Publication Search

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

This study examines the transformation of the authority of Islamic courts in Indonesia across the colonial and post-colonial periods and their contribution to the formation of national law. Employing a normative-juridical method with historical, statutory, and conceptual approaches drawn from library sources, the research traces how a once-autonomous Islamic judicial institution was reshaped by Dutch colonial legal politics, from the recognition implied by the receptio in complexu theory to the systematic reduction of competence under the receptie theory through Staatsblad 1882 No. 152 and Staatsblad 1937 No. 116 and 610. The findings show that the colonial intervention narrowed the jurisdiction of religious courts, particularly by removing inheritance disputes, yet did not extinguish their existence. After independence, the receptie exit and receptie a contrario theories provided the ideological basis for restoring Islamic judicial authority, institutionalized through the establishment of the Ministry of Religious Affairs, Law No. 14 of 1970, Law No. 1 of 1974, Law No. 7 of 1989, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 3 of 2006. The study implies that the religious court has become an integral pillar of the national judicial system rather than a colonial remnant.  

This study is motivated by the proliferation of regulations that facilitate the exploitative extraction of natural resources in Indonesia as a consequence of the penetration of neoliberal ideology, which deviates from the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The significance of this research lies in the strategic role of Muhammadiyah through the "Constitutional Jihad" movement in restoring state sovereignty over natural resources for the benefit of the public welfare. The study aims to analyze the philosophical foundations of Constitutional Jihad in reconstructing the vision of a Progressive Indonesia (Indonesia Berkemajuan) and to examine Muhammadiyah’s legal advocacy strategies in resisting the hegemony of liberal economic policies. The research focuses on how Muhammadiyah’s philosophical framework and litigation strategies are capable of correcting national energy policies, as reflected in Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. This research employs a normative legal method using statutory, case, and theological-ideological approaches. The findings reveal that, philosophically, Constitutional Jihad represents the transformation of Al-Ma’un theology and the concept of Darul Ahdi wa Syahadah into a constitutional framework that integrates divine sovereignty with popular sovereignty. In terms of strategy, Muhammadiyah utilizes Public Interest Litigation supported by interdisciplinary expert collaboration and moral mobilization rooted in civil society. The analysis of Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 demonstrates that Muhammadiyah’s advocacy successfully invalidated unconstitutional provisions of the Oil and Gas Law that had weakened state control, while simultaneously reaffirming the state's direct management function over natural resources. The study concludes that Constitutional Jihad constitutes an effective form of national ijtihad in reconstructing a progressive, sovereign, and socially just legal order in Indonesia.

The shift in the structure of modern society's economy from an agrarian base to a service- and expertise-based one has given rise to new forms of income, namely salaries, wages, and professional honorariums, which are not explicitly regulated in classical zakat fiqh. This phenomenon has generated the discourse on professional zakat (zakat profesi) as one of the central issues in contemporary fiqh muamalah. This article aims to analyze the legal basis, the methods for determining nisab and haul, and the map of scholarly disagreement (ikhtilaf) regarding professional zakat, while also examining its relevance to the objective of social justice in Islam. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach through library research, examining the Qur'an, hadith, legal maxims (qawa'id fiqhiyyah), fatwas of religious institutions, and journal articles published within the last five years. The findings show that the majority of contemporary scholars, including Yusuf al-Qardhawi, obligate professional zakat based on the general implication of zakat verses and the method of analogical reasoning (qiyas), likening it to the zakat on gold and silver in terms of nisab (equivalent to 85 grams of gold, at a rate of 2.5%) or to agricultural zakat in terms of the timing of payment. However, some scholars, particularly those adhering to the principle of tauqifiyyah in worship, reject the obligation of professional zakat as a distinct category because it lacks explicit textual basis. This disagreement reflects the methodological tension between textual and contextual approaches in legal reasoning (istinbath al-ahkam), while also demonstrating the flexibility of Islamic fiqh in responding to socio-economic dynamics without abandoning the fundamental principles of sharia. Keywords: Professional Zakat, Contemporary Fiqh, Qiyas, Nisab And Haul, Scholarly Disagreement.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Child support rights after divorce constitute a fundamental right that must be protected to ensure children's welfare and development. However, many children do not receive adequate financial support because parents, particularly fathers, fail to fulfill their obligations after divorce. This study aims to analyze the legal regulation of child support rights after divorce and examine the legal protection available when these rights are neglected. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal literature, scholarly journals, and relevant court decisions. The findings show that Indonesian law provides a comprehensive legal framework through the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law, all of which affirm that divorce does not terminate parental responsibilities. Under Islamic law, the obligation to provide child support remains with the father. Legal protection is available through civil and criminal mechanisms, including enforcement claims and criminal liability for child abandonment. However, weak law enforcement, limited supervision of court decisions, and low legal awareness continue to hinder effective protection. Strengthening enforcement, increasing legal awareness, and enhancing state involvement are essential to ensure the fulfillment of child support rights after divorce.

Marriage at an early age remains widespread, especially among communities with limited education and financial resources. This study aims to analyze the impact of early marriage on harmony in household life. The research model we employed was a library research design. The approach used was descriptive qualitative through literature review, referring to scholarly sources and secondary data from reputable journals published in the last five years. Findings indicate that the mental unreadiness of both parties (husband and wife) who marry at an early age can lead to instability in household life and increase the risk of marital failure or reduced family harmony. Young couples commonly face challenges in maintaining healthy communication, making joint decisions, and coping with financial pressures, all of which contribute to domestic conflict. In addition, emotional immaturity and limited life experience are also primary causes of disharmony within the family. Therefore, there is a need to improve education and public awareness about the importance of age maturity and mental readiness before marriage in order to create stable and harmonious households. Thus, it is necessary to increase education and public awareness about the importance of age maturity and mental readiness before marriage, in order to create a stable and harmonious household.

The rapid development of digital service platforms, particularly online motorcycle taxi services, has transformed modern economic transaction patterns, where the relationship between drivers and consumers is categorized as an ijarah (service lease) contract. However, in practice, various forms of breach of contract (wanprestasi) frequently occur and potentially harm one of the parties. This study aims to analyze the concept of the ijarah contract, identify the forms of wanprestasi, and review them based on Sharia Economic Law principles. This qualitative normative research employs a literature-based approach, utilizing secondary data from classical fiqh books, DSN-MUI fatwas, the Indonesian Civil Code, and reputable academic journals, which are analyzed descriptively-analytically. The findings reveal that breaches occur in three typologies: unilateral cancellation by consumers (ta'addi), negligence and fictitious account manipulation by drivers (taqshir and tadlis), and disproportionate cancel fee policies by platforms, indicating structural dzulm. From a sharia perspective, the settlement of wanprestasi requires compensation (ta'widh) calculated based on actual loss without riba elements, while classifying technical obstacles as force majeure under a fault-based liability approach. This study implies the need to reconstruct the digital ecosystem so that it is not only formally valid but also enforces substantive justice based on maslahah (public interest), al-‘adl (justice), mas,uliyyah (responsibility), and tawazun (proportional balance)

This study aims to analyze the bankruptcy process of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) according to Law Number 37 of 2004. In addition, the legal impact on its subsidiary, PT Primayudha Mandirijaya in Boyolali, including legal protection for affected employees, will also  yang be reviewed. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant regulations and legal literature. The results of the study indicate that although PT Sri Rejeki Isman Tbk has been declared bankrupt by the commercial court, legally, the assets of PT Primayudha Mandirijaya as a subsidiary do not immediately become part of the bankruptcy estate of its parent company. This is based on the principle that the legal entity is independent (separate legal entity) and its responsimerupakan bilities are limited (limited liability), which separates the assets in question from the parent company and the subsidiary, unless there is evidence indicating a guarantee from the company (corporate guarantee). Furthermore, the legal study on labor protection emphasizes that the rights of PT Primayudha Mandirijaya employees need to be legally protected in accordance with national labor regulations and bankruptcy law to mitigate the social and economic impacts in the Boyolali region. The study concludes that the legal existence of the subsidiary remains independent despite the bankruptcy of its parent company. However, it is crucial to prioritize contractual risk reduction and worker rights security during the curator's handling.

This study discusses the concept of polygamy from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia, focusing on the principles of justice and its impact on women and families. Polygamy is one of the issues in fiqh munakahat that continues to generate debate because it is considered closely related to patriarchal culture, gender inequality, and violence against women. This study aims to analyze the legal basis of polygamy in the Qur’an, the views of scholars of tafsir and fiqh regarding polygamy, as well as the regulation of polygamy in Indonesian legislation. This study employs a library research method with a normative-sociological approach. Data sources were obtained from books of tafsir, fiqh, hadith, Islamic legal literature, and laws and regulations related to marriage in Indonesia. The findings indicate that Islam permits polygamy under very strict conditions, particularly regarding the husband’s ability to act justly both materially and emotionally. However, justice in emotional aspects and affection is considered very difficult for ordinary people to achieve, as emphasized in Qur'an Surah An-Nisa verse 129. In Indonesian positive law, the primary principle of marriage is monogamy, while polygamy is only permitted under certain circumstances with administrative requirements and court approval. This study concludes that the practice of polygamy in the modern era should be understood contextually by considering aspects of public welfare (maslahah), the protection of women’s rights, family justice, and the primary objectives of Islamic law in establishing a harmonious family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.             

Humanitarian law plays a significant role in shaping military professionalism, particularly in developing leadership character that upholds human values during military operations. Marine Corps officers are frequently involved in operational assignments that directly interact with civilian populations, both in war operations and military operations other than war. Therefore, a comprehensive understanding of International Humanitarian Law is essential for supporting professional and ethical decision-making. This study aims to analyze efforts to optimize humanitarian law understanding in order to develop a humanistic character among Marine Corps officer cadets. The research employed a qualitative descriptive method using observation, interviews, documentation studies, and literature reviews. Data were collected from Marine Corps educational institutions and legal experts within the Indonesian Naval Academy. The findings indicate that humanitarian law understanding among officer cadets remains constrained by limited instructional time, insufficient practical simulations, and the need for stronger curriculum integration. However, humanitarian law significantly contributes to developing integrity, responsibility, empathy, respect for human dignity, and professionalism in military leadership. Optimization efforts can be achieved through curriculum enhancement, practical case-based learning, continuous legal education, leadership ethics training, and strengthening organizational culture. The study concludes that strengthening humanitarian law education is essential for producing professional, humanistic, and globally competent Marine Corps officers.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum prosedur pembuatan Akta Jual Beli dan kriteria cacat hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta bentuk tanggung jawab PPAT atas akta yang cacat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, prosedur pembuatan Akta Jual Beli diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran para pihak secara bersamaan, minimal dua saksi, pembacaan akta, dan penjelasan isinya oleh PPAT. Akta dikategorikan cacat hukum apabila mengandung cacat lahiriah, formal, atau materiil. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan Akta Jual Beli Nomor 66/2014 batal demi hukum karena para pihak tidak hadir bersamaan, akta tidak dibacakan, penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, dan syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat hanya menandatangani blangko kosong. Ketiga, tanggung jawab PPAT bersifat kumulatif: perdata berupa ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata); administratif berupa sanksi hingga pemberhentian (Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998); dan pidana berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu pengaturan keabsahan akta otentik apabila salah satu pihak menandatanganinya dalam keadaan tidak bebas dan akibat hukum terhadap akta otentik yang ditandatangani dalam keadaan tidak bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta otentik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila akta ditandatangani dalam keadaan tidak bebas karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut mengandung cacat kehendak sehingga berstatus dapat dibatalkan (vernietigbaar). Akibat hukumnya, akta tetap memiliki kekuatan pembuktian selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, namun apabila dibatalkan maka akta kehilangan kekuatan otentiknya dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum). Penelitian ini juga menemukan kekosongan norma dalam UUJN yang tidak mengatur secara eksplisit larangan pembuatan akta dalam keadaan tidak bebas serta tidak adanya PERMA atau SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara cacat kehendak. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menggali kehendak bebas para penghadap, serta pemerintah segera merevisi UUJN dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman indikator cacat kehendak bagi hakim.

Jaminan sendiri memiliki makna yaitu menjamin agar dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul akibat adanya perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam hubungannya dengan hukum benda-benda. Dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 disebutkan bahwa “lembaga jasa keuangan sebagai kreditor dapat membeli agunanya dalam pelaksanaan lelang sepanjang diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa seyogyanya setiap orang atau badan hukum selain Lembaga Jasa Keuangan bisa melakukan pembelian jaminanya yang diterimanya karena semua orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sehingga peserta lelang tidak hanya Lembaga jasa keuangan tetapi bisa semua orang yang dapat melakukan pembelian jaminan terhadap jaminan yang dijadikan objek dalam perjanjian dan dinyatakan jelas dalam perjanjian accessoir merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokoknya yang dapat dilaksanakan dengan mekanisme lelang dimuka umum melalui pejabat lelang.

Perkara tentang pengesahan asal usul anak dari hasil perkawinan siri terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN tanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan bahwa anak telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri; (2) pertimbangan hukum hakim terkait asal usul anak dari hasil perkawinan siri dalam penetapan tersebut; dan (3) akibat hukum penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri merupakan refleksi perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak. Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah sepanjang terbukti adanya hubungan perkawinan dan hubungan biologis antara ayah dan ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada alat bukti autentik, keterangan saksi, serta dalil fikhiyah dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan asal usul anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, meliputi pengakuan status keperdataan anak, timbulnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, perlindungan hak ekonomi anak, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya kasus di Pengadilan Agama, khususnya pada kasus pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum dalam kasus ini masih belum menjelaskan detail mengenai pembagian harta bersama, sehingga hakim harus memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pembagian harta bersama. Hakim harus mengkaji dan menafsirkan pembagian harta bersama dengan Undang-Undang yang masih terbilang terbatas tersebut. Hakim mempunyai peran yang sangat vital untuk memutuskan putusan pada proses persidangan, yang mana putusannya adil untuk kedua belah pihak atau berat sebelah. Maka dari itu, demi mewujudkan keadilan yang substantif, hakim harus menggunakan pertimbangan ratiolegis untuk memutuskan putusan pada proses pengadilan dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis mengenai ratiolegis pertimbangan Hakim terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkara nomor 346/Pdt.G/2022/PA. YK dan apakah putusan dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengakomodasi nila-nilai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, dan teori kepastian hukum dengan pendekatan secara konseptual, serta perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memutuskan putusan secara profesional untuk pembagian harta bersama, baik itu dari pertimbangan ratiolegis yang mana hakim mampu menafsirkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terbilang terbatas, dan juga hakim mampu memberikan keadilan yang substantif bagi kedua belah pihak.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.