Dampak Hukum Dan Psikologis Perkawinan Dini Pada Perempuan Dan Anak

Pernikahan dini masih menjadi tantangan hak asasi manusia dan hukum yang serius di Indonesia, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan psikologis pernikahan dini pada perempuan dan anak dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif-empiris, data dikumpulkan melalui analisis sistematis terhadap sumber hukum primer, termasuk UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini secara sistematis melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Secara psikologis, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh lebih rentan terhadap gangguan stres pascatrauma, depresi, dan hambatan perkembangan identitas diri. Secara hukum, meskipun batas usia perkawinan minimum telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua pihak, kesenjangan implementasi masih terjadi akibat tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Artikel ini berargumen bahwa reformasi hukum saja tidak memadai; perlu disertai dengan intervensi kebijakan multisektoral, pelatihan hakim tentang hak anak, serta program pencegahan berbasis komunitas.