Publication Search

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.   Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.     Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

Penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelaksanaan peradilan pidana pada pemilihan umum yang kerap kali terjadi juga tahapan dalam menyelesaikannya. Tujuan dibutanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis tindak pidana pemilu yang sering terjadi dan mengetahui alur penyelesaian tindak pidana terhadap tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normative yang data kajiannya berupa dokumen. Karenanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti spereti peraturan perundangan dan jurnal hukum terkait bahasan. Selain studi kepustakaan yang digunakan sebagai metode pengumpulan data, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Bawaslu kota semarang agar data yang didapatkan lebih kuat dan akurat. Dari hasil penelitian dan Analisa penulis disimpulkan bahwa: 1) jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam pemilu adalah kampanye menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah, penghilangan hak suara, serta money politik, dan 2) alur penyelesaian dilaksanaan sesuai acara yang berlaku namun didapatkan data tidak ada kasus tindak pidana pemilu di kota semarang yang diteruskan ke pengadilan, melainkan terhenti pada pembahasan I dan II Gakkumdu.   Kata Kunci; Penyelesaian Pidana Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Money Politik

Abstrack: The rapid development of technology affects various aspects of life, one of the effects of technological developments is felt in the process of data management systems which are almost entirely digital-based, this affects the availability of data recorded in digital form which is very abundant, resulting in the creation of a digital system known as Big Data. On the other hand, the rapid development of technology creates new problems, problems that often arise in the current era regarding the protection of personal data. Regulations related to the protection of personal data, both in government and private institutions, have been regulated in several laws and regulations, but in their implementation the rules governing personal data protection are not sufficient to provide protection for personal data collected in Big Data, both in government institutions and private. Therefore, this study analyzes the alignment of the use of Big Data technology with public or consumer privacy regarding the protection of personal data. The research method uses a literature review with a conceptual-analytic approach. The data used are various journals related to the topic the author is studying, related laws and regulations and several news sources from print and electronic media. The use of big data must be balanced with strong protections related to personal data protection, in practice in Indonesia the lack of legal rules related to personal data protection has resulted in many cases of data leakage.

Penetapan pemberian Hak Milik dilakukan secara umum kepada warga negara Indonesia yang menguasai tanah dengan status Hak Guna Bangunan bagi rumah tinggal yang jangka waktunya telah habis, atau akan peningkatan status dengan ketentuan luas tanah yang bersangkutan tidak lebih daripada 600 m² dan masih dikawal oleh bekas pemegang hak. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 menyatakan permohonan Hak Milik bagi rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi   persyaratan   yang   ditetapkan   dalam   peraturan   tersebut   akan   diproses berdasarkan ketentuan umum. Tujuan kajian ini antara lain adalah untuk mengetahui pemberian Hak Milik rumah tinggal kepada masyarakat khususnya pemberian Hak Milik yang tanahnya berasal dari HGB yang bersumber dari Hak Pengelolaan / HPL  Perum Perumnas Kota Semarang, melalui SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, mengetahui prosesnya dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak milik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan   yuridis normatif. Data kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari informasi, bahan perpustakaan  seperti  buku,  jurnal  dan  arsip  yang terkait  dengan pokok penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  kepemilikan  Hak Milik  atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari hak pengelolaan Perumnas Kota Semarang sebagian besar berasal dari status HGB, namun terdapat sebagian kecil yang masih memiliki Hak Pengelolaan. Proses pelaksanaan hak milik yang sumbernya dari HGB dilakukan  dengan  mengajukan permohonan  di pejabat tanah kota semarang dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran hak milik (HM) diatas HGB yang berasal dari HPL, SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, perjanjian jual beli / surat ikatan jual beli,  fotokopi sertipikat  Hak Guna  Bangunan (HGB) yang telah disahkan kesahihannya,  Salinan  tanda  Pengenalan  (KTP),  Fotokopi  pembayaran PBB tahun terakhir, Bukti deposit Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat persetujuan Perum Perumnas, Surat persetujuan pemegang Hak Tanggungan (HT) jika dibebani  HT,  Ijin  Permit  Bangunan  (IMB)  dari  developer tersebut,  Membayar  biaya  ukur       petak  tanah  mengikut  jumlah  yang  ditentukan Pendaftaran Tanah. Kendala yang ada adalah Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan, tanah dalam sengketa, Salinan buku tanah tidak sesuai, PBB untuk tnah kosong, persyaratan seperti SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, tidak lengkap. Kata Kunci: Hak pengelolaan, Hak Milik, dan Perumahan  

Kegiatan belajar mengajar tahun 2020 ini mengalami perubahan dikarenakan adanya wabah virus global yakni Covid-19 yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran daring di jenjang PAUD adalah kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua peserta didik sebagai perantara pembelajaran anak selama dirumah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring yang di hadapi oleh masing-masing orang tua peserta didik beragam, dimulai dari manajemen waktu orang tua yang juga sedang melakukan work from home (wfh) dan menjadi penghubung antara guru dan anak didik, tidak samanya kemampuan teknologi yang dimiliki tiap orang tua peserta didik. Strategi yang di terapkan Belajar di Rumah, Pembelajaran dalam Jaringan (Daring)/ Online, Pembelajaran Luar Jaringan (Luring)/ Offline.

Pendidikan yang holistik dan berintegritas merupakan faktor krusial dalam membentuk masyarakat yang berkarakter unggul. Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya menyelaraskan pendidikan akademis dan moral dalam membangun masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan akademis menekankan pada perkembangan intelektual individu, sementara pendidikan moral fokus pada pembentukan nilai-nilai etika dan moral yang kuat. Pengabdian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan kedua aspek tersebut dan menawarkan solusi konkret untuk mengintegrasikan pendidikan akademis dan moral secara efektif.

The emergence of the current COVID-19 pandemic has a significant impact on people's activities from various aspects of life, both in foreign countries and in this country in various sectors, namely economic, political, social and cultural. The Covid-19 pandemic has hit almost 3 years and has not been fully controlled. Government policies that have been made and implemented require good management, for that full support from the community is also needed. The implementation of existing policies, ranging from PSBB, transitional PSBB, emergency PSBB, New Normal PSBB, Emergency PSBB 2, PPKM, emergency PPKM, Micro PPKM is felt to have not shown a significant decline, this makes the government continue to strive to continue to make policies and regulations. To reduce the rate of suspected Covid-19 contamination, the last government policy through the Java and Bali Level PPKM showed good results, was able to suppress and control the Covid-19 pandemic, Covid-19 control will not work if only the government does it, but requires participation of all elements of society in their respective areas. The government really needs the participation of various parties, namely the business world, the community, Covid-19 volunteers, community leaders and the media. In addition, community behavior is expected to be disciplined in implementing the health protocol, namely 3M (maintaining distance, wearing masks and washing hands frequently), with 3M discipline being the key to strengthening the implementation of 3T (testing, tracing, treatment) down to the village level. In addition, social distancing, long-distance travel restrictions, and proper promotion and education to the public are forms of public health efforts in breaking the chain of the spread of the Corona virus. In fact, there are still people who don't follow the rules, go out on motorbikes, don't wear masks and helmets, don't maintain social distancing, still crowd in the market, they tend to ignore the rules for wearing masks, even though there are rules from PerWali Semarang number 57 of 2020 article 6 paragraph 3

Proyek ini bertujuan untuk mendorong kaum muda kristiani untuk mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan melalui kampanye Go Green. Dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan keyakinan dan nilai-nilai kristiani, proyek ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran lingkungan dan mempromosikan tindakan nyata untuk menjaga alam semesta yang diberikan oleh Tuhan. Melalui serangkaian kegiatan edukatif, partisipatif, dan pemberdayaan, proyek ini berharap dapat mengubah perilaku kaum muda Kristiani menjadi lebih peduli terhadap lingkungan.

Bank Syariah merupakan salah satu bank umum yang  kegiatan operasional dan produk-produknya bebas dari bunga dan berlandaskan hukum syariah. Peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang diiringi dengan peningkatan jumlah kamtor cabang ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah. Belum optimalnya penyerapan pangsa pasar Bank Syariah di negera yang mayoritasnya beragama Islam merupakan permasalahan yang dihadapi perbankan syariah. Rendahnya literasi perbankan syariah yang disebabkan kurangnya promosi dari perbankan syariah kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Masyarakat Parit lalang mayoritas beragama Islam tetapi pengetahuan mereka tentang perbankan syariah pada masyarakat sangat rendah. Hal ini yang menjadi alasan pelaksanaan program peningkatan literasi produk bank syariah pada masyarakat Kelurahan Parit Lalang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan literasi produk bank syariah setelah program dilaksanakan. Hasil pelaksanaan program adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait produk bank syariah dan juga peningkatan minat masyarakat untuk bertransaksi di perbankan syariah.    

Learning activities outside the classroom (Outdoor Study) and outside reading book texts will create a different atmosphere and understanding. One of the ways to study outdoors is to visit museums, the museum informs the public, especially students and teachers, about history classes. Museums are the best place to find historical sources, feel more grateful, get to know the world more broadly. The purpose of this community service writing is to disseminate information about the existence of the OSF Semarang Mission Study House as an alternative to visit, as an interesting place and provide additional knowledge. The methods used in this activity are preparation, visit and evaluation. The result of this dissemination is that the OSF Semarang Study house is an interesting place to visit with relics of interesting items to be known by students and the visiting public. Arrangement of items in a neat and attractive room will make students and the public feel at home and will visit again

This study aims to describe the improvement of elderly health that has been carried out at the Jawa Jawa Kramas Christian Church, Semarang City. Most of the elderly in the church are elderly women who are still active in domestic activities and micro/small economic businesses. Based on the action plan to improve the health of the elderly, it is carried out with integrated data on the elderly, the establishment of elderly institutions, capacity building for health cadres and the implementation of health checks as a promotive step and basic services to the Tembalang Community Health Center. In its development, efforts have brought results and have received appreciation from the church and the surrounding community.

Difteri merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria pada hidung dan tenggorokan manusia dan pada beberapa kasus menyerang kulit. Difteri tergolong ke dalam penyakit menular mematikan yang dulu pernah hilang dan sekarang muncul kembali, hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai imunisasi lanjutan difteri yang seharusnya dilakukan setiap 10 tahun sekali,untuk menghilangkan penyakit difteri secara keseluruhan. Fakta di lapangan banyak masyarakat yang memahami kegunaan dari imunisasi, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan imunisasi mandiri. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap bahaya yang di dapat dari penyakit difteri. Keluarga merupakan sebuah sitem terbuka dimana anggota-anggotanya merupakan subsistem. Dukungan adalah sebuah support dan kekuatan di dalam anak untuk melakukan perilaku pencegahan penyakit difteri. Mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga, yaitu fasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga (ibu) merawat anaknya.

The protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial)  and Bappeda  as the coordinator of regional development planning.            The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.

Bahaya narkoba dan penyakit HIV/AIDS merupakan hal yang sangat nyata dimana ini sangat meresahkan kalangan termasuk guru atau dosen dari instansi pendidikan. Banyak anak muda yang menjdai korban dan bila dibiarkan maka akan merusak generasi muda yang pastinya akan mengancam kehidupan bangsa kedepannya. Pencegahan perlu dilakukan. Pengaruh penggunaan zat terlarang tersebut dapat memberbahayakan penggunanya baik bagi kesehatan tubuh maupun karater dan mental. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Perlu adanya upaya mencari tahu mengapa penggunaan narkoba justru banyak dikalangan generasi muda dan upaya mencegah generasi muda agar tidak terjangkit penyakit HIV/AIDS. Untuk itulah artikel ini disusun dengan harapan dapat menjadi pendorong banyak pihak untuk melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba dan penyakit HIV melalui sosialisasi di kalangan generasi muda.

            Mikroalga Sprulina platensis adalah salah satu mikroalgae dengan kandungan nilai nutrisi yang sangat baik, sehingga direkomendasikan sebagai pakan fungsional.  Salah satu aplikasi yang dapat diterapkan adalah melakukan fortifikasi pada olahan snack praline chocholate yang banyak disukai masyarakat.  Metodelogi yang diterapkan pada program pengabdian ini adalah penguatan KUB ISMA di Kelurahan  Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selanjutnya dilakukan alih teknologi pada pembuatan snack praline chocholate dengan fortifikasi tepung mikroalga Spirulina platensis. Keserious para anggota KUB ISMA dalam mengikuti alih teknologi akan sangat membantu dalam aplikasi di masyarakat Kelurahan  Mangunharjo.

This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.

Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari pendidikan, baik itu pendidikan disekolah maupun diluar sekolah. Pada dasarnya, Bimbingan dan Konseling lebih banyak dijumpai dan dikenali di satuan pendidikan formal. Namun, seharusnya pendidikan informal juga membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling. Pada pendidikan informal sudah di implementasi layanan bimbingan dan konseling di MDA Jihadul Muhtadin yang berlokasi di Jorong Koto Tinggi Nagari Surian kab. Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi bimbingan dan konseling di pendidikan informal seperti MDA. Selain itu, juga untuk melihat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dekskriptif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan BK di MDA Jihadul Muhtadin berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. BK yang diterapkan merupakan BK komprehensif. Tantangan dalam implementasi BK di MDA ini adalah materi layanan yang akan dipersiapkan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan santriwan dan santriwati dan harus menarik. Adapun hambatan yang dirasakan dalam implementasi BK di MDA adalah kurangnya SDM atau guru BK disana.

One of the problems that often arise in an agreement is default, which can result in the creditor experiencing losses due to the debtor being in default. . In the first trial, the judge usually offers a peace deed. When agreed by the parties, a Deed of Peace is issued by the court. The judge's decision of peace deed has binding power for litigants and there is legal certainty and has executive power, namely the power to carry out what is stipulated in the decision by force by state instruments. Likewise with the decision of the District Court No. 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr. The problem is whether the decision number 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr can be appealed or cassed, how will it be resolved if the defendant in the peace deed does not comply with the contents of the deed. This research uses a normative juridical research type, which is carried out by studying legislation, theories and concepts related to the problems to be studied. From the results of the analysis, it is concluded that the legal force of the peace deed is regulated in Article 1858 of the Civil Code and Article 130 paragraphs (2) and (3) of the HIR. This Peace Deed is essentially irrevocable. Cancellation of the Peace Deed may be requested, if its contents are contrary to the law. The legal basis for the Supreme Court Decision Number 454 K/Pdt/1991. The Plaintiff and the Defendant must comply with the contents of the Deed of Reconciliation, because it is a mutual agreement. The Deed of Peace cannot be appealed or appealed. The legal basis is Article 130 paragraph (2) of HIR. If the defendant does not comply with the decision of the Peace Deed, it can be executed by force through the court. The basis (Article 196 (HIR) and Article 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).             Keywords: Peace, the Power of Law, HIR and RBG

The effectiveness of making a SIM is deemed to have to refer to Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure of the Police. It was explained that in the reform era every citizen has the right to seek, obtain, use and disseminate accurate information easily and quickly. The National Police of the Republic of Indonesia to provide information/public services to ensure transparent and accountable public information services from planning, implementation to publication of information through mass media. The effectiveness of the Service for Making a Driving License (SIM) in the perspective of service users at the Semarang Polrestabes Satlantas and about the effectiveness of making a SIM at the Semarang Polrestabes Satpas, we can know that service is a complete approach that results in quality service for the community/customers. Consists of Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality of rights and Balance of rights and obligations.   Keywords: service, effectiveness, SIM