Publication Search

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu pengaturan keabsahan akta otentik apabila salah satu pihak menandatanganinya dalam keadaan tidak bebas dan akibat hukum terhadap akta otentik yang ditandatangani dalam keadaan tidak bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta otentik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila akta ditandatangani dalam keadaan tidak bebas karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut mengandung cacat kehendak sehingga berstatus dapat dibatalkan (vernietigbaar). Akibat hukumnya, akta tetap memiliki kekuatan pembuktian selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, namun apabila dibatalkan maka akta kehilangan kekuatan otentiknya dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum). Penelitian ini juga menemukan kekosongan norma dalam UUJN yang tidak mengatur secara eksplisit larangan pembuatan akta dalam keadaan tidak bebas serta tidak adanya PERMA atau SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara cacat kehendak. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menggali kehendak bebas para penghadap, serta pemerintah segera merevisi UUJN dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman indikator cacat kehendak bagi hakim.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

The transfer of land rights is an important legal event that impacts legal certainty and the protection of ownership rights. In this process, notaries play a strategic role by drafting authentic deeds, which serve as the legal foundation for the transfer of land rights. This study aims to analyze the role of notaries in ensuring legal certainty in the transfer of land rights and to identify the responsibilities and challenges faced in practice. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The findings show that notaries play a crucial role in ensuring the formal and material validity of the land rights transfer agreement through the creation of authentic deeds. However, in practice, there are several challenges, such as discrepancies in land data, bad faith from the parties involved, and weak coordination among related institutions. Therefore, to achieve optimal legal certainty, it is necessary to enhance the professionalism of notaries and strengthen the land administration system. With these measures, it is expected that land rights transfers will proceed more smoothly and provide better legal protection for the public. ty.

This study aims to analyze the influence of digital marketing through Instagram on purchasing decisions at UMKM Jamu Bu Bekti in Karawang Regency. The research uses a quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to consumers who have seen or purchased the products. The data analysis technique applied is regression analysis to examine the relationship between marketing content and promotional variables on consumer purchasing decisions.The results show that marketing content shared on Instagram does not have a significant effect on purchasing decisions. However, the content is considered quite attractive, informative, and helpful in providing product information to consumers. On the other hand, promotion has a positive and significant impact on increasing consumer interest and encouraging purchasing decisions. This indicates that consumers are more responsive to promotional strategies such as discounts, bonuses, or special offers rather than relying solely on content quality.These findings suggest that promotional strategies play a crucial role in digital marketing, especially for small and medium enterprises (SMEs). Therefore, business owners are advised to focus more on creating attractive, creative, and targeted promotional activities on social media to boost sales. This study is expected to contribute to the development of more effective, efficient, and sustainable digital marketing strategies for SMEs in the future.

The synchronization of physical and juridical land data is a fundamental prerequisite for ensuring legal certainty in every land rights transfer process. Discrepancies between physical field conditions and juridical documents frequently trigger land disputes that impede the performance of Notary/PPAT offices. This community service article reports on a Field Practice (PPL) activity conducted at the Office of Notary/PPAT in Jember Regency during January–February 2026. The primary objective was to provide technical assistance in accelerating physical-juridical data synchronization to guarantee the validity of issued deeds. The method employed was participatory observation, in which students were directly engaged in the partner's workflow. Assistance activities covered document inspection, file digitization, coordination with BPN and tax authorities, and factual field verification. Results indicate that PPL student assistance measurably accelerated the office's administrative workflow, enhanced data validation accuracy, and confirmed conformity between the physical condition of rice-field land and the certificate documents.

The purpose of this study is to analyze digital transformation in notary services, namely the validity of electronic deeds and the responsibilities of notaries in the era of e-government. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach based on an analysis of relevant regulations, scientific literature, and other legal sources. Data was obtained through literature study and analyzed qualitatively and descriptively to assess the legal certainty and responsibility of notaries in preparing electronic deeds in the era of digital transformation in notarial practice. The results show that digital transformation in the notary field is an impact of information technology developments and e-government policies that change the notary's work processes, including administration, deed preparation, identity verification, and document storage. However, digitization must still comply with the principles of authenticity, legality, data security, and legal certainty in accordance with the characteristics of the notary's position as a public official. This study also found that the implementation of cyber notary in Indonesia still faces normative, technical, and ethical obstacles, such as the absence of comprehensive regulations, limited digital infrastructure, and the risk of identity abuse. Therefore, regulatory harmonization, capacity building for notaries, technology standardization, and effective supervision are needed so that the digitization of notary services can be implemented safely while maintaining the integrity of the profession.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

This study aims to analyze the quality of notarial services in the drafting of sale and purchase deeds at the Office of Notary–PPAT Pramudita Kartikasari, S.H., M.Kn., with a focus on factors influencing client satisfaction. The research background is grounded in the essential role of notaries in ensuring legal certainty in land transactions, which requires services that are prompt, transparent, and professional. The research employed a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation, and documentation, analyzed using Miles and Huberman’s interactive model. The findings indicate that service quality can be explained through the five SERVQUAL dimensions. In terms of tangibles, physical facilities were considered adequate, although the waiting area and technological equipment remained limited. The reliability dimension showed that deeds produced were legally valid and accurate, yet completion time was not always consistent. Responsiveness was generally satisfactory, though online responses were less prompt. Assurance emerged as the main strength, as the notary was able to provide legal certainty, clear explanations, and professional conduct, while empathy was reflected through attentiveness, flexibility, and personalized care for clients. Assurance and empathy were found to be dominant in enhancing satisfaction, whereas tangibles, reliability, and responsiveness require improvement. The study implies the need for facility improvements, better time management, and standardized communication, while maintaining legal certainty and empathy as the core values of notarial service.

Notarial deeds as authentic instruments hold a crucial role in Indonesia’s civil law evidence system, providing perfect proof under Article 1868 of the Civil Code. However, in practice, such deeds are often denied by one party in court, raising debates about the certainty of their evidentiary power. This study examines the legal consequences of denying a notarial deed for the parties in litigation and the assurance of legal certainty for those holding such deeds. Using R. Soeroso’s Theory of Legal Consequences and Jan Michael Otto’s Theory of Legal Certainty, this normative juridical research employs statutory, conceptual, analytical, and case approaches, with literature-based data collection and interpretative legal analysis. The findings reveal that denial of a notarial deed may create new legal relationships, alter good-faith relations into disputes, and result in sanctions imposed by court rulings. Meanwhile, legal certainty remains guaranteed, as authentic deed regulations are clear, binding, and enforceable, serving as a guideline in resolving disputes and upholding sanctions.  

This study examines the evolution of the notary supervision system in Indonesia, particularly the impact of Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 which revoked Article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 and the establishment of the Notary Honorary Council (MKN) through Law No. 2 of 2014. The study uses a normative juridical method with a case and statutory approach, supported by literature analysis and expert opinion. The results show that the Constitutional Court decision eliminated legal protection for notaries in facing arbitrary actions by law enforcement officers, creating inequality with other professions such as advocates and doctors. Although the Regional Supervisory Council (MPD) still exists institutionally, the authority to grant approval for summoning notaries has been lost. In response, the government established the MKN which combines elements of the Ministry of Law and Human Rights with the Indonesian Notaries Association. International comparisons show that the civil law system provides stronger protection through specialized courts, while common law does not provide a privileged position for notaries. Indonesia adopts a mixed model that provides flexibility but creates coordination complexity. The MKN plays a role in enforcing professional ethics while maintaining a balance between the protection of notaries as public officials who make authentic deeds and accountability in the judicial system, restoring the stability of legal protection that was lost after the Constitutional Court's decision.

In order to maintain the integrity and dignity of their position, Notaries are required to comply with the Code of Ethics, including the prohibition on job promotions as stated in Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. However, violations of this rule are still frequently encountered. This study uses a doctrinal method by reviewing primary legal materials, such as the Notary Law, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 19 of 2019, and the Notary Code of Ethics, as well as secondary legal materials in the form of books, legal journals, and interviews with the Chairperson of the Regional Board, Former Regional Honorary Council, and Members of the Indonesian Notary Association. The purpose of the study is to determine and analyze the position of the Notary Code of Ethics as a public official regarding violations committed, as well as to examine the form of legal accountability for violations of the code of ethics related to job promotions. The results of the study indicate that although the Notary Code of Ethics is binding, many Notaries still violate it, especially through job promotion practices that are contrary to the principles of professionalism and reduce public trust. Existing forms of accountability are still limited to ethical, moral, and social aspects within the scope of professional organizations, thus not being effective enough to create a deterrent effect, especially for notaries who repeatedly seek promotions. This research also revealed that although the Notary Code of Ethics provides clear provisions regarding the prohibition of promotions.

This study aimed to analyze the mechanism of determining the cost of drafting a Sale and Purchase Deed  (AJB) based on behavioral accounting aspects at the office of Notary and Land Deed official (PPAT) gervatius Portasius Mude, S.H., M.H in Sikka Regency. The problems raised in this study included how the menchanism of AJB cost determination was carried out and how behavioral accounting aspects were applied in this practice. The study employed a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were obtained throught interviews, observation, and documentation, then analiyzed using five behavioral accounting aspecst according to Suartana (2010), namaly : firm theory and managerial behavior, budgeting and planning, decision-making, control, and reporting. The results showed that the determination of AJB costs was not solely based on ATR/BPN regulations of 1%, but also considered the client's socio-economic flexibility. The mechanism of cost determination was conducted orally and through negotiation. Values such as ethics, professionalism, and service became important considerations in decision-making. The findings implied that managerial decisions in AJB cost determination were strongly influenced by individual behavior, leadership characteristics, and socio-contextual considerations.This study aligns with agency theory, which emphasizes the principal-agent relationship between clients and Notary/PPAT, as well as the importance of transparency and control in minimizing conflicts of interest