Tulisan ini membahas tentang klausula dalam perjanjian baku pembuatan kartu kredit yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Mengandung makna dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah diperbolehkan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian kartu kredit. Penulis berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak boleh diperkecualikan. Pengecualian akan berakibat pada berkurangnya perlindungan bagi pengguna kartu kredit.  Asas keadilan perlu dijunjung tinggi dalam kaitannya dengan perjanjian sehingga diharapkan terjadi keseimbangan posisi antara pihak debitur dan kreditur sebagai penerbit kartu kredit.

<p>Dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administrasi atau teknis, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan Sertifkat Laik Fungsi (SLF). Meskipun merupakan kebijakan baru namun wajib untuk dilaksanakan mengingat fungsi dari bangunan gedung adalah menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya sesuai dengan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan UU tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan UU diatas, namun sifatnya masih dalam standart peraturan gedung secara umum belum spesifik mengarah pada Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. Kemudian pada tahun 2007 munculah peraturan yang dibuat oleh Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, secara spesifik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan yang lebih baru ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung. Yang disambut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota No.38 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penerbitan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang mendasari bahwa penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung harus dilaksanakan di Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keandalan suatu bangunan gedung sebagai bukti keandalan bangunan gedung maka akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh pemerintah kota /kabupaten.</p>

Diskursus politik pada hari ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Banyak aktor politik menggunakannya untuk melakukan kampanye isu hingga menyerang lawan politik demi memengaruhi opini publik. Salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor politik dalam menggunakan media sosial ini adalah akun bot. Akun bot merupakan akun daring yang beroperasi secara otomatis yang seluruh aktivitasnya dalam akun tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang. Penggunaan akun bot ini dinilai banyak ahli demokrasi dan ahli hukum sebagai penurun kualitas demokrasi di suatu negara. Walaupun demikian, masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi terhadap penggunaan akun bot ini termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap penggunaan akun bot dalam rangka memengaruhi opini publik di Indonesia. Menggunakan teori demokrasi deliberatif, tulisan ini melihat bahwa penggunaan akun bot oleh aktor politik dapat mencegah tujuan demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 tidak tercapai. Penulis kemudian merekomendasikan regulasi penggunaan akun bot ini melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disertai dengan argumentasi pro-kontra yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut.