Publication Search

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, kaidah hukum untuk menemukan sebuah petunjuk. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah ahli waris. Pasal 832 dan pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak milik atas semua barang dari orang yang meninggal, sehingga ahli waris yang mempunyai hak yang ada pada harta warisan. Namun harta waris tersebut dikuasai oleh salah satu pihak jadi harus mendapatkan perlindungan hukum secara preventif terhadap objek warisan yang kuasai tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan kerugian untuk ahli waris yang lain. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini telah sepadan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti- bukti selama persidangan. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Skt merupakan persengketaan secara melawan hak merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat, oleh sebab itu telah benar bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat guna membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut perundang-undangan yaitu diantara Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian dari pada total keseluruhan warisan atau obJek persengketaan.

This study explores the methods applied by teachers in teaching dance to early childhood children at RA Aisyiyah and its influence on their development. Dance learning does not only focus on motor skills, but also includes children's cognitive, emotional, and social growth. By implementing methods such as demonstration, imitation, imaginative play, and free exploration, teachers at RA Aisyiyah can foster creativity, discipline, and collaboration in children. This study applies a descriptive qualitative approach that takes data from observations and literature reviews. The findings show that the role of teachers is crucial as creative developers in the dance learning process, by adapting methods according to the challenges that arise, such as the child's level of focus, limited space, and variations in interests. This article highlights the importance of a combination of flexible learning methods to optimize the potential of early childhood in the fields of art and character education.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Badan hukum koperasi termasuk pihak yang tidak diizinkan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah. Namun, pada faktanya cukup banyak koperasi yang mengakui Hak Milik atas tanah sebagai bagian dari aset koperasi. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pinjam nama atau nominee, yang dapat dikategorikan penyelundupan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai: 1) Mengapa Pengurus Koperasi melakukan penyelundupan hukum dengan mekanisme pinjam nama untuk memperoleh Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan? 2)Bagaimana perolehan Hak Milik atas tanah dengan mekanisme pinjam nama atau nominee oleh koperasi? 3) Apa akibat hukum dan solusi dari pembuatan perjanjian nominee guna memperoleh Hak Milik atas tanah oleh badan hukum koperasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana metode wawancara dengan teknik probing dipilih sebagai cara pengumpulan data penelitian. Objek penelitian ini adalah perbuatan pinjam nama yang dilakukan oleh Pengurus KSP Sejahtera Mandiri atas aset tetap tanah koperasi yang beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 1315/Bumiharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Pengurus Koperasi melakukan perjanjian nominee adalah karena keengganan memiliki aset tetap beralaskan HGB.

ah yang belum bersertifikat memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa, termasuk sengketa wakaf, karena tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat secara hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah terkait sengketa tersebut yaitu, bagaimana perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan wakaf, apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim terhadap sengketa tanah wakaf dalam Putusan No. 456 K/AG/2007, bagaimana akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam sengketa kepemilikan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 456 K/AG/2007 terkait sengketa tanah wakaf. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997. Namun dalam penelitian kasus ini pemilik tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang tercantum pada PP No 24 Tahun 1997. Hasil Penelitian dan Kesimpulan dari penelitian ini Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini memberikan landasan hukum yang menjamin hak-hak pemilik tanah. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan No. 456 K/AG/2007 hanya mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat. Hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum karena penggugat jelas dirugikan. Akibat hukum pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat sangat rentan sekali terjadi pengakuan oleh pihak lain, karena tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum.

This study explores the optimization of non-normal assignments utilizing the Hungarian method for both maximization and minimization. The Hungarian algorithm is a combinatorial optimization technique that efficiently solves assignment problems, ensuring optimal allocation of resources. By applying this method to non-normal assignment scenarios, we aim to demonstrate its effectiveness in enhancing productivity and reducing costs in various industries. The findings indicate that the Hungarian method can significantly improve decision-making processes in complex assignment frameworks, leading to more efficient operations.

Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi uang pembayaran uang tanah oleh SRW selaku pembeli. Uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 19 ahli waris selaku penjual maupun BA selaku kuasa jual, Namun diberikan kepada EW. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1). Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. 2). Bagaimana tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 3).Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris atau PPAT yang turut serta dalam proses jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, 1).  Proses jual beli tanah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pengecekan data, tahapan persiapan dan perpajakan, terakhir tahapan jual beli dan balik nama. 2). Sikap Notaris atau PPAT dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 merugikan bagi pihak penjual dan pembeli sehingga Notaris atau PPAT bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan Adminitratif. 3). Notaris atau PPAT dengan menerima uang titipian dari SRW dinilai menjadi pihak yang ikut serta Notaris atau PPAT dalam jual beli tanah tersebut dan hal itu telah melanggar Pasal 52 UUJN, maka akibat dari keikutsertaan menerima sanksi pidana yaitu penjara selama tujuh bulan.

Kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia melalui metode peminjaman nama atau kontrak nominee merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang bertentangan dengan peraturan agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas melarang kepemilikan tanah oleh orang asing, tetapi kekurangan peraturan khusus mengenai kontrak nominee menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk menghindari ketentuan. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan untuk mengevaluasi praktik penyalahgunaan hukum ini dalam kerangka hukum agraria dan hukum perdata internasional. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kontrak nominee tidak hanya bertentangan dengan prinsip nasionalitas dan kaidah yang ada dalam hukum perdata internasional, tetapi juga bisa membahayakan stabilitas hukum serta kedaulatan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terkait perjanjian nominee, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

This study aims to determine whether the problem solving method can improve critical thinking skills and motivation of class VII students at Mtsn 1 Kota Blitar. The researcher used a quantitative research method, using a control class and an experimental class. The study was conducted with 36 students in the control class and 38 students in the experimental class. The results of the T-Test on the critical thinking questionnaire showed that there was a significant difference between the problem solving learning model and students' critical thinking, this is evidenced by a significance value of 0.73. The decision of 0.73> 0.05 indicates that Ho is rejected and Ha is accepted, the results of the T-Test on the learning motivation questionnaire show that there is a significant difference between the problem solving learning model and students' learning motivation, this can be proven by a significance value of 0.001. The decision where 0.001> 0.05 indicates that H0 is rejected while Ha is accepted. The results of the T-Test on student learning outcomes obtained from the pre-test and post-test show that there is a significant influence between the problem solving learning model and student learning outcomes. This is proven by a significance value of 0.000. The decision where 0.000>0.05 indicates that H0 is rejected while Ha is accepted.

Perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen dalam pembelian ayam broiler serta mengidentifikasi faktor utama yang menentukan keputusan pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA, yang melibatkan analisis terhadap 15 jurnal nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2020-2025. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 13 jurnal dinyatakan relevan dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pribadi memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian ayam broiler, dengan tingkat keterlibatan mencapai 100%. Faktor ini mencangkup aspek harga, kualitas produk, tampilan, kemasan, dan kebersihan. Selain itu, faktor budaya sebesar 15%, sosial, dan psikologis masing-masing memiliki pengaruh sebesar 23%. Temuan ini menunjukan bahwa pemahaman mendalam mengenai perilaku konsumen menjadi aspek krusial bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian, produsen dan pedagang ayam broiler dapat menyesuaikan produk, harga, serta strategi promosi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen.

White shrimp (Litopenaeus vannamei) is an introduced species cultivated in Indonesia and plays an important role in increasing national shrimp production and exports. However, infectious diseases such as Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) pose a serious threat to the shrimp farming industry. These two diseases cause a decrease in shrimp growth and production performance. The Polymerase Chain Reaction (PCR) diagnostic technique is an effective method for detecting EHP and AHPND infections, because the results are fast and accurate. This research was carried out at the Juanda Fish Quarantine Laboratory, Animal, Fish and Plant Quarantine Center (BKHIT) East Java from July 1 to August 29 2024. This research aims to find out examination techniques and examination results for Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) during the examination process at BKHIT East Java. The test method used is a descriptive method by collecting primary and secondary data. The EHP examination at BKHIT East Java uses the single step PCR method, while the AHPND examination uses the Nested PCR method which consists of extraction, amplification, electrophoresis and visualization of the results. Based on the results of examinations during the activity, 4 samples were declared positive for EHP and no samples were declared positive for AHPND out of 51 samples of white shrimp (Litopenaeus vannamei).

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dalam kasus perceraian, sebagaimana terjadi pada Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami dalam kasus perceraian, dan 3) bagaimana implikasi hukum dari peralihan hak tanpa persetujuan suami dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan tidak ada, pengalihan hak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak atas harta bersama setelah perceraian. Dalam kasus ini, pengadilan membatalkan tindakan istri yang mengalihkan hak tanpa persetujuan suami, mengembalikan status harta sebagai milik bersama, dan mewajibkan pihak ketiga yang menerima harta untuk mengembalikannya atau memberikan kompensasi.

Penelitian ini bertitik tolak dari gagasan bahwa hukum merupakan sebuah sistem, yang berarti tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang berdiri lepas tanpa memiliki keterhubungan dengan peraturan perundangan yang lain. Konsistensi dan koherensi antar peraturan perundang-undangan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu sistem hukum telah berjalan baik. Pada penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu Pengaturan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Penyebab inkonsistensi pengaturan BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pengaturan ideal BPHTB dalam tinjauan sistem hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma hukum tertulis dari aspek sistem hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pengaturan BPHTB dalam perundang-undangan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB hingga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang menjadi fokus bahasan penelitian ini. 2). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tidak konsisten dengan UUPA, Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah tentang Pendataran Tanah, dan Peraturan Jabatan PPAT. 3). Pengaturan ideal BPHTB merupakan sintesis dari tiga aspek sebagaimana dicetuskan R.Mansury, yaitu Revenue Productivity, Equality/Equity, Ease of Administration. Maka, BPHTB untuk jual beli idealnya ditetapkan pada saat pembuatan PPJB Lunas di hadapan PPAT.

Persoalan mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian masih dianggap tabu di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama sering kali menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena pembagian yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai kesepakatan. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dan harta bawaan setelah perceraian; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs; dan (3) apa akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah atau pascaperkawinan. Dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, hakim membagi harta bersama secara proporsional, masing-masing pihak memperoleh ½ bagian berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan hak kepemilikan atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

This study aims to analyze working posture and the risk of musculoskeletal disorders (MSDs) among wide-body fairing maintenance operators at PT GMF AeroAsia. Manual handling during aircraft maintenance often causes non-ergonomic postures that increase the risk of injury to the musculoskeletal system. The Rapid Entire Body Assessment (REBA) method was used to quantitatively assess postural risk, while the Nordic Body Map (NBM) identified subjective discomfort reported by workers. Results showed that most complaints occurred in the right hand, back, and neck, with risk levels ranging from moderate to very high. Based on these findings, recommendations include workstation redesign, use of assistive tools, and ergonomic training to help reduce MSD risks and improve workplace safety. This study contributes practical insights into ergonomic applications, particularly in the aircraft maintenance industry.

Penelitian ini berjudul, Peran majelis taklim sebagai sarana Pendidikan islam jamaah Masjid Al-Ihsan di Kelurahan Kenangan Baru Kabupaten Deli Serdang Penelitian ini bertujuan untuk megetahui respon dan minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Ihsan bagi masyarakat, Peran Majelis Taklim Al-Ihsan dalam membina karakter peduli sosial khusunya pada peraktik sholat fardhu dimasyarakat, dan bentuk-bentuk bentuk kegiatan Pendidikan dan ibadah yang umum di lakukan di Majelis Taklim Al-Ihsan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis datanya dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) respon dan minat masyarakat dalam mengikuti segala kegiatan yang ada di majelis taklim sangat baik, dan menjadi salah satu wadah belajar yang membahas ilmu agama Islam. Dengan adanya kegiatan ini maka masyarakat sangat antusias dalam mengikutinya dan minat untuk belajar ilmu agama sangat tinggi. 2) Majelis taklim ini secara signifikan berperan dalam meningkatkan ibadah shalat dengan cara bagaimana cara tata shalat dan kekhusyukan, sedekah pentingnya berbagi dengan sesama, dan silaturahim melalui peguatan hubungan sosial antara masyarakat. 3) adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di majelis taklim ini sama seperti pada umumnya, majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kesadaran sosial.

This study reviews the comparison between two popular methods in capital budgeting analysis, namely Internal Rate of Return (IRR) and Payback Period (PP), applied in the investment decision-making process at PT Pertamina (Persero). As a state-owned company in the energy sector that runs various important projects, Pertamina needs to evaluate investment feasibility efficiently. IRR is used to assess the effectiveness of long-term investments by taking into account all cash flows as well as the time value of money, while PP emphasizes more on how quickly the initial capital can be returned. This article uses a literature study method with a descriptive-qualitative approach to explore the advantages and disadvantages of each method. The results of the discussion show that IRR provides a more precise picture of long-term investment returns, while PP is useful for identifying projects that quickly return capital. Nonetheless, the use of each method alone is not comprehensive enough. Therefore, it is recommended that Pertamina integrate IRR and PP with other approaches such as Net Present Value (NPV) and sensitivity analysis to support more comprehensive and strategic investment decisions.

This research aims to monitor the performance of a 2x100Wp Solar Power Plant (PLTS) using the parameters of current, power, and solar intensity. The monitoring system is designed to record and analyze the electrical output of the solar panel in real-time. The experimental method is used by collecting data directly through current and voltage sensors, as well as light sensors connected to a microcontroller. Data was collected to see the relationship between solar intensity and electrical power generated. The test results show that the intensity of the sun greatly affects the amount of current and power generated by the solar panel. This monitoring system can be a tool for learning and analyzing the performance of small-scale solar power systems in a laboratory environment.

Di era transformasi digital dan big data, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat mendesak, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap pelaksanaan UU PDP 2022, mengeksplorasi tantangan, peluang, serta dampaknya terhadap hak atas privasi individu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur terkini dan dokumen hukum melalui analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP 2022 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan kelembagaan, hingga dominasi platform digital raksasa. Artikel ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman baru tentang urgensi tata kelola data yang inklusif dan berbasis kepercayaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi memerlukan sinergi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berdaulat, serta perlu didukung penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.

Latar Belakang: Hemodialisa merupakan terapi pengganti ginjal pada pasien gagal ginjal terminal yang dilakukan seumur hidup atau sampai pasien mendapatkan donor ginjal. Terapi ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti fatigue dan gangguan tidur. Akibatnya pasien mengalami penurunan konsentrasi dan aktivitas fisik, serta penurunan kualitas hidup. Tujuan: Mengidentifikasi dan menganalisa fatigue dan gangguan tidur pada pasien hemodialisa, serta mengaplikasikan pemanfaatan lilin aromaterapi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode: Mengkaji fatigue dan gangguan tidur, memberikan penyuluhan tentang fatigue dan gangguan tidur, serta menerapkan lilin aromaterapi untuk mengatasi fatigue dan gangguan tidur pada pasien hemodialisa. Hasil: Setelah diberikan lilin aromaterapi terdapat penurunan fatigue dari rerata 20.00 menjadi rerata 15.40. serta terdapat penurunan gangguan tidur dari rerata 10.14 menjadi rerata 5.29. Kesimpulan: Lilin aromaterapi mampu dimanfaatkan untuk mengurangi keluhan fatigue dan gangguan tidur pada pasien hemodialisa.