Publication Search

Simpang empat tak bersinyal memiliki peran penting dalam mengatur pergerakan lalu lintas, namun sering menimbulkan permasalahan ketika volume kendaraan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang empat tak bersinyal di Simpang Jalan DR. Sutomo, Jalan Lintas Utama Sumatera, dan Jalan Letkol Rusman Effendy Bustan, Kota Baturaja, dengan menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui survei selama tiga hari dengan pengamatan pada jam puncak pagi pukul 07.00-09.00 Wib, siang pukul 12.00-14.00 Wib, dan sore pukul 16.00-18.00 Wib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin pukul 08.30–08.45 WIB dengan Qtot = 2.932 SMP/jam dan kapasitas simpang C = 3.446 SMP/jam. Perhitungan kinerja simpang menghasilkan derajat kejenuhan (DJ) = 0,85, tundaan rata-rata = 14,57 detik/SMP, dan peluang antrean berkisar 29%–57%. Berdasarkan kriteria PKJI 2023, simpang ini termasuk dalam Tingkat Pelayanan E Situasi ini menunjukkan bahwa kinerja simpang berada pada kondisi kritis dan tidak stabil.  

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

This community service activity aimed to improve communication competence and customer experience among service actors in a higher education environment. The training was implemented at Gedung Aula KPA Politeknik Negeri Sriwijaya on 19 February 2026 under the theme of excellent service transformation based on integrity to support the institutional commitment toward an Integrity Zone and Corruption-Free Area. The method consisted of preparation, needs identification, interactive presentation, case-based discussion, service communication simulation, and reflective evaluation. The material emphasized service attitude, active listening, empathy, complaint response, and customer experience touchpoints in academic and administrative services. The activity showed that participants were able to identify the importance of consistent communication behavior, emotional control, and service recovery in creating positive experiences for students, lecturers, partners, and public stakeholders. The implication of this activity is the need for continuous service culture reinforcement through standard operating procedures, role-play-based training, and periodic evaluation of user satisfaction in higher education services.

The Free Health Check-up (CKG) is a government program designed to strengthen promotive and preventive health efforts through the early detection of risk factors, pre-disease conditions, and diseases across the community according to the life-cycle approach. As a relatively new initiative, the implementation of the CKG program in primary healthcare settings still requires further evaluation to assess implementation readiness, digital support systems, and community participation. This literature review aimed to examine the implementation of the Free Health Check-up Program in primary healthcare services. Relevant literature was retrieved from the Google Scholar database using the keyword "implementation of the free health check-up program" and was limited to open-access, full-text articles published between 2025 and 2026. The search identified eight eligible articles, which were extracted and analyzed in this review. The synthesis revealed three major themes in the implementation of the CKG program: (1) primary healthcare service readiness, (2) digitalization and reporting systems, and (3) community participation and communication strategies. Primary healthcare readiness includes the availability of human resources, infrastructure, medical equipment, consumable medical supplies, funding, service workflows, and cross-sectoral coordination. Digitalization through the SATUSEHATplatform and integrated reporting systems has the potential to improve service efficiency; however, challenges remain regarding digital literacy, internet connectivity, and the technical capacity of healthcare personnel. Community participation is influenced by knowledge, attitudes, the roles of community health volunteers, teachers, healthcare workers, and communication strategies tailored to the characteristics of the target population. The successful implementation of the CKG program requires strengthening primary healthcare systems, optimizing digital health platforms, and adopting community-based communication strategies to ensure the program is more effective, inclusive, and sustainable.

This study aims to develop a strategy for developing praise and worship services through a deeper biblical theology of Psalm 150, as a fundamental solution for congregational growth at YHS Eka Sinta Church in Kapuas Regency. The main premise of this study is based on the crucial disconnect between contemporary church music practices, which tend to be performative, and the essence of the doxology authoritatively contained in the text Scripture. By integrating descriptive qualitative methods and an exegetical biblical theology approach, this study explores the imperative meaning and poetic structure of Psalm 150 and then engages them in intercultural dialogue with the sociocultural context of local churches in Kalimantan. The results reveal that the biblical theology Psalm 150 emphasizes the totality of instrumental use and the universality of the subject of praise as an absolute reflection of God's sovereignty and might. Field findings indicate that the effectiveness of music services is often hampered by technical limitations and theological shallowness of liturgical ministers. This study concludes that healthy congregational growth, both in terms of spiritual quality and quantity, is rooted in the extent to which the church able to actualize biblical theological values ​​in expressions of praise that are relevant and resonate with the cultural background and local identity of its congregation. The resulting strategy offers a holistic ministry model, in which church music returns to its essential function as an instrument of faith transformation and a means of growing the Kingdom of God, adaptively yet faithful to the biblical text.

This study examines the effectiveness of the GOOL (Dukcapil Go Online) service in accelerating the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Probolinggo City. GOOL is a digital-based civil administration service innovation that allows residents to process civil documents without visiting the office in person. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Effectiveness indicators were based on Campbell's (2014) theory, covering: program success, goal achievement, community satisfaction, and overall objective attainment. The findings indicate that the GOOL service is generally effective in expediting birth certificate issuance. Supporting factors include collaboration with healthcare facilities (Indonesian Midwives Association and hospitals), an integrated 3-in-1 service program, and adequate technological infrastructure. Inhibiting factors include technical difficulties during document uploads, unstable internet connections, and limited digital literacy among some residents.

Patient satisfaction is a key indicator of health service quality in the National Health Insurance era. Outpatient services for BPJS members still face problems regarding waiting time, communication, and facilities. This study aimed to analyze factors affecting BPJS patient satisfaction with outpatient service quality at Malahayati Islamic Hospital Medan in 2026. A cross-sectional analytic design was applied to 150 respondents selected through consecutive sampling. Data were collected using a validated questionnaire (r>0.361; α=0.876) and analyzed by Chi-square and multiple logistic regression. Results showed that waiting time (p<0.001), staff competence (p<0.001), staff attitude (p<0.001), drug availability (p=0.032), facility comfort (p<0.001), administrative ease (p=0.003), and information clarity (p=0.008) were significantly associated with satisfaction. Multivariate analysis revealed waiting time as the most dominant factor (OR=5.42; 95% CI: 2.31–12.71), followed by staff competence (OR=4.18), facility comfort (OR=2.87), and staff attitude (OR=2.42), with Nagelkerke R²=0.512. Hospital management should optimize service flow and adopt digital queuing systems to enhance patient satisfaction.

The development of Artificial Intelligence (AI) has driven significant transformation in hospital management, particularly in operational efficiency, service quality, and patient safety. This study aims to analyze the implementation of AI in hospital management based on recent scientific evidence from 2020 to 2026. The method used was a systematic review guided by the PRISMA 2020 framework. Literature was retrieved from PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar, and ProQuest. From 360 identified articles, a stepwise selection process was conducted, resulting in 15 articles that met the inclusion criteria. The findings indicate that AI contributes to improved operational efficiency through patient flow optimization, operating room management, workforce scheduling, and electronic medical record management. AI also enhances service quality through predictive data analytics and supports patient safety through risk detection and early warning systems. In conclusion, AI has strong strategic potential to support modern hospital management. However, its implementation still faces several challenges, including human resource readiness, data security, algorithmic bias, system interoperability, and investment requirements. Therefore, AI implementation should be carried out in a planned, ethical manner and evaluated from a health economics perspective.

Independent Nursing Practice (INP) is a form of healthcare service that provides direct care to the community, including Homecare services. Public interest in these services is influenced by various factors; however, the dominant factors affecting interest in the Tambah Rejo area have not been clearly identified. This study aimed to identify and analyze factors associated with interest in Homecare services at independent nursing practices and to determine the most influential factor. This study employed a quantitative approach using an analytical survey design with a cross-sectional method. A total of 153 respondents were selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using the Chi-square test and multiple logistic regression. The results showed significant relationships between economic factors (p = 0.023; OR = 2.187), distance (p = 0.003; OR = 0.361), comfort (p < 0.001; OR = 49.67), service quality (p = 0.009; OR = 0.404), family support (p < 0.001; OR = 52.62), patient satisfaction (p < 0.001; OR = 0.212), and interest in Homecare services. Multiple logistic regression analysis revealed that comfort was the most dominant factor influencing interest in Homecare services (p < 0.001; OR = 0.124). Comfort was identified as the strongest determinant affecting community interest in Homecare services at independent nursing practices. Therefore, improving comfort in service delivery should be a primary priority in the development of independent nursing practices.

Independent Nursing Practice (INP) is a form of healthcare service that provides direct care to the community, including Homecare services. Public interest in these services is influenced by various factors; however, the dominant factors affecting interest in the Tambah Rejo area have not been clearly identified. This study aimed to identify and analyze factors associated with interest in Homecare services at independent nursing practices and to determine the most influential factor. This study employed a quantitative approach using an analytical survey design with a cross-sectional method. A total of 153 respondents were selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using the Chi-square test and multiple logistic regression. The results showed significant relationships between economic factors (p = 0.023; OR = 2.187), distance (p = 0.003; OR = 0.361), comfort (p < 0.001; OR = 49.67), service quality (p = 0.009; OR = 0.404), family support (p < 0.001; OR = 52.62), patient satisfaction (p < 0.001; OR = 0.212), and interest in Homecare services. Multiple logistic regression analysis revealed that comfort was the most dominant factor influencing interest in Homecare services (p < 0.001; OR = 0.124). Comfort was identified as the strongest determinant affecting community interest in Homecare services at independent nursing practices. Therefore, improving comfort in service delivery should be a primary priority in the development of independent nursing practices.

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan organisasi. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadipiro 4 Kota Surakarta, tingginya tuntutan pekerjaan, sistem kompensasi, dan potensi stres kerja menjadi isu yang diduga memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction pegawai SPPG Kadipiro 4 Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 35 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan workload, kompensasi, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (F = 42,971; sig. = 0,000). Secara parsial, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (sig. = 0,000), sedangkan workload (sig. = 0,783) dan stres kerja (sig. = 0,310) tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80,6% variasi job satisfaction dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, khususnya dalam instansi pemerintah yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Budaya kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Secara simultan, disiplin kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin kerja dan semakin baik budaya kerja yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yang berjumlah 68 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Selain itu, disiplin kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Kondisi kerja yang tertib, nyaman, aman, serta didukung hubungan kerja yang harmonis mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan rasa puas pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.