ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Arbani ; Tri Suhendra
Wacana Hukum 📅 2019 Vol 24, No 2 🔗 DOI: 10.33061/wh.v24i2.2716
Abstract
Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.
Keywords
Charging Position; Deputy Regional Head; Regional Government.
How to Cite

Arbani & Tri Suhendra (2019). ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Wacana Hukum, 24(2). https://doi.org/10.33061/wh.v24i2.2716

Arbani, Tri Suhendra, "ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH," Wacana Hukum, vol. 24, no. 2, 2019.

Arbani, Tri Suhendra. "ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." Wacana Hukum, vol. 24, no. 2, 2019.

Arbani, Tri Suhendra. "ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." Wacana Hukum 24, no. 2 (2019).

Arbani & Tri Suhendra (2019) 'ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH', Wacana Hukum, 24(2). doi: 10.33061/wh.v24i2.2716.

Arbani, Tri Suhendra. ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Wacana Hukum. 2019;24(2).

Artikel Terkait

PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pangestika, Elza Qorina

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Aminah, Siti

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir

REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

toro, Iswan

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013

di, Arben

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENCAPAI KETERTIBAN UMUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA INDONESIA)

M.S., Nuruzzaman
Tren Sitasi Jurnal