Publication Search

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan tuberkulosis paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kondisi fisik rumah dan Personal Hygiene dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan desain case control dengan pendekatan retrospektif. Sampel penelitian berjumlah 46 responden yang terdiri dari 23 kasus dan 23 kontrol. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, pengukuran menggunakan lux meter, thermohygrometer, meteran, serta wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji Chi-Square, dan multivariat menggunakan regresi logistik ganda metode Backward LR. analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pencahayaan rumah dengan kejadian tuberkulosis paru (p=0,039; OR=4,286; 95%CI=1,240–14,730) dan kelembaban rumah dengan kejadian tuberkulosis paru (p=0,018; OR=5,313; 95%CI=1,498–18,840). Sementara itu, luas ventilasi (p=0,429; OR=0,521), kepadatan hunian (p=0,343; OR=0,216), dan Personal Hygiene (p=0,167; OR=3,550) tidak berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa kelembaban rumah merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru (p=0,010; OR=5,312; 95%CI=1,498–18,840). penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pencahayaan dan kelembaban rumah dengan kejadian tuberkulosis paru. Kelembaban rumah merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi Tahun 2026. Disarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan rumah, terutama menjaga kelembaban dan pencahayaan agar memenuhi standar kesehatan guna mencegah penularan tuberkulosis paru.

Mutu pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepuasan pasien dan mendorong terjadinya kunjungan ulang pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien yang merasa puas terhadap pelayanan yang diterima cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi dan berkeinginan untuk kembali menggunakan layanan kesehatan yang sama. Namun, berdasarkan data kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Soetarto (DKT) Yogyakarta, terjadi penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Karena hal tersebut maka perlu adanya evaluasi tentang pengaruh mutu pelayanan terhadap minat kunjungan ulang. Tujuan penelian untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan kesehatan terhadap minat kunjungan ulang pasien Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Dr. Soetarto (DKT) Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif analitik. Teknik sampling menggunakan accidental sampling yang berjumlah 120 pasien rawat jalan. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji regresi logistik. Hasil dari uji regresi logistik didapatkan nilai p value sebesar 0,123 (p >0,05), dengan nilai R Square sebesar 2,8% dan mempunyai nilai Odd Ratio sebesar 1,846. Mutu pelayanan terhadap minat kunjungan ulang dalam kategori tinggi sebanyak 47 (74,6%) responden sedangkan dalam kategori rendah sebanyak 22 (38,6%) responden. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh mutu pelayanan kesehatan terhadap minat kunjungan ulang pasien rawat jalan di RS DKT Yogyakarta. Rumah sakit perlu meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada indikator tangible (bukti fisik) agar dapat meningkatkan minat kunjungan ulang.

The rapid advancement of information and communication technology has increased the need for data security and confidentiality in digital information exchange. Various threats, such as eavesdropping, data theft, and information manipulation, require effective security methods capable of protecting message content without attracting unauthorized attention. One of the techniques used to address this issue is steganography, which conceals secret information within digital media so that the existence of the message remains undetectable. This study aims to implement the Least Significant Bit (LSB) method on digital facial images as a medium for embedding secret messages and to evaluate the quality of the resulting stego images. The system was developed using the Python programming language with a Tkinter-based graphical user interface to facilitate the processes of message embedding and extraction. Prior to embedding, the secret message was secured using an XOR encryption operation with a specific key. The embedding process was performed by modifying the least significant bits of image pixels, resulting in minimal visual distortion. Experimental results indicate that the LSB method successfully conceals secret messages while maintaining the visual quality of the cover image. The evaluation produced low Mean Squared Error (MSE) values and Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) values exceeding 85 dB, indicating a very high similarity between the original and stego images. Furthermore, the hidden message could be accurately extracted using the correct key, provided that the image had not undergone compression or manipulation. Therefore, the LSB-based steganography approach on digital facial images is proven to be an effective method for enhancing information security and confidentiality.

Pengelolaan limbah medis merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan lingkungan rumah sakit serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan penularan penyakit. Limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi petugas kesehatan, pasien, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar. Keberhasilan pengelolaan limbah medis dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan, sikap, dan tindakan petugas kesehatan sebagai pelaksana utama dalam proses pengelolaan limbah medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan tindakan petugas kesehatan dengan upaya pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Aliyah II Kota Kendari Tahun 2026.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian berjumlah 81 petugas kesehatan yang seluruhnya dijadikan sampel dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95% (?=0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 62 responden (76,5%), sikap negatif sebanyak 72 responden (88,9%), tindakan kurang baik sebanyak 68 responden (84,0%), dan upaya pengelolaan limbah medis kurang baik sebanyak 42 responden (51,9%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan upaya pengelolaan limbah medis (p=0,002) dan tindakan dengan upaya pengelolaan limbah medis (p=0,004). Sementara itu, sikap petugas kesehatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan upaya pengelolaan limbah medis (p=0,059).Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan tindakan petugas kesehatan berhubungan dengan upaya pengelolaan limbah medis, sedangkan sikap petugas kesehatan tidak berhubungan dengan upaya pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Aliyah II Kota Kendari Tahun 2026.

Kelelahan mata (astenopia) merupakan salah satu gangguan kesehatan yang sering dialami oleh pekerja yang menggunakan komputer dalam waktu yang lama. Penggunaan komputer secara terus-menerus dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti mata perih, mata kering, mata berair, penglihatan kabur, dan sakit kepala yang dapat memengaruhi kenyamanan serta produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan mata (astenopia) pada pekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang meliputi usia, jarak monitor, masa kerja, lama paparan komputer, dan istirahat mata. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah sampel sebanyak 188 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dianalisis menggunakan program SPSS dengan uji Spearman Rank Correlation. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara usia (p-value = 0,000) dan masa kerja (p-value = 0,000) dengan kelelahan mata (astenopia), sedangkan jarak monitor (p-value = 0,051), lama paparan komputer (p-value = 0,056), dan istirahat mata (p-value = 0,452) tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kelelahan mata (astenopia).  Kesimpulan: Usia dan masa kerja berhubungan dengan kelelahan mata (astenopia) pada pekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan jarak monitor, lama paparan komputer, dan istirahat mata tidak berhubungan dengan kelelahan mata.  

Low Back Pain (LBP) secara terminologi medis, merupakan gejala ketidaknyamanan yang dialami oleh seseorang akibat nyeri pada punggung bagian bawah. Kabupaten Muna Barat menempati urutan ke 11 dari 15 Kabupaten setelah kabupaten Kolaka Utara tertinggi di Sulawesi Tenggara yang menunjukan prevalensi Low Back Pain (LBP). Berdasarkan diagnosis dokter, penduduk umur ?15 tahun mengalami penyakit Low Back Pain (LBP) sebesar 2,15% dari 440 jiwa yang mengalami gangguan kesehatan.Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Low Back Pain pada Pekerja Pembuat Batu Bata di Kecamatan Kusambi Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan Cross Sectional dengan jumlah sampel sebanyak 125 orang yang diambil menggunakan teknik Alokasi Propostional. Analisis yang dilakukan meliputi analisis univariat untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi variabel dan analisis bivariat menggunakan metode chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara usia dengan keluhan LBP (p-value=0,000), tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan keluhan LBP (p-value=0,276), ada hubungan antara posisi kerja dengan keluhan LBP (p-value=0,000), tidak ada hubungan antara durasi kerja dengan keluhan LBP (p-value=0,648), ada hubungan antara beban kerja dengan keluhan LBP (p-value=0,012).Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor yang berhubungan dengan keluhan low back pain yaitu variabel usia, posisi kerja dan beban kerja, sedangkan varibel jenis kelamin dan durasi kerja tidak berhubungan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan pilar utama hukum ekonomi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan memiliki kewenangan eksklusif yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak sah; (2) analisis atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019; dan (3) tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan RUPS yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan RUPS yang tidak sah menimbulkan akibat hukum pada status keputusan, akta notaris, dan perbuatan hukum turunan, di mana cacat materiil mengakibatkan batal demi hukum, sedangkan cacat formil dapat dibatalkan melalui pengadilan; (2) analisis Putusan MA No. 773 PK/Pdt/2019 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran, menegaskan bahwa substansi lebih penting daripada formalitas, serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan; dan (3) Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas RUPS yang tidak sah dan tidak dapat berlindung pada badan hukum perseroan, serta tidak dapat menggunakan prinsip business judgment rule apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Perkara tentang pengesahan asal usul anak dari hasil perkawinan siri terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN tanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan bahwa anak telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri; (2) pertimbangan hukum hakim terkait asal usul anak dari hasil perkawinan siri dalam penetapan tersebut; dan (3) akibat hukum penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri merupakan refleksi perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak. Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah sepanjang terbukti adanya hubungan perkawinan dan hubungan biologis antara ayah dan ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada alat bukti autentik, keterangan saksi, serta dalil fikhiyah dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan asal usul anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, meliputi pengakuan status keperdataan anak, timbulnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, perlindungan hak ekonomi anak, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum prosedur pembuatan Akta Jual Beli dan kriteria cacat hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta bentuk tanggung jawab PPAT atas akta yang cacat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, prosedur pembuatan Akta Jual Beli diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran para pihak secara bersamaan, minimal dua saksi, pembacaan akta, dan penjelasan isinya oleh PPAT. Akta dikategorikan cacat hukum apabila mengandung cacat lahiriah, formal, atau materiil. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan Akta Jual Beli Nomor 66/2014 batal demi hukum karena para pihak tidak hadir bersamaan, akta tidak dibacakan, penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, dan syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat hanya menandatangani blangko kosong. Ketiga, tanggung jawab PPAT bersifat kumulatif: perdata berupa ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata); administratif berupa sanksi hingga pemberhentian (Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998); dan pidana berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya kasus di Pengadilan Agama, khususnya pada kasus pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum dalam kasus ini masih belum menjelaskan detail mengenai pembagian harta bersama, sehingga hakim harus memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pembagian harta bersama. Hakim harus mengkaji dan menafsirkan pembagian harta bersama dengan Undang-Undang yang masih terbilang terbatas tersebut. Hakim mempunyai peran yang sangat vital untuk memutuskan putusan pada proses persidangan, yang mana putusannya adil untuk kedua belah pihak atau berat sebelah. Maka dari itu, demi mewujudkan keadilan yang substantif, hakim harus menggunakan pertimbangan ratiolegis untuk memutuskan putusan pada proses pengadilan dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis mengenai ratiolegis pertimbangan Hakim terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkara nomor 346/Pdt.G/2022/PA. YK dan apakah putusan dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengakomodasi nila-nilai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, dan teori kepastian hukum dengan pendekatan secara konseptual, serta perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memutuskan putusan secara profesional untuk pembagian harta bersama, baik itu dari pertimbangan ratiolegis yang mana hakim mampu menafsirkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terbilang terbatas, dan juga hakim mampu memberikan keadilan yang substantif bagi kedua belah pihak.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang atas ruang hidupnya. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada badan tertentu melalui lembaga Hak Pengelolaan. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki posisi khusus karena memperoleh kewenangan pengelolaan tanah untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, Perum Perumnas juga melakukan hubungan hukum keperdataan melalui pembangunan, pemasaran, dan pengalihan tanah serta bangunan kepada pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewenangan publik dan tindakan privat dalam pengelolaan tanah di atas HPL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli tanah dan bangunan di atas HPL Perum Perumnas dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan pemegang HPL, pelepasan hak, dan pendaftaran tanah. Dengan mekanisme tersebut, HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah oleh negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu pengaturan keabsahan akta otentik apabila salah satu pihak menandatanganinya dalam keadaan tidak bebas dan akibat hukum terhadap akta otentik yang ditandatangani dalam keadaan tidak bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta otentik tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila akta ditandatangani dalam keadaan tidak bebas karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, maka akta tersebut mengandung cacat kehendak sehingga berstatus dapat dibatalkan (vernietigbaar). Akibat hukumnya, akta tetap memiliki kekuatan pembuktian selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, namun apabila dibatalkan maka akta kehilangan kekuatan otentiknya dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum). Penelitian ini juga menemukan kekosongan norma dalam UUJN yang tidak mengatur secara eksplisit larangan pembuatan akta dalam keadaan tidak bebas serta tidak adanya PERMA atau SEMA yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara cacat kehendak. Penelitian ini merekomendasikan agar notaris meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menggali kehendak bebas para penghadap, serta pemerintah segera merevisi UUJN dan Mahkamah Agung menerbitkan pedoman indikator cacat kehendak bagi hakim.

Antibakteri merupakan molekul senyawa yang mampu mencegah membasmih bakteri. Bahan antibakteri seringkali ditemukan dalam makhluk hidup sebagai metabolit sekunder. Bandotan (A. conyzoides) digunakan sebagai obat alternatif karna mengandung senyawa fitokimia yang dapat memperlambat pertumbuhan bakteri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak bandotan (A. conyzoides) dan ekstrak etanol bandotan (A. conyzoides) memiliki efektivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan bakteri E. Coli. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode cakram disk dengan variasi konsentrasi 25% dan 50%. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan ANOVA (Analisis Varians) untuk mengetahui perbedaan rata-rata antar data, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji LSD (least significant difference). Hasil dalam penelitian ini mendapatkan zona hambat disekitar kertas cakram sesuai dengan sesuai dengan konsentrasi ekstrak yang digunakan pada bakteri S. aureus pada konsentrasi 25% dan 50% dengan nilai rata-rata 3,9 mm dan 2,3 mm kategori lemah dan bakteri E. coli pada konsentrasi 25% dan 50% dengan nilai rata-rata 1,1 mm dan 4,9 mm kategori lemah. Pada analisis data menunjukan bahwa kontrol positif berbeda signifikan (P ?0,05) dengan konsentrasi 25% dan konsentrasi 50% ekstrak etanol bandotan sehingga pada konsentrasi tersebut belum efektif dalam menghambat pertembuhan bakteri S. aureus dan E.coli

Diabetes Melitus (DM) merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi glukosa dalam darah. Penyakit ini dapat terjadi akibat ketidakmampuan tubuh memproduksi insulin. Kekurangan insulin, atau ketidakmampuan sel untuk meresponsnya, menyebabkan kadar glukosa darah tinggi (hiperglikemia), yang merupakan indikator klinis diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya terima, kandungan zat gizi, dan nilai indeks glikemik Cookies berbahan dasar tepung ubi jalar ungu dan rumput laut sebagai pangan alternatif bagi penderita diabetes melitus. Penelitian ini menggunakan  quasi experimental dengan rancangan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan 3 kali pengulangan. yaitu P1 (60 g tepung ubi jalar ungu : 40 g tepung rumput laut), P2 (65 g : 35 g), dan P3 (70 g : 30 g). Uji organoleptik dilakukan terhadap 30 panelis tidak terlatih menggunakan metode hedonik. Analisis kandungan gizi meliputi kadar air, abu, protein, lemak, dan karbohidrat, sedangkan indeks glikemik dihitung menggunakan metode incremental area under the curve (iAUC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P3 merupakan formulasi terbaik dan paling disukai panelis pada atribut warna, rasa, tekstur, dan kerenyahan. Hasil analisis kandungan gizi Cookies per 100 gram pada perlakuan P3 diperoleh kadar air 4,73%, kadar abu 3,25%, protein 6,71%, lemak 12,80%, dan karbohidrat 61,13%. Cookies juga memiliki kadar gula total sebesar 16,11%, kadar pati 36,2%, dan available carbohydrate sebesar 55,93%. Nilai rata-rata indeks glikemik Cookies sebesar 21,5 dan termasuk kategori indeks glikemik rendah.

Diabetes Melitus (DM) tipe 2 kini mulai mengancam kelompok usia remaja akibat pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam kebiasaan konsumsi makanan manis dan gaya hidup sedentari yang berisiko memicu diabetes melitus pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci (siswa) dan informan triangulasi (pengelola kantin dan guru UKS), serta diobservasi melalui lingkungan pangan sekolah. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola perilaku harian. Hasil eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran riil mengenai faktor sosiokultural dan lingkungan sekolah yang membentuk preferensi pangan tidak sehat pada remaja sebagai dasar intervensi preventif.

Kelelahan kerja merupakan salah satu permasalahan kesehatan kerja yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja, khususnya pada lingkungan kerja smelting dengan suhu tinggi dan aktivitas fisik berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu lama kerja, paparan panas, beban kerja, keluhan subjektif gangguan pernapasan, dan Musculoskeletal Disorders (MSDs) dengan variabel terikat yaitu kelelahan kerja pada pekerja smelting PT. Antam (Persero) Tbk. UBPN Kolaka Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja smelting sebanyak 120 orang dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan alat ukur fatique Reaction Timer SLS-L77. Berdasarkan hasil uji normalitas, data penelitian tidak berdistribusi normal sehingga analisis data dilakukan menggunakan uji Spearman’s rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara lama kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai p-value sebesar 0,049 dan nilai korelasi (r) sebesar 0,180 yang menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan sangat lemah. Sementara itu, paparan panas memiliki nilai p-value 0,669 dan nilai korelasi (r) 0,039, beban kerja memiliki nilai p-value 0,363 dan nilai korelasi (r) -0,073, keluhan subjektif gangguan pernapasan memiliki nilai p-value 0,596 dan nilai korelasi (r) 0,049, serta MSDs memiliki nilai p-value 0,807 dan nilai korelasi (r) 0,023, yang menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan dengan kelelahan kerja. Disimpulkan bahwa lama kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja smelting PT. Antam (Persero) Tbk. UBPN Kolaka Tahun 2026

Indonesia masih menghadapi tantangan demografi berupa jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 257 juta jiwa. Di sisi lain, penggunaan smartphone telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, ditandai dengan peningkatan pengguna yang terus terjadi setiap tahun. Data dari Statista menunjukkan bahwa pada Oktober 2017, sekitar 75% pengguna smartphone di Indonesia menggunakan perangkat berbasis Android. Berdasarkan data integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan KTP elektronik Kabupaten Tasikmalaya per Juni 2019, Kecamatan Cigalontang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Karangnunggal, yaitu sebanyak 74.140 jiwa atau 4,14% dari total penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 1.791.881 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 37.998 laki-laki (4,17%) dan 36.142 perempuan (4,10%). Dalam program Keluarga Berencana (KB), metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik 300 PUS sebesar 41,10% dan suntik 150 PUS sebesar 20,55%, dengan jumlah peserta aktif mencapai 506 akseptor atau sekitar 69% dari total 730 akseptor KB. Hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama bidan dan akseptor KB menunjukkan masih sering terjadi keterlambatan maupun kelalaian dalam konsumsi pil KB serta jadwal kunjungan ulang suntik, sehingga diperlukan media atau sistem pengingat yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan akseptor.  Penelitian ini dilakukan untuk menilai efektivitas aplikasi mobile “e-KABE” sebagai sarana pendukung pelayanan Keluarga Berencana di Desa Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2021.

Nyeri punggung bawah merupakan keluhan umum pada ibu hamil, terutama trimester III, akibat perubahan fisiologis, peningkatan beban janin, dan relaksasi ligamen panggul. Intervensi non-farmakologis, seperti herbal kompres ball, dianggap efektif dan aman untuk menurunkan nyeri. Tujuan: Mengetahui pengaruh herbal compres ball terhadap penurunan nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis Quasi Experimental Design, rancangan one group pretest-posttest. Sampel sebanyak 35 ibu hamil trimester III di Semarang Barat dipilih dengan purposive sampling. Data nyeri dikumpulkan menggunakan kuesioner skala nyeri sebelum dan sesudah intervensi. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk mengetahui perbedaan signifikan nyeri pretest dan posttest. Sebelum intervensi, mayoritas responden mengalami nyeri sedang sebanyak 29 orang (82,9%), sedangkan setelah intervensi, mayoritas mengalami nyeri ringan sebanyak 29 orang (82,9%) dan sebagian kecil tidak merasakan nyeri 2 orang (5,7%). Uji Wilcoxon menunjukkan Z = -5,014; p = 0,000, menandakan adanya penurunan nyeri yang signifikan setelah intervensi herbal compres ball. Herbal kompres ball efektif menurunkan nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III. Intervensi ini dapat menjadi metode non-farmakologis yang aman, praktis, dan efektif.