This research aims to examine the reasons the Panel of Judges granted divorce in the Rantau Prapat Religious Court Decision No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Supreme Court Circular Letter) is a circular from the leadership of the Supreme Court for the judiciary containing education on the implementation of justice in a more administrative manner. PP (Government Regulation) Number 9 of 1975 does not explain the time for a dispute before the court recognizes the reason for divorce.. In this case, the Plaintiff filed a lawsuit for divorce on the grounds that continuous disputes, (domestic violence) domestic violence and the defendant using drugs. The Plaintiff and Defendant have not lived apart for six months, but in SEMA Number 1 of 2022 there is a provision that divorce on the grounds of continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband and wife have had continuous disputes and quarrels or have lived apart for at least six months. The panel of judges granted the lawsuit because they had not lived apart for six months, so further study was needed regarding the reasons for granting the lawsuit. The research uses normative juridical methods by exploring theories, concepts and legislation related to this research. The results of the research showed that the Panel of Judges granted divorce cases that had not reached the minimum requirement of being separated for six months if conditions in the household did not allow it to continue because it could be dangerous. In this case, considering the sake of justice and the aim of the law, namely maintaining the honor or safety of oneself and life, the provisions in SEMA Number 1 of 2022 can be set aside.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Majelis Hakim mengabulkan perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yaitu edaran pimpinan Mahkamah Agung untuk peradilan berisi edukasi pelaksanaan peradilan yang lebih administratif. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan waktu perselisihan sebelum pengadilan mengakui alasan perceraian. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus, (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat menggunakan Narkoba. Penggugat dan Tergugat belum enam bulan pisah tempat tinggal, namun dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terdapat ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Majelis hakim mengabulkan gugatan dimana mereka belum sampai enam bulan pisah tempat tinggal sehingga perlu adanya kajian lebih jauh mengenai alasan dikabulkannya gugatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mendalami teori, konsep, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian yang belum sampai unsur minimal pisah rumah selama enam bulan apabila kondisi dalam rumah tangga tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena dapat membahayakan. Dalam perkara ini, mengingat demi keadilan serta tujuan hukum yaitu memelihara kehormatan atau keselamatan diri maupun jiwa, sehingga ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut dapat dikesampingkan. 

The purpose of this research is to examine the legal accountability in cases of embezzlement crimes. The significance of conducting this research lies in the fact that embezzlement is one of the criminal acts that frequently occur across various segments of society. This type of research is classified as empirical juridical research. The research findings indicate that embezzlement is a criminal act closely related to wealth or property, which often occurs within the community, alongside other criminal acts such as theft under Article 362 of the Criminal Code, extortion under Article 268 of the Criminal Code, and fraudulent activities under Article 378 of the Criminal Code. Perpetrators of embezzlement can face criminal sanctions based on the provisions found in Article 372, Article 373, Article 374, Article 375, and Article 376 of the Criminal Code.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana penggelapan. Pentingnya mengakngkat penelitian ini karena tindak pidana penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Jenis penelitian ini dalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya adalah tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, disamping tindak pidana lainnya seperti pencurian dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 268 KUHP, dan juga perbuatan curang dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan 376 KUHP.

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang memiliki pendeteksi kebakaran secara manual maupun otomatis. Sistem proteksi kebakaran aktif di Gedung F Universitas Pekalongan memberikan manfaat besar dalam manajemen kebakaran. Gedung F Universitas Pekalongan memiliki beberapa utilitas sistem proteksi kebakaran aktif yaitu sistem alarm kebakaran, sistem detektor kebakaran, sistem sprinkler, sistem hidran gedung, sistem pencahaayan darurat, sistem listrik darurat dan APAR (alat pemadam api ringan). Dari sinilah tujuan dari penelitian adalah mengevaluasi sistem proteksi kebakaran aktif pada Gedung F Universitas Pekalongan. Untuk kondisi dari sistem tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dengan tingkat keandalan dari baik, cukup atau sedang hingga kurang. Dari tingkat keandalan kondisi tersebut maka diperlukannya pemeliharaan yang tepat untuk menjaga sistem proteksi kebakaran aktif agar selalu berfungsi dengan semestinya. Pemeliharaan tersebut bersifat pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala hingga perbaikan atau pergantian sistem yang sudah mendekati kadaluarsa dan sudah tidak berfungsi dan kondisi alat pada sistem proteksi kebakaran Gedung F Universitas Pekalongan memiliki tingkat keandalan sebesar 80% yang berarti berfungsi dengan baik. 

This research aims to analyze the legal impact of certificates not in the name of the debtor which are made as credit collateral at the Bank and to analyze efforts to resolve loans of debtors who are in default while certificates not in the name of the debtor are made as credit collateral. The urgency of this research is so that the public gets legal certainty regarding certificates not in the debtor's name which are used as collateral for credit at the bank and debtors experience default so that the public is more careful in lending their certificates to other people to be used as collateral at the bank. This type of research is known as normative jurisprudence. The results of the research show that involving third parties in the process of debt contracts against credit is not prohibited. However, the regulation does not explicitly regulate the rights and obligations of third parties, so it cannot provide explicit legal protection to the third party as the guarantor in cases where he feels injured either by the debtor or the creditor of the credit. Consequently, the legal impact arising from the availability of collateral certificates of debt borrowers.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit di Bank dan untuk menganalisa upaya penyelesaian pinjaman debitur yang mengalami wanprestasi sedang sertifikat bukan atas nama debitur yang dibuat sebagai jaminan kredit. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum tentang sertifikat bukan atas nama debitur yang dijadikan jaminan kredit di bank dan debitur mengalami wanprestasi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam meminjamkan sertifikatnya kepada orang lain untuk dijadikan jaminan di bank. Jenis penelitian ini dikenal sebagai yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan pihak ketiga dalam proses perjanjian utang piutang terhadap kredit tidak dilarang. Namun, peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pihak ketiga sebagai pemilik jaminan dalam kasus di mana ia merasa dirugikan baik terhadap debitur maupun kreditur kredit tersebut. Akibatnya, dampak hukum yang timbul dari adanya jaminan sertifikat hutang piutang

This research aims to determine the role of the DPRD in forming regional revenue and expenditure budget planning in Demak Regency. The DPRD discussed the posture and structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the suitability of the RPJMD and Demak Regency development policies through commission meetings in accordance with their duties and authority. By using a problem formulation, namely regarding, what is the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and what factors become obstacles  forming the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. The research objectives include, to find out the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and to find out the factors that become obstacles in the development of the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. Research specifications use descriptive analytical research, namely research that describes a condition or situation. Based on the results of research on the Role of the DPRD in Forming APBD Drafts in Demak Regency, the DPRD discussed the posture or structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the RPJMD and development policies in Demak Regency in accordance with their duties and authority, which became the reference, namely Permendagri Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Preparing the APBD for Fiscal Year 2024, and discusses the obstacle factors in conflicting APBD designs in Demak Regency and how to resolve them. According to Law. no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that it can improve the performance of each representative institution in carrying out its functional duties based on the principle of mutual checks and balances, as well as creating a democratic, effective and accountable people's representative institution. AbstrakPenelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancanngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak. DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, kendala dan cara menyelesaikannya. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai tentang postur atau struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek RPJMD dan kebijakan pembangunan di kabupaten demak melalui kesesuaian dengan tugas dan kewenangannya, acuannya  yaitu permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan membahas mengenai faktor kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing- masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan check and balances.

Kapasitas jalan yaitu kapasitas suatu ruas jalan yang dapat volume lalu lintas terbaik dalam satuan waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan  pada kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, untuk menghitung kapasitas dan tingkat pelayanan. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan Panduan Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Tahun 2023 dimana tingkat kejenuhan (DS) sebagai indikator kinerja ruas Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Dari hasil kajian penanganan informasi diperoleh kapasitas jalan Brigjend Sudiarto dari Demak sampai Semarang dengan kapasitas jalan sebesar 3.253 smp/jam (C) dan tingkat volume lalu lintas sebesar 3.261 smp/jam (Q). Derajad Kejenuhan (DS) 1,00 ITP F (arus terhambat, kecepatan rendah, volume di atas batas, kecepatan relatif rendah/volume diatas kapasitas), sedangkan batas jalan Brigjend Sudiarto dari Demak sampai Semarang dengan batas jalan 3.253 smp /jam (C) dan volume lalu lintas 1,210 smp/jam (Q) tingkat pelayanan (DS) 0,37 ITP B (arus stabil, kecepatan sedikit dibatasi oleh lalu lintas, pengemudi tetap boleh memilih kecepatan secara terbuka).

The purpose of this research is to examine the implications of opening cassation legal efforts against the decision of PKPU (Suspension of Debt Payment) due to the existence of the Constitutional Court's decision regarding the mandate of the Law on PKPU. The Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 allows cassation legal efforts against PKPU decisions made by commercial courts in cases filed by creditors and where the debtor's peace offer is rejected. Not opening legal efforts, as stated in Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Law on PKPU, aims to ensure legal certainty and meet the business world's needs for fair, fast, open, and effective debt settlement. The method used in this research is normative juridical and qualitative. The research results indicate that the opening of cassation legal efforts against PKPU decisions due to the Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has violated and hindered the mandate of the Law on PKPU to create legal certainty and settle debt problems quickly and effectively. The Constitutional Court's considerations in issuing Decision No. 23/PUU-XIX/2021 are based on efforts to uphold justice. However, it should also be understood that the essence of bankruptcy case settlement through PKPU is to achieve the benefit, which is the continuity of the debtor's business.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK tersebut terhadap amanat UU K-PKPU. Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 yang membuka upaya hukum kasasi atas putusan PKPU oleh pengadilan niaga pada perkara yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Tidak dibukanya upaya hukum menurut Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU K-PKPU bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan dunia usaha atas penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU akibat adanya Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 telah melanggar dan menghambat amanat UU K-PKPU untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan masalah utang-piutang secara cepat dan efektif. Bahwa pertimbangan MK dalam mengambil Putusan No. 23/PUU-XIX/2021 dilandaskan pada upaya untuk menjaga terwujudnya keadilan, namun demikian harus pula dimengerti bahwa ruh dari penyelesaian perkara kepailitan melalui PKPU adalah kemanfaatan, yaitu kelangsungan usaha debitur.    

This study examines the urgency of privacy reliability certificates in addressing the increasing prevalence of personal data breaches due to the rapid advancement of information and communication technology. In Indonesia, data breaches have significantly increased, with nearly 160 million personal data records exposed since 2004. These breaches have severe consequences, including identity theft and declining public trust in electronic systems. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection has been enacted, its implementation and data security mechanisms remain suboptimal. This research adopts a normative juridical approach to analyze the legal standing of privacy reliability certificates under Law No. 20 of 2014 on Standardization and Conformity Assessment, as well as the legal obligations of electronic system operators in ensuring data security. The findings reveal that privacy reliability certificates are not yet mandatory for non-strategic electronic system operators in Indonesia, unlike in developed countries where similar certifications are required to enhance cybersecurity. The government should accelerate the adoption of privacy reliability certificates as a national standard (SNI) to strengthen personal data protection, increase transparency, and provide legal certainty for electronic system operators and users.
Penelitian ini mengkaji urgensi sertifikat keandalan privasi dalam mengatasi kebocoran data pribadi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, kasus kebocoran data telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 160 juta data pribadi terekspos sejak 2004. Hal ini berdampak serius terhadap individu dan bisnis, termasuk risiko pencurian identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, implementasi regulasi dan mekanisme perlindungan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan hukum sertifikat keandalan privasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta kewajiban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam menerapkan standar keamanan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat keandalan privasi belum menjadi persyaratan wajib bagi operator sistem elektronik non-strategis di Indonesia, berbeda dengan praktik di negara-negara maju yang telah mewajibkan sertifikasi serupa untuk meningkatkan keamanan siber. Diperlukan percepatan adopsi sertifikat keandalan privasi sebagai standar nasional (SNI) untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih kuat, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan pengguna.

This study aims to examine the reform of Islamic criminal law in addressing corruption cases through the lens of Maqasid al-Shariah (objectives of Islamic law). The urgency of this research lies in the systemic and pervasive nature of corruption, which undermines governance, public trust, and societal welfare, necessitating a legal framework that not only punishes but also prevents corruption in line with Islamic principles. Employing a normative juridical approach, this research analyzes primary and secondary legal materials related to corruption and Islamic law. The findings reveal that Maqasid al-Shariah provides a holistic framework that emphasizes prevention, rehabilitation, and justice, offering a balanced approach to corruption eradication. The novelty of this study lies in integrating Maqasid al-Shariah into Indonesia’s legal system to address corruption's root causes while promoting societal welfare and justice. Reforming Islamic criminal law based on Maqasid al-Shariah can strengthen anti-corruption efforts by focusing on justice, prevention, and societal welfare. This approach contributes to a more holistic and adaptive legal framework, supporting the eradication of corruption in Indonesia.

The urgency of this research is to inform the public that arisan online agreements are a form of legal action in the electronic realm that can be held accountable. Arisan online is highly important because human life today is closely tied to the virtual world, which will provide society with deeper knowledge about electronic transactions in the form of arisan online. The research approach is normative juridical. This study's novelty lies in discussing the importance of specific regulations for arisan online orally, which often occur with technological advancements and are usually conducted directly or in writing based on the Civil Code and the UU ITE. This study offers novelty by discussing the importance of specific regulations for arisan online, which are currently conducted verbally due to technological advancements. Previously, arisan was predominantly carried out in person and in written form. This is based on the Indonesian Civil Code and the UU ITE. The legal consequences of default in arisan online agreement include compensation (Article 1243 of the Civil Code), cancellation o(Article 1266 of the Civil Code), and payment of court fees if the case is brought to court (Article 181, paragraph 1 of the H.I.R.). By understanding these two aspects, this study provides input for legal practitioners in the field of electronic transactions and enhances the development of legal knowledge, particularly civil law.


Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan online dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan online dikaitkan KUHPerdata dan UU ITE. Perjanjian arisan online merupakan kegiatan yang sedang digemari oleh semua golongan. Pada awalnya arisan dilakukan secara tatap muka, seiring dengan perkembangan teknologi arisan dapat dilakukan secara online, namun seringkali terjadi wanprestasi. Urgensi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik arisan online merupakan salah satu perbuatan hukum dalam lingkup elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Arisan online memiliki urgensi yang sangat penting karena kehidupan manusia pada saat ini sangat berkaitan erat dengan dunia virtual sehingga akan memberikan pengetahuan baru yang lebih mendalam mengenai kegiatan transaksi elektronik berupa arisan online pada masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu membahas mengenai pentingnya regulasi khusus dalam praktik arisan online saat ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang biasanya dilakukan secara langsung dan secara tertulis dengan didasari KUHPerdata dan UU ITE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian arisan online yang dilakukan melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dengan memenuhi syarat sah dan unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 15 ayat 1 UU ITE. Akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian arisan online meliputi ganti rugi (1243 KUHPerdata), pembatalan perjanjian (1266 KUHPerdata), dan pembayaran biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (181 ayat 1 H.I.R.). Diketahuinya kedua hal tersebut memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam lingkup transaksi elektronik dan menambah pemahaman pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.