Publication Search

Beginning readingability in childrenage5-6years is a basic skill that is very important in supporting their academic development. One effective method for improving this ability is through interesting and interactive media, such as picture word cards. This media is designed to introduce children to basic vocabulary with the help of appropriate pictures, and remember these words. Using picture word cards can strengthen children's reading skills, because they combine attractive visual elements with direct reading practice. Through fun games and activities, children can gradually learn to recognize words, improve their reading fluency and enrich their vocabulary. This approach also provides a pleasant experience, makes the process of learning to read more interesting and reduces the anxiety that may arise in children when learning to read. In this way, picture word cards become an effective medium in supporting the development of early reading skills in young children.

This community service activity is an assistance that is packaged in the form of counselling. The activity focused on sharing experiences with residents of Kesongo Village, Tuntang District, Semarang Regency. The activity was held at the Kesongo Village Hall with the object of the community who are members of the catfish farming group. Participants who participated in this programme were initially targeted at 50 people from residents who have been involved in or have not been in the catfish farming business. There were about 35 participants or about 70% of the planned participants. The socialisation of this catfish farming mentoring training needs to be conveyed to the community at large. The more people who are involved in catfish cultivation, the more they will understand the importance of having a side business. In addition to the technical material presented related to catfish cultivation, business governance in the form of community-based groups and cooperatives was also delivered. Suggestions that can be given for this activity include that Kesongo Village residents continue to maintain a positive business climate in the catfish farming group.  The abundant freshwater around Rawa Pening should be further enhanced. The more successful small home-based businesses will further improve the welfare of the community.

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan dengan akta otentik untuk perlindungan hukum para pihak. Kenyataannya, banyak jual beli hak atas tanah tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Putusan Perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2206, 2207 dan 2208 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 46. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Permasalahan: 1. Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk?  Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian : 1. Prosedur pembatalan sertipikat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui 6 tahapan yaitu Permohonan, Penanganan, Keputusan Pembatalan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk yaitu pada tingkat Pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya. Pada tingkat Banding, majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan pokok perkaranya. Pada tingkat Kasasi yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum. 3. Perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk terdapat 2 pihak yaitu pertama Rusnah dan Masrani sebagai pembeli sudah terlindungi, kedua para pihak pembeli keempat Sertipikat dapat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Penjual.

Bisnis franchise berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memajukan perekonomian di Indonesia, peluang tersebut membutuhkan proses, pengaturan dan pembatasan. Bisnis franchise mulai merambah di Indonesia, antara lain bidang perdagangan dan jasa seperti pendidikan, perhotelan dan kesehatan, akan tetapi yang paling banyak diminati terutama bisnis kuliner. Perkembangan bisnis franchise yang banyak diminati oleh para pebisnis di Indonesia adalah brand franchise dari luar negeri, karena brand luar negeri telah dikenal, lebih menjanjikan dari segi bisnis dan lebih memberikan kepastian hukum bagi franchisor maupun franchisee. Salah satu yang sangat penting dalam bisnis franchise adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu franchisor sebagai pemilik brand dan franchisee sebagai pelaksana dalam perjanjian franchise tersebut. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis franchise sehingga terjadi keseimbangan yang tentunya akan menghasilkan bisnis yang luar biasa. Franchisor sebagai pemilik brand atau merek yang sudah mumpuni di bidangnya dan teruji dalam menjalankan bisnisnya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah uang yang disebut royalty kepada franchisor, dan franchisee berhak untuk mendapatkan standard pengoperasian bisnis yang akan diajarkan oleh franchisor dan memperoleh bimbingan secara terus menerus agar bisnis dapat berjalan dengan baik.

Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia, dan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Manusia membutuhkan tanah tidak hanya untuk kegiatan sehari - hari tetapi juga untuk kebutuhan setelah kematian. Konsep tanah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan “Berdasarkan atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permikaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta badan hukum.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis dan bergantung pada sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan di Pengadilan, sementara jalur non-litigasi dapat melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Nasabah yang ingin mengajukan kredit kepada bank harus membuat perjanjian kredit dengan bank melalui suatu kesepakatan formal. Perjanjian kredit ini dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif analitis untuk mengeksplorasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran internet, termasuk artikel dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan kritis terhadap peran Notaris dalam proses penyusunan Akta Perjanjian Kredit. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti, serta memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan norma hukum dan etika. Selain itu, notaris juga terlibat dalam proses penyelesaian wanprestasi, yang dapat dilakukan melalui eksekusi di bawah tangan atau melalui lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Penelitian ini meneliti legalitas akta perjanjian kawin oleh anak di bawah umur berdasarkan kehendak orang tua. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian adalah perjanjian kawin menurut Pasal 147 KUHPerdata harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan serta di hadapan notaris dengan maksud agar akta tersebut autentik. Berbeda dengan perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan yang memberi keleluasaan untuk membuat perjanjian sebelum, saat, dan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata diatur hanya bisa dibuat oleh pihak yang telah cakap hukum, bukan pihak-pihak belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perempuan sesuai larangan serta ketentuan undang-undang. Pihak yang belum dewasa atau anak di bawah umur tidak diperkenankan oleh KUHPerdata membuat perjanjian kawin. Larangan demikian bisa dilaksanakan jika anak di bawah umur tersebut didampingi orang tua. Oleh karena itu, perjanjian kawin oleh anak di bawah umur bisa dibuat di hadapan notaris dengan didampingi orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Legalitas perjanjian kawin akan berkurang ketika isinya didasarkan kepada kehendak orang tua bukan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan serta dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, terutama hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit yang disalurkan oleh perbankan mempunyai berbagai macam jenis. Yakni kredit konsumtif dan Produktif. Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tujuan nya adalah bersifat konsumtif seperti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna, Kredit Renovasi Rumah. Sedangkan, kredit produktif adalah jenis kredit yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk digunakan sebagai menambah modal usaha, memperkuat pondasi jenis usaha atau menambah jenis usaha yang sedang dijalankan. Dari dua hal tersebut twntu mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda beda. Akan tetapi apapun jenis kredit yang disalurkan, perbankan membutuhkan peran seorang Notaris dalam menjalankan bisnis nya. Notaris mempuyai tertori untuk membuat suatu akta perjanjian kredit sepanjang pihak kreditur dalam hal ini perbankan meminta kepada notaris untuk membuat akta perjanjian kredit secara notariil. Selain itu, dalam hal contoh  perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki agunan berupa  sertifikat tanah, disinilah peran dan tugas notarisuntuk membuat perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta otentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.

This study analyzes the influence of open space on the quality of life of residents in the Gajahmungkur area, Central Semarang. A well-designed open space has a vital role in improving the physical, mental, and social wellbeing of residents. The results of the study show that effective open spaces can improve social interaction, health, and comfort of residents. However, many open spaces in this area have not been utilized optimally due to suboptimal design and improper location selection. Therefore, it is important to design open spaces that are environmentally friendly and well integrated to improve the quality of life of residents in the Gajahmungkur area.

A Mixed Use Building project in downtown Surabaya is the basis of this design. The project is located on Menanggal Wisata street in Surabaya, which is in the area of Kodim Brawijaya and very strategic. To overcome the phenomenon, the designer should think about how to maximize the land function (in the middle of the city and dense environment) and organize the circulation system. because the multifunctional building project to be built should be able to carry out various functions in one space. Residential, coworking, and shopping center functions are all part of the building. The biophilic concept, which means applying natural elements both physically and non-physically to the inside and outside of the designed building, is a common concept in Mixed Use building design. The construction is a multifunctional building with three floors of shopping center and eight floors of apartment units. The building period consists of two main basic forms, which are connected by a connecting mass for the apartment spaces.

The tradition of planting Tembuni (ari-ari) and preserving babies in Lampung culture is a form of local wisdom that still survives today, with a deep symbolic meaning as a hope for safety and happiness for newborn babies. This research aims to understand the meaning, spiritual values ​​and symbolism in the procession of planting tembuni and baby salvation. Qualitative research methods with an ethnographic approach were used through in-depth interviews with the community, traditional leaders and traditional birth attendants, as well as direct observation and literature review. The results of the research show that this tradition has a spiritual meaning that reflects a harmonious relationship with ancestors and nature, and is believed to have a positive influence on the baby's character as it is hoped that he will be a child who is respectful, not fussy, and has good luck in life. It can be concluded that this tradition not only contains spiritual and moral values, but also functions as social learning that strengthens the cultural identity and togetherness of the ultramodern Lampung community.

This study examines the toponymy of hamlets in Panggungharjo village located in Bantul district, Yogyakarta. This study aims to understand the meaning, origin of the names of hamlets in Panggungharjo village, their morphological processes and their implications in the context of local culture. Using qualitative methods, this study collected data through interviews with community leaders and through existing literature reviews. This study also does not exclude information from the official village website. This study found that the naming of hamlets in Panggungharjo village showed the influence of reflection of the manifestation aspect found in five hamlets and the societal aspect found in nine hamlets. This study also found morphological processes that occurred in the toponymy of hamlets in Panggungharjo village, namely affixation, repetition (reduplication), compounding, abbreviation (acronym), and changes in sounds, both vowels and consonants. The results of this study indicate that there is a relationship between culture and naming, namely culture is one of the factors influencing the naming of hamlets in Panggungaharjo sub-district.

This study aims to determine how much influence Service Excellent and Relationship Marketing have on Customer Satisfaction of PT Bank Sumsel Babel Syariah KC Palembang. The population in this study amounted to 5239 customers with incidental sampling method using the formula obtained a sample of 100 respondents. This research uses quantitative methods, primary data which is then processed using IBM SPSS 25. The T test results show that service excellent has a significant effect on customer satisfaction, relationship marketing has a significant effect on customer satisfaction, service excellent and relationship marketing have a joint effect on customer satisfaction. Proven by the coefficient of determination of 63.8% while the remaining 36.2% is influenced by other variables.

Lifestyle and fashion have become an inseparable part of modern society. Excessive public consumption of apparel products causes clothing manufacturers to speed up their production performance. The production and consumption processes of society are primarily the cause of much of the natural damage caused. Where the waste from the fabric/textile dyeing production process from upstream to downstream is not managed properly, as is the disposal of worn-out apparel and is not managed responsibly. Economic globalization and the media industry are one of the factors that shape this condition. Lifestyle growth is a reference for society that is considered good or bad, up to the date or expiration. The purpose of this paper is to provide an introduction to the awareness of the fashion industry which is experiencing rapid progress, but many of the fashion industry movers and players ignore the current environmental problems. Provides an introduction to how fashion waste that is disposed of irresponsibly will cause environmental damage over time. The implications for producers, consumers and policy choices are to increase sustainable development goals with the aim of building an environmentally friendly fashion industry. This is followed by research illustrations regarding how to make bag products using the concept of sustainable fashion. A brief review of one of the fashion designers who pioneered the sustainable fashion/ ecofashion movement. This paper will also explain how sustainable fashion production and consumption is from an Islamic economic perspective.

Entrepreneurship education in Islamic boarding schools (pondok pesantren) plays a strategic role in equipping students (santri) with relevant skills amidst the challenges of the global economy, particularly in addressing the persistently high unemployment rate in Indonesia, which reached 5.86% in 2023. This article explores how Pondok Pesantren Assuniyyah Kencong Jember taps into the creative potential of its students through an entrepreneurship education approach. The research employs qualitative methods to understand the dynamics of the entrepreneurship learning process. Through in-depth interviews and participatory observations, it was found that the integration of entrepreneurship education into the curriculum not only enhances technical and managerial skills but also encourages students to think creatively and innovatively in response to economic challenges. The findings indicate that a supportive environment, along with guidance from mentors and local entrepreneurs, significantly contributes to fostering an entrepreneurial spirit among the students. These findings are expected to contribute to the development of entrepreneurship education models in other Islamic boarding schools and strengthen efforts to reduce poverty through the creation of ethical and competitive new entrepreneurs.

This study aims to analyze the impact of education and training, motivation, and compensation on employee performance at Bank BNI Main Branch Yogyakarta. A quantitative method using survey and multiple linear regression analysis was employed. A sample of 75 respondents was selected using Slovin's formula from a population of 238 employees. The results indicate that all three variables significantly affect employee performance. Education and training enhance employee skills, while motivation drives employees to commit more to their work. Fair and competitive compensation contributes to employee satisfaction and productivity. This study provides valuable insights for organizations in developing employee-related policies. However, the research is limited to a single branch and employs a quantitative approach, suggesting the need for further studies with a qualitative approach and a broader sample size for more comprehensive results.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah meliputi kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi dan sosial, budaya, kurangnya pendidikan, serta keinginan calon mempelai. Pertimbangan hakim mencakup kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah meliputi pengakuan legalitas pernikahan, pencatatan perkawinan, serta munculnya hak dan kewajiban hukum bagi pasangan. Sebaliknya, penolakan permohonan mengakibatkan tidak diizinkannya pernikahan sesuai ketentuan undang-undang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pertimbangan yang cermat dalam pemberian dispensasi nikah untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam menjalankan tugas, notaris harus mematuhi aturan mengenai kewenangan, larangan, dan kewajiban. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 15 Juni 2009. Permasalahan yang diangkat meliputi: (1) penyebab pembatalan akta tersebut, (2) pertimbangan hakim dalam putusan, dan (3) akibat hukum dari pembatalan akta PPJB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akta batal secara hukum karena tanah yang dijual adalah tanah bekas swapraja yang telah menjadi tanah negara sejak UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diberlakukan, sehingga Mangkunegoro IX tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. (2) Hakim memutuskan bahwa tergugat melakukan tindakan melawan hukum karena penjualan tanah tersebut tidak sah. Penggugat telah memenuhi kewajiban terkait bea perolehan hak tanggal 12 Juni 2009. (3) Akibat hukumnya, penjual (Tergugat I) tidak berhak menjual tanah tersebut, sehingga perjanjian jual beli harus dibatalkan. Penjual wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pembeli. Kesimpulannya, akta PPJB dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum tanah nasional, terutama terkait status tanah swapraja yang telah menjadi tanah negara.

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.