This study aims to analyze and examine the legal sanctions imposed on notaries who disregard the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regarding being summoned by investigators to attend examinations concerning deeds they have drafted. Notaries play a crucial role as public officers in creating authentic legal documents and maintaining the confidentiality of information, with certain legal protections that require approval from the Regional Notary Honor Council before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. The urgency of this research lies in the need to clarify the legal consequences for notaries who violate these summoning rules. This research employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches to study legal norms and incidents. Primary, secondary, and tertiary legal sources serve as the information bases. Descriptive, grammatical, and systematic interpretation is used as analytical tools to reveal the norms concerning the issues studied. Therefore, the novelty of this research is providing an in-depth analysis of legal sanctions for notaries who fail to follow the mandated summoning procedures, filling a gap in legal literature, and offering recommendations for policy reform. The findings of this study indicate that the ambiguity of norms and the gaps in legal regulations regarding the examination of notaries by investigators without permission from the Notary Honor Council can pose significant legal risks and inconsistencies in law enforcement. Thus, it is crucial to revise and clarify the regulations concerning the examination of notaries, including the mechanism for obtaining permission from the Notary Honor Council, to ensure legal certainty and avoid normative ambiguity that could affect the integrity of the notary profession and the judicial process.Tujuan penelitian ini meng?nalisis d?n mengk?ji pengenaan s?nksi hukum b?gi not?ris y?ng mengabaikan ketentuan P?sal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terk?it pemanggil?n oleh penyidik untuk h?dir d?lam pemeriks?an at?s ?kta y?ng dibuatny?. Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik dalam menciptakan dokumen hukum autentik dan menjaga kerahasiaan informasi, dengan perlindungan hukum tertentu yang mengharuskan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk Notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik. Untuk mengkaji norma-norma hukum dan kejadian-kejadian hukum, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber informasi hukum. Interpretasi deskriptif kualitatif, gramatikal, dan sistematis digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap norma-norma permasalahan yang diteliti. Maka kebaharuan penelitian ini adalah menyediakan analisis mendalam tentang sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang diwajibkan, mengisi celah dalam literatur hukum dan menawarkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan kekosongan dalam regulasi hukum mengenai pemeriksaan Notaris oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya merevisi dan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan Notaris, termasuk mekanisme pengambilan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi Notaris serta proses peradilan.

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara survei atau berdasarkan pengalaman orang lain. Kegiatan survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner berupa sebuah lembaran kertas yang berisikan beberapa pernyataan, yang kemudian disebarluaskan kepada responden atau subjek penelitian secara langsung. Seorang anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap memiliki pondasi diri yang cukup kuat, bersikap tenang, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh hal negatif dari orang lain. Sedangkan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati) memiliki sikap yang tidak tenang, cenderung emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang sudah berpisah atau bercerai harus tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh orang tua merupakan usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak pasca perceraian orang tua.

<em><span lang="EN-US">Waste is the one of serious problems faced by every city because the quantity continues increase along with population growth. Pekalongan is one of city that still has problem related to waste management. The only landfill in Pekalongan, (Bojonglarang landfil)l is already overload. This causes the need for expansion or build the new landfill in Pekalongan. The research aims to analyze the suitability of the Bojonglarang landfill location and analyze other alternative locations suitable for new landfills in Pekalongan. </span><span lang="IN">U</span><span lang="EN-US">se a quantitative descriptive method with a spatial approach with GIS. The results </span><span lang="IN">show</span><span lang="EN-US"> that the location of the Bojonglarang Landfill is less suitable</span><span lang="IN"> based on location and carrying capacity</span><span lang="EN-US">. </span><span lang="IN">T</span><span lang="EN-US">he research show that there are 5 locations that most suitable for the new landfill in Pekalongan. These locations include Sawangan Village, Bligorejo Village, Gejlig Village, Kesesi and Ujung Negoro Villages, and Pedawang and Legokkalong Villages. It is </span><span lang="IN">expected to be</span><span lang="EN-US"> input </span><span lang="IN">for</span><span lang="EN-US"> Pekalongan Government regarding policies related to landfills </span><span lang="IN">problem in Pekalongan.</span></em>

This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XIX/2022. The implementation of simultaneous elections involves the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council (DKPP). The quality and integrity of elections are not only influenced by these three central institutions, but also by the organizing committee in the field. Artikel hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang merepresentasikan pemilu bermutu dan berintegritas. Pada pemilu Serentak 2024, undang-undang yang digunakan tetap mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan beberapa perubahan yang diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIX/2022. Penyelenggaraan pemilu serentak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mutu dan integritas pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga lembaga pusat tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh panitia penyelenggara yang ada di lapangan. Pada periode sebelumnya, mutu pemilu di Indonesia cukup tercoreng dengan adanya korban jiwa dan korban jatuh sakit pada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga akibat dari kelebihan beban kerja. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah lebih dalam tentang beban kerja penyelenggara pemilu untuk menghindari korban dan meningkatkan efisiensi kinerja penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis pengaturan sistem pemilu serentak 2024 serta beban kerja penyelenggara pemilu menurut UU No. 7 Th 2017 tentang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi di Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka pada pemilu serentak 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya mewujudkan pemilu yang bermutu dan berintegritas. Di sisi lain, evaluasi pemilu periode sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak petugas penyelenggara pemilu yang bekerja melebihi beban kerja yang diatur dalam undang-undang.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi pada RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu serta untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana dalam proses tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan terkait erat dengan pembangunan yayasan kekayaan karena hasil kegiatan usahanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi yayasan kekayaan. Dan dalam hal rumah sakit yang didirikan oleh yayasan, maka kegiatan operasional rumah sakit merupakan peserta dari kegiatan usaha yayasan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang yayasan, yang menetapkan bahwa jika tujuan yayasan bergeser dari tujuan sosial atau nirlaba, asetnya tidak dapat dialihkan. Serta, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan pada UUY dan AD Yayasan, begitupula dalam hal alih Kelola RSKB IPHI Pedan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

This research aims to identify and analyze the factors causing the ineffectiveness of legal aid information in society and ways to enhance the understanding and legal awareness of the community, particularly among the impoverished, to utilize legal assistance. Despite legal provisions and institutions to address this issue, significant challenges still need to be addressed to ensure that the less privileged members of society have adequate access to justice. This research utilizes qualitative methods, specifically field research, employing a descriptive-analytical approach. The study delves into how to deepen the public's understanding of legal concepts to access advocacy services, especially for low-income groups. The findings of this research highlight the legal aid institutions in the Ajatppareng area, namely the Justice Image Institution of Parepare City, the Bhakti Justice Legal Aid Institution of Parepare, the Sunan Legal Aid Institute of Parepare, the Patriot Justice Legal Aid Institute of Sidrap, and the Patriot Indonesia Foundation, South Sulawesi Branch in Pinrang. These legal institutions provide legal assistance to impoverished communities in their respective areas, particularly in general criminal, narcotics, and juvenile cases. However, legal aid for impoverished communities facing legal issues in the Ajatppareng area has yet to be fully optimized, as many people still need to learn of the existence of these legal aid institutions. This lack of awareness is attributed to the limited dissemination of information to the community, resulting in unfulfilled access to justice for the impoverished. It is hoped that there will be an outreach to all segments of society, especially those with low incomes, regarding the existence of legal aid centers.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin untuk menggunakan bantuan hukum. Meskipun sudah ada ketentuan dan lembaga hukum untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses efektif keadilan. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif-analitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini ialah Lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatppareng yaitu Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang. Lembaga-lembaga hukum tersebut telah memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkotika dan kasus anak. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum yang ada di wilayah Ajatppareng belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin tidak tercapai. diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum. 

Purpose: The purpose of this study is to enhance the classification of batik motifs through the implementation of a novel approach utilizing Multi-Layer Convolutional Neural Networks (CNN). Batik, a traditional Indonesian textile art form, boasts intricate motifs reflecting rich cultural heritage. However, the diverse designs often pose challenges in accurate classification. Leveraging advancements in deep learning, this research proposes a methodological framework employing Multi-Layer CNN to improve classification accuracy.
Methods: The methodology integrates Multi-Layer CNN architecture with an image dataset comprising various batik motifs, meticulously collected and preprocessed for uniformity. The CNN architecture incorporates convolutional layers of different sizes (3x3, 5x5, and 7x7) to extract unique features from batik images. Training options, including the Adam optimizer and validation frequency, are optimized based on parameters to enhance model efficiency and effectiveness.
Result: Results from the experimentation demonstrate significant improvements in classification accuracy, with an overall accuracy rate of 90.88%. Notably, precision and recall scores for individual batik motifs, such as Motif Cual Bangka and Motif Rumah Adat Belitung, reached remarkable levels, showcasing the efficacy of the proposed approach.
Novelty: This study contributes novelty through the integration of Multi-Layer CNN in batik classification, offering a robust and efficient method for identifying intricate batik motifs. Additionally, the research presents a pioneering application of deep learning techniques in preserving and promoting traditional cultural heritage, thereby bridging the gap between tradition and modern technology.

Efforts to protect consumers' personal data on e-commerce platforms can be carried out by conducting a Data Protection Impact Assessment. This article discusses the indicators of the execution of Data Protection Impact Assessment by pivoting on the rights of personal data subjects based on Law Number 27 of 2022.  This research uses a library research method by focusing on legal materials so that it can be said to be library based. The results show that Data Protection Impact Assessment is explained in Article 34 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which is then further regulated through Government Regulations as mandated by Article 34 paragraph (3). However, the Government Regulation relating to this matter has not yet been ratified, so it still refers to the mandate of Law Number 27 of 2022. This Data Protection Impact Assessment indicator can refer to Article 16 paragraph (2), Article 34 paragraph (1) and (2), Article 35, Article 20 paragraph (2), and Article 27 of Law Number 27 Year 2022. In terms of Data Protection Impact Assessment indicators as the protection of consumer personal data on e-commerce platforms, it can refer to the mandate that explains the rights of personal data subjects and their limitations in a separate article and the form of personal data processing as mandated by Article 34 paragraph (2) of Law No. 27 of 2022.

Purpose: The objective of this study is to assess the usability of the Baraya Travel application, highlighting areas for enhancement to improve the online ticket booking experience for users. By concentrating on the Baraya Travel app as the research subject, the study intends to offer valuable insights for its developers. It emphasizes user feedback and recommendations to improve interface navigation, application speed, and the addition of new features, ultimately increasing convenience and ease of use. This study aims to provide an extensive examination of the app's performance, identifying precise areas where improvements can be made.
Methods: Using the Usability Testing methodology, particularly emphasizing the System Usability Scale (SUS), this study employs a quantitative research strategy. Surveys were administered to 409 Baraya Travel application users to gather primary data concerning usability aspects including user interface navigation, application responsiveness, and user convenience. The statistical analysis utilized both descriptive statistics, encompassing measures of central tendency and variability, to summarize the data, and potentially inferential tests like correlation analysis or t-tests, to investigate relationships and disparities between variables. The selection of statistical analysis aimed to offer a thorough interpretation of the data and extract meaningful insights into the usability of the Baraya Travel application. Furthermore, the utilization of the SUS evaluation metric provided a standardized measure to evaluate usability and facilitate comparisons across studies, ensuring consistency and reliability throughout the evaluation process.
Result: The examination of the SUS questionnaire indicated that users of the Baraya Travel application provided an average score of 75.26. This score suggests that the application demonstrates a commendable level of usability, earning a "Good" rating and a Letter Grade of "B". Nonetheless, there remains potential for enhancement to reach the desired standard of perfection. Users offered invaluable feedback and suggestions, highlighting the necessity for enhanced user interface navigation, improved application speed, and the implementation of additional features to augment convenience and user-friendliness.
Novelty: This research provides valuable insights for Baraya Travel application developers, emphasizing areas for improvement based on user feedback and suggestions. It contributes to the progression of online ticket booking systems, with the goal of enriching the overall travel experience for users. Highlighting the significance of user-friendly interfaces, efficient application performance, and convenient features is crucial for enhancing user satisfaction and fostering loyalty. Subsequent research endeavors could explore further factors influencing user satisfaction and loyalty in the context of digital travel applications.

Purpose: Face recognition has become an increasingly intriguing field in artificial intelligence research. In this study,   This study aims to explore the application of CNNs, implemented through TensorFlow, to develop a robust model for enhancing facial recognition accuracy in student attendance systems. The focus of this research is the development of a model capable of recognizing student faces under various lighting conditions and poses in an academic environment, using a multi-class dataset of student images collected from internship attendance records at the Computer Science Department.
Methods: The dataset, comprising facial images from 19 students, served as the foundation for training and validating the CNN model. The dataset, sourced from the computer science department's internship attendance records, included a total of 231 images for training and 59 images for validation. The preprocessing phase included facial area detection and categorization, resulting in a well-organized dataset for training and validation. The CNN architecture, consisting of seven layers, was meticulously designed to achieve optimal performance.
Result: The model exhibited exceptional accuracy, reaching 93% on the validation dataset after 300 training epochs. Precision, recall, and F1-score metrics were employed for a detailed evaluation across diverse classes, highlighting the model's proficiency in accurately categorizing facial images. Comparative analyses with a VGG-16-based model showcased the superiority of the proposed CNN architecture. Moreover, the implementation of a web service demonstrated the practical applicability of the model, providing accurate predictions with a remarkable response time of less than 0.3 seconds.
Novelty: This comprehensive study not only advances face recognition technology but also presents a model applicable to real-world scenarios, particularly in student attendance systems.