ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisas penyelesaian sengketa hukum terhadap pemegang sertifikat   hak milik. Sertifikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah yang sama, maka salah satu harus dibatalkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda, penyelesaian kasus sertifikat ganda yang terjadi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sertifikat ganda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normativf. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertifikat ganda disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak dan melalui peradilan. Pada sisi lain perlu adanya ketentuan hukum acara khusus baik melalui musyawarah atau mediasi di BPN dan pengadilan apabila terjadi penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksekusi putusan pengadilan agama mengenai nafkah Iddah, Mut ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut ah adalah   mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kota Semarang. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah   bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bagaimana kendala dan solusi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat, adanya perbedaan persepsi/parameter dalam menyikapi pelanggaran pemilu, kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan pengarahan dan dorongan terhadap masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu, melakukan koordinasi pihak terkait supaya   ada kesamaan menilai suatu kasus sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab kuncinya adalah adanya kordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga, melakuan koordinasi dan komunikasi yang cukup intens dengan instansi terkait.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem penagwasan asuransi syariah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah bertolak dari ketentuan hukum Islam dalam aspek ekonomi syariah. Konsep asuransi syariah menggunakan berbagai risiko (risk sharing) yang berdeda dari konsepsi asuransi konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah inilah yang ditempatkan pada bagian pertama pengawasan.   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan asuransi syariah diantaranya soal pemahaman masyarakat. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini. Termasuk kendala dukungan pemerintah adalah upaya harmonisasi dan singkronisasi peraturan yang masih menjadi hambatan secara yuridis diantaranya persoalan. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui penguatan struktur. Struktur yang ada saat ini sudah baik, tetapi karena DSN-MUI menghadapi tugas dan tantangan yang lebih berat seperti mengurusi dan bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh prktisi-praktisi yang professional. Disisi lain yang perlu diterjemahkan dalam praktinya sehingga memungkinkan sistem pengawasan berjalan maksimal adalah evaluasi kelembagaan pengawasan harus dijalankan secara keberlanjutan sehingga memungkinkan sistem pengawasan pada lembaga asuransi syariah utamanya yang dijalankn oleh lembaga Dewan Pengawas syariah dapat berjalan maksimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu organisasi atau lembaga berperan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat yang belum mampu untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua masalah yaitu   bagaimana implementasi pemberdayaan zakat di masjid Agung Jawa Tengah dalam kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan bagaimana kendala dan solusi atas pemberdayaan zakat yang dijalankan di masjid Agung Jawa Tengah dalam kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tanggungjawab dari pengelola Lazisma lainnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Kendala yang dihadapinya antara lain: masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat; Kepercayaan masyarakat kurang; Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal. Solusi untuk mengantisipasinya, meliputi: Melakukan pembinaan regulasi tentang kewajiban zakat bagi Muzakki; penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan professional; mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedududkan aset yang belum disesuaikan   setelah terbitnya peraturan terbaru mengenai yayasan. Keberadaan yayasan di Indonesia mempunyai kekuatan yang penuh dengan adanya Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aset yayasan baik yang bersifat materil maupun immateril harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak disesuaikan, akan   berakibat tidak diakuinya yayasan yang telah berdiri, sehingga pemilik yayasan harus segera melakukan penyesuaian terhadap aset yayasan yang dimilikinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum kedudukan hak pakai sebagai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan penyelesaian terhadap aset yayasan Dewantara Ciptasari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah Akibat Hukum dari Kedudukan Hak Pakai Sebagai Aset Yayasan Pada Yayasan Yang Belum Disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan akan mengakibatkan tidak diakuinya badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa monopoli bsinis simpan pinjam. Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia. Koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam undang - undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah merupakan salah satu dari beberapa jenis koperasi yang diatur dalam undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang non anggota. Akan tetapi kehadiran koperasi simpan pinjam pada saat ini seringkali di monopoli oleh pemilik modal dalam hal pendiriannya,   keberadaannya, serta dalam hal pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Dalam pasal 3 UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen). Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi.

Tulisan ini mengidentifikasi (atau mendiagnosis) bahwa sistem pemerintahan presidensial kita mengalami praktik abnormal, rivalitas politik, dalam hubungan antara presiden dengan pemerintahan daerah, khususnya kepala daerah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa kita perlu melakukan penataan kembali hubungan antara presiden dengan pemerintahan daerah supaya lebih taat asas terhadap preskripsi dari konstitusi presidensial kita. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori unitary executive sebagai alat interpretasi terhadap kekuasaan eksekutif presiden dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Sesuai usulan tersebut maka tulisan ini memberikan preskripsi supaya presiden seharusnya diberikan kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan kepala daerah, khususnya gubernur (kepala daerah provinsi).

This research was undertaken in response to a concern of a legal problem in relations to corruption elimination in Indonesia. The problem highlighted in this research focuses on different perspectives on legal considerations taken by judges and government officers who have authorities to conduct administrative law enforcement in corruption cases and it also focuses on the existed problems in the implementation of cumulative external punishment. This research uses normative research method to analyze the consideration of the judges of Sleman State Court and Regional Officers who have authorities to implement administrative punishment in eliminating corruption case by using cumulative external punishment. It is found as the result of this research that the judge’s considerations observed few matters: the existence of legal violation act which is beyond authority, the intention to enrich particular persons, and the appearance of the State’s loss. Meanwhile, the considerations of the authorized government officers concluded that the administrative penalty should be applied to a person who was found guilty in doing corruption. This article stresses that the implementation of external cumulative punishment contradicts the principle of ultimum remidium as the administrative punishment is applied after the convicted is charged with criminal punishment.

This paper examines the difficulties of competition law harmonisation in ASEAN. Harmonisation is believed as the main tool to help ASEAN from legal friction and tension when it engaged cross-border trade within its region. The benefits of harmonisation are expected to help the member states to avoid negative impact of anti-competitive conducts. Nevertheless, there is a concern arising from such integration of competition law: differences of treatment and dissonant of legal culture.