Kemiskinan merupakan salah satu masalah krusial di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif dan efisien dapat diketahui dengan melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi eviews 9.0 yang datanya diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang antara tahun 2010- 2018. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan berarah negatif terhadap angka kemiskinan. PDRB memberikan pengaruh yang signifikan dan berarah positif terhadap angka kemiskinan. Sedangkan variabel angka harapan hidup memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Tetapi variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan.

Nasionalisme mulai digoncang kembali dengan gerakan radikalisme dan ekstremisme. Kondisi sosial masyarakat yang terguncang mendorong diperlukan upaya, baik untuk meredam ataupun membangun kembali ketahanan nasional dan nasionalisme di dalam masyarakat. Tulisan ini menyajikan sebuah nilai luhur yang ada dan berkembang di wilayah Dusun Kenteng, Sumogawe Kabupaten Semarang. Nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal dipakai sebagai pondasi membangun ketahanan nasional di dalam masyarakat. Melalui kajian deskriptif analisis, dengan memakai kajian literatur, dilengkapi dengan wawancara dan pengamatan sebagai sarana pengumpulan datanya, serta dianalisis menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman didapati bahwa nilai luhur yang dapat dikembangkan menjadi elemen pembangun ketahanan nasional yaitu Perilaku tepo slira lan biso rumangsa, Perilaku karyenak tyasing sesame dan Perilaku sepi ing pamrih. Ketiga nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal setempat dapat dipakai menjadi stimulant dalam mengembangkan ketahanan nasional di dalam masyarakat. Masyarakat dapat mencintai budayanya dan dapat dipakai sebagai sarana membangun ketahanan nasional.

Pembangunan ekonomi daerah yang salah satunya bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Supaya pembangunan daerah lebih terfokus, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendeteksi sektor unggulan. Pendekatan shift share (SS), location quotient (LQ), dan tipologi klassen digunakan untuk mendeteksi sektor unggulan di Kabupaten Semarang. Hasil yang diperoleh yaitu sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor tertinggal yaitu pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor potensial yaitu pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor berkembang yaitu informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; jasa lainnya. Simpulannya adalah sektor industri pengolahan serta jasa keuangan dan asuransi merupakan sektor unggulan di Kabupaten Semarang. Selain itu sektor jasa lainnya (termasuk pariwisata di dalamnya); jasa pendidikan serta informasi dan komunikasi juga merupakan sektor berkembang yang mempunyai potensi besar untuk menjadi sektor unggulan. Sesuai prioritas pembangunan daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, maka perlu dipertimbangkan kembali sektor pendukung lainnya.

Diabetes Mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes dapat mengakibatkan komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler, seperti komplikasi neuropati dan penyakit vaskular perifer yang dapat menyebabkan masalah keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Tujuan penelitian untuk menggambarkan pengelolaan pasien dengan Diabetes Mellitus yang mengalami ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Metode yang digunakan adalah pengelolaan pasien dengan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Sampel penelitian ini adalah Tn S yang mengalami diabetes mellitus. Pengelolaan dilakukan selama 2 hari berupa perawatan kaki. Hasil pengelolaan didapatkan masalah ketidakefektifan perfusi jaringan perifer belum teratasi.

Baitul maal wa tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that can operate with cooperative legal entities, limited liability companies, even foundations or not incorporated. But the rules regarding the establishment of this BMT then changed after the enactment of Law No. 1 of 2013 about Microfinance Institutions (UULKM). At first the BMT was under the supervision of the Ministry of Cooperatives and Medium/ Small Business (for BMT with cooperative forms), and the Financial Services Authority (FSA/ Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) was not authorized to BMT. But after the UULKM, the involvement of the OJK became dominant to the BMT. Now the establishment of BMT is mandatory under the OJK's permission, otherwise the BMT is illegal. This paper discusses how the legal basis/ status of BMT, as well as how the role of the OJK in protecting customers of illegal BMT (case study of Global Insani BMT). Even though illegal BMTs are not under the supervision of the OJK, they are still an obligation of the OJK when the BMT has proven to be detrimental to the customer, especially if it is against the law.

Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Doubel flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ;   Transhipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.Dampak negatif dari iuuf di indonesia   antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional,; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan.

Since a long time ago, BRS (Hospital Assistance) had played a major role in saving lives. Under the Hague Regulations of 1907, BRS type ships were prohibited from being attacked in warfare and these ships themselves were prohibited from possessing weapons. Indeed, World War I and II experience shows that BRS ships remain the target of attacks. It was only after World War II was over, this immunity could be implemented in the field. The Republic of Indonesia is a participant of the Geneva Conventions of 1949 concerning Protection of War Victims by means of a declaration of participation dated 10 September 1958, based on Law Number 59 of 1958 concerning the participation of the Republic of Indonesia in all Geneva Conventions on 12 August 1949 (Lembaran Negara No. 109, 1958. BRS operates not only during wartime, but also during peacetime, BRS operations in peacetime in the form of disaster relief and ordinary situations. In ordinary situations, BRS visits remote islands to provide medical assistance and equipment free medical services for the local community

Banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte   misdrijvenl) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua   ratus   lima   puluh   rupiah). Namun dengan seiringnya waktu nilai Rp 250,00 sudah tidak bisa menjadi patokan karena meningkatnya harga perekonomian. Untuk itu di tahun 2012 Mahkamah agung mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak PidanaRingan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Tindak Pidana Ringan Tentang Pencurian Dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Di Kota Semarang.Permasalahan yang diangkat yaitu seperti menghitung konsep kerugian materil barang yang dicuri/dirusak oleh Pelaku dan Otoritas dari penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah di Kota Semarang.Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan pemecahan masalah dengan menganalisa kenyataan praktis dalam praktek.Menurut hasil penelitian penulis, ternyata kerugian yang dianggap sebagai tindak pidana ringan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 dimana kerugian dari benda dihitung dari harga barang dan tidak bisa dimaknai meluas kemana-mana. Artinya hanya objeknya saja, tidak termasuk hak-hak yang melekat didalamnya, otoritas dari penerapan peraturan tersebut menjadi hak penuh majelis pengadilan karena yang mengeluarkan Perma adalah mahkamah agung, namun adanya penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama MAHKUMJAKPOL   tentang   PERMA   Nomor   2   Tahun   2012   antara   Mahkamah Agung   Republik   Indonesia,   Menteri   Hukum   dan   HAM   Republik   Indonesia,   Jaksa Agung   Republik   Indonesia   dan   Kepolisan   Republik Indonesia   demi tercapainya sistem peradilan pidana terpadu (restoratif justice).

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan sekarang adalah  transaksi jual beli secara online atau  E-Commerce. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka (face to face) untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia maya. Eksistensi  E-Commerce  ini penting untuk dikaji bagaimana perlindungan hukumnya bagi konsumen dalam perjanjian jual beli online? Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data    melalui wawancara, kuesioneir,    studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli on line   tertuang didalam UUPK, UUITE, KUHPerdata sebagai induk dari hukum perjanjiannya, tetapi belum dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal.bila terjadi kecurangan dari pelaku usaha, baik itu tentang cacat produk, informasi yang tidak jujur maupun keterlambatan pengiriman barang.  

Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas   dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA