Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancam keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah diterapkan, tetapi tantangan dalam implementasi dan adaptasi terhadap dinamika teknologi tetap signifikan. Indonesia menghadapi kesenjangan dalam penegakan hukum siber, termasuk kurangnya kapasitas teknis aparat hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan digital, serta keterbatasan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan pemerintah, studi kasus, artikel jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan efektivitas kebijakan kriminal terkait kejahatan siber. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi. Contoh dari Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, regulasi perlindungan data yang ketat, dan kampanye edukasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber. Penelitian ini menyarankan penguatan UU ITE dan UU PDP, literasi digital bagi masyarakat, peningkatan kompetensi aparat hukum, kerjasama internasional, serta pembentukan jaringan pertukaran informasi siber untuk menciptakan ekosistem keamanan digital yang tangguh, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Artikel ini bertujuan untuk menginterpretasi mubadalah dapat menjadi alternatif solusi bagi hakim sebagai upaya menghadirkan putusan dalam sengketa hukum keluarga Islam yang adil jender. Interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan mampu memberikan makna konstruktif terhadap realitas kehidupan dan mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Temuan konsep pada artikel ini adalah bahwa ada tiga langkah yang bisa dilakukan hakim dalam melakukan interpretasi mubadalah, yakni menemukan nilai prinsipal, kemudian mencari gagasan utama atau ideal moral, dan terakhir menurunkan ideal moral tersebut kepada jenis kalamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Pelindungan ekspresi budaya tradisional dalam konsep Kekayaan Intelektual Komunal merupakan salah satu upaya melestarikan aspek kebudayaan. Salah satu ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi adalah Kesenian Genggong Sumedang. Penelitian ini bertujuan memahami permasalahan terkait Kesenian Genggong Sumedang yang belum mendapatkan pelindungan defensif sebagai objek Kekayaan Intelektual Komunal serta ketentuan hukum yang dapat mendasari pelindunganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan serta data sekunder melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan normatif mengenai pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual komunal dan pemahaman tata cara permohonan pencatatannya. Dengan demikian, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang optimal, baik dalam konteks pencatatan antara komunitas asal pengemban dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maupun sosialisasi pentingnya pelindungan defensif atas ekspresi budaya tradisional antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia.

The issue of drugs shows that the problem is multidimensional and requires a comprehensive approach to tackling it. An in-depth understanding of the history, impact, regulation, and philosophical perspectives of drug offences is essential to develop effective and fair policies. The problem of drug offences is a crucial issue that threatens social stability and public health. This article aims to examine the problem of drug offences from these two perspectives, with the hope of providing a more comprehensive understanding of effective and equitable drug countermeasures. This research will examine the legal and philosophical approaches in dealing with drug offences to provide a deeper and more comprehensive insight. The research uses normative research with a conceptual approach related to narcotics in the perspective of Islamic law and philosophy. The results show that in a legal perspective, this criminal offence is regulated through legislation that aims to suppress the circulation and abuse of narcotics. In Islamic law, the use and distribution of narcotics are categorised as haram acts that are expressly prohibited. The Qur'an and Hadith provide a strong legal basis for the prohibition of substances that damage the mind and health. Meanwhile, from a philosophical perspective, drug offences touch on aspects of morality, individual freedom, and social responsibility.

Pengakuan cryptocurrency (yang selanjutnya disebut Aset Kripto) sebagai komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN atas Aset Kripto terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK tersebut mengatur mengenai objek, subjek, taatbestand, serta tarif dari PPN Transaksi Aset Kripto. Pengaturan mengenai pajak materiil PPN Aset Kripto dalam PMK tersebut tentu menimbulkan permasalahan, karena Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengaturan pajak diatur dalam Undang-undang. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN terhadap Aset Kripto di Indonesia berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2022 serta praktik pemungutan PPN Aset Kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap asas-asas pembentukan hukum perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan Penulis akan mengurai hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upaya-upaya kerjasama dengan stakeholders lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat semakin bergantung pada media sosial, yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah aktivitas, termasuk mencari hiburan. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mencari hiburan adalah Telegram, yang menyediakan banyak film ilegal yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pencipta film, yang seharusnya memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penyebaran film ilegal tersebut melanggar hak ekonomi menurut Pasal 9 (1) b UUHC dan dapat dikategorikan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 113 (4) UUHC. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme perlindungan hak cipta bagi pencipta film dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran film bajakan dalam gugatan perdata maupun pidana, yang terjadi akibat kelalaian dalam memantau aktivitas pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran film ilegal di Telegram melanggar hak ekonomi pencipta film dan dapat dikenakan sanksi sesuai UUHC. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dilakukan melalui upaya hukum yang mencakup gugatan perdata dan pidana terhadap pelanggar..

Candi Sumberawan adalah salah satu cagar budaya di Kabupaten Malang. Terletak di tengah hutan pinus, candi ini dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang. Sebagai cagar budaya, sudah semestinya candi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Namun, status quo menunjukkan sebaliknya, terdapat tumpang tindih kewenangan antara Perum Perhutani KPH Malang dan Disparbud Kabupaten Malang. Regulasi pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Malang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Dalam Perbup tersebut, diatur kewenangan Disparbud Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi pengelolaan cagar budaya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kewenangan Perum Perhutani KPH Malang, Disparbud Kabupaten Malang, dan mengetahui perbandingan kewenangan kedua lembaga tersebut dalam mengelola cagar budaya, serta menganalisis pergeseran fungsi Perum Perhutani KPH Malang melalui regulasi a quo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan analisis berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah regulasi yang mengatur tentang kewenangan pengelolaan cagar budaya. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Candi Sumberawan. Pergeseran tersebut ditunjukkan dengan dikelolanya Candi Sumberawan oleh Perum Perhutani KPH Malang, padahal secara yuridis sebagai cagar budaya seharusnya Candi tersebut dikelola Disparbud Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, diperlukan adanya harmonisasi peraturan terkait kewenangan dalam pengelolaan Candi Sumberawan antara Perum Perhutani KPH Malang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022 on Waste Management contains technical regulations on waste management and a prohibition on burning waste that is not in accordance with the technical requirements of waste management. This research focuses on: How is the Implementation of the Authority of the Tangerang City Environment Agency over waste management that affects pollution caused by waste burning based on Tangerang City Regional Regulation Number 2 Year 2022? How are the Obstacles and Solutions of the Tangerang City Environmental Agency in overcoming pollution caused by waste burning in Tangerang City? The theories used are Authority Theory and Law Enforcement Theory. The method used is the empirical juridical approach method so that the author uses a qualitative and descriptive type of research. The results obtained are that the Tangerang City Environmental Agency is responsible for managing waste by inviting the community to participate in the waste bank and waste alms program and supervising and enforcing the law on this waste burning case. There are obstacles, namely the difficulty of monitoring the waste burning area, illegal trash bins, lack of public awareness. The suggestion is to conduct an analysis in the implementation of the regulation, increase supervision at points where waste burning often occurs, eradicate illegal trash bins, improve waste management by cooperating with organizations regarding the development of waste banks, inviting the public to participate in socialization and conduct waste alms

Perilaku balap liar motor dan mobil di kota Surakarta telah meresahkan masyarakat. Perilaku balap liar telah  dikatagorikan sebagai kondisi patologi social sehingga perlu segera  ditindak tegas agar tidak jatuh korban semakin  bertambah . Balap liar dilakukan para remaja tanpa memperhatikan peraturan lalu lintas, tidak menggunakan standart keamanan  berkendaraan motor yang telah ditetapkan ( tidak mengunakan helm,  pelindung jaket dan kaki, knalpot brong, tanpa spion, tanpa plat nomer ). Balap liar sangat membayahakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan di sekitarnya. Balap liar biasanya dilakukan pada waktu malam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  gambaran umum balap liar secara nyata dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar motor ataupun mobil di Satlantas Polresta Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  kegiatan balap liar di Kota Surakarta mayorita dilakukan oleh para remaja yang ingin menunjukkan jati dirinya dan menyalurkan  hobi berkendaraan  akan tetapi tidak memperhatikan peraturan lalu lintas sehingga menimbulkan penyimpangan dan  perbuatan yang melanggar hukum serta kurangnya pengetahuan remaja tentang  peraturan lalu lintas . Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan balap liar dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah  faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Adanya penegakkan hukum dan sosialisasi pada remaja pelaku balab liar diharapkan dapat meminimalisir adanya kegiatan balap liar di Kota Surakarta.

Regulation of state finances. The government has issued Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 Article 6, stating that: (1) The President as Head of Government holds the power to manage state finances as part of government power. (2) Powers as intended in paragraph (1): a). authorized to the Minister of Finance, as fiscal manager and Government Representative in the ownership of separated state assets; b). authorized to the minister/institution head as Budget User/Property User of the state ministry/institution he leads; c). handed over to the governor/regent/mayor as head of regional government to manage regional finances and represent the regional government in the ownership of separated regional assets. d). does not include authority in the monetary sector, which includes, among other things, issuing and circulating money, which is regulated by law. The aim of this research is to improve and strengthen state finances in a better era of reform. The research method is a normative juridical approach sourced from library data. The results of the research show that the government is taking various ways to strengthen and improve state finances by drafting the Bill and PNBP even though the mechanism for determining it is deemed inappropriate. In conclusion, the government must take a firm stance in making state financial revenues autonomous to avoid abuses committed by related institutions.