Pandemi covid sangat berdampak dalam keberlangsungan ekonomi masyarakat termasuk UMKM yang berdampak pada permodalan. Satu diantaranya  koperasi jasa keuangan syariah yang dapat membantu masyarakat adalah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara ( MASDA SUMUT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan nasabah BMT MASDA SUMUT sebelum mendapat pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan. Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif . jumlah sampel didalam penelitian ini berjulah 42 responden. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan uji deskriptif, uji normalitas, uji paired t-test dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  terdapat perbedaan antara pendapatan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelah mendapatkan pembiayaan dimana hasil yang diperoleh berdampak positif terhadap pendapatan nasabah yang meningkat secara signifikan dalam kegiatan UMKM yang dilakukan.

This study aims to re-examine the mediating effect of credit characteristics in examining the effect of business characteristics and characteristics on micro, small and medium enterprise credit at ULaMM Gowa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Makassar Branch. This quantitative research used purposive and unproportionate so that 150 samples were obtained consisting of 100 current credit debtors and 50 non-current credit debtors. The results of the structural moment analysis provide evidence that personal and business characteristics are significantly positive on credit characteristics. Personal and business characteristics have a significant positive effect on the level of credit purchases. credit characteristics show significant positive results on credit levels. credit characteristics proved to be a mediating variable in explaining the effect of personal and business characteristics on credit levels.

PT  Indonesia Thai Summit Auto adalah perusahaan manufaktur yang  bergerak dalam bidang otomotif jenis produk yang dihasilkan adalan produk stamping untuk komponen mobil yang sangat menjaga proses kualitas,namun faktanya pada  tanggal 25 November 2021 ditemukan Defect Pitch Bolt Over pada produk part Reinf Roof Rail Fr Lh sebanyak 69 pcs, sehingga perusahaan harus melakukan perbaikan kualitas . Metode yang digunakan  untuk perbaikan kualitas  yaitu metode Quality Control Circle dan  Failure Mode Effect Analysis. Metode QCC lebih berfokus pada pengendalian mutu produk dalam melakukan perbaikan dengan siklus PDCA dan  Seven tools, Sedangakan FMEA digunakan untuk mencari nilai RPN   dari setiap faktor penyebab defect yang tertinggi agar dijadikan prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Hasil yang didapat menyatakan bahwa  faktor mesin menjadi penyebab utama terjadinya defect Pitch Bolt Over pada Part Reinf Roof Rail Fr Lh di ikuti faktor, metode, dan manusia.  Setelah  dilakukan perbaikan pada faktor-faktor  penyebab defect tersebut defect Pitch Bolt Over berhasil menurun dari  69 pcs menjadi Zero Defect  sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan.

Penididikan tidak dapat dipisahkan dari dua unsur utama yakni mengajar dan mendidik. Mengajar merupakan tugas seorang pengajar untuk mentrsanfer pengetahuan dengan cara menyampaikan bahan ajar, memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan dunia pendidikan, dan memberikan penilaian dalam bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan belajar dari apa yang sudah dan sedang mereka dapatkan di lembaga pendidikan.

Iman seluruh anggota Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan akan semakin baik bila peran gembala semakin ditingkatkan dalam pengembalaannya. Peran merupakan unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh semua gembala, khususnya gembala Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan. Gembala GPDI Dengoan yang memiliki peran berarti seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut seorang gembala seharusnya diwujudnyatakan dalam tindakan/ perbuatan baik di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila gembala memiliki peran yang baik, maka mampu menjalankan tugasnya sebagai gembala untuk menangani iman jemaat GPDI Dengoan dengan baik pula.

Iman seluruh anggota Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan akan semakin baik bila peran gembala semakin ditingkatkan dalam pengembalaannya. Peran merupakan unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh semua gembala, khususnya gembala Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Dengoan. Gembala GPDI Dengoan yang memiliki peran berarti seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang utuh dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulut seorang gembala seharusnya diwujudnyatakan dalam tindakan/ perbuatan baik di depan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila gembala memiliki peran yang baik, maka mampu menjalankan tugasnya sebagai gembala untuk menangani iman jemaat GPDI Dengoan dengan baik pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express Cabang Tembalang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen mengenai klaim asuransi tentang keterlambatan pengiriman barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak lembaga (LP2K) mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Konsumen juga memberikan masukan dan bantuan atas kasus yang terjadi. Kemudian pihak lembaga menindak lanjuti dengan memberikan surat pengaduan dari konsumen ke kantor pusat. Dalam hal ini peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimana kedudukan justice collaborator dalam upaya   pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana Reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kedudukan Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dan pedoman penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011. Reposisi Kedudukan Justice Colllaborator adalah menempatkan Justice Colllaborator sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan Justice Collaborator sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa   kewenangan Polri   dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri   dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu sebagai berikut : memasang rambu-rambu lalu lintas, menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, memberikan himbauan kepada semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa : Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya, kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.