Publication Search

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Ketidaksesuaian kualitas pada proses assembly sepatu kulit kerap memicu siklus rework berulang yang menguras sumber daya waktu maupun biaya produksi secara signifikan. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengendalian cacat yang diterapkan pada Product D-01 di Lini C PT XYZ, dengan menggunakan DMAIC sebagai kerangka perbaikan utama serta Pareto, P-Chart, Fishbone Diagram, 5 Whys, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), dan Cost of Quality (COQ) sebagai alat pendukung. Data primer bersumber dari catatan produksi internal perusahaan, pengamatan lapangan, dan wawancara terstruktur bersama pengawas produksi dan staf quality control. Pengukuran baseline menunjukkan bahwa Lini C menyumbang volume cacat paling tinggi di antara seluruh lini yang ada, dengan Product D-01 mencatat 10.487 pair cacat dari total output 80.387 pair, sehingga menghasilkan defect rate sebesar 13,05%. Distribusi Pareto mengidentifikasi wrinkle, incorrect colour, dan not straight sebagai tiga kategori cacat paling kritis. Penilaian FMEA menetapkan Risk Priority Number tertinggi sebesar 245 pada perilaku operator yang terburu-buru selama proses lasting dan brushing. Tindakan korektif mencakup pemasangan SOP visual, implementasi checklist QC pra-shift, verifikasi kondisi mesin secara rutin, dan penyediaan sampel referensi warna serta bentuk yang terstandar. Pemantauan selama dua periode berikutnya mengkonfirmasi penurunan defect rate secara bertahap menjadi 12,80% dan kemudian 11,65%, disertai penurunan estimasi biaya kegagalan internal dari Rp 2,36 juta menjadi Rp 1,86 juta per periode.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang atas ruang hidupnya. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada badan tertentu melalui lembaga Hak Pengelolaan. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki posisi khusus karena memperoleh kewenangan pengelolaan tanah untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, Perum Perumnas juga melakukan hubungan hukum keperdataan melalui pembangunan, pemasaran, dan pengalihan tanah serta bangunan kepada pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewenangan publik dan tindakan privat dalam pengelolaan tanah di atas HPL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli tanah dan bangunan di atas HPL Perum Perumnas dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan pemegang HPL, pelepasan hak, dan pendaftaran tanah. Dengan mekanisme tersebut, HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah oleh negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Jaminan sendiri memiliki makna yaitu menjamin agar dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul akibat adanya perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam hubungannya dengan hukum benda-benda. Dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 disebutkan bahwa “lembaga jasa keuangan sebagai kreditor dapat membeli agunanya dalam pelaksanaan lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa seyogyanya setiap orang atau badan hukum selain Lembaga Jasa Keuangan bisa melakukan pembelian jaminanya yang diterimanya karena semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sehingga peserta lelang tidak hanya Lembaga jasa keuangan tetapi bisa semua orang yang dapat melakukan pembelian jaminan terhadap jaminan yang dijadikan objek dalam perjanjian dan dinyatakan jelas dalam perjanjian accessoir merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokoknya yang dapat dilaksanakan dengan mekanisme lelang dimuka umum melalui pejabat lelang.

Kompleksitas subsistem elektromekanis pada sistem Radiografi Digital (DR) menuntut pendekatan diagnostik yang terstruktur untuk mencegah waktu henti yang lama dan menghindari pembongkaran yang tidak perlu. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip Deteksi dan Isolasi Kerusakan (FDI), dengan menggunakan metode isolasi blok, guna mendiagnosis dan mengatasi gangguan pada sistem pengunci magnetik meja pasien pada unit Philips SRO 33100. Pendekatan FDI diterapkan dengan memisahkan blok kontrol listrik dari blok aktuator mekanis secara sistematis, serta melakukan analisis perbandingan terhadap dua aktuator yang identik. Pengukuran listrik menunjukkan bahwa kedua unit kunci magnetik kiri dan kanan menerima tegangan masukan normal sebesar 23,48 V. Perhitungan koreksi relatif menghasilkan nilai 2,5%, yang masih berada dalam batas toleransi aman sebesar 10%, sehingga mengonfirmasi integritas blok kontrol listrik. Namun, analisis perbandingan mengungkapkan ketidakhadiran respons mekanis yang lengkap pada unit kiri, memungkinkan kesalahan diisolasi secara tepat ke kegagalan aktuator internal tanpa membongkar sirkuit kontrol yang utuh. Berdasarkan diagnosis definitif ini, tindakan korektif diambil melalui penggantian komponen dan kalibrasi penyesuaian celah. Uji fungsional pasca-perbaikan mencatat tegangan operasional stabil sebesar 23,45 V dan menunjukkan respons mekanis yang sepenuhnya sinkron, memulihkan gerakan mengambang empat arah. Studi ini menunjukkan bahwa kerangka kerja isolasi blok berbasis FDI yang diusulkan menyediakan strategi yang efektif dan berbasis bukti untuk mengidentifikasi kegagalan elektromekanis, sehingga meminimalkan kebutuhan akan prosedur pemecahan masalah yang invasif. Akibatnya, pendekatan ini merupakan metode diagnostik yang sangat efektif yang menghilangkan kebutuhan akan pembongkaran yang luas, menawarkan kerangka kerja yang andal yang dapat diterapkan secara luas untuk pemecahan masalah peralatan medis lainnya.

Korosi pada aluminium dalam lingkungan air laut merupakan permasalahan serius yang dapat menurunkan umur pakai material. Berbagai inhibitor alami telah dikembangkan sebagai alternatif ramah lingkungan, tetapi kajian mengenai penggunaan ekstrak labu kuning sebagai inhibitor korosi aluminium dalam media air laut, terutama dengan mempertimbangkan pengaruh temperatur, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak labu kuning dan temperatur terhadap laju korosi aluminium menggunakan metode weight loss. Variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan adalah 0 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, dan 3000 ppm, dengan variasi temperatur 27°C, 35°C, dan 45°C selama waktu perendaman 24 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi inhibitor secara signifikan menurunkan laju korosi, dengan nilai optimum pada 3000 ppm yang menghasilkan laju korosi sebesar 0,448 mm/year dan efisiensi inhibisi sebesar 74,06%. Sebaliknya, peningkatan temperatur menyebabkan kenaikan laju korosi dan penurunan efisiensi inhibitor. Analisis parameter aktivasi menunjukkan bahwa penambahan inhibitor meningkatkan energi aktivasi (Ea) dari 17,075 kJ/mol menjadi 28,432 kJ/mol, yang mengindikasikan bahwa proses korosi menjadi lebih sulit terjadi. Secara keseluruhan, ekstrak labu kuning terbukti efektif sebagai inhibitor korosi ramah lingkungan yang bekerja melalui mekanisme adsorpsi dan pembentukan lapisan pelindung pada permukaan logam.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Pernikahan dini masih menjadi tantangan hak asasi manusia dan hukum yang serius di Indonesia, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan psikologis pernikahan dini pada perempuan dan anak dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis sistematis terhadap sumber hukum primer, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara sistematis melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Secara psikologis, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, depresi, dan hambatan perkembangan identitas diri. Secara hukum, meskipun batas usia perkawinan minimum telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum saja tidak memadai; perlu disertai dengan intervensi kebijakan multisektoral, pelatihan hakim tentang hak anak, serta program pencegahan berbasis komunitas.

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan implementasi intervensi pihak ketiga dalam hukum acara perdata di Indonesia melalui mekanisme voeging, vrijwaring, dan tussenkomst. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa hukum kontemporer di mana putusan pengadilan sering kali berdampak pada pihak luar yang tidak tercantum dalam gugatan asal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini membedah norma hukum positif dalam HIR, RBG, dan Rv serta doktrin peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga prosedur tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi hak subjektif dan mewujudkan keadilan inklusif, penerapan praktisnya masih menghadapi hambatan berupa multitafsir terhadap batasan "kepentingan hukum". Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi kriteria kepentingan hukum sangat krusial untuk mencegah upaya mengulur waktu (undue delay) serta memastikan putusan hakim bersifat eksekutorial dan komprehensif bagi seluruh subjek hukum yang terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Smart City di Kota Magelang berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Temuan penelitian juga mengungkapkan peran dominan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor utama dalam proses formulasi, sementara keterlibatan aktor non negara dan partisipasi publik relatif terbatas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kebijakan publik dan smart city dengan menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di tingkat lokal cenderung masih bersifat state centric, dimana proses formulasi kebijakan lebih didominasi oleh aktor pemerintah dibandingkan dengan mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan non negara. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola smart city dengan menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas smart city sebagai pendekatan kolaboratif dan praktik formulasi kebijakan masih hierarkis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai smart city di Kota Magelang, namun juga memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan model formulasi kebijakan smart city yang lebih partisipatif dan inklusif.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) menandai transformasi signifikan dalam mekanisme pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pengaturan sebelumnya, pemberian izin usaha disertai dengan keterlibatan aktif negara melalui proses verifikasi awal terhadap pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Dalam tahap ini, kehadiran negara mencerminkan fungsi pengawasan yang bersifat preventif, sekaligus menjadi instrument untuk memastikan perlindungan hak pekerja sejak dimulainya kegiatan usaha. Perkembangan dalam sistem OSS-RBA menunjukan pergeseran pendekatan tersebut, yang mana verifikasi awal tidak lagi ditempatkan pada tahapan utama, sedangkan pelaku usaha diberikan ruang yang lebih besar untuk menyampaikan data dan pernyataan kepatuhan secara mandiri melakui mekanisme self-declaration. Perubahan ini memperlihatkan kecendrungan pengawasan yang bergerak kearah reaktif, dimana peran negara lebih aktif setelah kegiatan usaha berjalan. Dalam konteks ketenagakerjaan, kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena perlindungan terhadap pekerja berkaitan dengan hak yang bersifat mendasar dan memerlukan jaminan sejak tahap awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan model pengawasan tersebut terhadap perlindungan hukum pekerja dalam perspektik hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hasil kajian memperlihatkan bahwa berkurangnya peran verifikasi awal berpengaruh terhadap fungsi perlindungan negara dan membuka ruang terjadinya maladministrasi dalam pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali mekanisme pengawasan yang tetap menempatkan unsur preventif sebagai bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

This study aims to analyze the effect of debt covenant, bonus mechanism, and political connections on tax avoidance with tax minimization as a moderating variable. The study uses secondary data from annual reports of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. The analysis method employed is Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that debt covenant has a positive and significant effect on tax avoidance, while bonus mechanism and political connections have no significant effect. Furthermore, tax minimization is proven to moderate the relationship between debt covenant, bonus mechanism, and political connections on tax avoidance. The limitations of this study include the restricted sample scope limited to the energy sector and the limited number of variables used. Future research is recommended to expand the sample and include additional variables to obtain more comprehensive results.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan telah mendorong munculnya berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas, salah satunya melalui mekanisme bank sampah. Namun pada praktiknya, banyak bank sampah masih mengandalkan pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan pelacakan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem digital pengelolaan bank sampah berbasis mobile android dengan memanfaatkan Low-Code Development Platform (LCDP) sebagai pendekatan pengembangan yang efisien dan ekonomis. Hal ini sejalan dengan harapan pengelola bank sampah terkait penghematan biaya pengembangan, operasional, dan biaya perawatan sistem. Metode Prototyping digunakan sebagai model pengembangan sistem, dimana proses iterasi dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna hingga sistem sesuai dengan kebutuhan operasional. Selama fase konstruksi, purwarupa yang dibangun mengalami dua tahap penyempurnaan sebagai hasil evaluasi pengguna terhadap perluasan fitur dan peningkatan fungsionalitas sistem. Evaluasi sistem dilakukan dengan menguji fungsionalitas setiap fitur menggunakan metode uji blackbox, melibatkan dua responden dengan perangkat yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan konsistensi hasil uji untuk setiap responden, seluruh fungsi sistem, termasuk pencatatan transaksi penukaran barang dan penarikan saldo, pengelolaan data peserta, autentikasi pengguna, serta pembatasan hak akses berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa ditemui kendala fungsional. Pemanfaatan LCDP dengan metode prototyping memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengembangan sistem serta memberikan fleksibilitas adaptasi dalam merespons perubahan maupun penambahan kebutuhan fungsionalitas sistem.

Penelitian ini menguji indikasi kecurangan pelaporan keuangan pada entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 dengan mengadopsi kerangka Fraud Heptagon. Target keuangan, frekuensi rapat komite audit, opini audit, masa jabatan serta rangkap jabatan direktur utama, pelatihan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan remunerasi dewan direksi digunakan sebagai proksi variabel penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif asosiatif terhadap 45 sampel observasi dengan analisis regresi logistik, hasil empiris merepresentasikan bahwa seluruh variabel independen tersebut tidak memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas eksplanatori model Heptagon ketika diterapkan pada konteks BUMN yang berkarakteristik kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan publik yang spesifik. Hal ini menyebabkan hubungan kausal yang diasumsikan dalam konseptualisasi awal model tersebut tidak sepenuhnya terkonfirmasi secara empiris. Secara teoretis, hasil ini menekankan pentingnya memahami perilaku kecurangan secara kontekstual, sementara secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya evaluasi terintegrasi antara indikator keuangan dan mekanisme tata kelola dalam upaya deteksi dini kecurangan pelaporan keuangan pada entitas negara.