Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada Hotel XYZ Malang dan rekomendasi yang tepat dengan menggunakan metode COSO framework. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, pengendalian internal terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Hotel XYZ Malang kurang efektif karena perusahaan masih belum memenuhi beberapa komponen COSO antara lain lingkungan pengendalian, aktivitas  pengendalian, pengawasan kinerja. Akibat  dari  permasalahan tersebut  memungkinkan terjadi ketidakjelasan kedudukan dan koordinasi oleh posisi yang tidak tercantum, karyawan tidak mengerti tugas dan tanggung jawab secara jelas dan terperinci, departemen front office tidak memiliki dokumen guest folio sebagai arsip, terjadi kecurangan, manipulasi dan penggelapan aset perusahaan oleh karyawan yang tidak bertanggungjawab, tidak ada pertanggungjawaban oleh pihak manajemen kepada owner, tidak ada kepastian dan penilaian kinerja setiap karyawan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, fungsi purchasing tidak memiliki dokumen advance form sebagai arsip. Perusahaan perlu melakukan perbaikan struktur organisasi, membagikan job description secara tertulis, menambah dokumen pada departemen front office, melakukan pemisahan dan penambahan karyawan, mengadakan otorisasi terhadap laporan keuangan, mengisi posisi general manager dan general secretary yang kosong, memperbaiki sistem dan prosedur pengeluaran kas melalui dana kas kecil

Pasar yang efesien, pasar akan cepat bereaksi terhadap  informasi  baru  yang  masuk akan  tercapai  harga keseimbangan yang baru. Pada prakteknya, di pasar modal muncul fenomena yang menunjukan penyimpangan yang bertentangan dengan konsep pasar modal yang efesien (Market Anomaly). Anomali-anomali tersebut antara lain Efek Januari. Penelitian ini bertujuan mengetahui efek januari di Bursa   Efek   Indonesia   Priode   2006-2009.   Penelitian   ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (LQ45) selama januari 2006 s.d desember 2009. Sampel yang diambil sebanyak 16 emiten melalui sampel purposive. Data analisis dengan analisis Regresi dengan Variabel Dummy.Hasil penelitian melalui uji regresi variable dummy menunjukan hanya pada bulan oktober mempunyai rata-rata return berbeda lebih kecil dari bulan januari dan bulan januari bukan merupakan bulan dengan return tertinggi sehingga tidak terbukti adanya efek januari.

Professors profession is a profession that is very noble because it carries a very big task that can affect the progress of a nation. The advanced nation must have qualified human resources (HR) that can compete with other countries. In creating quality human resources, the role of education is very important. The role of education according to Law no. 20 of 2003 on the national education system. Performance appraisal is the determination of the operational effectiveness of an organization and its personality based on the target of predetermined strategy, standard and criteria. Lecturer performance appraisal results will produce tremendous results for the study program or faculty, especially determining the decision given rewards or sanctions, other than that the lecturer is motivated to improve its performance. Competence is a statement that describes the appearance of a certain ability unanimously which is a combination of knowledge, skills, and attitudes that can be observed and measured. Whereas with the design of the lecturer performance data management system, performance appraisal will facilitate communication between lecturers and appraisers that are done by simply entering certain data to produce monitoring information routinely and useful. Indicators that assess the main activities of pedagogic competence, personality competence and propesional competence, the value becomes a reference aspect assessed in the lecturer appraisal process. The data used is also taken from student's idenpendensi, so that consistency is maintained.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum diatur di beberapa Undang-Undang namun secara prinsip hanya diatur di dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hal ini yang akan menjadi obyek penelitian dalam tesis ini tentang reposisi bantuan hukum probono. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif,       Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Adalah sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi bahkan seorang Advokat dilarang menolak penanganan perkara yang dimohonkan oleh orang atau kelompok yang tidak mampu, dan ini adalah pengabdian bagi advokat. Delapan tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disyahkan, muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Hadirnya UU Bankum memberikan ruang bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat mengakses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan dibukanya akses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum pada UU Bankum telah menggeser semangat bathin pengabdian Probono Publico pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga posisi   Probono Publico menjadi bias

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dana hibah di provinsi Jawa Tengah.  Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengontrol kegiatan di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan Islam. Kemiskinan bisa diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara membuka lapangan pekerjaan yang secara otomatis mengurangi angka kemiskinan, sejauh manakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mendukung investasi permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanaKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam suatu kajian peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013dan bagaimana problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013. Metode yang diguakan dalam penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam. Problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 yakni Faktor internal dari dalam Dinpm PTSP Kabupaten Demak Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, solusi yang diambil adalah dengan tetap memaksimalkan tenaga yang ada kedua, Sarana dan prasarana yang sudah terlalu lama, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri

Tujuan dari penelitian ini adalah   untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E CommerceLovebird. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana   Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan wirausahawan. Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan   wanprestasi maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni berdasarkan pasal 62 Undang undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Adapun problematika perlindungan Konsumen E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan hukum terhadap produsen atau penjual barang terkait pelanggaran terhadap undang undang konsumen masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksekusi putusan pengadilan agama mengenai nafkah Iddah, Mut ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut ah adalah   mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) membuat publik bertanya-tanya karena Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat dan juga belum ada kesepakatan yang jelas dan pasti antara kedua pihak yaitu Kemenristek dengan Organisasi Advokat terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPA kedepan seperti apa.Dari latar belakang tersebut dua permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana Kewenangan Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ; (2) Bagaimana Pengaturan ideal Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Simpulan yaitu Kewenangan organisasi advokat dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yaitu masih melekat   serta turut andil dan tetap harus bekerjasama untuk menjalankan Pendidikan Profesi Advokat. Dengan belum adanya kesepakatan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka mekanisme pelaksanaan PPA ini belum jelas dan pasti. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang terbaru nanti memiliki kualitas tinggi.

Zakat is a religious maaliyah ijtima iyah , worship associated with theproperty, which has a position is very important to improve the welfare of thecommunity, if properly managed, trustworthy, transparent Shari'a compliantIslamiyah, both collection and distribution. Suspected not optimal zakat becausethe government does not have specific policies to make zakat as a source of state  revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of  poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to  charity as a major instrument in the nation's economy.The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriateas the fight against poverty? And how is ideally Baznas utilization of zakat inCentral Java province attempted to alleviate poverty? The purpose of this studywas to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight againstpoverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznasstrived for poverty alleviation.The method used in this research is juridical empirical research, theresearch refers to the norms and principles of law contained in legislation andjudicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research  is descriptive analytical research, a study that tried to illustrate the legal issues,  legal and studying it or analyze it according to the needs of the research in  question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data,processing is done, analyzing and constructing thoroughly, systematicallydescribes the relationship between different types of data. Further data iscompleted and processed, and then analyzed descriptively. So as to provide asolution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat forPoverty Reduction Efforts?  Baznas utilization of zakat in Central Java province is not suitable as  reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only  a couple of the Local Government Unit (SKPD) only in Central Java. Poverty is  not just caused by natural factors alone, but also equitable development factors  influence on this issue. One solution is to empower community-based charity. In  effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in  society.