The diversity of languages in Indonesia is one of the advantages possessed by Indonesia as a multicultural and multilingual nation. The variety of languages speakers use is not the same; changes occur in various languages because speakers of a language usually make contact or relationships with speakers of other languages and occur over a long period. The comparative method is one of the methods used to compare languages in detail and systematically to prove historical or historical relationships between these languages. Comparative studies are always related to lexicostatistical calculations called internal reconstructions. This research is classified as descriptive research. In this study, the data were explained to obtain an adequate description of the research object without any manipulation or treatment of the subject and research object. The subject of this research is Balinese folklore with the title I Kedis Cangak (Pedanda Baka), which can be found on the page https://www.komangputra.com/av/kedis-cangak  The technique used in this study is note-taking, in which the author carefully reads the folklore I Kedis Cangak (Pedanda Baka) and then notes every word that has something in common with Indonesian. The results of this study were the number of syllables, sound patterns, affixes, and basic word patterns in the folklore I Kedis Cangak (Pedanda Baka). The results of this study are the similarities and differences between BB and BI at the phonological level. These similarities and differences relate to the type and number of phonemes, diphthongs, clusters, and syllable patterns in BB and BI.

Pelayanan kefarmasian Rumah Sakit merupakan kegiatan yang berperan penting dalam menunjang pelayanan kesehatan. Ketepatan waktu dalam pelayanan dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi komplain dari pasien. Adapun hasil observasi di RSUD Kota Subulussalam dibuktikan dengan adanya pasien yang berdiri dan ada juga yang duduk di tangga untuk menunggu nomor antrean nya. Menggunakan rancangan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi penelitian ini yaitu seluruh pasien rawat jalan yang melakukan pengobatan di RSUD Kota Subulussalam sebanyak 6550 orang dengan sampel sebanyak 98 orang yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan statistik uji chi-square. menunjukkan bahwa variabel bukti nyata dengan dengan p-value 0,002<0,05, kehandalan dengan p-value 0,003<0,05, daya tanggap dengan p-value 0,000<0,05, jaminan dengan p-value 0,004<0,05, empati dengan p-value 0,003<0,05. Penelitian ada hubungan pengetahuan bukti nyata, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya komplain di instalasi farmasi RSUD Kota Subulussalam dengan p sig> 0,05. Disarankan agar petugas di instalasi farmasi tetap mempertahankan mutu pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan mutu pelayanan yang masih kurang, sehingga pasien akan tetap merasa puas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada perusahaan properti syariah dan kendala yang dialami perusahaan dalam menerapkan etika bisnis Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian di PT. Noor Eeman Nusantara yang berlokasi di JL. STM. No. 10 Medan Johor, Medan, Sumatera Utara. Sumber data merupakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner/angket, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah telah sesuai dan telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam diantaranya perusahaan PT. Noor Eeman Nusantara sudah menjalankan prinsip Tauhid, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Pertanggungjawaban, dan Hikmah. Kendala yang dialami dalam menerapkan etika bisnis Islam adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya riba, sering terjadinya penipuan properti syariah, dan pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada PT. Noor Eeman Nusantara telah diterapkan dengan baik, karena perusahaan ini berpedoman kepada Al-qur’an dan Hadis. Kedua, Kendala penerapan etika bisnis yang dialami oleh PT. Noor Eeman Nusantara masih dapat diatasi dengan mencari solusi di setiap permasalahan yang terjadi.
 

Pengabdian ini bertujuan mendampingi pelaku usaha mikro kecil melalui program berdasarkan pernyataan pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipasi yaitu pendamping dan masyarakat sama-sama terlibat proses dengan melakukan verifikasi dan validasi langsung ke pelaku usaha. Pengabdian ini berkaitan dengan matakuliah kewirausahaan, dilakukan dengan tiga langkah dalam proses pendampingan proses produk halal produk pelaku usaha mikro ini. Tahap pertama yaitu pengajuan berkas dan pendataan pelaku usaha. Tahap kedua adalah kunjungan dan verifikasi validasi data dan proses produksi. Tahap ketiga proses penebitan sertifikat halal.. Hasil dari pengabdian melalui pendampingan ini ditemukan produk yang telah beredar selama ini tidak semuanya sudah memenuhi kriteria halal dan toyyib untuk dipasarkan. Sehingga tidak semua pelaku usaha yang diverifikasi validasi layak direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat halal bagi produknya. Dua pelaku usaha tidak memenuhi kriteria selfdeclare, Dua tidak lolos proses verifikasi validasi  dan 17 pelaku usaha lainnya dapat menerima sertifikat halal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengguna e-filing yang terdaftar di KPP Pratama Demak dengan sampel sebanyak 100 responden yang didapat melalui rumus Slovin. Data penelitian diperoleh melalui   penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Accidental Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Anak merupakan pembelajar aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Penanaman konsep pada anak dilakukan secara menyenangkan dengan melibatkan dan mengikut sertakan anak dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar mudah diingat dan dipahami anak. Pembelajaran sain merupakan salah satu cara penanaman konsep sederhana pada anak. Pengenalan sain pada anak ditekankan pada proses dari pada produk. Sains juga melatih anak menggunakan lima inderanya untuk mengeksplosasi terhadap berbagai kejadian maupun benda. Namun kenyataannya, masih banyak guru belum mampu menerapkan pembelajaran sains sederhana untuk menanamkan konsep pada anak. Guru kebanyakan hanya memberi lembar kerja siswa untuk kegiatan pembelajaran. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang dilakukan pada anak kurang menarik dan sulit untuk diingat. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran sains sederhana bagi anak usia dini.

The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.AbstrakBelum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.

Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, adat istiadat, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Secara konseptual, multikulturalisme mengacu pada profil negara sebagai bangsa yang majemuk dan masyarakat yang multikultural. Warga negara akan menghargai pluralitas dan multikulturalisme berdasarkan prinsip pemerataan. Multikulturalisme sebagai konsep keragaman dan pemerataan harus diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Itu harus tercermin dalam kurikulum.
 
 
 

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.