governance approach. This study aims to evaluate the effectiveness of digital governance implementation in population administration services through the LAPAK SARAH application for Family Card data changes in Dayu Village, Nglegok District, Blitar Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included village officials and community members as service users. The results showed that the use of the LAPAK SARAH application could improve the performance of population administration services, as indicated by faster service times, easier access, and increased service transparency and accountability. From a digital governance perspective, the role of village officials, cooperation with the Population and Civil Registration Office, and community participation improved service quality. However, this study also found obstacles such as limited digital literacy among the community, differences in village device capacity, and technical infrastructure constraints. The success of digital population administration services at the village level is not only determined by the use of technology, but also by the quality of governance and the readiness of the parties involved.

Correspondence administration is vital for supporting operational efficiency in schools. However, manual management often leads to issues such as data retrieval delays, recording errors, and the risk of lost archives. This research aims to design and develop a Web-Based Administration Data Monitoring Information System using QR Codes at UPTD SMAN 3 Majene. The study employs the Research and Development (R&D) method with the Waterfall model, encompassing requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance.The system involves three primary users: Admin/Administrative Staff, Teachers, and the Principal. QR Codes are implemented as digital identities to facilitate easier archive tracking and retrieval. Results indicate that the system enhances effectiveness and efficiency in correspondence management, accelerates letter request services, and simplifies data monitoring for school management. This system is expected to provide a solution for achieving orderly administration at UPTD SMAN 3 Majene. Furthermore, QR Code integration ensures document validity and digital archive security, supporting a more modern, transparent, and sustainable school governance transformation.

General elections constitute a fundamental pillar of Indonesia’s democratic system, functioning as a mechanism for the exercise of popular sovereignty and the protection of citizens’ voting rights. During the 2024 Regional People’s Representative Council (DPRD) election in Tarakan City, the Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan recorded twelve reports of alleged administrative violations throughout the electoral stages, including during the national vote recapitulation process. Of these reports, three allegations were proven, involving violations related to the Additional Voter List, the Special Voter List, and the eligibility requirements of candidates running for the Tarakan City DPRD in 2024. Essentially, election law enforcement serves as a safeguard to ensure fairness, legal certainty, and the protection of citizens’ constitutional right to vote. This study aims to examine the implementation of legal enforcement mechanisms against administrative violations in the 2024 Tarakan City DPRD election. A socio-legal research approach was employed to analyze both normative regulations and their practical application. Referring to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 concerning the Settlement of Administrative Violations of General Elections, the findings indicate that the Tarakan City Bawaslu holds authority in adjudicating and imposing sanctions on proven violations. As a result, one candidate, Erick Hendrawan Septian Putra, was disqualified from Electoral District 1. Furthermore, sanctions were imposed on the chairpersons and members of Polling Station 88 in Karang Anyar and Polling Station 2 in Pamusian for failing to carry out their duties as voting organizing groups in the election and subsequent processes.

Services in the health sector are a form of public service that must be implemented properly by the government. In the context of health services, the importance of effective and efficient implementation cannot be ignored because this has a direct impact on people's quality of life. In order for health services to achieve their goals, various requirements must be met, including the availability of adequate facilities and infrastructure, a harmonious relationship between patients and service providers, easy accessibility, and high quality. The aim of this research is to determine the description of the service quality of administrative staff. at the Kelapa Gading Community Health Center. The method used is descriptive with a quantitative approach which produces univariate results. This research was conducted at the Kelapa Gading Community Health Center with a total of 150 respondents. The variables in this research are Service Procedures, Completion Time, Service Costs, Service Products, Facilities and Infrastructure, Accreditation of Service Officers. The population in this study were all 1.216 outpatients with a sample of 150 respondents.