Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung berulang kali kembali ke kerongkongan, menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi. Prevalensi GERD di Indonesia pada tahun 2023 dilaporkan sebesar 42,3% dengan 274.396 kasus. Data rekam medis RSUD Banyumas menunjukkan peningkatan kasus GERD dari 71 kasus (2023) menjadi 118 kasus (2024). Tujuan: Mendeskripsikan penerapan asuhan keperawatan pada pasien Nn. S dengan Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) di Ruang Melati RSUD Banyumas. Metode: Studi kasus deskriptif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan, dilakukan pada tanggal 27–28 Januari 2026 di Ruang Melati RSUD Banyumas melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil: Diagnosis keperawatan yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (D.0077), nausea berhubungan dengan gangguan pada esofagus (D.0076), dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111). Intervensi yang dilakukan meliputi manajemen nyeri, manajemen mual, dan edukasi kesehatan. Kesimpulan: Setelah dilakukan implementasi keperawatan selama 2 hari, diagnosis nyeri akut dan nausea teratasi sebagian, sedangkan diagnosis defisit pengetahuan teratasi penuh. Discharge planning dilakukan dengan menganjurkan teknik relaksasi napas dalam, aromaterapi minyak kayu putih, serta modifikasi pola hidup sehat.

Social crimes at the village level require participatory and sustainable prevention approaches. This study aims to analyze the synergy between the Sidoarjo Police Resort through its BINMAS unit and the residents of Waruberong Village in implementing the “4D” anticipation framework (Corruption, Narcotics, Bullying, and Sexual Harassment). A descriptive qualitative method was employed, utilizing data collection through observation, semi-structured interviews, and documentation analysis of socialization activities and police-community forums. The results indicate that this partnership successfully shifts the security paradigm from a reactive enforcement model toward proactive collaboration grounded in education and early reporting. BINMAS functions effectively as an administrative liaison, coordinating Senkom Mitra Polri, village officials, and residents, thereby standardizing and streamlining report handling processes. The implementation of the 4D framework significantly enhances public legal literacy, strengthens trust in the DUMAS Presisi system, and encourages active community participation in security patrols and awareness campaigns. Although minor administrative challenges, such as limited reporting literacy and fluctuating attendance, were identified, they can be mitigated through structured mentoring. Overall, the 4D-based partnership model proves highly relevant for strengthening participatory security ecosystems at the village level. This study recommends standardizing educational modules, providing continuous administrative training for Senkom members, and integrating digital reporting platforms to ensure the program's long-term sustainability.

Vision+ pay television. This study uses a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of Public Relations practices at MNC Channels. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of Public Relations is not yet fully optimized, especially in the strategic decision-making process. Public Relations functions more as a technical implementer of communication rather than as a management advisor. This condition has an impact on the less than optimal efforts to strengthen the Vision+ brand image. Therefore, it is necessary to strengthen the role of Public Relations as an expert prescriber, communication facilitator, problem-solving facilitator, and communication technician to support the company's communication strategy and improve brand image. In addition, this study also found that internal coordination, utilization of digital media, and consistency of communication messages are important factors in building positive public perception. The lack of integration between the Public Relations function and strategic management causes the messages delivered to be not fully aligned with brand positioning

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model dakwah keagamaan yang bertujuan memberdayakan nilai-nilai dan norma-norma adat masyarakat Sai Batin di Lampung, dengan mengintegrasikan tradisi budaya lokal dengan ajaran agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, menganalisis sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen resmi terkait kegiatan dakwah keagamaan, laporan masyarakat, dan literatur tentang integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dakwah keagamaan di masyarakat Sai Batin di Lampung berhasil mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai adat setempat, sehingga meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran agama berdasarkan norma-norma adat. Metode dakwah partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, memfasilitasi diskusi, dan memperkuat pemahaman ajaran agama. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman sebagian anggota masyarakat tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam dakwah keagamaan. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai adat dalam dakwah keagamaan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan pelestarian tradisi lokal sambil tetap berpegang pada ajaran agama. Studi ini berkontribusi pada pengembangan model dakwah keagamaan yang menghormati nilai-nilai lokal, memberikan wawasan untuk program serupa di komunitas lain. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk fokus pada peningkatan alokasi sumber daya dan perluasan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak dakwah keagamaan

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena kecurangan pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui pisau analisis Fraud Triangle milik Donald R. Cressey (1953). Fenomena penyimpangan di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) tercatat sebagai skandal keuangan paling masif pada sektor P2P lending berbasis syariah di tanah air. Sepanjang tahun 2018 hingga 2025, kerugian finansial yang ditimbulkan diestimasi menyentuh Rp2,4 triliun dengan total korban mencapai lebih dari 15.000 pemberi dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, meliputi laporan resmi OJK, siaran pers Bareskrim Polri, temuan PPATK, serta publikasi berita terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen Fraud Triangle terbukti hadir dalam kasus DSI: (1) Tekanan (pressure) berupa kebutuhan likuiditas internal dan target imbal hasil tinggi 16–18% per tahun yang tidak realistis; (2) Kesempatan (opportunity) berupa lemahnya pengawasan OJK terhadap fintech syariah, ketiadaan audit independen yang efektif, dan eksploitasi kepercayaan berbasis label syariah; serta (3) Rasionalisasi (rationalization) berupa pembenaran pelaku dengan menggunakan argumen ekonomi makro dan penyalahgunaan nilai-nilai syariah sebagai perisai. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif akuntansi forensik sebagai alat deteksi dan pencegahan fraud. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi penguatan regulasi, pengawasan fintech syariah, serta literasi keuangan masyarakat.

Piutang pelanggan Indihome yang tidak tertagih merupakan salah satu permasalahan yang berdampak langsung terhadap arus kas dan stabilitas keuangan perusahaan. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penagihan piutang pelanggan Indihome di Telkomsel Branch Jambi, mengidentifikasi media komunikasi yang digunakan pada setiap tahapan penagihan, serta mengetahui kendala yang dihadapi. Metode penulisan yang digunakan pada laporan ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada divisi BCR (Billing Collection Retention) Indihome Telkomsel Branch Jambi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penagihan dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan pelanggan menunggak, pengiriman informasi tagihan, pengingat setelah jatuh tempo, penagihan via media komunikasi, pemberian surat peringatan, penagihan oleh tim CTB (Caring Territory Base), hingga isolir sementara layanan. Media komunikasi yang digunakan meliputi telepon, WhatsApp, dan email, dengan telepon dan WhatsApp sebagai media yang paling efektif. Kendala utama yang ditemui yaitu nomor pelanggan tidak aktif, pelanggan tidak merespon, serta penundaan pembayaran akibat kendala ekonomi. Pembaruan data pelanggan secara berkala dan peningkatan intensitas follow-up diperlukan untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

This study explores the dynamics of children’s character formation within Christian families in the digital era from the perspective of church parents. Employing a descriptive light mixed-methods design, the study integrates survey data and semi-structured interviews to obtain both quantitative and qualitative insights. The findings indicate that digital media has become an integral and unavoidable part of family life, making children’s character formation highly dependent on parental guidance, reflective communication, and consistent faith-based education at home. Parents face various challenges related to time constraints, limited digital literacy, and the increasing exposure of children to external values that may not align with Christian teachings. At the same time, many parents actively utilize technology as a supportive and accessible tool for spiritual learning and moral development. The study concludes that character formation is shaped not merely by technology itself but more significantly by the quality of family relationships and parental role modeling grounded in Christian values. Therefore, the findings recommend strengthening faith-based digital literacy among parents and enhancing church–family collaboration to foster more holistic, balanced, and sustainable character development in children.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Etos kerja dan kewirausahaan ialah aspek penting dalam membangun kesejahteraan individu dan masyarakat, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kerja dan kewirausahaan yang bersumber dari ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep etos kerja dan kewirausahaan berdasarkan tafsir al-Qur’an dan hadits Nabi sebagai landasan moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Studi ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur berupa buku tafsir, kitab hadits, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk menemukan nilai-nilai utama yang terkandung dalam ajaran Islam terkait aktivitas kerja dan usaha. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Islam menekankan nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, serta orientasi keberkahan sebagai prinsip utama dalam bekerja dan berwirausaha. Kesimpulannya, etos kerja dan kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, melainkan juga pada pembentukan akhlak mulia sekaligus kepatuhan kepada Allah sebagai tujuan utama kehidupan.

The phenomenon of the increase in virtual events after the Covid-19 pandemic has encouraged companies to use them as a communication strategy to strengthen their image in the digital era. Ekrutes.Id, as a technology-based recruitment platform, has taken advantage of this momentum by organizing the Ekrutalks virtual event, which is designed to introduce its services and build the image of a company based on a smart system. This research aims to describe the management of the Ekrutalks virtual event organized by Ekrutes.Id and analyze its role in building the company's image. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using Saiddel's interactive model, which includes the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon being studied. The results of the study indicate that Ekrutalks management runs in accordance with Goldblatt's five stages, namely research, design, planning, coordination, and evaluation. The research stage serves to identify audience needs, while design and planning emphasize creativity in selecting themes, speakers, and digital platforms. Meanwhile, coordination and evaluation are carried out in a structured manner to ensure the sustainability of the event. Through systematic implementation, Ekrutalks is able to build the image of Ekrutes.Id as a professional, adaptive, and technology-based recruitment platform. Thus, virtual events not only serve as a means of communication, but also become an effective strategy in shaping the company's image in the digital era.

Adolescence is a crucial period in human development, characterized by biological, psychological, and social changes. At this stage, adolescents require proper understanding of reproductive health to prevent risky behaviors and to support the development of healthy and responsible attitudes. This community service activity aimed to improve students’ knowledge of reproductive health through socialization at State Vocational High School (SMKN) 1 Mempura, Siak Regency. The method used was descriptive qualitative with a focus on education through material delivery, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The activity was conducted on August 14, 2025, at the SMKN 1 Mempura Hall, involving 39 students out of 50 targeted participants. Data were obtained through observation of students’ participation and documentation of the activity, and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that students were enthusiastic in attending the socialization and demonstrated improved understanding of reproductive health concepts, reproductive organ functions, personal hygiene, and the risks of unsafe sexual behaviors. The interactive discussion also revealed students’ willingness to ask questions and share perspectives, reflecting stronger attitudes and confidence in maintaining reproductive health. In conclusion, the socialization of reproductive health at SMKN 1 Mempura successfully enhanced students’ knowledge and awareness. Despite limitations in terms of time allocation and long-term evaluation, this activity provided tangible benefits. Future efforts are recommended to develop sustainable programs supported by additional learning media and closer collaboration with the school.

Melihat keterbatasan fasilitas dan  potensi alam di Indonesia, sangat disayangkan Sekolah Alam belum cukup populer di Indonesia. Presentase sekolah dasar berbasis alam di kota Yogyakarta hanyalah 0,001 dari keselurahan sekolah dasar yang tercatat oleh Kementrian Pendidikan. Dipandang dari konteks perancangan, penerapan pola desain biofilik pada Sekolah Dasar dapat menjadi strategi yang tepat untuk mengebangkan dan memajukan kualitas Pendidikan Indonesia. Makalah ini mengkaji penerapan pola desain biofilik yang ada pada SD IT Alam Nurul Islam, Yogyakarta sebagai salah satu pionir Sekolah Alam  di Yogyakarta. Metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif yang didasari oleh kajian literatur mengenai desain biofilik dan turunannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan arus kas dalam mendukung keberlanjutan usaha kue tradisional dengan mengambil studi kasus pada Toko Roti Ganjel Rel Ambarawa. Pengelolaan arus kas yang efektif merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah, khususnya pada industri makanan tradisional yang menghadapi tantangan fluktuasi permintaan musiman dan persaingan dengan produk modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik usaha, serta analisis dokumen keuangan selama periode enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Roti Ganjel Rel Ambarawa menerapkan beberapa strategi kunci dalam pengelolaan arus kas, meliputi sistem pencatatan keuangan harian yang terstruktur, pengelolaan persediaan berbasis permintaan historis, diversifikasi produk untuk menstabilkan pendapatan, serta penerapan kebijakan kredit yang ketat kepada pelanggan. Strategi-strategi tersebut terbukti efektif dalam menjaga likuiditas usaha dengan rasio kas rata-rata sebesar 1,8 dan periode perputaran kas selama 15 hari. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha kue tradisional dalam merancang sistem pengelolaan arus kas yang berkelanjutan serta kontribusi teoretis dalam pengembangan model manajemen keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah sektor kuliner tradisional.

Developments in information technology have had a significant impact on business communication and negotiation processes in various industrial sectors. Technological advances such as email, video conferencing, instant messaging applications, cloud-based information systems, and other digital media have created new, faster, more efficient, and more documented communication models. This study uses a descriptive approach based on a literature review to analyze how information technology is transforming interaction patterns, strategies, and negotiation processes in the modern business environment. The results indicate that information technology plays a strategic role in increasing the effectiveness of business communication and accelerating the negotiation process. Advantages such as cost savings, time flexibility, global access, and automated documentation are the main reasons for the increasing use of digital media in the business world. However, digital negotiation also presents challenges such as the loss of non-verbal context, the risk of miscommunication, data security issues, and limitations in interpersonal relationships. The conclusion of this study confirms that successful negotiations in the digital era are greatly influenced by interpersonal communication skills, digital literacy, appropriate media selection, and the implementation of negotiation strategies that adapt to technological changes.

Kecap merupakan produk fermentasi kedelai yang berperan penting sebagai bumbu penyedap dalam masakan. Berdasarkan rasa dan kekentalannya, kecap dibedakan menjadi kecap manis dan kecap asin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi filling otomatis sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi proses pengemasan botol kecap pada skala UMKM. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Permintaan pasar yang tinggi terhadap kecap manis mendorong tumbuhnya industri kecil. Namun, UMKM ini menghadapi kendala dalam hal kapasitas produksi dan konsistensi mutu produk. Salah satu proses yang memerlukan waktu lama dan tidak efisien adalah pengemasan manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan solusi teknologi berupa filling machine semi otomatis. Teknologi ini mempercepat proses pengisian botol, mengurangi kehilangan produk akibat tumpahan, serta meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Meskipun memerlukan investasi awal yang cukup besar dan ketergantungan pada listrik, penggunaan filling machine semi otomatis terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi kecap di skala UMKM.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.