Publication Search

Masalah sampah merupakan masalah yang sulit dicari solusinya., hal ini semakin bertambah apabila penduduk semakin padat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diatasi dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai tersebut menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat dilakukan atas partisipasi masyarakat sekitar. Dari hasil kreatifitas tersebut dapat diwadahi dalam bank sampah, yang dapat menampung dan memilah sampah, kemudian dijual atau dibuat kreatifitas berbagai asesoris dan hasilnya dapat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan demikian perlu dibentuk adanya bank sampah. Hal ini juga dilakukan di perumahan Joho baru Sukoharjo, yang mayoritas penduduk sekitar adalah perumahan. Dengan dibentuknya bank sampah maka dapat mengelola kegiatan tersebut. Dalam kegiatan pengabdian ini tim kami berusaha untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan pentingnya dibentuk bank sampah. Dalam kegiatan pengabdian ini juga tim kami memfasilitasi adanya peralatan berupa timbangan serta buku harian dan buku besar untuk mencatat transaksi dari hasil penjualan.Kata kunci : Peningkatan pendapatan, Bank Sampah

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh maraknya usaha wisata yang diinisiasi oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di desa Sidowayah, kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang memilki potensi wisata alam. Namun dalam perjalananya, upaya mempertahankan eksistensi dan pemasarannya justru menjadi beban tersendiri. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam promosi wisata. Metode yang digunakan adalah melaksanakan focus group discussion yang diikuti para penggiat wisata desa dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menemukan alternatif solusi. Kesimpulannya adalah bahwa promosi melalui media sosial sudah dilakukan dengan baik oleh penggiat wisata, namun lebih efektif jika yang melakukan adalah para wisatawan yang puas menyebarluaskan pengalaman mereka dalam wisata di desa Sidowayah.Kata kunci: media sosial, promosi wisata, Sidowayah

Anemia gizi besi pada ibu hamil masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu hamil yang cukup tinggidata WHO menunjukkan bahwa sekitar 30% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia.Teh dapat menghambat penyerapan zat besi karena didalam teh ada tanin.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Dusun Telaga Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. Desain penelitian yang akan digunakan adalah cross sectional. Populasi berjumlah 32 ibu hamil di Dusun Telaga Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.Sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 32 responden. Data dianalisis dengan menggunakan uji spearman rho.. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kebiasaan minum teh dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Dusun Telaga Piru Kecamaatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2019 (p-value : 0.022). Diharapkan bagi tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang kandungan dan bahaya mengkonsumsi teh pada waktu yang tidak tepat dan untuk ibu hamil agar meningkatkan gizi mereka terutama penyerapan unsur besi.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kepada lingkungan masyarakat mengenai perbaikan lingkungan serta menanamkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan dan mencegah banjir atau longsor dengan akibat terkikisnya tanah di tepian sungai ciliwung dengan menanam tanaman anti longsor. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah a. Observasi langsung, b. Melakukan kegiatan perencanaan proyek perbaikan lingkungan dimana kami membagi tim dengan beberapa tugas dan kegiatan yakni, langkah pertama membersihkan aliran sungai ciliwung, langkah kedua penanaman tanaman anti longsor dan terakhir melakukan pemilahan dan pengolahan sampah anorganik. c. Melakukan evaluasi dan shering bersama untuk menemukan kesepakatan bersama dalam melakukan perbaikan lingkungan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi terdiri dari : a. peserta diberikan pengetahuan umum mengenai jenis tanaman tepian sungai dan diberikan bibit tanaman yang akan ditanam untuk tanaman pencegah longsor sekaligus untuk penghijauan sekitar tepian sungai kegiatan dilakukan bersama komunitas “ngumpal” (Ngumpul Anak Lintas Ciliwung). b. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tim pengabdi membagi 3 kelompok dengan lokasi tugas berbeda-beda dan dengan tugas kelompok yang sama. c. Setelah membagikan kelompok kerja maka tim pengabdi melakukan kegiatan membersihkan sekitar aliran sungai dan kegiatan penanaman pohon atau tanaman tahan longsor. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu : a. Masyarakat sangat menerima dan menyambut secara positif dari kegiatan yang tim pengabdi telah lakukan. b. Masyarakat mulai terlihat peduli dengan mau mendengar penyuluhan dan mengikuti seluruh kegiatan yang telah tim pengabdi rancang untuk kegiatan pengabdian.

The provision of legal aid to the poor is an effort to fulfill and simultaneously implement a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens regarding the need for access to justice and equality before the law. The purpose of writing this thesis is to explain the mechanism for providing criminal legal aid for the poor in Semarang City, the fulfillment of the right to criminal legal aid for the poor, and the inhibiting factors for fulfilling the right to criminal legal aid for the poor in Semarang City. The approach method used is juridical normative, descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method used is literature study. This research is presented in the form of a report which is described induction through qualitative data analysis. The results showed that the mechanism of providing criminal legal assistance to the poor in Semarang City was in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2016 concerning Legal Aid, Semarang City Regulation Number 1 of 2016 concerning Implementation of Legal Aid and Regulation of the Mayor of Semarang Number 131 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning the Implementation of Legal Aid. The fulfillment of the right to criminal legal aid for the people of Semarang city so far the fulfillment of the right to legal aid in criminal cases against the urban poor has not been maximized because it has not been felt by all levels of society, especially the poor who do not know about the existence of free legal assistance, besides that it is also constrained by budget constraints. The factors inhibiting the fulfillment of the right to criminal legal aid for the people of Semarang City are funding factors, law enforcement factors and community factors.   Keywords : legal aid, criminal cases, poor people

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui peran masyarakat dalammenanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemiliham umum 2019 di Desa PulosariKecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 2) Mengetahui faktor-faktor yangmelatar belakangi masyarakat menerima politik uang dalam pelaksanaan pemiliham umum2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 3) Untukmengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memanggulangi politik uangpada pemilu 2019.Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber datamenggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah masyarakatpeserta pemilu 2019 di Desa Pulosari Keacamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisisdata menggunakan model analisis interaktif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Peran masyarakatdalam menanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemiliham umum 2019 di DesaPulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar masih rendah, masyarakat DesaPulosari cenderung membiarkan dan bersikap terbuka terhadap praktik politik uang yangterjadi di desanya dan tidak melaporkan praktik politik uang tersebut kepada pihakpengawas pemilu. 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Pulosari dalammelakukan Money politics dalam pemilu yaitu karena masalah ekonomi, kebiasaan ketikapemilu, pendidikan politik yang rendah, sehingga masyarakat cenderung terbuka danmenerima kegiatan money politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan menerimasegala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat masyarakat merasa wajibuntuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis denganunsur-unsur paksaan dari para pelaku money politics. 3) Upaya yang dapat dilakukanmenanggulangi politik uang dalam pelaksanaan pemiliham umum 2019 di Desa PulosariKecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu dilakukan dengan memberikanpendidikan politik kepada masyarakat serta melaporkan kejadian politik uang kepadapengawas pemilu yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.Kata Kunci: Peran Masyarakat, Pemilihan Umum, Politik Uang

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu perwujudan karakter masyarakatIndonesia. Tujuan jangka panjang penelitian ini menemukan desain pengembangan ModelPembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan karakter masyarakatIndonesia di era media digital dan Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian menggunakanpenelitian dan pengembangan yaitu untuk menguji validitas dan efektivitas produk. Penelitianini menggunakan model pengembangan prosedural. Prosedur model ADDIE yang diadaptasi(Analisis, Desain, Pengembangkan, Implementasi, dan Evaluasi). Hasil penelitianmenunjukkan sebagai berikut: Analisis, Desain, dan Pengembangan inovasi media digitaldapat mengadopsi media digital dan revolusi teknologi; yang Implementasinya adalahlangkah nyata untuk sistem pembelajaran yang dibuat; Evaluasinya adalah proses untukmelihat apakah sistem yang dibangun sesuai dengan harapan awal atau tidak, yaitu padamodel desain sistem pembelajaran ADDIE. Berdasarkan model pengembangan instruksionalADDIE, model ini diadopsi pada tahap pengembangan model pembelajaran PendidikanKewarganegaraan, dengan modifikasi bernama "MPC" (Modification of Project Citizen).Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, Media Digital,Revolusi Industri 4.0

Sanggar tari merupakan sarana melakukan aktivitas berkesenitarian oleh sekelompok orang yang meliputi pelestarian, penelitian, dan kerjasama. Sanggar tari sangat diperlukan kehadirannya oleh masyarakat, seniman, dan pemerintah sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kesenian tari di Indonesia. Dengan upaya pemerintah dan seniman di Indonesia untuk melestarikan tari tradisional tersebut masyarakat terutama generasi muda lebih banyak berminat pada kesenian tari modern. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengaksesan informasi dapat dilakukan dimana dan kapan saja dengan media internet, baik menggunakan perangkat komputer, mobile device sehingga informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat. Penelitian ini mengusulkan pembuatan aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi lokasi sanggar tari. Algoritma Floyd-Warshall digunakan untuk menentukan rute terdekat pada lokasi sanggar-sanggar tari.  

Politik mungkin sudah tak asing lagi di Indonesia. Polemik politik yang bermacammacamsering mejadi daya tarik tersendiri di masyarakat khususnya utuk para kaum mudaIndonesia. Kaum milenial sering disebut pula sebagai cikal bakal penurus bangsa. Kaummuda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa karena diharapkan para kaum muda inimempunyai ide-ide yang kreatif untuk bisa merubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik.Namun, sering kali juga kaum muda sekarang menjadi sasaran bagi pemain politik. Anakmuda selalu diperebutkan politikus. Mendekati anak muda dengan segala cara, demi meraupsuara para pemilih pemula. Cara pemikiran kaum muda yang belum matang dan terkesanmasih labil sering dimanfaatkan. Terkadang pemikiran awam tentang politik oleh anak mudamalah dijadikan point emas bagi mereka. Padahal kemuda bukan hanya sekedar tampilan,muda berarti juga kaya dengan berbagai terobosan. Apalagi anak muda yang notabeniberperan sebagai pemeran paradigma pembangunan bangsa yang senantiasa mengedepankanetika yang tercantum pada nilai-nilai luhur pancasila.Anak muda jangan hanya dianggaptambang suara belaka, tapi gunakanlah suara anak muda sebagai penyambung aspirasi demipembangunan bangsa ini agar tetap dengan nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila itusendiri.Kata Kunci : Politik, Pancasia, Anak Muda

Rendahnya minat dan motivasi berwirausaha serta pola pikir sebagai pencari kerja (job seeker) dan bukanlah pencipta lapangan kerja (job creator) setelah menyelesaikan sekolah atau kuliah adalah masalah yang harus dipecahkan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat. Salah satunya adalah merencanakan usaha yang sebenarnya juga sangat menjanjikan sebagai pilihan karir usaha bisnis individu di masa depansetelah lulus kuliah nanti. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan minat dan persepsi dalam objektifitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah STAI Denpasar dalam berwirausaha agar pengembangannya dapat diterima di masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STAI Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif, dengan metode purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Adapun hasil penelitian adalah Persepsi awal mahasiswa STAI Denpasar terhadap objektifitas dalam membuka usaha masih negatif. Negatif disini dimaksudkan bahwa masih banyak mahasiswa yang berpendapat bahwa sangat sulit untuk membuka usaha sendiri. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, minat juga harus didukung dengan tindakan nyata, tindakan nyata yang mereka lakukan adalah yakin memulai usaha, belajar dari pengusaha yang telah sukses dan berani memulai usaha dengan keterbatasan yang ada.

Abstrak Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagaiaspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan sertasistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dantepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasanlembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintumengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi juga adalembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal. Dengan terbentuknya OJKdiharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruhdan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikankontribusi dalam pembangunan nasional.

Abstrak Lahan yang ditempati Warga Kampung Bugis merupakan tanah yang telahdihibahkan oleh Raja Pemecutan pada warga Desa Serangan, dan mereka menempatisudah generasi keempat. Sebelum eksekusi, telah dilakukan dialog dan negosiasi,tetapi warga Kampung Bugis tetap bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkanterjadinya penggusuran. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bantuanpendampingan dalam mengatasi anak-anak yang mengalami trauma pascapenggusuran; meminimalkan kondisi kesehatan pasca penggusuran; memulihkankondisi kesejahteraan pasca penggusuran. Prioritas dampingan bertujuan untukmengurangi dari keterpurukan; membantu menumbuhkan dampak sosial yang hilang,sebelum dan setelah penggusuran, khususnya dalam kohesi sosial.Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah strategi komunitasmarginal/ mustadh’afin. Pendampingan bagi masyarakat dalam kategori komunitasyang lemah ekonomi, tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki tempat tinggalpermanen. Sedangkan pendekatan dengan partisipatoris, melibatkan partisipasimasyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.Pendampingan ini dapat membantu warga yang tergusur dalam mengatasipermasalahan yang dihadapi. Warga tergusur saling membantu dalam mengatasitrauma anak, meningkatkan kesehatan, dan mendapatkan tempat tinggal layak.Kelayakan tempat tinggal sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah, tinggalmenunggu surat resmi tempat tinggal yang akan mereka dapatkan sesuai kesepakatanantar warga pengungsi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.   Abstract Kampung Bugis’s people have beenliving in Serangan Village. The landwasgranted by King of Pemecutan. They have living for fourth generation. Theyhave doing dialogue and negosiation before execution, but Kampung Bugis’s peoplewas keep stay in their land. Based on it, resultingchanges in the economy, patterns ofbehavior, and loss of residence.It is necessary to provide assistance in trauma healingwho experience post-eviction trauma; minimize post-eviction health conditions;restore post-eviction welfare conditions. The target priority is to reduce deterioration;helping to foster lost social impacts, before and after eviction, especially in socialcohesion.Marginal community strategy/mustadh'afin isthe strategy have use in thismentoring. Mentoring for the community in the category of economically weakcommunities, depends on others, and does not have a permanent residence. Whereasthe approach of this study is participatory, involving full and active communityparticipation in the entire research process.This mentoring can help displaced people in overcoming the problems faced.Evicted residents help each other in overcoming child trauma, improve health, andget a decent place to live. The feasibility of a place of residence has received aresponse from the government, just waiting for the official residence letter that theywill get as agreed between refugee residents, traditional leaders, community leaders,and the government.

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.

Nugget merupakan produk olahan makanan dalam bentuk beku yang mengalami pemasakan sampaisetengah masak (precooked), siap saji, serta telah berkembang di dunia dan diminati oleh masyarakat luas.Tekstur nugget pada dasarnya empuk khas daging serta tergantung pada bahan dasar pengisinya. Beberapapenelitian tentang nugget untuk membentuk tekstur yang disukai konsumen, nugget banyak disubtitusidengan banyak jenis ikan dan sayuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi yang optimaldalam pembuatan nugget ikan hiu dengan penambahan jamur tiram terhadap karakteristik kimiawi danorganoleptiknya.Perlakuan yang diterapkan meliputi perbandingan ikan hiu: tepung terigu (105g:60g; 75g:90g; dan45g:120g) dan jamur tiram (Putih, Kuning, dan Coklat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahanikan hiu dan jamur tiram berpengaruh nyata terhadap karakteristik kimia (karbohidrat, kadar abu, kadarair, kadar lemak, dan kadar protein). Hasil uji organoleptik dari nugget berbeda tidak nyata. Hasil penelitiandiperoleh kadar karbohidrat total (by difference) 29,97-57,42%, kadar air 27,7-59,31%, kadar abu 1,38-2,40%,kadar protein 6,13-24,31%, kadar lemak 0,06-0,08%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaikadalah perlakuan ikan hiu : tepung terigu 105g : 60g dan jamur tiram putih yang menghasilkan nugget ikanhiu dengan kadar air 43,2%, kadar abu 1,85%, kadar protein 24,21%, kadar lemak 0,06%, kadar karbohidrat3,58%, rasa jamur (1,30), tekstur juicines (0,88), aroma ikan hiu (1,43), dan kesukaan keseluruhan (2,56).Kata kunci : Nugget, ikan hiu, tepung terigu, variasi jamur tiram.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 sudah memuat kriteria ganti rugi bagi korban dampak lingkungan, namun pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskankriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif Kriteria ganti rugi untuk korban akibat pencemaran lingkungan hidup pengaturannya didasarkan pada perubahan nilai property sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, metode penghitungan aset masyarakat, penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan, hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan biaya sakit. Ganti rugi dianggap layak jikapencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan).Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar dan enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi