Publication Search

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Penelitian ini membahas akibat hukum dari penggunaan kuasa jual yang dipalsukan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 249/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan kuasa jual, kedudukan hukum sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan kuasa palsu, serta perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan kuasa jual untuk balik nama sertipikat merupakan tindak pidana yang menimbulkan konsekuensi hukum tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga bagi PPAT yang lalai dalam menjalankan kewenangan jabatannya. Sertipikat yang telah dibalik nama berdasarkan akta palsu dapat dibatalkan demi hukum karena cacat administratif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pemilik berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan hak atas tanah maupun ganti kerugian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan PPAT serta kehati-hatian dalam proses balik nama sertipikat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

Tanah adalah objek vital yang bernilai tinggi sehingga transaksi jual beli tanah menuntut kepastian hukum agar tidak menciptakan sengketa. Namun, praktik membeli atau menjual tanah secara tunai tanpa melalui PPAT dan tanpa memiliki sertifikat kepemilikan masih banyak terjadi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terkait keabsahan dokumen, perlindungan hukum, serta risiko terjadinya sengketa. Latar belakang inilah yang melandasi penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pembeli atas Tanah dalam Perjanjian Jual Beli: Studi Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025. Penelitian ini ditulis guna menganalisis kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dan menilai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pembeli. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dalam Putusan Nomor 1990/K/PDT/2025, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terkait jual beli tanah adalah sah dan bersifat mengikat. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atas mengurus penerbitan sertifikat pengganti maupun proses peralihan hak atas tanah. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar sertifikat pengganti segera diterbitkan, dilakukan pemecahan bidang tanah, dan dilaksanakan proses balik nama. Untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan, hakim memberikan kewenangan kepada pembeli untuk mengurus sendiri seluruh proses tersebut apabila penjual tetap lalai. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sikap hakim yang berorientasi pada perlindungan hak pembeli beritikad baik sekaligus sebagai upaya menegakkan prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan.

Changes in working-hour policies can bring both positive and negative impacts to an organization. At a private university, the implementation of such a policy has generated noticeable reactions among employees, particularly administrative staff who are directly affected by daily operational regulations. This study aims to evaluate the implementation of the revised working-hour policy, specifically how it is understood, practiced, and accepted by administrative personnel. In addition, the study examines the relationship between employees’ acceptance of the policy and Barnard’s theory of acceptance of authority, which emphasizes four conditions that must be met for individuals to willingly comply with directives or regulations. The results show that violations of the working-hour policy fall into the low category at 64%, medium at 24%, and high at only 12%. These findings indicate that the majority of administrative staff still attempt to comply with the policy despite adjustments that may be perceived as burdensome. Among the four conditions supporting compliance according to Barnard, the belief that the policy does not conflict with personal goals was found to have a significant relationship with the level of violation, with a correlation coefficient of 0.304 and a significance value of 0.032. This suggests that the greater the alignment between the policy and individual goals, the lower the likelihood of violation. Future studies are needed to convert violation rates into compliance measures so that the direction of the correlation can be interpreted more accurately.

Prevelensi penderita DM sebanyak 10.3 juta jiwa dari 90% total tersebut merupakan diabates tipe 2. Kadar glukosa tidak terkendali memicu komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Kunci keberhasilan pengendalian diabates melitus adalah self-management, agar mencapai perilaku self -management yang baik dukungan keluarga sangat berperan penting pada manajemen penatalaksanaan DM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga dengan self-management pada Pasien Diabetes melitus Tipe 2 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah 93 penderita DM tipe 2. Analisis data menggunakan uji statistik Kendal Tau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dengan kategori sedang yaitu 57 orang (61.3%). Self mnagement dengan  kategori sedang sebanyak 62 orang (66.7%). Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan self-management p= 0,000 (nilai p<0,05). Simpulan dan Saran: Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan self-management pada pasien diabetes melitus tipe 2 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen mandiri diabetes melitus. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam setiap aspek penatalaksanaan dan perawatan diabetes melitus sangat penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap rencana terapi.

Permasalahan sampah di Kota Semarang semakin mendesak dengan produksi harian mencapai 1.200 ton. Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas Bank Sampah Maju Lestari dalam pengelolaan sampah anorganik melalui pelatihan daur ulang, pengembangan desain produk, manajemen usaha, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi tepat guna. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kualitas produk, efisiensi pengelolaan sampah, partisipasi aktif masyarakat, pembentukan local leader, dan kesadaran baru terhadap pengelolaan sampah sebagai sumber ekonomi. Program ini berhasil memperkuat struktur organisasi, mengembangkan unit usaha berkelanjutan, serta mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kampung Lestari.

Electronic Medical Records (EMR) are medical records compiled and stored through an electronic system used to support the provision of healthcare services. The implementation of EMR facilitates faster, more practical, and integrated patient data recording. Electronic Medical Records (EMR) are designed to improve the efficiency, accessibility, and accuracy of patient information within healthcare institutions. This study used a qualitative descriptive approach with a case study design through interviews to assess the readiness of EMR implementation in terms of the 5M management aspects (Man, Money, Material, Machine, Method) at Muhammadiyah General Hospital, Ponorogo Regency. The study sample consisted of 27 healthcare workers selected using a purposive sampling technique. The case study design allowed researchers to capture in-depth insights from healthcare workers directly involved in EMR implementation. The results showed that from the Man element, most healthcare workers were ready to use EMR, as indicated by their comfort and skills in operating the application. In the Money element, there is a system maintenance budget and support for EMR development in the inpatient unit and the Emergency Room. The Material element indicates the availability of adequate software, while the Machine element includes computer devices, internet connections, and a stable server to support users. These technological resources ensure a user-friendly and reliable system. The final element, Method, is demonstrated by the existence of clear SOPs and workflows, enabling healthcare workers to understand and effectively follow the EMR implementation process. Overall, the findings indicate that the hospital is institutionally prepared for EMR adoption.    

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural melalui pendekatan studi kepustakaan. Layanan bimbingan klasikal berperan penting dalam membantu siswa menyesuaikan diri secara sosial dan akademik di tengah keberagaman budaya sekolah. Fokus kajian meliputi prinsip, teknik, tahapan pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi konselor dalam mengelola dinamika multikultural. Hasil kajian menekankan pentingnya kompetensi multikultural, komunikasi empatik, dan refleksi berkelanjutan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan adaptif. Layanan ini juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai toleransi, empati, serta keadilan sosial kepada siswa. Kesimpulannya, layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural perlu dirancang secara holistik agar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan memberdayakan bagi semua siswa.

Kompleks Makam Sunan Giri merupakan salah satu tujuan wisata religi yang cukup dikenal di Provinsi Jawa Timur. Destinasi ini masih menjadi favorit karena masyarakat di sekitarnya dikenal memiliki tingkat religiusitas yang  tinggi.  Kabupaten  Gresik  sendiri  sering  dijuluki  sebagai  Kota  Santri  atau  Kota  Wali,  sehingga  potensi pengembangan wisata religi di wilayah ini sebenarnya sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya  tarik  wisata  yang  dimiliki  Kompleks  Makam  Sunan  Giri  di  Gresik.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksesbilitas menuju kompleks makam Sunan Giri perlu banyak  perbaikan dengan cara  pelebaran jalan  untuk akses menurunkan penumpang  dari  area parkiran utama wisata. Atraksi yang dilakukan yaitu Ziarah wali, berbelanja kuiner dan oleh – oleh khas Gresik dan berwisata edukasi sejarah. Amenitas tergolong cukup lengkap namun perlu untuk di kelolah dengan baik. Dalam pengelolahan destinasi perlu memikirkan tentang perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

Penelitian ini menganalisis manajemen program pertukaran pelajar di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 dan SD Muhammadiyah Sokonandi Yogyakarta yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui pertukaran budaya dan pembelajaran global. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, pengelola program, guru pendamping, siswa, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen program dilaksanakan melalui empat fungsi utama: (1) perencanaan, termasuk seleksi peserta dan pelatihan pra-keberangkatan; (2) pengorganisasian melalui tim kerja berbasis struktur manajemen sekolah; (3) pelaksanaan melalui interaksi langsung dengan mitra sekolah luar negeri; dan (4) evaluasi berkala melalui laporan dan jurnal peserta. Tantangan utama meliputi keterbatasan pendanaan, komunikasi lintas budaya, dan akses teknologi. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan manajemen hubungan publik yang efektif. Rekomendasi mencakup perluasan kemitraan, penguatan dukungan orang tua, dan inovasi dalam pelatihan siswa.

Metode pendekatan DMAIC dapat membantu pengelola lembaga pendidikan terkhususnya kepala sekolah sebagai pemimpin untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut. Metode DMAIC adalah sebuah pendekatan melalui pengendalian dan perbaikan pada kualitas dengan beberapa tahapan yang dimulai dari pengidentifikasian masalah sampai dengan tahap akhirnya yaitu melakukan pengendalian dan pemberian usulan untuk melakukan perbaikan. Peneliti melakukan observasi menggunakan metode penelitian kualititatif untuk menjawab masalah penelitian data. Metode ini biasanya terdiri dari narasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan penelitian literatur. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Total Quality Management (TQM) dengan metodologi DMAIC pada perbaikan secara berkelanjutan di SMK Negeri 1 Surabaya. Continuous improvment dalam TQM melalui pendeketan DMAIC pada lembaga pendidikan di SMK Negeri 1 Surabaya telah dilaksanakan dengan baik, dengan berdasar pada ISO dan selalu memprioritaskan permsalahan yang berhubungan siswa. Dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi, sekolah telah menggunakan data yang akurat dengan survey dari pihak pihak yang dilibatkan baik eksternal maupun internal. Pengontrolan implementasi dari solusi permasalahan juga dilakukan secara baik yaitu secara berjalan tidak menunggu evaluasi pada akhir pelaksanaan.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh anak berkebutuhan khusus “Slow Learner” bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan pendidikan Inklusi khususnya di Pembelajran sehari-harinya. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus “Slow Learner” di SD Ngaliyan 05 dan identifikasi kendalanya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif . Peneliti memanfaatkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mencari perolehan data yang valid untuk menunjang kebutuhan penelitian. Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data merupakan teknik analisis data yang digunakan peneliti. Selanjutnya menggunakan triangulasi dalam menentukan keabsahan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus “Slow Learner” di SD Ngaliyan 05 dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Sedangkan faktor yang memberikan kelancaran dan penghambat terbagi menjadi dua hal, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan.

Eksekusi hak tanggungan merupakan salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan kepada kreditor sebagai bentuk perlindungan hukum atas jaminan kebendaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri seringkali mengalami hambatan baik secara administratif maupun teknis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih belum efektif karena panjangnya proses birokrasi peradilan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jaminan, serta belum optimalnya peran lembaga peradilan dalam mempercepat proses eksekusi. Dibutuhkan reformasi regulasi dan percepatan proses eksekusi melalui penguatan peran pengadilan dan sistem administrasi eksekusi yang terintegrasi.

Kegiatan berbagi takjil di Desa Tanimulya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan selama bulan Ramadhan, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai pada sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan etika dalam pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, serta dampaknya terhadap solidaritas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tingkat partisipasi tinggi, terutama dari generasi muda, dan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai empati, keadilan, dan kebersamaan. Namun, tantangan seperti menjaga ketulusan niat dan menghindari unsur formalitas menjadi perhatian penting. Dengan demikian, berbagi takjil menjadi praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Di era transformasi digital dan big data, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat mendesak, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap pelaksanaan UU PDP 2022, mengeksplorasi tantangan, peluang, serta dampaknya terhadap hak atas privasi individu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur terkini dan dokumen hukum melalui analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP 2022 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan kelembagaan, hingga dominasi platform digital raksasa. Artikel ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman baru tentang urgensi tata kelola data yang inklusif dan berbasis kepercayaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi memerlukan sinergi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berdaulat, serta perlu didukung penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap menghadapi masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (recht van weigering) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada posisi notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.