Sertifikasi halal merupakan proses verifikasi yang memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan standar kehalalan menurut syariat Islam. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memenuhi ketentuan regulasi pemerintah. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya kesadaran, keterbatasan biaya, anggapan bahwa prosedur sertifikasi rumit, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal serta memberikan pendampingan awal terkait prosedur pengajuan sertifikat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan interaktif dan diskusi langsung bersama pelaku UMKM di wilayah sasaran. Kegiatan telah dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan minat pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri. Luaran kegiatan berupa publikasi pada jurnal ilmiah, artikel media massa, dan HAKI video edukatif di platform YouTube. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha dapat menjadi katalis positif dalam mendorong UMKM untuk lebih siap dan kompetitif melalui kepemilikan sertifikasi halal.

The rapid development of big data has significantly increased the risk of personal data breaches in Indonesia, highlighting the need for stricter regulations to safeguard personal information. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) has been enacted, its implementation still faces several challenges, including weak oversight mechanisms and low corporate compliance. This study aims to analyze the effectiveness of the UU PDP in providing legal protection for personal data in Indonesia and compare it with the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union. Using a normative legal approach and comparative legal methodology, this research examines Indonesia’s data protection regulations and contrasts them with international standards. Findings indicate that more than 60% of companies in Indonesia have not yet fully complied with the UU PDP, while cases of data breaches have increased significantly. Major incidents include the leakage of 279 million BPJS Kesehatan user records in 2021 and 91 million Tokopedia user records in 2020. Additionally, 75% of Indonesian internet users remain skeptical about the security of their data in digital transactions. Compared to the GDPR, the UU PDP still has weaknesses in terms of enforcement and sanctions. While the GDPR imposes fines of up to 4% of a company’s global revenue for violations, the UU PDP still imposes relatively low penalties. This study contributes to policy recommendations aimed at strengthening the implementation of the UU PDP, including the establishment of an independent authority responsible for personal data protection and the enhancement of penalties for violators

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan, kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya empat seksi, serta jabatan fungsional.Berdasarkan Keputusan tersebut, salah satu seksinya adalah lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK). Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang berminat guna membantu pemerintah dalam hal ini adalah LPMK Kelurahan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi LPMK pada tatanan pemerintah terkecil di tingkat desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pilihan usaha mandiri yang dapat dilakukan sebagai bentuk hasil kinerja LPMK sesuai dengan yang diharapkan, khususnya bagi warga kelurahan Tlogosari Kulon. Kegiatan PKM ini memiliki luaran berupa publikasi media massa (https://jateng.tribunnews.com/2023/11/02/sukseskan-program-kerja-lpmk-dosen-fakultas-ekonomi-usm-berikan-penyuluhan), publikasi jurnal pengabdian TEMATIK dan HKI berupa video yang sudah diupload di youtube (https://youtu.be/l5Bv_7x5ifU).

Mayoritas UMKM di Indonesia dijalankan oleh Perempuan. Untuk itu Perempuan Pengusaha memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah adalah memperkuat wanita pengusaha termasuk di wilayah jawa tengah pada skala micro,menengah maupun besar.
Agar tujuan dapat tercapai, maka dibutuhkan beberapa strategi dan kegiatan yang mendukung agar semua kendala ataupun masalah yang ditemui para pengusaha wanita dapat segera teratasi. Kendala yang sering ditemui adalah gagap tekhnologi yang dirasakan para pengusaha menghadapi perubahan tekhnologi yang teramat cepat.
Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Semarang telah melaksanakan kegiatan pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 dan telah memiliki luaran berupa publikasi jurnal pengabdian TEMATIK pada Universitas Semarang, publikasi media massa dan HAKI berupa video yang sudah diupload di youtube.

The aim of this research is to analyze the form of the notary's responsibility for deeds that are canceled due to forgery by the notary and to find out legal certainty regarding deeds that are canceled due to forgery by the notary. Notaries as public officials have a very important role in issuing authentic deeds as specified in statutory regulations. Their role does not rule out the possibility of misuse of the notary's authority over the deed issued. The involvement of a notary or even being the main actor in committing the crime of falsifying an authentic deed is very detrimental to the parties or parties involved. For this reason, notaries must be responsible for violations of the law. This research uses a statutory approach (statute perspective) and a conceptual approach. The method for collecting legal materials is a qualitative descriptive literature study. The results of the first research explain in detail the form of notary responsibility for forged deeds, legal sanctions will also be received by the notary if they are proven to have forged documents. These sanctions are in the form of administrative sanctions or codes of ethics, civil sanctions, and even criminal sanctions. This is as stated in Law Number 12 of 2014, an amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the Civil Code, and the Criminal Code. The results of the second research show that legal certainty regarding Notarial deeds will be reduced if the Notarial deed contains forgeries or is not in accordance with the legal events that occurred. If this happens, the authentic deed will be degraded and even declared null and void. The novelty in this research is that the object studied focuses on the Notary's responsibility for deeds that are canceled due to elements of forgery committed by the Notary and explains them one by one.


Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris dan mengetahui kepastian hukum terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya pemalsuan oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang sangat penting dalam penerbitan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.. Keterbilatan Notaris atau bahkan menjadi aktor utama dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangatlah merugikan bagi para pihak atau penghadap. Dari sebab itulah Notaris harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama, menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dipalsukan, sanksi hukum juga akan diterima oleh Notaris jika terbukti telah melakukan pemalsuan surat. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif atau kode etik, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undangn Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap akta Notaris akan berkurang jika akta Notaris berisikan pemalsuan atau tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi. Jika ini terjadi, akta autentik akan didegradasi dan bahkan dinyatakan batal demi hukum. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti fokus pada tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibatalkan sebab adanya unsur pemalsuan yang dikakukan oleh Notaris dan menguraikannya satu persatu.

Roads are the main component supporting economic mobility in an area, the condition of the road both will be able to lift the wheels of the regional economy. The south malang area is in the coastal tourist area, there are many beach tourist destination that you can go to holiday. Road conditions are of the main components supporting development area tourism in the south malang area. Good road conditions can increase interest tourist to visit and vice versa, so it is important to maintain the condition of the roads remain in very good condition.

This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang merepresentasikan pemilu bermutu dan berintegritas. Pada pemilu Serentak 2024, undang-undang yang digunakan tetap mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan beberapa perubahan yang diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIX/2022. Penyelenggaraan pemilu serentak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mutu dan integritas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga lembaga pusat tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh panitia penyelenggara yang ada di lapangan. Pada periode sebelumnya, mutu pemilu di Indonesia cukup tercoreng dengan adanya korban jiwa dan korban jatuh sakit pada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga akibat dari kelebihan beban kerja. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah lebih dalam tentang beban kerja penyelenggara pemilu untuk menghindari korban dan meningkatkan efisiensi kinerja penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis pengaturan sistem pemilu serentak 2024 serta beban kerja penyelenggara pemilu menurut UU No. 7 Th 2017 tentang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi di Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu serentak 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Di sisi lain, evaluasi pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petugas penyelenggara pemilu yang bekerja melebihi beban kerja yang diatur dalam undang-undang.

This research aims to find out the form of responsibility of the government of Tlontoraja Village, Pasean District, and Pampekasan District for the village funds that are not absorbed by the village development program. The maintenance of government authority through the authority of the government at the village level is charged by APBDes. The flow of village funds in Tlontoraja village obtains funding that comes from the village's original income. Details of the financial value of the village are channeled, among other things, in the amount of 40% for direct cash aid from the country's funds, 20% for food resilience, 1.5% for disaster management, and the rest for material development. The application procedure for the liquidation of village funds is divided into four stages, i.e., 30% for each stage, starting from stages I–IV. At each stage of such liquidation, the mechanism requires the form of accountability of the relevant village government. The method used in this research is based on a sociological, juris-empirical approach. The data collection technique is done using the interview technique. The results of the analysis show that if there is a budget that does not absorb the development of the village, then it should be channeled to the Silpa Fund. The research also does not show any misuse of the village budget funds by the Tlontoraja Village Government.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tlontoraja, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan terhadap dana desa yang tidak terserap oleh program pembangunan desa. Penyelenggaraan wewenang pemerintahan melalui kewenangan pemerintah setingkat desa mendapat biaya dari APBDes. Aliran anggaran dana desa di Desa Tlontoraja memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli desaPerincian nilai keuangan desa yang disalurkan, antara lain, sebesar 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 1,5% untuk penanggulangan bencana, dan selebihnya untuk pembangunan bersifat material. Prosedur permohonan untuk pencairan dana desa dibagi dalam empat tahap, yaitu sebesar 30% untuk masing-masing tahap mulai dari tahap I – IV. Pada tiap-tiap tahapan pencairan tersebut, mekanisme mewajibkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris berbasis pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jika terdapat anggaran yang tidak terserap pembangunan desa maka harus disalurkan ke dana Silpa. Hasl penelitian juga tidak menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa disalahgunakan oleh Pemerintah Desa Tlontoraja.

This activity is motivated by people's low motivation to open a business due to their low knowledge about the business world, especially in the current era of digitalization. The PKM method used is the lecture method for delivering discussion studies and the discussion method for solving problems and finding solutions that participants are facing. This PKM activity was carried out in Batam City, especially at PKBM Friends of Cendikia. Results of PKM activities. The results of this activity illustrate that participants must learn to rise from old strategies to strategies for utilizing the world of technology in product marketing by using social media and existing e-commerce systems such as Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Ralali, JD.ID, Blibli , Upwork, Freelancer, etc)

This writing was conducted to examine the effect of the variables Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS), and Return On Equity (ROE) on stock prices in mining companies listed on the Indonesian stock exchange for the 2017-2020 period. The data used in this paper were obtained from financial report data published by IDX, which was taken from the website www.idx.co.id. The population in this paper are 47 mining companies listed on the IDX. The sampling technique used was the purposive sampling technique so that there were 10 research samples.
The results show that Earning Per Share, Dividend Per Share, and Return On Equity simultaneously affect stock prices in mining companies listed on the IDX for the 2017-2020 period. Partially, the Earning Per Share variable has a significant effect on the stock price of mining companies, while the Dividend Per Share and Return On Equity variables have no significant effect on the stock price of mining companies listed on the IDX for the 2014-2020 period.