Publication Search

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Participatory village development planning is often treated as a technical-administrative routine. In practice, however, planning is inseparable from political dynamics that shape who participates, whose interests prevail, and how scarce resources are allocated. This community empowerment program (PKM) in Kedung Udi Village, Trawas District, Mojokerto Regency, East Java, aimed to strengthen village governance by enhancing the capacity of village officials and community representatives to design and facilitate participatory planning while explicitly addressing the political dimension of planning. The main intervention was a workshop conducted on 22 August 2025, preceded by coordination and situational observation. Workshop modules emphasized: (1) planning as a political decision; (2) navigating dual arenas: formal (Musdes/Musrenbang and RPJMDes, RKPDes, APBDes) and informal (elite networks and gatekeeping); (3) multi-level contestation and policy alignment; and (4) practical tools, including power–interest mapping, programmatic agreements, program tagging for alignment with district planning documents, and transparency/anti elite capture mechanisms. The program resulted in improved participant literacy regarding power relations in planning and produced a follow-up action plan oriented toward institutional advocacy, continuous social control, and routine capacity reinforcement through a university and village partnership.

Reading literacy in early childhood is an important foundation for children's cognitive, language, and social development in subsequent educational stages. Literacy in early childhood can begin through letter recognition, fostering interest in printed materials, enriching vocabulary, and developing oral communication skills. At this stage, the initial skill that needs to be developed is the introduction of written language through reading activities tailored to the child's developmental characteristics. However, early childhood's ability to understand reading literacy shows significant differences, both in terms of interest, ability, and environmental support. This condition indicates that reading literacy understanding in early childhood is not evenly distributed. Therefore, this community service activity aims to provide reading literacy education to early childhood through a fun, interactive, and contextual approach. The activity methods include reading assistance, the use of visual media, and the active involvement of educators and parents. The results of the activity show an increase in reading interest, letter recognition skills, and children's positive responses to literacy activities. This activity is expected to be a sustainable effort to support the strengthening of reading literacy in early childhood education.

This community service aims to provide understanding and skills in using comics and AR media as well as understanding biology material by high school students. The community service was carried out at SMA Negeri 1 Raja Ampat involving 43 students. Measurement of student responses using a questionnaire with six statements on a scale of 1 - 4. The measurement data was calculated to obtain the average score and percentage of student responses. The results of the community service show that the average total score is 86.53 which indicates that overall the student response is very good to the community service activities that have been carried out. Student responses are dominated by agree and strongly agree. The largest percentage of disagree, namely 23.26%, is shown by students, especially in the statement that AR applications can be run easily, but the average total score still reaches the good category for this statement. The community service has provided students with an understanding of how to learn biology in an interesting way and provides benefits to improve their understanding. Students agree that the material presented adds to their insight regarding comics and AR, are able to install AR applications on their mobile devices, improve their understanding of biology material, is interesting and provides benefits for them.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Perkawinan campuran adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus memenuhi ketentuan hukum masing-masing negara. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi warga negara asing (WNA) dalam perkawinan campuran, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perkawinan campuran yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak WNA. Rumusan masalah yang dikaji adalah 1) Bagaimana Aturan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia. 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Pengadilan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt Sel, 3) Bagaimana Implikasi dari Putusan Tersebut dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Warga Negara Asing. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berupa data Sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Background: One way to improve human quality, especially for school-aged children, is by providing nutritious snacks that can meet nutritional needs during learning activities. In Indonesia, many snacks are available in school environments, but many of them are unhealthy when viewed from the color and ingredients used. Community Service Objective: Provide health education about healthy snacks. Method: The method used in this community service activity is lecture and question and answer, to provide an understanding of the importance of choosing healthy snacks for school-aged children. Results: Providing education about healthy snacks increased the understanding of children at MIN 25 Aceh Besar. Children responded well and several students asked questions related to the material about healthy snacks presented. Conclusion: The understanding of MIN 25 Aceh Besar students about healthy snacks increased after participating in the counseling activity. Students showed a higher interest and awareness of the importance of choosing healthy snacks for their health. Keywords; Health Education, Healthy Snacks

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia which can lead to serious complications if not properly managed. This community service activity aimed to increase public knowledge regarding diabetes mellitus and its prevention among residents of Rejomulyo Village, Jati Agung District, South Lampung. The method used was health education through lectures supported by leaflets and blood glucose screening, followed by evaluation using pre-test and post-test. A total of 25 community members participated in this activity. The results showed a significant improvement in participants’ knowledge after the educational intervention. Pre-test results indicated limited understanding of blood glucose control and dietary management, while post-test results showed increased knowledge levels in both aspects. This activity demonstrates that health education is effective in improving community awareness and knowledge regarding diabetes mellitus prevention and management. This educational program is effective in increasing the knowledge of the people of Rejomulyo Village, Jati Agung District, South Lampung Regency regarding diabetes mellitus.

This Community Service activity aims to foster a spirit of mutual cooperation and to assist local fishermen engaged in seaweed businesses in the processing and cleaning of their harvests in the Amal Beach Area, East Tarakan District. Seaweed harvested from the sea needs to undergo a thorough cleaning process to maintain its quality, ensure market readiness, and meet industry standards. The activity was carried out by six implementers who collaborated directly with the local fishermen through mutual cooperation, seaweed cleaning, and education on environmentally friendly sea product management. The implementation methods included field observation, guidance, and hands-on practice at the fishermen’s business locations to provide practical understanding. The results indicated improved efficiency in the seaweed processing chain, from cleaning to storage, thereby reducing the risk of damage and quality loss. Additionally, the fishermen’s awareness of the importance of maintaining cleanliness and the balance of coastal ecosystems increased significantly. This activity also strengthened social bonds between students and the fishing community, fostering harmonious communication, and instilling values of togetherness, environmental care, and social responsibility. The positive impact of this program is expected to serve as a sustainable model for sea product management while promoting a collaborative culture between academics and coastal communities.

Depression is one of the mental health problems that often arise in patients with chronic diseases, such as diabetes mellitus, hypertension, and chronic kidney failure. This condition not only impacts the patient's quality of life, but also affects the treatment process and the burden on the family. However, mental health literacy in the community is still low, so targeted preventive and curative efforts are needed. The Community Service Program (PKM) aims to improve people's mental health through educational interventions with scientific booklet media that are easy to understand and apply. The activity method is carried out in a participatory manner, including the preparation stage, socialization, educational implementation, and evaluation. Education is provided to the community with a focus on preventing depression through a healthy lifestyle, stress management skills, and early intervention efforts by seeking professional support. Evaluation is carried out through pre-post tests, observations, and group discussions. The results of the activity showed an increase in public knowledge about depression, a change in attitudes to be more open in expressing feelings, as well as practical skills in relaxation, maintaining sleep patterns, and building social support. Participants also better understand the importance of seeking professional help when depressive symptoms are getting worse. The conclusion of this PKM is that the scientific booklet has proven to be effective as a preventive and curative educational intervention medium, and can be an innovative strategy in improving the mental health of people affected by chronic diseases.

This study aims to examine the strengthening of school literacy culture through the establishment of a Literacy Corner at SMPN 4 Mangarabombang as a strategy to enhance students’ reading interest and engagement in literacy activities. The research problem arises from students’ low reading intensity and the limited availability of literacy-supporting facilities at school. A qualitative descriptive method was employed, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the Literacy Corner significantly improves students’ access to reading materials, fosters more consistent reading habits, and creates a more conducive learning environment. Moreover, the involvement of teachers and students in managing the Literacy Corner strengthens their sense of ownership and increases active participation in school literacy activities. By facilitating a space dedicated to reading, the initiative addresses the challenges related to the scarcity of resources and encourages students to make reading a regular activity. Teachers also reported increased student motivation and engagement in literacy programs, which translates into greater academic performance. These results highlight that establishing a Literacy Corner is an effective and strategic approach to reinforcing school literacy culture. Furthermore, it can serve as a model for other schools aiming to enhance their literacy programs and improve student engagement in reading activities.

The development of the digital world has brought significant changes to various aspects of people's lives, including the family economy. Digitalization opens up new opportunities for economic activity, particularly through the use of social media, marketplace platforms, and digital financial services. However, many people still lack adequate digital literacy and are therefore unable to optimally utilize this technology to increase family income. This community service activity aims to improve the community's digital literacy and encourage the use of digital technology as a means of sustainably increasing family income. The implementation method includes providing training on the basics of digital literacy, digital-based entrepreneurial mentoring, and hands-on practice in using social media as a promotional tool, marketplaces as sales channels, and digital financial services to support business transactions. The results of the activity indicate an increase in public understanding of the use of digital technology, a change in a more adaptive entrepreneurial mindset, and the emergence of various digital-based business initiatives. The use of digital technology has been proven to open new economic opportunities and make a positive contribution to increasing family income.

This community service program aims to enhance the capacity of traditional clothing UMKM in Palembang through product innovation and business management training in order to support the development of local fashion tourism. UMKM engaged in producing songket, jumputan, and Palembang batik possess significant economic and cultural potential; however, they face various challenges, including limited design innovation, weak business management skills, and insufficient utilization of digital technology for marketing. Through collaboration between the lecturer team of Politeknik Prasetiya Mandiri and the Palembang City Tourism Office, the program was implemented through workshops, business mentoring, and digital marketing training involving UMKM actors, students, and the local community. The results show improvements in participants’ knowledge and skills in developing creative product designs, enhancing production quality, and managing their businesses more professionally. Participants also gained a deeper understanding of digital marketing strategies as an essential tool to expand market reach. This program has contributed positively to strengthening local cultural identity while creating opportunities for creative economic growth through fashion tourism. The implementation of this initiative is expected to serve as a sustainable effort to improve the competitiveness of UMKM and support the economic development of Palembang.

This study aims to enhance elementary school students’ motivation to learn English and to identify the factors contributing to their low motivation. The research is grounded in the need to prepare students for the global era, in which English proficiency is an essential skill from an early age. The study employs a Classroom Action Research (CAR) method using the Kemmis and McTaggart model, consisting of planning, action, observation, and reflection stages. Data were collected through observations, learning outcome evaluations, and interviews with English teachers. The findings reveal that students’ low motivation is influenced by perceptions that English is difficult, the lack of engaging teaching methods, limited learning facilities, and students’ weak willingness to learn. The implemented actions—such as using songs, educational games, teaching aids, role-play activities, and interactive communication—significantly increased students’ activeness and motivation. Moreover, the study emphasizes the importance of introducing English at the elementary level, as ages 6–13 represent a critical period for language development. With appropriate external motivation and strong teacher support, English learning becomes more effective, enjoyable, and meaningful. This study recommends that English instruction continue to be implemented in elementary schools through creative teaching methods and sufficient learning facilities