The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pecatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahu implementasi perubahan akta lahir yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baikAkta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekuder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus di tetapkan.
Kata kunci:

The purpose of this research is to analyze the investigation of juvenile criminal cases through restorative justice in the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). The importance of a friendly and fair resolution for children facing the law. The diversion of cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes. Diversion can be carried out when the criminal threat is below 7 (seven) years and is not a repeat offense. This type of research uses a socio-legal approach. The research findings indicate that the juvenile diversion process in Central Java Regional Police involves transferring cases from the criminal court to a deliberation process to achieve balance and restoration. Mediators in the deliberation can be trusted community figures, school principals, or teachers. Standard rules are needed for non-formal treatment of cases involving children in conflict with the law to limit negative practices in the justice system. Diversion is carried out to promote the well-being of children, especially in cases of juvenile delinquency, and to prevent recidivism.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polda Jawa Tengah. Pentingnya penyelesaian perkara yang ramah dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses diversi anak pada Polda Jawa Tengah melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Mediator dalam musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan anak, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

This research aims to analyze the legal implications of providing severance pay to employees who are absent without valid reasons and are not regulated in the employment contract. After the 1998 reform, labor law in Indonesia underwent significant changes aimed at creating a harmonious and fair industrial relationship. One important aspect is the regulation of termination of employment (layoffs) and the provision of compensation to workers, including severance pay. However, not all conditions of layoffs and compensation are specifically regulated in collective labor agreements or company regulations. The research method used is normative juridical with a case approach. The research findings indicate that the ambiguity of regulations regarding severance pay can lead to disputes between workers and employers, as well as legal uncertainty. The novelty of this research lies in the analysis of court decisions and applicable regulations regarding compensation for absent workers, which have not been regulated in employment agreements. This research suggests the need for clearer regulations to avoid legal conflicts in the future.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberian uang pisah kepada pekerja yang mangkir tanpa keterangan yang sah dan tidak diatur dalam perjanjian kerja. Setelah reformasi tahun 1998, hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Salah satu aspek penting adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian kompensasi kepada pekerja, termasuk uang pisah. Namun, tidak semua kondisi PHK dan pemberian kompensasi diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan mengenai uang pisah dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku terkait kompensasi bagi pekerja mangkir, yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan.

The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TjB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak.  Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak.    

The aim of this research is (1) to analyze the regulatory mechanism for filling vacancies for Regional Heads whose terms of office expire before 2024. (2) To analyze the obstacles and solutions for filling vacancies for regional heads in leading regional government administration according to applicable laws and regulations. This research method is a normative juridical method with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, while the technique for collecting legal materials uses library studies and documentation studies which are then analyzed qualitatively. The research results show that the legal basis for filling vacancies for Regional Heads whose term of office expires before 2024 is Article 201 paragraphs (9), (10), and (11) of Law Number 10 of 2016. However, this law only regulates to the extent the qualifications of the officials appointed, while the procedures or mechanisms for appointing officials to fill the vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government.

vacancies of Regional Heads more comprehensively are not accommodated. The obstacle to filling vacancies for regional heads is the absence of definite legal regulations regarding the limits of the authority of regional heads. The solution is that the government should issue implementing regulations from Article 201 of Law Number 10 of 2016 which contain procedures for filling vacancies in regional head positions. The problem is that there are objections to the appointment of Regional Head Officials, the solution is to implement a system for determining Regional Head Officials through voting by Provincial DPRD members to elect Regional Head Officials (Pj) after passing selection by the Ministry of Home Affairs and Regional Government.
Keywords: Emptiness; Position; Regional Head Officials; Regional elections

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mekanisme pengisian dan kendala solusinya pengisian kekosogan kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengisian kekosongan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024 adalah Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi, undang-undang ini hanya mengatur sebatas kualifikasi penjabat yang diangkat, sedangkan prosedur atau mekanisme pengangkatan pejabat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah secara lebih komprehensif tidak diakomodir. Kendala atas pengisian kekosongan kepala daerah adalah tidak adanya aturan hukum pasti tentang batasan kewenangan pejabat Kepala Daerah. Solusinya yaitu pemerintah sudah seharusnya menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tata cara mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Kendala adanya adanya penolakan-penolakan atas Penunjukan Pejabat Kepala Daerah maka solusinya yaitu menerapkan sistem penetapan Pejabat Kepala Daerah melalui pemungutan Suara anggota DPRD Provinsi untuk memilih pejabat (Pj) Kepala Daerah setelah lolos diseleksi oleh Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice


Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.

This research aims to analyze the judge's considerations when deciding industrial relations court cases with separate filings and the legal consequences of differences in rulings from industrial relations court cases with separate filings (splitting). The urgency of this research is that currently, courts consider factors beyond the literal interpretation of the law when making decisions, therefore legal professionals, including judges, must have empathy for individuals which is reflected in their decisions. This type of research is normative juridical. The research results show that splitting in the resolution of industrial relations cases refers to the separation of interest disputes and employment termination (PHK) disputes in decisions. However, this separation creates legal uncertainty and a damaged sense of justice. This separation of cases also has the impact of separating settlements and decisions, resulting in two different decisions for each type of dispute, with different legal consequences. The Civil Procedure Law (HIR) and Field Room (RBg) systems are used in industrial relations courts, but high costs, especially for workers, are the main obstacle. Apart from that, differences in decisions between judges also give rise to injustice.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada saat memutuskan perkara pengadilan hubungan industrial dengan pemberkasan yang terpisah dan akibat hukum dari perbedaan amar putusan dari perkara pengadilan hubungan industrial dengan pemberkasan yang terpisah (splitsing). Urgensi penelitian ini yaitu saat ini, pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor di luar penafsiran hukum secara harafiah ketika mengambil keputusan, oleh karena itu para profesional hukum, termasuk hakim, harus memiliki empati terhadap individu yang tercermin dalam putusannya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa splitsing dalam penyelesaian perkara hubungan industrial mengacu pada pemisahan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam putusan. Namun, pemisahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa keadilan yang tercederai. Pemisahan perkara ini juga berdampak pada pemisahan penyelesaian dan putusan, menghasilkan dua amar putusan yang berbeda untuk setiap jenis perselisihan, dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Sistem Hukum Acara Perdata (HIR) dan Ruang Bidang (RBg) digunakan dalam pengadilan hubungan industrial, namun biaya tinggi, terutama bagi pekerja, menjadi kendala utama. Selain itu, perbedaan putusan antara hakim juga menimbulkan ketidakadilan.

The study aims to analyze the optimization of the settlement of theft criminal cases committed by children in a diverse way. Children, as part of the future of the nation, have the right to grow and develop optimally, both physically and mentally, as well as socially and morally. Children involved in criminal acts such as theft often come from an under-supported family background, a lack of adequate education, or a poor social environment. Handling criminal cases involving children requires a different approach than adult perpetrators. Diversion, as one of the forms of settlement of criminal cases of children outside formal judicial proceedings, has been regulated in Act No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (SPPA). The urgency of this research lies in the need to find an effective solution to dealing with the crime of theft by children through diversified mechanisms. This method of investigation is juridic normative with supported secondary data as primary data and data. By maximizing diversification, it is expected to provide better protection for children facing the law, reduce the negative effects of formal judicial processes, and encourage children to return to society. This research offers some significant aspects of innovation. First, the study developed a diversified optimization strategy model that had not been comprehensively outlined in previous research. Second, it used a multidisciplinary approach that integrated legal, psychological, and sociological perspectives into its analysis. Third, the research identified key factors that influenced the success of diversion implementation in cases of child theft, which could be a reference for future public policy.

This research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation and special complaints regarding auction implementation.

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.