Publication Search

The effectiveness of Village Fund management is an essential indicator of good village governance in achieving accountable financial management and improving community welfare. However, its implementation continues to face various challenges, particularly regarding financial transparency and the competence of village officials. This study aims to examine the influence of transparency and the competence of village officials on the effectiveness of Village Fund management in Blubuk Village, Losari District, Brebes Regency. A quantitative approach with an explanatory research design was employed. The study involved 30 respondents, consisting of all village government officials, selected using a saturated sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The findings indicate that transparency has a positive and significant effect on the effectiveness of Village Fund management. Likewise, the competence of village officials also has a positive and significant influence on the effectiveness of Village Fund management. Simultaneously, both independent variables significantly affect the effectiveness of Village Fund management, with an adjusted coefficient of determination of 88.8%, indicating that most of the variation in management effectiveness is explained by transparency and the competence of village officials. These findings imply that strengthening financial transparency and enhancing the capacity of village officials are essential strategies for improving effective, transparent, accountable, and sustainable Village Fund management.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Studi ini meneliti peran digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Isu ini relevan karena Indonesia terus memperkuat layanan pajak elektronik, sementara kepatuhan wajib pajak masih bergantung pada kesadaran internal dan kemudahan praktis dalam memenuhi kewajiban pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kausal kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 170 wajib pajak perorangan yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak, telah melaporkan SPT pajak penghasilan, dan telah menggunakan layanan pajak digital seperti DJP Online atau e-Filing. Sampel dipilih melalui purposive sampling, dan data dianalisis menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Digitalisasi pajak juga mendukung kepatuhan dengan meningkatkan akses, kecepatan, transparansi, dan efisiensi administrasi. Lebih penting lagi, digitalisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak dengan kesadaran yang lebih kuat lebih cenderung menerjemahkan niat mereka menjadi perilaku patuh ketika sistem digital mudah digunakan dan bermanfaat. Studi ini berkontribusi pada penerapan Teori Perilaku Terencana dan Model Penerimaan Teknologi dalam penelitian kepatuhan pajak dan menawarkan masukan praktis untuk meningkatkan kebijakan pajak digital, panduan pengguna, dan pendidikan wajib pajak.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Digital transformation in the military procurement sector has brought significant changes to accountability patterns at the Naval Academy (AAL). Using the AP2EP management cycle (Analysis, Planning, Execution, Evaluation, and Control) as an analytical tool, this paper dissects the extent to which the E-Procurement system can mitigate budget deviation risks and enhance financial transparency. As a military educational institution striving to become a World Class Naval Academy, AAL faces unique challenges in balancing state financial regulations with specific educational logistics needs. Through a descriptive qualitative approach, this research demonstrates that procurement digitalization provides an automated audit trail that minimizes human intervention. Despite technical and cultural obstacles, strategic steps such as developing real-time dashboards have proven effective in optimizing state financial governance to support cadet education quality and maintain an Unqualified Opinion (WTP).

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Amanatul Ummah Surabaya mengenai akuntansi sektor publik, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Learning Approach (PLA) melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan studi kasus kepada 40 siswa. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata nilai peserta meningkat dari 63,4 pada pre-test menjadi 90,8 pada post-test atau mengalami peningkatan sebesar 43,22%. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi efektif dalam meningkatkan literasi siswa terkait tata kelola keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Pengabdian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan masjid melalui penyusunan informasi keuangan berbasis ISAK 335. Pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi, wawancara, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan dilakukan melalui klasifikasi transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis efisiensi dan partisipasi donatur. Hasil pengabdian berupa tersusunnya laporan keuangan pembangunan masjid yang lebih sistematis dan informatif. Takmir memperoleh pemahaman mengenai efisiensi penggunaan dana dan pola partisipasi masyarakat. Transparansi laporan keuangan juga memperkuat kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana pembangunan. Pengabdian ini berdampak pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.

Absensi karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memengaruhi disiplin kerja serta akurasi administrasi dalam suatu organisasi. PT. Bahtera Komunikasi Kreatif saat ini masih menggunakan sistem absensi berbasis sidik jari yang belum terintegrasi dengan pengelolaan cuti seperti izin, cuti sakit, dan work from home (WFH), sehingga proses pencatatan dan pelaporan masih dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan keterlambatan serta kesalahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem manajemen absensi dan cuti karyawan berbasis web yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan mudah diakses. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan kuesioner, dengan pendekatan pengembangan sistem menggunakan model Software Development Life Cycle (SDLC) metode Waterfall. Sistem diimplementasikan menggunakan PHP Native, MySQL, serta teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap, dengan dukungan HTML5 Geolocation API dan fitur kamera untuk validasi kehadiran. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mempermudah monitoring dan pelaporan secara real-time dengan nilai UAT sebesar 4,45 yang termasuk kategori sangat baik. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga mampu mengurangi ketergantungan pada proses manual serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data kehadiran karyawan, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengembangkan sistem input nilai kinerja karyawan agar lebih akurat dan efisien; (2) merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan struktur basis data untuk mendukung pengolahan data karyawan; serta (3) membangun backend sistem dengan autentikasi dan otorisasi berbasis peran. Ruang lingkup mencakup pengelolaan data kinerja individu yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet dan rentan terhadap kesalahan input. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data kinerja kuartal kedua, perancangan ERD, serta pengembangan backend web application IHSAN POS menggunakan JavaScript dan framework Express yang terintegrasi dengan PostgreSQL, DBeaver, dan Prisma ORM. Implementasi keamanan dilakukan melalui middleware validasi input, sanitasi data, perlindungan dari serangan SQL injection dan XSS, serta pengelolaan sesi menggunakan enkripsi JWT (JSON Web Token). Sistem yang dikembangkan mencakup enam fitur terintegrasi: Halaman Login, Halaman Profil, Formulir Edit Profil, Halaman Nilai Kinerja Individu dan Kontrak Kerja, Formulir Kontrak Kerja, serta Pratinjau Surat Kontrak Kerja. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem backend yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi proses evaluasi kinerja, memperbaiki integrasi data, serta mempermudah validasi dan pelaporan secara digital dan terstruktur. Kesimpulannya, pengembangan sistem ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi evaluasi kinerja karyawan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis terkait insentif dan pengembangan karier pegawai.

This research aims to analyze the influence of accountability, transparency, and whistleblowing system on the prevention of Village Fund Fraud in Jaten Subdistrict, Karanganyar Regency. A quantitative approach was employed, untilizing primary data from 40 village officials selected throught purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linier regression with SPSS assistance, following validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that accountability, transparency, and whistleblowing system have a positive and significant effect on fraud prevention. The results indicate that enhancing accountability, information openness, and effective violation reporting mechanisms can strengthen efforts to prevent fraud in village Fund management.

Penelitian ini berfokus pada kajian penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dalam kalangan akademik yang memiliki potensi untuk meningkatkan efesiensi proses pendidikan dan transformatif. Meskipun teknologi AI menawarkan berbagai peluang, pengintegrasian  teknologi ini dalam konteks pendidikan khususnya dalam kalangan akademik menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diatasi  seperti ketergantungan pada AI, plagiasi, kecurangan, merosotnya cara berpikir kritis, kreativitas yang tidak berkembang, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah dan krisis integritas. Dalam mengeksplorasi integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam kalangan akademik, penelitian ini menggunakan metode library research. Metode ini memberikan landasan yang kuat bagi penulis untuk mendalami pemahaman tentang tantangan dari penggunaan AI dalam kalangan akademik dan penerapan reflektif sikap etis teologis terhadap penggunaan AI. Dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam kalangan akademik sangat berpotensi untuk mengembangkan pengetahuan dan ilmu manusia untuk mendatangkan kemulian-Nya, jika disertai dengan sikap etis teologis yang selaras dengan mandat budaya Allah seperti bertanggungjawab, jujur, transparansi, dan AI sebagai alat. Implementasi sikap etis teologis dalam kalangan akademik dimulai dari sekolah Kristen, pendidikan tinggi Kristen, pengajar Kristen, pelajar Kristen dan orang percaya pada umumnya adalah cara mempermuliakan Allah dengan teknologi yang disertai dengan hikmat.