This study aims to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The limited access of deaf parties to the process of making authentic deeds is due to the absence of translators or facilitators who understand their needs in communicating. This problem is important because of the potential for the failure to fulfill the validity of authentic deeds and the protection of the rights of deaf parties. The normative legal method is used in this study through a legal approach to analyze the obligation of Notaries to read authentic deeds for deaf parties. The updates in this study show that Notaries have an important responsibility in reading authentic deeds to the parties involved as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (l) of the Notary Law. However, until now, the Notary Law (UUJN) has not expressly regulated the obligation of Notaries to provide sign language interpreters for clients with deaf disabilities, which is a form of solution for deaf parties. The results of the study indicate that there is a regulatory gap that does not fully cover Notaries in handling the special needs of people with hearing disabilities, which in turn can cause potential problems related to the validity and authenticity of authentic deeds. This study concludes that changes are needed to the UUJN which explicitly requires Notaries to provide sign language interpreters for people with hearing disabilities.

Penelitian ini memberikan tujuan untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Keterbatasan akses penghadap disabilitas rungu terhadap proses pembuatan akta autentik sebagai akibat dari ketiadaan penerjemah atau fasilitator yang memahami kebutuhan mereka dalam berkomunikasi. Masalah ini menjadi penting karena adanya potensi tidak terpenuhinya keabsahan akta autentik dan perlindungan hak dari penghadap disabilitas rungu. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan analisis kewajiban Notaris membacakan akta autentik bagi penghadap disabilitas rungu. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam membacakan akta autentik kepada para pihak yang terlibat sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (l) UUJN. Namun hingga saat ini, UU Jabatan Notaris (UUJN) belum secara tegas mengatur kewajiban Notaris dalam menyediakan juru bahasa isyarat bagi klien dengan disabilitas rungu yang merupakan bentuk solusi untuk penghadap disabilitas rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan regulasi yang belum mencakup sepenuhnya bagi Notaris dalam menangani kebutuhan khusus para penyandang disabilitas rungu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan potensi permasalahan terkait validitas dan keaslian akta autentik. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diperlukan perubahan pada UUJN yang secara tegas kewajiban Notaris menyediakan juru bahasa isyarat bagi penghadap disabilitas rungu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Permasalahan ini di latar belakangi oleh meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya intervensi yang tepat untuk mencegah dampak negatif dari pelanggaran ini, seperti meningkatnya risiko kecelakaan fatal, hilangnya rasa disiplin berlalu lintas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. tanpa tindakan yang efektif, pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dapat menjadi kebiasaan buruk yang terus terbawa hingga dewasa dan mengancam keselamatan mereka sendiri dengan pengguna jalan lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur adalah tidak menggunakan helm dengan total 3.410 kasus periode Januari-Agustus 2024. Pelanggaran ini mendominasi karena anak-anak sering kali menganggap penggunaan helm sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak nyaman dan menganggap sebagai aksesoris saja. Disisi lain, pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur juga sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya transportasi umum. Sanksi tilang yang diterapkan sudah efektif dalam pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah, namun sering kali tanggung jawab sanksi dialihkan kepada orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung. Meningkatnya pelanggaran lalau lintas oleh anak di bawah umur tidak hanya mengancam keselamatan mereka, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan penegakan hukum yang belum mempertimbangkan aspek edukasi. Kesimpulannya, diperlukan sanksi alternatif seperti keterlibatan dalam program layanan masyarakat yang terkait dengan keselamatan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penekanan aspek edukasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak sebagai strategi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan antara perspektif hukum, pendidikan, dan sosial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak.

The purpose of this research is to find out the legal consequences for companies that do not fulfill the obligation of BPJS Ketenagakerjaan contributions, as well as the legal consequences caused to workers. The background of this research is that although there is a legal regulation that requires it, many companies still have not paid BPJS Ketenagakerjaan contributions, causing losses to workers. This problem is urgent to study because compliance with the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions is a form of social protection and rights that must be fulfilled by the company according to the employment agreement. The statutory approach and conceptual approach are the 2 (two) methodological approaches used in this normative juridical research. This research uses library research as the method of data acquisition. This research presents facts and information using descriptive data analysis methodology, and then draws many conclusions as research findings. The novelty of this research lies in its in-depth focus on the legal consequences from a civil law perspective, including aspects of default and tort by companies that fail to pay contributions. The results show that company non-compliance in the payment of BPJS Ketenagakerjaan contributions can be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, and civil lawsuits, as well as causing significant losses to the workforce, such as losing the right to social security. This research was conducted in order to provide a more comprehensive insight into the legal implications and steps that can be taken by workers to obtain their rights.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pekerja. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa meskipun telah ada peraturan hukum yang mewajibkannya, banyak perusahaan yang masih belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pekerja. Masalah ini mendesak untuk dikaji karena kepatuhan terhadap pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan sosial dan hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai perjanjian kerja. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan 2 (dua) metodologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai metode perolehan data. Penelitian ini menyajikan fakta dan informasi dengan menggunakan metodologi analisis data secara deskriptif, dan kemudian menarik banyak kesimpulan sebagai temuan penelitian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mendalam pada konsekuensi hukum dari perspektif hukum perdata, termasuk aspek wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh perusahaan yang lalai membayar iuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata, serta menyebabkan kerugian signifikan bagi tenaga kerja, seperti kehilangan hak atas jaminan sosial. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai implikasi hukum serta langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pekerja untuk memperoleh hak-haknya.

This research aims to provide a perspective on the protection of the personal data of children which are in conflict with the law in cyberspace, stipulated in Article 19 jo 97 of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide a new perspective on the role and responsibility of judges in protecting children's personal data in cyberspace, which is not legally but morally defined. The legal issue of this research is the vagueness of the meaning of the phrase "any person" in Articles 19 to 97 of the SPPA Law. Whether the term "everyone" includes judges is still unclear. Here judges are also argued as subjects of the law and can be sanctioned or be held criminally liable. The research used normative or doctrinal. Statutory, case, and conceptual approaches were used. They employed qualitative analysis. It has been found that judges although not considered legal subjects in the context of the protection of children's data in cyberspace, must have moral responsibility in practices to protect children’s personal data in order to be in line with the mandate of Article 19 j.o 97 of the SPPA Law. This research is expected to have reformative implications and impact on judicial practices for better protection of the personal data of children in conflict with the law in cyberspace. Therefore, it could be argued that judges should no longer be exempted from possible legal liability when they fail to demonstrate caution in handling the personal data of children which are in conflict with the law as stipulated in Article 19 jo 97 of the SPPA Law.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi perspektif pelindungan data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 19 jo Pasal 97 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan penelitian ini membentuk perspektif baru menakar peran dan tanggung jawab hakim melindungi data pribadi anak di dunia siber yang selama ini kurang terdefinisikan secara hukum. Permasalahan hukum penyebab dilakukannya penelitian ini adalah adanya kekurangjelasan makna pada frasa setiap orang dalam Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA. Kurang jelas bahwa hakim termasuk dalam makna frasa setiap orang. Sehingga, hakim pun menjadi subjek hukum yang mematuhi dan dapat dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktriner. Digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis bersifat kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak dianggap sebagai subjek hukum yang melindungi data anak di dunia siber, terdapat implikasi moral dalam praktik agar menyesuaikan amanat Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA terkait perlindungan identitas anak. Penelitian ini diharapkan membawa dampak reformatif bagi praktik peradilan yang lebih melindungi data pribadi anak yang berhadapan dengan hukum di dunia siber. Hakim tidak lagi terkesan dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana dalam pasal tersebut. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum diperhatikan hakim untuk tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan yang melarang hal itu sebagaimana rumusan Pasal 19 j.o Pasal 97 UU SPPA.

This article aims to discuss the strengthening of the position of The Regional Representative Council (DPD) In the Indonesian constitutional system, as a representative institution region. The Regional Representative Council (DPD) is a high state institution that was formed through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). The aim is to strengthen regional representation in decision-making at the national level. Even though it is expected to be able to fight for regional interests and act as a balancer to central power, the DPD is often considered to have limited authority compared to the People's Representative Council (DPR). This research uses a normative juridical method, which focuses on the analysis of statutory regulations and legal documents related to the position and authority of the DPD. This method is used to understand the legal provisions governing the DPD through a review of the 1945 Constitution, related laws, and relevant legal literature. After the amendment to the 1945 Constitution, Indonesia's constitutional structure underwent significant changes, including the formation of the DPD as a regional representative institution. Although the DPD has the authority to provide consideration to draft laws relating to regional interests, its role is often considered less influential than that of the DPR. These limitations, for example in the formal review of Law Number 17 of 2023 concerning Health, reflect the challenges in implementing the DPD's role and the existence of legal politics that leads to decentralization. The evaluation shows that although the DPD is designed to strengthen regional autonomy, implementing functions and coordination between the DPD, DPR, and the central government still face obstacles.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan tantangan yang dialami setiap pemerintahan, baik Pemerintah Desa hingga Pemerintah Pusat. Pemberdayaan ini dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan yang menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya penanggulangan atau pemecahan masalah melalui program pemberdayaan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam bekerjasama menyelesaikan kesenjangan ekonomi. Karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam tulisan ini adalah bahawa BUMDes dapat menjadi salah satu elemen untuk mendukung terlaksananya nawa cita. BUMDes sebagai alat untuk menunjang pembedayaan dan perekonomian masyarakat telah melakukan berbagai macam cara yaitu penyertaan modal, pemasaran, pengembangan kelembagaan, kemitraan usaha, pembinaan dan pengawasan kinerja. Pengawasan pemerintah terhadap BUMDes dilakukan mulai dari tingkat desa hingga pusat yang bertujuan untuk berbenah dan berkembang.

Dalam perkembangan masyarakat, orang perorangan, dalam melakukan kegiatan ekonomi, tidak lagi hanya berhadapan dengan orang perorangan tetapi juga dengan badan hukum, umumnya yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum abstrak selalu diwakili oleh organnya untuk melakukan perbuatan hukum. Ketika terjadi kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum orang yang mewakili perseroan terbatas, maka perseroan terbatas, sepatutnya bertanggung jawab atas perbuatan orang yang mewakilinya. Namun dalam praktiknya, ada kalanya orang yang mewakili perseroan terbatas bertindak di luar kewenangannya. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah perseroan terbatas tetap harus bertanggung jawab.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menetapkan batasan atau kriteria untuk penerapan tanggung gugat terhadap perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum karyawan yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi vicarious liability terhadap perseroan terbatas yaitu (1) keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan posisi pelaku sebagai karyawan perseroan terbatas, (2) fakta bahwa perseroan terbatas melalui pengurusnya telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk dengan melakukan pengendalian internal, dan (3) penerapan prinsip kewajaran dimana menurut ukuran orang pada umumnya, korban diperkenankan untuk berasumsi bahwa karyawan sedang menjalankan lingkup pekerjaannya.

Product packaging is an important element in creating the identity and attractiveness of a product, especially for small and medium enterprises (SMEs). This research aims to develop an online-based packaging design service through the PackDe platform that offers easy access, transparent pricing, and a variety of customizable design options. The methods used include literature study, competitor observation, and social media analysis to understand market needs and current design trends. The results show that PackDe is able to provide functional and aesthetic packaging design solutions, supporting SME product branding effectively. Nevertheless, challenges such as limited human resources and marketing need to be overcome to reach a wider market. The implications of this research show that digital-based packaging design innovation can improve the competitiveness of SME products in national and global markets. PackDe is expected to be a strategic partner for SMEs in creating packaging that is not only visually appealing but also has added value to the packaged product.

Traffic congestion is a major challenge in many big cities, including Serang City, Banten Province. This study aims to optimize vehicle flow at a four-way intersection using a traffic light system based on Omron CP1L Programmable Logic Controller (PLC). The research method involves simulation and hardware experiments to analyze traffic efficiency. The simulation results show that the PLC system can adjust the duration of traffic lights based on vehicle density, thereby reducing queues and increasing vehicle flow efficiency. This study concludes that the PLC-based approach is effective for more dynamic traffic management and recommends further improvements to the design aspects of indicator lights to ensure signal clarity for road users.