Publication Search

This study aims to analyze the internal and external conditions of Karel Workshop in Wairhubing, Sikka Regency, using a SWOT approach (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) as a basis for formulating business development strategies. The research employed a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews with the owner, employees, and customers, as well as secondary data from documents and official statistics. The findings indicate that Karel Workshop possesses several strengths, including meticulous service quality, strong interpersonal relationships with customers, and mechanic skills acquired through self-learning. However, the workshop also faces weaknesses such as limited equipment, the absence of a structured management system, and a lack of digital promotion. Opportunities that can be utilized include high public interest in motorcycle modification, potential motorcycle painting services, a strategic location, and possible partnerships with spare-part suppliers. Meanwhile, the main threats include rising spare-part prices, competition among workshops, and occupational safety risks. Overall, the study recommends strengthening digital promotion, improving business management, enhancing workshop facilities, and implementing safety standards to support the sustainable development of Karel Workshop. 

This study aims to analyze the internal and external conditions of Karel Workshop in Wairhubing, Sikka Regency, using a SWOT approach (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) as a basis for formulating business development strategies. The research employed a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews with the owner, employees, and customers, as well as secondary data from documents and official statistics. The findings indicate that Karel Workshop possesses several strengths, including meticulous service quality, strong interpersonal relationships with customers, and mechanic skills acquired through self-learning. However, the workshop also faces weaknesses such as limited equipment, the absence of a structured management system, and a lack of digital promotion. Opportunities that can be utilized include high public interest in motorcycle modification, potential motorcycle painting services, a strategic location, and possible partnerships with spare-part suppliers. Meanwhile, the main threats include rising spare-part prices, competition among workshops, and occupational safety risks. Overall, the study recommends strengthening digital promotion, improving business management, enhancing workshop facilities, and implementing safety standards to support the sustainable development of Karel Workshop. 

This study examines the renewal of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Baru as an effort to synchronize with the Criminal Code (KUHP) 2023, as well as analyzing crucial articles that potentially cause legal uncertainty in the criminal justice process in Indonesia. Using a juridical-normative method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that KUHAP Baru successfully addresses some of the mismatches with KUHP 2023 through regulations on alternative punishments, corporate accountability, and protection for vulnerable groups, but still faces conceptual and technical challenges such as legislative disharmony and minimal public participation. On the other hand, crucial articles such as Articles 5, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, and 137A pose risks of legal uncertainty due to the expansion of law enforcement authority without adequate oversight, which can violate the due process principle and human rights. The study's conclusion emphasizes the need for further revisions to strengthen legal certainty and harmonize the criminal justice system.

Penelitian ini membahas pentingnya pembelajaran mengenai perang proxy (proxy war) bagi taruna Korps Marinir di Akademi Angkatan Laut sebagai bekal dalam menghadapi ancaman pertahanan negara di masa depan. Perubahan makna istilah “perang” yang kini lebih sering dipahami sebagai sifat daripada sekadar tindakan, menunjukkan urgensi pemahaman baru di kalangan militer. Proxy war merupakan konfrontasi tidak langsung antara dua kekuatan melalui perantara untuk menghindari konflik langsung yang dapat menyebabkan kerusakan fatal. Saat ini, Taruna Korps Marinir belum memperoleh pembelajaran khusus mengenai proxy war, sehingga materi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep pembelajaran proxy war yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan taruna Korps Marinir, agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk menjadi perwira TNI-AL yang mampu menghadapi berbagai ancaman pertahanan di masa depan. Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan, meliputi pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, serta uji coba konsep pembelajaran yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi proxy war secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesiapan taruna dalam menghadapi skenario perang tidak langsung.

Polusi udara partikulat halus (PM2,5) merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Faktor penyumbang utamanya adalah emisi kendaraan di jalur Pantura, aktivitas industri perikanan, serta konsentrasi tinggi selama musim kemarau (Juni–November). Tidak adanya model peramalan sub-jam yang akurat menghambat pengembangan sistem peringatan dini yang efektif. Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi model deep learning berbasis Transformer untuk memprediksi konsentrasi PM2,5 dengan resolusi waktu 15 menit. Data yang digunakan berasal dari NASA GEOS-CF (band PM25_RH35_GCC) yang diakses melalui Google Earth Engine menggunakan API Python. Dataset mencakup periode 1 Januari hingga 22 November 2025, menghasilkan 7.813 observasi per jam, yang kemudian diinterpolasi linear menjadi 31.249 titik data dengan resolusi 15 menit. Arsitektur Transformer terdiri dari 3 lapis enkoder, 4 kepala perhatian multi-head, dimensi embedding 128, dimensi feed-forward 256, panjang sekuen 60 timestep, dan augmentasi fitur menggunakan rerata bergulir (*rolling mean*, jendela = 3) dan beda pertama (*first difference*). Pelatihan dilakukan dengan TensorFlow-Keras, pengoptimal Adam, penjadwal peluruhan kosinus (*cosine decay scheduler*), dan fungsi kerugian Huber. Pembagian data dilakukan secara kronologis: 70% pelatihan, 30% validasi. Evaluasi pada set uji independen (16 Agustus–21 November 2025, 9.357 observasi atau 97 hari 11 jam 15 menit) menghasilkan MAE 0,7691 µg/m³, RMSE 1,2052 µg/m³, R² 0,9945, dan *Explained Variance Score* 0,9948. Model ini mampu menggambarkan variasi diurnal dan anomali musiman secara akurat, jauh melampaui model LSTM dan GTWR konvensional. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan di bidang Teknologi Informasi melalui kerangka kerja pengolahan *big data* satelit untuk aplikasi lingkungan.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi ekonomi pesisir berkelanjutan di Teluk Berau, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, melalui integrasi tradisi lokal kera-kera ke dalam kerangka Business Model Canvas (BMC). Tradisi kera-kera berfungsi sebagai mekanisme adat untuk melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hasil laut secara kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif partisipatoris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik buka tutup kera-kera berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas hasil tangkapan, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta membentuk dasar model BMC yang merefleksikan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi adaptif dalam menghadapi peluang dan ancaman internal maupun eksternal. Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui integrasi tradisi adat ke dalam model bisnis modern sebagai upaya revitalisasi ekonomi pesisir sekaligus pelestarian lingkungan. Temuan ini menjadi rujukan dalam pengembangan strategi ekonomi berbasis kearifan lokal dan pedoman kebijakan daerah.

In recent years, there have been more and more cases of misuse of social media accounts, especially Instagram, through hacking carried out by individuals for illegal purposes. These hacks often involve using the victim's account for fraudulent actions, such as requesting money via the direct messaging feature to the account's followers. This problem raises a number of legal questions, including how the law regulates hacking and fraud on social media platforms such as Instagram, as well as the types of criminal sanctions that can be imposed on perpetrators. This research uses a normative legal approach to analyze existing regulations, especially the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Based on the ITE Law, hacking is defined as an illegal activity to access, take or transfer electronic system data without permission, which can be subject to criminal penalties in the form of imprisonment and/or fines. In addition, if hacking is followed by fraud, the perpetrator can be charged with additional articles related to fraud as regulated in the Criminal Code (KUHP). This research also highlights the important role of social media organizers in protecting users through developing security features such as data verification. It is hoped that the results of this research can contribute to strengthening legal protection for social media users in the digital era.

The rapid digital transformation occurring in the field of education, particularly through the integration of artificial intelligence (AI), has created new opportunities for improving learning efficiency, personalizing instruction, and supporting educators’ workloads. However, these advancements also bring forth significant philosophical challenges, especially the potential for dehumanization within the educational process. This article examines how technology influences the fundamental human dimensions of learning and how the concept of humanization can serve as an ethical framework for designing and implementing educational technologies. AI-based digital learning environments often position learners as data objects, reducing the dialogical, empathetic, and relational aspects that are fundamental to humanistic education. Drawing on philosophical perspectives from existentialism and humanism, this study evaluates the potential threats to student autonomy, critical thinking, and character formation. Furthermore, it explores how the human–technology relationship can be ethically framed through the theory of technological mediation and Paulo Freire’s notion of liberatory education. The analysis indicates that technology can be humanized by emphasizing meaningful interaction, ensuring algorithmic transparency, and strengthening the role of teachers as mediators of values and empathy. Ultimately, the article argues that the benefits of AI in education can only be fully realized when technological development and implementation are guided by an ethical orientation that places human beings at the center. This study contributes to ongoing discussions on the role of technology in education and provides a critical perspective aimed at minimizing the risk of dehumanization in an era increasingly shaped by AI-driven digital learning.

This study discusses the judge’s considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge’s rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.

This study aims to analyze oppurtunities, threats, and sales strategies through the Tiktok Shop and Tokopedua applications in the Tangerang area. Tiktok Shop and Tokopedia are two major E-Commerce platforms in Indonesia. Tiktok Shop utilizies short video trends and live streaming features to attract young consumers, while Tokopedia offers a strong E-Commerce infrastructure to support online transactions. E-Commerce is a process whereby buyers and sellers exchange information, money, and goods using electronic media. Data collection techniques were carried out through surveys targeting the community in the Tangerang area by distributing questionnaires and using documentation and literature studies that compiled secondary data from official documents published by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, APJII, Data Reportal, and the Tangerang City Communication and Information Agency. The result of this study show that the collaboration between Tiktok Shop and Tokopedia opens up enormous growth opportunities, especially for businesses in the Tangerang area. Tangerang is a region with rapid growth in internet users. The younger generation, who actively use tiktok for both entertainment and shopping, is a highly potential consumer segment. Through this collaboration, businesses can reach markets that were previously difficult to penetrate through traditional marketing methods.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran PT. Makanan Rakyat Indonesia Kendal dengan pendekatan bauran pemasaran (produk, harga, promosi, dan tempat) serta analisis SWOT. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan produk unggulan yaitu kerupuk ABS udang original dengan harga Rp5.000–Rp25.000, distribusi melalui toko offline dan platform online, serta promosi yang memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Analisis SWOT menghasilkan lima kekuatan, lima kelemahan, lima peluang, dan lima ancaman. Skor IFAS sebesar 3,23 dan EFAS 3,02 menempatkan perusahaan pada kuadran I (strategi agresif). Data penjualan Januari–April 2025 meningkat 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya atau setara Rp147.000.000. Temuan ini membuktikan bahwa penerapan strategi pemasaran berbasis SWOT berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Rekomendasi penelitian adalah memperluas saluran distribusi, meningkatkan promosi, serta menjaga kualitas pelayanan guna menghadapi persaingan produk sejenis.  

Public policies in the fields of health, environment, and safety are increasingly subject to disputes through the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism. However, state efforts to protect the public often face claims from investors who consider themselves harmed. This situation carries serious consequences, as states not only bear high litigation costs but may also be required to pay significantly larger compensation if they lose the dispute. This gives rise to regulatory chill, a condition in which governments delay, weaken, or revoke regulations due to concerns over potential investment disputes. Even when some cases result in a state victory, the potential for regulatory chill remains significant, as investors do not need to win disputes to create regulatory uncertainty and pressure policymakers. This phenomenon can manifest in three forms precedential chill, anticipatory chill, and specific response chill, each affecting the policy-making process differently. Regulatory chill narrows the regulatory space, limits state capacity to protect public interests, and creates a deterrent effect on the implementation of new regulations. Using a normative juridical approach enriched with comparative case studies, this paper examines three primary sources of regulatory chill: the economic burden of arbitration and potential compensation, long-term commitments, and institutional limitations in meeting the standard of fair and equitable treatment.

The rapid development of digital technology has brought significant benefits to the field of education, particularly through the use of academic email as an official medium of communication. However, this also creates potential security risks, especially phishing attacks based on social engineering. The low level of digital security literacy among students makes academic email accounts vulnerable to cybercrime. This study aims to implement an awareness program on academic email security, focusing on improving students’ understanding of phishing threats at SMA Islam Terpadu Rantau Prapat. The method used was an interactive workshop approach, which included theoretical sessions, demonstrations of phishing cases, simulations on identifying fake emails, and group discussions. Evaluation was carried out through pre-tests and post-tests to measure the participants’ ability to detect phishing. The results showed a significant improvement in students’ knowledge and skills, with the percentage of participants able to identify phishing increasing from 20% before the program to 82% after the program. These findings demonstrate that practice-based education is effective in building students’ digital literacy. The limitation of this study lies in the relatively small sample size and short-term evaluation. Future research is expected to expand the number of participants and integrate interactive technologies to ensure more sustainable impacts.

This study aims to evaluate the effectiveness of Indonesia’s National Cyber Security Strategy in responding to increasingly complex and dynamic digital threats. In the midst of the digital transformation era, Indonesia’s cyberspace is vulnerable to various serious threats, such as ransomware attacks, data leaks, and the spread of disinformation that can disrupt social and political stability. This research adopts a qualitative- descriptive approach with content analysis of national strategic documents, reports from the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), and compares them with cybersecurity policies in ASEAN countries. The results revealed that although BSSN has designed a relatively robust policy and institutional framework, its implementation is still faced with various serious obstacles, including fragmented regulations, lack of coordination between agencies, and limitations in terms of human resources. This study uses Dunn’s (2023) policy evaluation framework, covering the dimensions of effectiveness, efficiency, responsiveness, equity and sustainability. The study recommends the need to strengthen governance involving various sectors, increase awareness and cyber literacy among the public, and develop national capacity through public private partnership. This evaluation is expected to serve as a basis for policy formulation to strengthen Indonesia’s digital resilience, especially in the face of the increasing complexity of cyber threats at the national level.

Penelitian ini menganalisis pola ancaman siber global dengan menggunakan metode Exploratory Data Analysis (EDA) berdasarkan dataset “Global Cybersecurity Threats (2015–2024)” yang disusun oleh Atharva Soundankar dan dipublikasikan di Kaggle. Dataset tersebut mencakup 3.000 insiden keamanan siber dari berbagai negara, dengan atribut seperti negara, tahun, jenis serangan, industri sasaran, kerugian finansial, jumlah pengguna terdampak, sumber serangan, jenis kerentanan, mekanisme pertahanan, dan waktu penyelesaian insiden. Melalui pendekatan EDA dan visualisasi interaktif dengan Tableau, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dari serangan siber global serta menguji dua hipotesis utama: (1) jenis serangan DDoS dan phishing merupakan yang paling dominan secara global; dan (2) sektor teknologi informasi dan perbankan merupakan industri paling rentan terhadap serangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua hipotesis tersebut terbukti, di mana DDoS dan phishing menempati urutan teratas sebagai jenis serangan terbanyak, dan sektor IT serta perbankan paling sering menjadi sasaran. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penyusunan strategi mitigasi serangan siber, khususnya pada sektor-sektor vital. Visualisasi data juga memberikan dukungan kuat dalam pemahaman pola ancaman dan pengambilan keputusan berbasis data. Kata Kunci: Ancaman Siber, DDoS, Phishing, Industri IT, EDA, Visualisasi Data

ABSTRAK Ketahanan nasional menghadapi tantangan baru seiring dengan meningkatnya ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam konteks ini, kearifan lokal berpotensi menjadi modal sosial yang efektif dalam memperkuat strategi pencegahan terorisme berbasis sosial-budaya. Penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal dalam membangun ketahanan nasional melalui mekanisme preventif dan adaptif terhadap radikalisme. Menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong , siri' na pacce , dan pela gandong yang berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan keamanan menciptakan sinergi antara pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat, serta pergeseran paradigma keamanan dari yang berorientasi negara (state -centric ) menjadi berbasis masyarakat ( society-centric ). Selain itu, kearifan lokal berperan sebagai fondasi cultural resilience dengan memperkuat kohesi sosial dan identitas inklusif. Namun, pendekatan implementasi ini menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi generasi muda, politisasi identitas, dan bias gender. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat, pengembangan indeks ketahanan budaya, serta adaptasi kreatif melalui digitalisasi konten lokal. Dengan demikian, pendekatan berbasis budaya dapat menjadi strategi transformatif dalam mewujudkan keamanan berkelanjutan (sustainable security).

Penelitian ini membahas konsep pembentukan Batalyon Komposit Korps Marinir di Pulau Natuna Utara dalam rangka mendukung validasi organisasi Korps Marinir. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara yang rawan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, sehingga menuntut kehadiran satuan tempur yang lebih permanen dan siap siaga. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya peran Kompi Komposit Korps Marinir yang masih berstatus sebagai satuan tugas yang kerap melakukan rotasi terhadap satuannya, disertai kendala infrastruktur, logistik, dan jumlah personel. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan research and development model Borg and Gall, melalui studi pustaka, wawancara ahli, observasi, dan kuesioner. Analisis dilakukan terhadap struktur organisasi, kesiapan alutsista, serta efisiensi sistem operasi dalam mendukung validasi organisasi Korps Marinir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Batalyon Komposit yang bersifat permanen sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan pertahanan strategis, mempercepat reaksi terhadap ancaman, serta mengefektifkan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkuat doktrin pertahanan laut berbasis pulau-pulau terluar, dan secara praktis sebagai masukan bagi pimpinan TNI AL dalam merumuskan kebijakan validasi organisasi yang berkelanjutan dan berdaya guna tinggi.

The Three Threats to Reproductive Health (KRR Triad) refer to serious issues that can endanger adolescent reproductive health: sexually transmitted infections (STIs), HIV/AIDS, and drug abuse. These threats often lead to harmful consequences such as reproductive diseases, unintended pregnancies, abortion, and drug addiction. The root causes include insufficient knowledge among adolescents and negative attitudes toward prevention efforts. This Community Service initiative, titled Empowerment of Adolescents with Behavior Toward the Three Basic Threats to Reproductive Health (KRR Triad), was conducted in Bangun Rejo Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, in 2025. The program aimed to increase adolescents’ understanding of the KRR Triad, including its definitions, categories, impacts, and prevention strategies, while also fostering a proactive attitude among youth in addressing these threats. The participants were adolescents residing in Bangun Rejo Village. The activities were conducted from March to May 2025. The method involved a lecture-based educational session, accompanied by a pre-test and post-test to measure the participants’ knowledge and understanding. Prior to the intervention, 46.6% (14 participants) demonstrated poor knowledge regarding the KRR Triad. After the educational sessions, knowledge significantly improved, with 56.6% (17 participants) showing increased understanding. These findings indicate that structured education on reproductive health threats can effectively enhance adolescents' knowledge and potentially influence their behavior toward healthier choices. In conclusion, the community service program successfully empowered adolescents in Bangun Rejo Village with essential knowledge and awareness regarding the KRR Triad, underlining the importance of continuous reproductive health education to mitigate the risk of future health problems among youth

Penelitian ini membahas pentingnya pembelajaran mengenai perang proxy (proxy war) bagi taruna Korps Marinir di Akademi Angkatan Laut sebagai bekal dalam menghadapi ancaman pertahanan negara di masa depan. Perubahan makna istilah “perang” yang kini lebih sering dipahami sebagai sifat daripada sekadar tindakan, menunjukkan urgensi pemahaman baru di kalangan militer. Proxy war merupakan konfrontasi tidak langsung antara dua kekuatan melalui perantara untuk menghindari konflik langsung yang dapat menyebabkan kerusakan fatal. Saat ini, Taruna Korps Marinir belum memperoleh pembelajaran khusus mengenai proxy war, sehingga materi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep pembelajaran proxy war yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan taruna Korps Marinir, agar mereka memiliki bekal yang memadai untuk menjadi perwira TNI-AL yang mampu menghadapi berbagai ancaman pertahanan di masa depan. Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan, meliputi pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, serta uji coba konsep pembelajaran yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi materi proxy war secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesiapan taruna dalam menghadapi skenario perang tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kendaraan pada Satuan Angkutan Akademi Angkatan Laut (AAL) serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan kendaraan guna mengoptimalkan tugas pokok organisasi. Dengan menggunakan analisis SWOT, penelitian ini mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam pengelolaan kendaraan dinas di AAL. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan seperti kekurangan personel terutama pengemudi, jumlah kendaraan yang terbatas karena ada beberapa kendaraan yang rusak ringan atau rusak berat, dan fasilitas lahan parkir kendaraan atau garasi serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan kurang memadai. Dari analisis menggunakan SWOT, maka diperoleh kesimpulan yang meliputi: (a) Melakukan penambahan personel pengemudi dengan cara rekrutmen TNI AL dari lulusan SMK (b) Mengadakan penambahan jumlah armada kendaraan serta kenjasama dengan industri otomotif (c) Melakukan penambahan fasilitas garasi atau parkir kendaraan serta bengkel pemeliharaan dan perbaikan kendaraan berdasarkan dukungan kebijakan pengadaan aset kendaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi manajemen AAL untuk meningkatkan kualitas pelayanan kendaraan, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok AAL.