Publication Search

Hukum adat merupakan sebuah peraturan hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari peraturan-peraturan hukum adat yang ada berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dan dapat dipertahankan karena kesadaran hukum masyarakatnya. Posisi hukum adat sendiri tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis. Hukum adat sendiri merupakan sebuah produk budaya berupa peraturan yang didalamnya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam peraturan hukum adat juga diatur berupa hukum waris adat yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti garis keturunan dan lain sebagainya salah satunya yakni waris Minangkabau yang begitu unik. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah tergantung dengan kebijakan yang mengatur di daerah tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari. kesadaran, kebutuhan, dan keinginan, manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.    

Perang yang terjadi antara dua negara maupun lebih akan mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar guna mencari kehidupan yang lebih layak dan melarikan dari wilayah konflik. Negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang mau membuka perbatasan dan menerima pengungsi dari wilayah konflik terutama dari wilayah Timur Tengah. Jerman dengan kebijakan pintu terbuka yang dicetuskan pada masa kepemimpinan Angela Merkel meenrima banyak apresiasi dari banyak pihak. Akan tetapi dampak negative muncul dengan membeludaknya angka kriminalitas di Jerman dan hal ini membuat Jerman secara tidak langsung memikirkan keputusan mereka dalam menerima pengungsi. Artikel ini akan membahas problematika yang muncul dari penerimaan pengungsi bagi Jerman dan bagaimana identitas masyarakat Eropa memiliki peranan yang cukup penting.    

Musik merupakan segala sesuatu yang menyenangkan, mendatangkan keceriaan, mempunyai irama (ritme), melody, timbre (tone colour) tertentu untuk membantu tubuh dan pikiran saling bekerja sama. Musik telah lama dianggap memiliki pengaruh terhadap tubuh maupun jiwa manusia. Musik juga dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri, yang berarti menyeimbangkan perkembangan aspek intelektual dan emosional. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah  metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menjabarkan suatu fenomena. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan dengan jelas tentang pengaruh media music terhadap hasil belajar siswa. Hasil temuan menunjukkan bahwa mendengarkan music saat melakukan pembelajaran dalam kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan musik di kelas akan membantu meningkatkan kegembiraan siswa dalam belajar dan sekaligus juga dapat meningkatkan efektivitas ketercapaian tujuan. Yang tidak kalah pentingnya belajar melalui musik dan atau belajar dengan music.

This study aims to determine the effect of investment motivation and financial literacy on investment interest. The method used through a quantitative approach. This study used a population of students from the Faculty of Economics and Islamic Business at the State Islamic University of North Sumatra class of 2019 with a sample of 51 students. The results show that partially the investment motivation variable has no effect on investment intention, while the financial literacy variable has a positive and significant relationship to investment interest. Simultaneously there is an influence between investment motivation and financial literacy variables on investment interest. Furthermore, the value of the coefficient of determination shows 74.7%

Urgensi dari proses pendidikan adalah terbentuknya manusia yang berkarakter. Pembentukan karakter tersebut dimulai sedini mungkin. Dalam menanamkan nilai karakter pada anak merupakan sarana paling penting dalam pilar pendidikan terhadap upaya pembinaan dedikasi positif bagi anak dalam menghormati tatanan hidup seperti etika dan tingkah laku. Implementasi pendidikan karakter terhadap anak usia dini dapat dilakukan dengan 9 pilar karakter melalui pembiasaan dan keteladanan yang difokuskan pada karakter pilar dua yaitu karakter kemandirian. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada pendidikan anak usia dini sering kita jumpai beberapa anak yang belum mandiri misalnya, anak makan masih disuapi, enggan mengambil minum sendiri, sekolah minta ditunggui memakai dan melepas sepatu dengan bantuan guru/orang tua dan membiarkan peralatan belajarnya tergeletak disembarang tempat. Guru perlu menerapkan pendidikan karakter kemandirian pada peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan yang tertuang dalam RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian). Guru membiasakan perilaku kemandirian pada peserta didik melalui aktivitas rutin dan berulang-ulang. Perubahan yang nampak pada peserta didik setelah menerapkan pilar dua melalui pembiasaan yakni peserta didik menjadi lebih mandiri seperti makan dan minum sendiri, berani bersekolah sendiri tanpa ditunggui, bisa memakai dan melepas sepatu sendiri serta mampu merapikan peralatan belajarnya secara mandiri.

hasil analisis awal bahwa penggunaan model pembelajaran guru di RA Al Kautsar Kebonbatur Mranggen Demak masih sangat rendah sekali karena rata rata ada pada kategori kurang. Hal ini karena kebanyakan  guru hanya melakukan pembelajaran dengen ceramah di depan dan menulis di papan tulis serta bernyanyi untuk menghidupkan suasana, pada pengamatan terhadap penggunaan alat bantu pembeljaaran ada pada kategori cukup ini artinya sudah ada alat bantu atau media pembelajaran, hanya kurang maksimal penggunaannya dan khusus alat bantu looseparts masih kurang. keaktifan belajar anak ada pada kategori kurang, hal ini disebabkan salama pembelajaran guru kurang dapat memberikan stimulasi secara tepat terhadap arah perkembangan kognitif anak sehingga keaktifan anak menjadi kurang, respon anak dalam pembelajaran ada pada kategori sangat kurang. Sedangkan keterlibatan anak dalam pembelajaran ada pada kategori kurang kemudian perkembangan kognitif anak ada pada ketegori kurang kemampuan kognitif diberbagai aspek masih kurang sekali seperti memecahkan masalah sederhana, berfikir logis sebab akibat, berpikir simbolik seperti konsep bialangan mengenal huruf dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan model pembelajaran saintifik berbasis steam  dan loose parts untuk meningkatkan kemampuan kognitif pada siswa.

Lingkungan sekolah memiliki peranan penting dalam pembentukan moral pelajar terlebih lagi pada masa sekarang di mana kemajuan teknologi dan arus globalisasi memicu degradasi moral penerus bangsa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan moral melalui permainan tradisional. Kajian ini bertujuan untuk menemukenali nilai-nilai dalam permainan tradisional yang dapat mengembangkan moral anak. Hasil kajian mengungkap dalam permainan tradisional terkandung nilai-nilai karakter yang teramat strategis bagi penanaman, pembentukan, atau penguatan jati diri anak. Maka dari itu, perkembangan moral diharapkan dapat lebih optimal melalui permainan tradisional yang dipantau oleh guru.

School facilities are a very important tool in supporting learning in schools. Facilities will be needed by teachers and students in teaching and learning because the facilities will increase students' learning motivation, with complete facilities will also support the performance of teachers in delivering material to students. The purpose of this study is to observe school facilities, especially MTS Ali Imron and see the effect of students' learning if the school facilities are inadequate, especially in English subjects. The case study in this study was conducted at MTS Ali Imron Medan. The method in this study uses a qualitative method by observing schools and conducting interviews with English teachers at MTS Ali Imron Medan.

This study aims to determine the interest and quality of the English teaching and learning process of students, especially in listening skills.  Knowing interests is carried out through the use of audio-visual media with role-playing methods that are expected to provide opportunities for the creation of pleasant learning conditions.  Thisclass obtained optimal results where students who were interested in taking English lessons could increase significantly. This research is in the form of Class Action Research  which is carried out using VCD media, which consists of four stages: planning, implementing actions, observation, and reflection. Actions can be done by applying learning with audio-visual media and continued with role-playing methods. This research was conducted on 11 students of class X 1 SMKS Generus Bangsa. Responses to the progress of student interest are obtained from the results of student questionnaires, student interviews, student learning logs, observations, interviews between teachers, teacher journals, daily test results and assignments. Instrument validation is carried out with critical reflection between research teachers and face validity. Data validation is carried out by triangulating observations from the aspects of students, teachers and partner teachers. The results of each cycle reflection are used to plan further steps.

This research targets to enhance pupil’s capability in reading comprehension so that the scholars are able to apprehend studying texts from books or other analyzing media. The pattern of this studies became students of eighth (2) Grade MTs Laboratorium Uinsu. This studies uses a qualitative and quantitative strategies. The research used observations and questionnaires because the device. The consequences of this look at suggest that the capability of the 8th (8) grade students of MTs Laboratorium Uinsu is pretty awful, they are very hard to recognize antonyms and synonyms of a word due to the lack of vocabulary they have got.

Menerapkan fasilitas sekolah adalah rencana manajemen untuk mengelola dan memelihara institusi pendidikan seperti sekolah, akademi dan perwalian multi-akademi dapat menjadi tugas yang berat. Namun, memiliki sistem manajemen fasilitas yang efektif seperti perangkat lunak manajemen fasilitas dan juga perangkat keras dapat memberikan beberapa keuntungan. Misalnya memperbaiki lingkungan belajar, meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah serta menunjang hasil pendidikan setiap siswa. Jika hampir 50% guru percaya bahwa tempat kerja mereka membahayakan kesejahteraan mereka, ada baiknya memikirkan bagaimana pengenalan tempat dan fasilitas komersial dapat membantu.

The purpose of this research is to find out the strategies of the G20 countries in anticipating the threat of the global crisis in Indonesia. This study uses qualitative methods with a descriptive approach to be able to describe in depth. The G-20 believes that a solution to the economic crisis requires continuous global cooperation. Through this collaboration, the best ways to resolve the crisis are formulated, both what must be done by each member country of the G-20 and what must be done by and through international financial institutions. In addition, being in the G-20 provides an opportunity for Indonesia to take a closer look at how developed countries make policies and then implement them in Indonesia if deemed good and appropriate. Each country must pursue a number of policies in an effort to respond to the crisis through fiscal stimulus, stimulate recovery of economic growth again in the crisis era, and then strive for economic stability that is resistant to similar crises in the future through strengthening the domestic financial sector.

The role of youth as the first generation of the Indonesian nation can be seen from the role of youth as agents of change. This study aims to provide a description of the role of youth in participating in the success of activities affiliated with political parties. The research approach used is descriptive with the type of research mixed method. The quantitative approach method uses the Kolmogorov-Smirnov method of hypothesis testing and analysis of variance through the two-way Friedman level. This study concludes first that the responses of the respondents, both youth and women, to activities affiliated with political parties are no different or the same. This means that activities affiliated with political parties are considered equally good by young people and women. Second, youths have significant differences in preferences for the four types of activities affiliated with political parties. In this condition, the youth as respondents considered that the four activities affiliated with political parties have different levels of advantages and disadvantages so that their preferences for the four are also different. There is a certain tendency in choosing activities affiliated with political parties.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.