The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice


Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.

Pandemi covid sangat berdampak dalam keberlangsungan ekonomi masyarakat termasuk UMKM yang berdampak pada permodalan. Satu diantaranya  koperasi jasa keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat adalah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ( MASDA SUMUT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan nasabah BMT MASDA SUMUT sebelum mendapat pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif . jumlah sampel didalam penelitian ini berjulah 42 responden. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan uji deskriptif, uji normalitas, uji paired t-test dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  terdapat perbedaan antara pendapatan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan dimana hasil yang diperoleh berdampak positif terhadap pendapatan nasabah yang meningkat secara signifikan dalam kegiatan UMKM yang dilakukan.

This study aims to re-examine the mediating effect of credit characteristics in examining the effect of business characteristics and characteristics on micro, small and medium enterprise credit at ULaMM Gowa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Makassar Branch. This quantitative research used purposive and unproportionate so that 150 samples were obtained consisting of 100 current credit debtors and 50 non-current credit debtors. The results of the structural moment analysis provide evidence that personal and business characteristics are significantly positive on credit characteristics. Personal and business characteristics have a significant positive effect on the level of credit purchases. credit characteristics show significant positive results on credit levels. credit characteristics proved to be a mediating variable in explaining the effect of personal and business characteristics on credit levels.

PT  Indonesia Thai Summit Auto adalah perusahaan manufaktur yang  bergerak dalam bidang otomotif jenis produk yang dihasilkan adalan produk stamping untuk komponen mobil yang sangat menjaga proses kualitas,namun faktanya pada  tanggal 25 November 2021 ditemukan Defect Pitch Bolt Over pada produk part Reinf Roof Rail Fr Lh sebanyak 69 pcs, sehingga perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas . Metode yang digunakan  untuk perbaikan kualitas  yaitu metode Quality Control Circle dan  Failure Mode Effect Analysis. Metode QCC lebih berfokus pada pengendalian mutu produk dalam melakukan perbaikan dengan siklus PDCA dan  Seven tools, Sedangakan FMEA digunakan untuk mencari nilai RPN   dari setiap faktor penyebab defect yang tertinggi agar dijadikan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Hasil yang didapat menyatakan bahwa  faktor mesin menjadi penyebab utama terjadinya defect Pitch Bolt Over pada Part Reinf Roof Rail Fr Lh di ikuti faktor, metode, dan manusia.  Setelah  dilakukan perbaikan pada faktor-faktor  penyebab defect tersebut defect Pitch Bolt Over berhasil menurun dari  69 pcs menjadi Zero Defect  sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan.

Penididikan tidak dapat dipisahkan dari dua unsur utama yakni mengajar dan mendidik. Mengajar merupakan tugas seorang pengajar untuk mentrsanfer pengetahuan dengan cara menyampaikan bahan ajar, memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan dunia pendidikan, dan memberikan penilaian dalam bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan belajar dari apa yang sudah dan sedang mereka dapatkan di lembaga pendidikan.

Iman seluruh anggota Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan akan semakin baik bila peran gembala semakin ditingkatkan dalam pengembalaannya. Peran merupakan unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh semua gembala, khususnya gembala Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan. Gembala GPDI Dengoan yang memiliki peran berarti seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut seorang gembala seharusnya diwujudnyatakan dalam tindakan/ perbuatan baik di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila gembala memiliki peran yang baik, maka mampu menjalankan tugasnya sebagai gembala untuk menangani iman jemaat GPDI Dengoan dengan baik pula.

Iman seluruh anggota Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan akan semakin baik bila peran gembala semakin ditingkatkan dalam pengembalaannya. Peran merupakan unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh semua gembala, khususnya gembala Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan. Gembala GPDI Dengoan yang memiliki peran berarti seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut seorang gembala seharusnya diwujudnyatakan dalam tindakan/ perbuatan baik di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila gembala memiliki peran yang baik, maka mampu menjalankan tugasnya sebagai gembala untuk menangani iman jemaat GPDI Dengoan dengan baik pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express Cabang Tembalang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen mengenai klaim asuransi tentang keterlambatan pengiriman barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak lembaga (LP2K) mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Konsumen juga memberikan masukan dan bantuan atas kasus yang terjadi. Kemudian pihak lembaga menindak lanjuti dengan memberikan surat pengaduan dari konsumen ke kantor pusat. Dalam hal ini peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam upaya   pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa   kewenangan Polri   dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri   dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu sebagai berikut : memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa : Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya, kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.