This study aims to analyze the similarities and differences in the position and authority of the Judicial Commission in Indonesia, Argentina, Mexico and Brazil and analyze the challenges faced by the Indonesian Judicial Commission to optimize its duties and authorities. This study is a normative legal study with a comparative approach. The types of materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is document study or literature study. The data analysis technique uses the siligism method with a deductive thinking pattern. The results of the study are that the Judicial Commissions of Indonesia, Argentina, Mexico and Brazil have similarities related to the basic regulations regarding the Judicial Commission institution which are both regulated in the constitution and the composition of membership consisting of partisans. The differences between institutions similar to the Judicial Commission are related to authority, number of members and term of office. The challenges faced by the Judicial Commission are the limited authority held by the institution, and the overlapping authority between the Judicial Commission and the Supreme Court related to supervision.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi, agar melindungi korban maka diperlukan penanganan yang cepat tanggap. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative  Justice, membuat adanya terobosan baru dalam penyelesaian tindak pidana tersendiri. Pendekatan dalam restorative justice ialah memfokuskan agar korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian, sehingga pada prinsipnya adalah win-win solution, dan bagi korban diharapkan dapat memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana. Artikel ini merupakan kajian normatif, yang menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, dengan melihat pada kaidah hukum yang ada, bagaimana bentuk pendekatan restorative justice yang diterapkan didalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengelola dana bantuan desa secara efektif dan efisien merupakan salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Kembangarum menghadapi kendala dalam pengalokasian dana bantuan yang seringkali tidak tepat sasaran dan kurang transparan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengelolaan dana bantuan desa dengan menggunakan metodologi Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode AHP dipilih karena memungkinkan pengambilan keputusan yang kompleks berdasarkan berbagai kriteria. Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan kebutuhan pendanaan bantuan berdasarkan berbagai kriteria yang relevan seperti urgensi, dampak, dan ketersediaan sumber daya. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan metodologi AHP dalam sistem pengelolaan  bantuan desa  meningkatkan akurasi dan transparansi alokasi dana serta memastikan  dana bantuan dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menjadi model yang efektif dalam pengelolaan  bantuan di desa-desa lainnya.

Organizational Citizenship Behavior (OCB) refers to voluntary actions that are not directly rewarded by the formal reward system but that contribute to organizational effectiveness. Organizational citizenship behavior (OCB) is a reflection of the added value of employees and contributes to job performance, job satisfaction, and organizational commitment. PT Erindo Mandiri is a company engaged in the production of bottled mineral water. This study aims to evaluate the effect of job satisfaction and organizational commitment on organizational citizenship behavior (OCB) at PT Erindo Mandiri, as well as to ascertain how HR management can improve company effectiveness through OCB. In this case, the researcher employs an associative method with the objective of discerning the impact of job satisfaction (X1) and organizational commitment (X2) on the organizational citizenship behavior variable (Y) at PT Erindo Madiri. The results of the research conducted at PT Erindo Mandiri indicate that job satisfaction and organizational commitment exert a positive influence on organizational citizenship behavior (OCB). The conjunction of these two variables engenders augmented individual and collective efficacy, as well as organizational systems that culminate in superior HR performance, characterized by minimal absenteeism and negligible deviations.

Salah satu penyebab terjadinya diare yaitu sanitasi makanan yang buruk yaitu perilaku mengkonsumsi makanan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui PHBS tentang jajanan tidak sehat berhubungan dengan kejadian diare di SD Negeri 01 Ngadirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Desain penelitian deskriptif analitik retrospektif dengan melibatkan 58 sampel yang diseleksi dengan teknik proportionate stratified random sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner perilaku memilih jajanan dan kejadian diare yang merupakan modifikasi dari Rohmatillah (2019). Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai p = 0,000 atau p 0,005 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara PHBS mengenai jajanan kurang sehat dengan kejadian diare terhadap siswa SDN 1 Ngadirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Semakin buruk perilaku memilih jajanan maka akan semakin tinggi peluang kejadian diare. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji terkait faktor-faktor lain yang mungkin dapat menyebabkan kejadian diare yang lebih ditekankan pada kebersihan lingkungan, pengolahan bahan makanan jajanan dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan BAB

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.

Dispepsia merupakan kumpulan gejala berupa ketidaknyamanan pada perut bagian atas, nyeri, mual, dan muntah serta perut terasa cepat kenyang saat makan dan terasa begah. Salah satu faktor penyebab terjadinya dispepsia adalah faktor psikososial yaitu stres. Stres yang terjadi pada mahasiswa merupakan stres akademik yang salah satu penyebabnya adalah stresor akademik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres akademik dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa baru STIKes Maharani Malang. Desain penelitian kuantitatif korelasional dengan pendekatan retrospektif. Jumlah sampel penelitian 126 mahasiswa dengan teknik sampling proportionate stratified random sampling. Instrumen penelitian tingkat stres akademik menggunakan kuesioner tingkat stres yang merupakan modifikasi DASS-42 (Depression Anxiety Stress Scale) serta kuesioner dyspepsia. Hasil penelitian menunjukkan nilai p = 0,000 dimana lebih kecil dari α (0,05). Nilai koefisien korelasi (r = 0,715) menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres akademik dengan kejadian dispepsia pada mahasiswa baru STIKes Maharani Malang. Semakin tinggi tingkat stres akademik maka semakin tinggi angka kejadian dispepsia.

The purpose of this writing is to discuss the issue of Legal Regulation and achievements and obstacles in the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) as a form of public service implementation in Bengkong District. This is due to the overlap of regulations in the implementation of the Village Infrastructure Program activities, so it is necessary to know how the implementation of Batam City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Community Empowerment-Based Development in Urban Villages and Batam Mayor Regulation Number 46 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. To answer this problem, the author uses a methodology through a normative-empirical law research approach (applied law research), with data collection methods through observation and questionnaires Using a normative-empirical legal case study in the form of a legal behavior product, the subject of the study is the implementation or implementation of positive legal provisions, the results of this study show that the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) in Bengkong District has not been implemented optimally, as well as many factors that hinder the implementation process, such as the lack of coordination between vertical agencies, resulting in overlapping regulations in its implementation. The implications are a). So that the Bengkong District Government re-socializes the Village Infrastructure Program (PSPK) to the community b). In order for the sub-district government to further improve coordination with vertical agencies regarding the implementation of Village Infrastructure Program (PSPK) activities. c). For the Bengkong District Government to make a proposal for an agreement with vertical agencies in proposing development through one sub-district door so that there is no overlap of rugals and budget waste.

The Community Service Program (KKN) implemented by universities in district or city areas is expected to provide change, sustainable development and have benefits for the community. In Group 2 KKN in Ringinanom Village, Tempuran District, Magelang Regency, several quality work programs have been implemented, one of which is the adiwiyata program which can be used to form and increase awareness of the people of Bedilan Hamlet and students of MI Al-Islam Ringinanom about the importance of protecting the surrounding environment. hamlets and school environments. The Adiwiyata program is carried out using a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. This service was carried out to overcome problems in the environment around the hamlet and school which looked dirty and unkempt, so that the service carried out by Ringinanom Village KKN Group 2 has provided a solution to overcome existing problems through the adiwiyata program and activities that have been implemented. The Adiwiyata program that has been implemented has provided results such as making the environment of Bedilan Hamlet and MI Al-Islam Ringinanom cleaner and appearing free of plastic waste strewn on the side of the road, as well as gutters full of wild plants now looking clean so they will not cause water blockages when it rains. The construction of gates and road signs which initially did not exist in Bedilan Hamlet have now been neatly installed as a manifestation of the construction of facilities/infrastructure carried out by Group 2 of the Ringinanom Village KKN. Based on the activities that have been carried out at MI Al-Islam Ringinanom and with some knowledge about the importance of protecting and preserving the environment, students are now more active in carrying out cleanliness pickets so that the activities with Group 2 of the Ringinanom Village KKN make students accustomed to keeping the classroom and school environment clean

Human Resource Management (HRM) plays a very crucial role in the structure of an organization or company to achieve the goals that have been set, organizations or companies are expected to be able to increase employee work productivity to maintain competitiveness in the midst of competition with competitors, several factors affect work productivity including job transfers, work environment, and work motivation. The purpose of this study was to determine whether job transfers, work environment, and work motivation affect work productivity. The method used in this study is a quantitative method with multiple linear regression analysis. Using 42 sample respondents of PT. XYZ employees in Gresik City. The regression results show that the job transfer variable (X1) has a positive and significant effect on the work productivity of PT. XYZ employees in Gresik City. The work environment variable (X2) has a negative and significant effect on the work productivity of PT. XYZ employees in Gresik City. The work motivation variable (X3) has a positive and significant effect on the work productivity of PT. XYZ employees in Gresik City.