Publication Search

Dalam pembagian suatu harta warisan, diperlukan hukum yang mengatur terkait porsi pembagian yang seimbang. Contoh dari hukum yang mengatur pembagian porsi suatu harta warisan di Indonesia adalah Hukum Waris Adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas terkait bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan Hukum Waris Adat sebagai acuannya. Penggunaan Hukum Waris Adat sudah ada jauh lebih dahulu daripada hukum yang mengatur waris lainnya (Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam). Ketentuan dari Hukum Waris Adat dengan hukum waris lainnya tentu saja berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi sistem pembagian apa yang dianut didalam Hukum Waris Adat, siapakah ahli waris yang sesuai dengan Hukum Waris Adat, dan lain sebagainya. Hukum Waris Adat Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan pembagian warisannya. Sistem pembagian warisan secara Matrilineal menjadikan posisi dari pihak perempuan lebih tinggi dalam hal porsi warisan ketimbang pihak laki-laki.              

Hukum Waris adalah untuk membahas tentang bagaimana ahli waris memperoleh haknya atas benda-benda warisan serta peraturan yang berlaku untuk menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta bayar yang disepakati, proses untuk menentukan ahli waris, dan cara untuk memastikan bahwa harta warisan distribusi dengan baik. Penyelesaian waris didefinisikan sebagai proses melepaskan semua hak pewaris yang berujung pada pembagian benda warisan kepada ahli waris. Untuk membahas tuntas masalah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menentukan ahli waris dan mengidentifikasi benda-benda warisan, menetapkan harta bayar yang disetujui, dan mengatur penyebaran harta dengan cermat. Warisan merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan bagian dari hukum keluarga. Hukum warisan dikaitkan dengan ruang ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum berikut timbul dari terjadinya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk bagaimana hak diatur dan dipertahankan, dan kewajiban almarhum. Pewaris adalah istilah digunakan untuk menyatakan perbuatan melanjutkan harta yang ditinggalkan ahli waris atau surat pembagian warisan kepada ahli waris. Pengirim ini berarti tidak hanya kelanjutan dari warisannya tetapi juga kewajibannya warisan yang belum selesai.    

Hukum adat merupakan sebuah peraturan hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari peraturan-peraturan hukum adat yang ada berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dan dapat dipertahankan karena kesadaran hukum masyarakatnya. Posisi hukum adat sendiri tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis. Hukum adat sendiri merupakan sebuah produk budaya berupa peraturan yang didalamnya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam peraturan hukum adat juga diatur berupa hukum waris adat yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti garis keturunan dan lain sebagainya salah satunya yakni waris Minangkabau yang begitu unik. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah tergantung dengan kebijakan yang mengatur di daerah tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari. kesadaran, kebutuhan, dan keinginan, manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.    

Perang yang terjadi antara dua negara maupun lebih akan mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar guna mencari kehidupan yang lebih layak dan melarikan dari wilayah konflik. Negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang mau membuka perbatasan dan menerima pengungsi dari wilayah konflik terutama dari wilayah Timur Tengah. Jerman dengan kebijakan pintu terbuka yang dicetuskan pada masa kepemimpinan Angela Merkel meenrima banyak apresiasi dari banyak pihak. Akan tetapi dampak negative muncul dengan membeludaknya angka kriminalitas di Jerman dan hal ini membuat Jerman secara tidak langsung memikirkan keputusan mereka dalam menerima pengungsi. Artikel ini akan membahas problematika yang muncul dari penerimaan pengungsi bagi Jerman dan bagaimana identitas masyarakat Eropa memiliki peranan yang cukup penting.    

Adat pernikahan dalam budaya Melayu terkesan rumit  karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena pernikahan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga maupun masyarakat. Bukan sebatas pandangan rumit, namun ada juga kalangan berpendapat, ada melayu unik dan sangat menarik.Penelitian ini mengkaji tentang nilia-nilai tradisi pada upacara Tepuk Tepung Tawar perkawinan adat Melayu di Desa Labusel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Labusel yang bersuku Melayu. sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah  orang dari kalangan masyarakat. hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada masyarakat Melayu agar selalu mempertahankan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada perkawinan adat Melayu karena nilai-nilai yang terdapat Tepuk Tepung Tawar merupakan salah satu tradisi yang terdapat di dalam adat perkawinan Melayu di Desa Labusel. Berdasarkan pada tradisi tepuk tepung tawar sangat banyak dan menjadi acuan dalam bermasyarakat dan juga berkeluarga. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya mengenai tradisi Tepuk Tepung Tawar yang lebih luas lagi.    

The background of this study shows that there are a large number of beggars on Muaro Lasak beach, Padang City, both from children and the elderly. However, not all of the children who begged on the shores of Muaro Lasak Beach ordered their parents and some of their friends to join them. It is caused by a lack of communication between parents and children. Even indirectly the parents themselves tell their children to beg in order to get income. The type of research that the writer uses is a qualitative approach, with the intention of the researcher to describe by means of in-depth interviews with the object of research. The results of this study indicate that the large number of beggar children in Tapi Pantai Muaro Lasak, Padang City is caused by several factors, both from cultural factors, strength, emotions and context, self-esteem and self-awareness factors. The cultural activity factor that they carry out is no longer taboo but has become a habit that continues to develop and become a culture. This power factor causes the occurrence of children begging by their parents because they are in control at the location on Muaro Lasak Beach and become a strategy for children. The emotional factor is that they beg because of their own will and have been prohibited by their parents, but it does not rule out that they will stop begging on Muaro Lasak beach. the context factor refers to the environment, in this factor the environment is also important because there are children who beg only to follow their friends. The environment has a great influence on people's behavior. One self-esteem factor seeks attention from others because a lack of attention from parents can cause a child to seek attention from other people. The self-awareness factor of a beggar child who helps his parents' economy and the results they get will be given to his parents or grandmother. There are even barriers to interpersonal communication between parents and children that cause ineffective communication, namely process barriers, physical barriers, and emotional barriers.

The purpose of this study was to find out how the implementation of Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapur IX District and what materials were given by religious counselors at KUA of Kapur IX District during premarital guidance. The research method that the author uses in writing this article is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The sources of data from this study were extension workers at KUA Kapur IX District and books related to this research. The results of this study indicate that the implementation of Premarital Guidance at the KUA of Kapur IX District is carried out every Thursday starting at 10.00 WIB until it is finished. The methods used in providing premarital guidance to the bride and groom are lecture, discussion, and question and answer methods. In the implementation of premarital guidance at KUA Kapur IX District there were several supporting and inhibiting factors in achieving the successful implementation of the premarital guidance. The supporting factors are the willingness of the bride and groom, adequate facilities and infrastructure, and professional extension workers. And the inhibiting factor in the implementation of premarital guidance is that there are still prospective brides who are not punctual in following the guidance and there are still prospective brides who consider this premarital guidance not so important. The pre-marital guidance material given by the counselor to the bride and groom is material about the purpose of marriage, husband and wife's obligations, attitudes that support the realization of a happy/sakinah family, rules for husband and wife association, first night etiquette, mandatory bathing, times when it is forbidden to associate with the husband wife, things that are prohibited in the household, things that can disturb the harmony of the household, and so on.

Foster parents play an important role in exploring and developing the creative potential of foster children. Foster parents play a very important role in motivating children, as well as directing the activities of foster children so that they are useful in the future. One of them is motivating and directing children to participate in creativity development activities in the form of handicrafts. Creativity is an important thing in a person's life because it can make a person more productive and improve the quality of life and make it easier to find a way out of a problem. Through children's orphanages with various activities that are able to develop themselves both physically and spiritually. Orphanages can also form children's personalities to become independent and accustomed to things that train children to be more perfect. The purpose of this study was to determine the role of foster parents in developing the creativity of orphanage children through training. This study used a qualitative approach with descriptive methods and data obtained through observation and interviews. The location of this research is located at the Yatim Putri Bhakti Orphanage, Ms. Lubuk Attitude. With this research, it can be seen that the role of foster parents in increasing the creativity of orphans through training at the Yatim Putri Bhakti Orphanage, Mrs. Lubuk Kapaning, is by providing handicraft training, orphanage children can develop their creativity and become independent.

The problem in this study is the impact of orphanage parenting on the behavior of the children at the Ibrahim Situjuah Batua orphanage. Which parenting style is applied by the foster parents in the orphanage will have a major effect on a child's behavior because it is from the parenting style that the behavior will be maturely formed, both good behavior and bad behavior. The purpose of this study was to determine the parenting style of the orphanage on children's behavior. This study used a descriptive method with data collection techniques by means of observation and interviews. With the observation and interviews, the data obtained is clearer and more accurate.

Children are the seeds of the nation and state that will continue the struggle and ideals of the nation. Therefore, children need guidance and direction from an early age from their parents to face the various struggles they will achieve. While the family is the smallest group unit that is first encountered by children and it is from the family that children get non-formal education for the first time. Therefore, parenting is very important in educating children for their success in the future. Services and fulfillment carried out for children in orphanages are useful so that children can learn to be independent and not depend on others after leaving the orphanage. The education and skills obtained at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage have a strong personal attitude, are optimistic about themselves, and can open themselves up to always be enthusiastic about living the wheel of life. This type of research is descriptive qualitative, using data collection methods, namely observation and interviews. The purpose of this study is to find out how the parenting style of children at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage, the supporting factors and inhibiting factors in improving children's learning achievement at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage. Based on research conducted by researchers, the parenting style that is applied to children at the Aisyiyah Orphanage is democratic parenting, namely by giving affection, providing guidance, looking after, and also providing education and good parenting to children. In addition there are several factors inhibiting children's learning in improving learning achievement, namely limited funds or economy, then the supporting factors are the environment.

The first education of a child is parents, parents forbid how children behave and behave, every human being has a different way of shaping children's behavior, but it is different from children who live in foster care, children who are in orphanages are children who have deficiencies in the economy , children who do not have parents and others, those who are in orphanages are educated by foster parents or better known as caregivers. The focus of the researcher's research is to find out the efforts of caregivers in developing the discipline of orphanage children, in orphanages the attitudes and behavior of children are formed, namely how they work and behave, especially in forming child discipline. Caregivers have an important role in educating orphans both in small and big matters, various efforts are made by caregivers so that they can make foster children become good individuals and be able to be responsible for what is assigned to them so that they become trained. At the Aisyiyah Orphanage, giving punishment is the most frequently used effort by caregivers to make the orphanage children discipline, especially for children who have been repeatedly advised but are not deterred. This research method is a qualitative research with a descriptive approach

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Penelitian ini berbasis pada penelitian diskriptif, Dikatakan diskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah kemiskinan berpegaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.