Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Hasil Belajar Biologi Pada Siswa Kelas X IPA 6 SMA Negeri 1 Tawangsari Tahun Pelajaran 2017/2018.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi/ pengamatan, tes/ teknik penilaian, dan dokumentasi. Setelah diadakan tindakan kelas, pada siklus I hasil belajar kognitif sebesar 57%, aspek afektif sebesar 41% dan aspek psikomotorik 33%. Dari siklus I ketuntasan belajar dari aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik belum memenuhi kriteria tuntas, perlu dilanjutkan ke siklus II. Pada siklus II hasil belajar kognitif sebesar 71%, aspek afektif 46% dan aspek psikomotorik 51%. Pada siklus II telah mengalami peningkatan, tetapi hasil belajar kognitif dan aspek afektif belum mencapai ketuntasan, maka dilanjutkan pada siklus III. Pada siklus III mengalami peningkatan dengan hasil belajar kognitif sebesar 77%, aspek afektif 60% dan aspek psikomotorik 66%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model PBL disertai mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar biologi.Kata Kunci: Hasil Belajar Biologi, Mind mapping, Problem Based learning (PBL).

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental yang dilakukan di SDN Kismantoro Miri Kabupaten Wonogiri. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kelas tiga. Kelas tiga SDN Miri berjumlah 20 siswa sebagai kelas eksperimen dan 20 siswa sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah tes dalam bentuk posttest yang disediakan dalam kelompok kontrol atau kelas eksperimen. Data diperoleh dari hasil belajar siswa nilai postes. Uji validitas suatu masalah dengan menggunakan tabel korelasi r, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Spearman-Brown. Berdasarkan penelitian dilakukan perbedaan penelitian dalam hasil yang diperoleh, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai rata-rata. Berdasarkan hasil uji-t dengan ? = 5% diperoleh Tobs = 1.68205> 5.990 dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajar menggunakan pendekatan Appoarch Scientific untuk memperoleh hasil belajar sains lebih baik daripada siswa yang diajar dengan metode konvensional. Jadi penggunaan model ini efek singnifikan pada hasil belajar IPA siswa kelas tiga SDN Kismantoro Miri Kabupaten Wonogiri.Kata kunci: Pendekatan Pembelajaran ilmiah, Keterampilan Proses Sains.

Kualitas siswa dalam Program Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak dalam kualitas tertinggi. Tetapi kompetensi kelulusan standar diperlukan di tingkat yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterampilan dalam kegiatan belajar. Peningkatan aktivitas pembelajaran telah dilakukan melalui pendekatan saintifik berbasis lesson study pada mata kuliah sistematika tumbuhan tinggi melalui 4 siklus. Setiap siklus memiliki tahapan perencanaan-lihat-lihat. Data diperoleh dari deskripsi tahapan plan-do-see dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana itu layak dan teliti. Implementasi do bahwa perkuliahan dapat mengatur waktu dengan baik, memberikan motivasi dan ketepatan pada kesalahpahaman yang disampaikan oleh mahasiswa; selain itu, aktivitas belajar siswa dan kemandirian mereka selama kegiatan belajar semakin meningkat. Implementasi see dapat meningkatkan kolaborasi antar dosen dalam menyusun rencana selanjutnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah berdasarkan studi pelajaran dapat meningkatkan keterampilan dosen dalam melakukan kegiatan belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar siswa dan meningkatkan kemandirian siswa.Kata kunci: keterampilan belajar, lesson study, pendekatan saintifik

Asphyxia is the failure to initiate and continue breathing spontaneously and regularly when the baby is born or some time after birth. The aim of the research is to determine the description of midwives' knowledge of the meaning of asphyxia, etiology and treatment of asphyxia at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The research was carried out at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The method in this research uses descriptive analytics by taking a sample of 45 midwives with a total sampling technique, namely all midwives who work at the Pertiwi Makassar Regional Special Hospital for Women and Children in 2016. The data used in this research is primary data with the variable studied being knowledge midwives about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. The results of the research from 45 midwives who were willing to be respondents found 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the meaning of asphyxia, 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia and 40 respondents (88.89%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia. good about treating asphyxia. In conclusion, most of the midwives' knowledge is good about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. It is hoped that midwives will further increase their knowledge, especially in handling asphyxia in newborns to reduce the neonatal mortality rate.    

The WISN and ABK-Kes methods can be used to calculate the workload and staff requirements in the medical record unit. Medical record workers often catch several jobs without calculating the workload, so they feel a high workload. The purpose of this research is to analyze the need for medical personnel using the WISN and ABK-Kes methods. This study uses a type of qualitative research with a descriptive research design. The population in this study were all medical record officers. With eight medical record officers as samples. The results showed that based on calculations using the WISN and ABK-Kes methods, ten medical record officers were needed. So the proposed solution is to add expert medical record officers who are competent in their fields according to the calculation of the need for medical personnel according to the ABK-Kes method. This makes the medical record unit more reliable and ideal, because it is in accordance with PMK No. 33 of 2015 the addition of SDMK.    

Latar Belakang: Pemilihan kontrasepsi yang digunakan oleh wanita perlu mempertimbangkan pengaruh metode tersebut terhadap fungsi reproduksi sekaligus kesejahteraan umum. Alat kontrasepsi pil dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping paling utama yaitu gangguan pola haid. Hasil studi pendahuluan pada akseptor KB pil dan suntik kombinasi didapatkan 2 dari 5 akseptor KB Pil Kombinasi mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan akseptor KB Injeksi Kombinasi 1 dari 5 orang mengalami siklus haid yang tidak teratur. Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan Survey Analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Puskesmas Kerjo. Sampel yang diambil adalah akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 60, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Quota Sampling. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik analisa data pada analisis bivariat menggunakanT test. Hasil Penelitian: Hasil penelitian didapatkan siklus menstruasi akseptor KB pil kombinasi mayoritas normal (90%). Sedangkan siklus menstruasi pada akseptor KB injeksi kombinasi mayoritas juga normal (90%). Analisa bivariat padaperbedaan siklus menstruasi akseptor kb pil dan injeksi kombinasi menunjukkan nilait hitung lebih kecil dari t tabel (0,192 < 1,67065). Sehingga tidak ada perbedaan siklus menstruasi antara KB pil dan injeksi kombinasi. Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi.

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia terutama atonia uteri dan ruptur perineum. Tujuan studi kasus ini meresume asuhan kebidanan ibu bersalin primigravida dengan senam hamil terhadap pencegahan ruptur perineum dan mengidentifikasi efektivitas senam hamil terhadap ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan metode observasional deskriptif  yang dilakukan di Puskesmas Kebakkramat I pada bulan Maret sampai April 2016 pada ibu bersalin primigravida dengan senam hamil melalui teknik pengumpulan  data primer dan sekunder dengan format asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan 7 langkah varney dan melaksanakan latihan senam hamil sesuai dengan SOP serta nama inisial dan surat persetujuan. Hasil penelitian didapatkan responden yang mengikuti senam hamil sejak usia kehamilan 28 minggu dengan frekuensi dan ketepatan pelaksanaan mampu mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum sampai dengan derajat IV bersamaan dengan pelaksanaan persalinan yang aman dan nyaman. Kesimpulan senam hamil cukup efektif untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida.

Schizophrenia is a disorder in a person with a state of being unable to think logically so that he cannot control his behavior and emotions. One of the positive symptoms of schizophrenia is hallucinations. Hallucinations occupied the highest number in 2018 as many as 5,339 people in RSJD Dr. Amino Gondhoutomo, Central Java Province. Hallucinations are the inability to distinguish between internal and external stimuli. One of the therapies for hallucinations is occupational therapy. Occupational therapy is an activity to correct abnormalities, maintain and improve the client's health status. The purpose of this case study is to describe the symptoms of hallucinations before and after being given occupational therapy for leisure activities. This type of research is descriptive with a case study approach. This study used 2 people with auditory hallucinations as subjects who were willing to be respondents. The results showed a decrease in the score of hallucinatory symptoms before and after being given occupational therapy for leisure activities to Mr. T from 13 to 4 and Br. R from 16 to 8. It can be concluded that the provision of occupational therapy for leisure activities has an effect on reducing hallucinatory symptoms experienced by schizophrenic patients with auditory hallucinations.

Depression Breast milk is the best food for babies, because it contains all the nutrients the ideal amount  and  composition  required  by  infants.  One  of  the  obstacles  in  the  early breastfeeding is the production of breast milk in small quantities on the first day after birth. Ways that can be done toincrease milk production is the oxytocin message. The purpose of case study to improve sepending colostrum at maternal post partum after doing oxytocin message. This type of research is descriptive using a case study approach. Subjects in this study were two patients maternal post partum. The result of the analysis to subject 1 spending colostrum time this is 5.00 hours with fast   categori, while to subject  2  spending  colostrum  time  this  is  06.20  hours  with  low  categori.  Can  be concluded there oxytocin message effect on the time spending colostrum.nurse have to apply message oxytocin to the mother post partum to give colostrum on her baby soon after birth.

Depression is one form of psychiatric disorders in nature of feeling (affective or disorder) is characterized by melancholy, lethargy, feeling of no use, and despair. A nursing action that needs to be administered to patients with depression disorder with the provision of music therapy. Music therapy is a therapy that can improve the effects of analgesics, comfort effects that can reduce depression. Musik used with dangdut music fast rhythm. The purpose of this case study illustrates the changes in depression levels before and after the dangdut music therapy performed rapidly in the space Gatot Kaca RSJD Dr. Amino Gondhohutomo. This type of research is descriptive by using case study approach method. Subyek in this case study were two patients with mild to moderate depression, 18 to 20 years og age, and like dangdut music. Analysis was done descriptively and measured using an HRS-D scale assessment. The result of analysis after the music therapy dangdut fast rhythm for 4 times on subjects I and subjects II, showed that the occurrence of decreased depression rate with subjects I score 13 (mild depression) to 6 (normal) and subjects II 16 (moderate depression) to 12 (mild depression). Recommendations for nurse may continue nursing actions to lower dep levels.

Hypertension is not infectious disease which occupy the third place in the region’s small-scale Clinics Rowosari Semarang. Less healthy lifestyles as well as stress lead to uncontrolled hypertension and cause various complicatio. Foot reflexiology message is one of complementary therapies with muscle compression techniques giving rise to a relaxing effect and the lower blood pressure. The purpose of this study  is illustrate the aplication of reflexiology message theraphy to lower blood preassurein hypertensive clients.The methods used in this research is a descriptive case study method with case study approach. The subject are 2 people with criteria of age 35-65 years old and suffering from hypertension grade I and II. Intervensions carried out in the form of foot reflexiology massage therapy 30-60  minutes for three days a row. The results of the case study shows that there is a decrease of blood preassure 160/90 mmHg  143/83 mmHg be on subject I and subject II 180/100 mmHg to 155/87 mmHg. Foot reflexiology message therapy is recomended as a nursing intervention in the client management of clients  with hypertension.

Stroke is the sudden death of brain tissue caused by the lack of oxygen due to the impaired blood supply. Patients with stroke need to be given strengthen joints therapy, one of them is 300 lateral incline positions. The purpose of this case study is to analyze the position in stroke patients after the intervention of mobilization exercise every 2 hours for 6 days in Cempaka ward of RS Pantiwilasa Ciratum Semarang. The type of this research is descriptive case study approach method. The subjects of this study are two stroke patients with good functional outcomes, where the score for Modified Rankin Scale is between 0-2, willing to be respondents, never received a lateral 30? lateral incline therapy. The immobilization analysis is done descriptively and measured by Braden scale. Hence, the result of the study is the decrease of the risk shows by the changing of risk scale from 10 to 13. The recommendation of the research is the need of nurse consistency in mobilization to prevent decubitus in stroke patients.

E-commerce has been giving a lot of benefits to small andmedium enterprises (SMEs), but there are only a few SMEs whichhave adopted it. Therefore, it is necessary to find out what are thefactors that support SMEs to adopt E-commerce. So far, researcheson E-commerce have been done on foreign-large-scale businesses,while researches on SMEs especially about the adoption of E-commerce have been a few. That is why this research will discussthe adoption of E-commerce on Indonesian SMEs and will includethe factors that support E-commerce adoption. The problems in thisresearch are elaborated into research questions, i.e. do, topmanagement support, organizational readiness, external pressure,and perceived benefits have significant positive effect to E-commerce adoption? And does the adoption have significantpositive effect to company’s performance? The purpose of thisresearch is to analyze factors that support E-commerce adoption onIndonesian SMEs and to analyze whether the adoption improves theperformance of the SMEs. This technique is chosen because it is thesecond generation of multivariate analyzing technique that enablesresearchers to test the relation between complex variables to get anoverall view of the whole model. Besides, SEM can also test a seriesof a complicated relation simultaneously. The results of thisresearch explain that top management support, organizationalreadiness, external pressure, and perceived benefits haveSignificant positive effect to E-commerce adoption, and theadoption have significant positive effect to company’s performance.

This study aims to examine and analyze the influence ofSupervision, Financial Incentives and Provision of Non FinancialIncentives to (Employee Performance). Data was collected throughquestionnaires and implemented on 40 employees and this study usedSPSS version 17.The result of analysis shows that the first equation is Y = -5.066 +0,488.X1 + 0,254. X2 + 0.464. X3 which means supervisory variables,Financial Incentive Incentives and Non-Financial Incentives have apositive effect on employee performance variables..

The purpose of this writing is to find suitability of breast-feeding rights regulated in Act No. 13 of 2003 on Labour with the philosophy of woman’s reproductive rights. This writing is a writing normative laws. This writing is done by means of literature study to obtain secondary data in the field of law. From the result of study it can be concluded that first, in general provisions concerning of breast-feeding rights in Act No. 13 of 2003 on Labour was already conformed the philosophy of woman’s reproductive rights. Second, in specifically provisions concerning of breast-feeding rights in Article 83 of Act No. 13 of 2003 on Labour still has not been entirely conformed with the philosophy of woman’s reproductive rights, because it has not guaranteed full rights to female workers who breastfeed their babies.

AbstractThis research has purposes of knowing the interpretation of the supplementary worker rights definition after Constitutional Court Decision Number 67/PUU/XI/2013. This research has also purposes of knowing the preventive legal protection of the supplementary worker rights after the Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013. The results of this research are, firstly, the supplementary rights of worker are classified into: (a) normative, meaning that the supplementary rights which are provided and regulated by acts, such as severance payment, gratuity and compensative payment. (b) non-normative rights, meaning other rights are provided and regulated by the parties in accordance with the agreement in the employment agreement or collective labor agreement. Secondly, there are already legal protection of supplementary non-salary rights in Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 but they are not completely protective because the supplementary rights of the worker are not included in separatist creditor payment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, penafsiran definisi hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Penelitian ini juga untuk mengetahui, perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak-hak lainnya pekerja/buruh dibagi menjadi: (a). bersifat normatif, adalah hak-hak lain yang diberikan dan diatur oleh Undangundang, misalnya uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan (b). Hak hak lainnya yang tidak bersifat normatif, berarti diberikan dan diatur oleh para pihak menurut kesepakatan baik dalam Perjanjian Kerja (PK) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kedua, perlindungan hukum hak-hak lainnya dari pekerja/buruh Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah ada namun tidak sepenuhnya terlindungi, dikarenakan hak-hak non upah pekerja/buruh dikecualikan pembayarannya oleh kreditur Separatis.

Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.

The mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on local Government begins with the status of a head of local goverment being charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a register at a Court. It is also found that the officer in charge of removing a Head of local goverment is the President for an offending Governor and a Minister for an offending Regent or Mayor, without the need for a consultation with the local House of Representatives. Meanwhile, the legal consequences of a removal of a Head of local goverment  that the offender’s rights and responsibilities are assumed by Vice Head of local goverment, until a legally binding verdict on the matter has been issued by the Court. Whenever a Head of local goverment being indicted is not removed from his/her office, then the President or the Minister concerned may be charged of unlawful conduct that cause legal uncertainties within the bureaucracy of the regional government involved.

The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too small when compared to the authority of the DPR in the process of establishing legislation. Even the DPD is considered to add to the problem of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions that hyper regulations or obesity are legal and over regulation. This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it has not been taken into account in the process of establishing legislation in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Decision Constitutional Court Number 15/ PUU-XIII/2015, but the decision was ignored.

In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.