This study aims to analyze the role of the State Administrative Court Procedure Law (PTUN) in protecting citizens' rights against decisions of state administrative officials that are considered detrimental. In the context of a state of law, PTUN functions as a control mechanism against actions of administrative officials that are not in accordance with the law. The research method used is a qualitative approach, with data collection through literature studies, and analysis of PTUN decision documents. The results of the study indicate that PTUN plays an important role in upholding the principles of a state of law and providing legal protection for citizens. However, there are still challenges in its implementation, such as the slow trial process, lack of public understanding of PTUN procedures, and limited access to legal aid. To overcome these challenges, an increase in the number of judges, broader legal education for the public, and better access to legal aid services are needed. In conclusion, PTUN procedural law plays a vital role in ensuring that decisions of state administrative officials can be tested and legally accounted for, thus providing effective protection for citizens.

This study evaluates the effectiveness of digital learning media in improving numeracy literacy using a meta-analytic approach. A total of 21 relevant studies were analyzed to determine the effect sizes of various digital media, including augmented reality, website-based learning, and gamification, across different educational levels. The findings indicate that digital learning media significantly enhance students' numeracy skills, with an average effect size of 0.845. Factors such as instructional methods, material complexity, intervention duration, and types of digital media influenced the level of effectiveness. Website-based media exhibited the highest effectiveness (d = 1.48), while audiovisual and gamified media contributed positively to non-cognitive learning outcomes. This study underscores the importance of integrating digital media to advance students' numeracy literacy in the era of technology.

Artikel ini bertujuan untuk menginterpretasi mubadalah dapat menjadi alternatif solusi bagi hakim sebagai upaya menghadirkan putusan dalam sengketa hukum keluarga Islam yang adil jender. Interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan mampu memberikan makna konstruktif terhadap realitas kehidupan dan mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Temuan konsep pada artikel ini adalah bahwa ada tiga langkah yang bisa dilakukan hakim dalam melakukan interpretasi mubadalah, yakni menemukan nilai prinsipal, kemudian mencari gagasan utama atau ideal moral, dan terakhir menurunkan ideal moral tersebut kepada jenis kalamin yang tidak disebutkan dalam teks.

The scheduling and resource allocation procedure is an essential component of cloud resource management. Effective resource allocation is severely hampered by the task arrival rates' erratic and unclear behavior. To prevent under or overusing resources, an effective scheduling strategy is necessary. To improve scheduling and allocation performance, a multi-objective optimization technique is presented for the best resource allocation and task scheduling inside scientific workflow datasets in a heterogeneous environment. In the first stage, the system calculates four key metrics: Communication Cost, Computation Cost, Earliest Finished Time on a particular VM, and Total Task Length for a specific scientific workflow dataset. These metrics provide a comprehensive understanding of the resource requirements and help make informed scheduling decisions. In the second stage, tasks are clustered using the K-Means clustering algorithm. This clustering groups similar tasks together, making managing and scheduling them easier. In the third stage, the proposed resource allocation algorithm allocates the clustered tasks to the appropriate VMs. This step ensures that the tasks are assigned to the best-suited resources, optimizing the overall system performance and resource utilization. By following this multi-stage process, the system aims to achieve optimal resource allocation and task scheduling, thereby improving the efficiency and effectiveness of cloud resource management. The proposed method significantly outperforms PSO, CSO, and GWO by consistently achieving lower Makespan—under 400 units at 50 tasks—while maintaining high resource utilization rates above 0.75, demonstrating superior efficiency in task execution and resource management.

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasiltas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji regular dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelangga Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi nadministrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuemsi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumkah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.

Home, which should be the safest and most comfortable place, is actually a place where most women and children face suffering. The position of women and children as victims is very vulnerable because of gender differences that cause injustice, such as one of the murder cases handled by DP3A related to children who were victims of domestic violence, making it interesting to study in terms of victimology. The formulation of the problem in this study is the Implementation of legal protection for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service and Analysis of victimology for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service. The type of research used is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method uses non-random sampling at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service with a qualitative analysis method. The results of this study are that the implementation of protection for child victims of domestic violence is not optimal, because there is no supervision related to the implementation of protection from the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service, and based on the analysis of victimology for child victims of domestic violence, the rights needed by child victims can be identified so that they can help fulfill the rights of child victims of domestic violence.AbstrakRumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru bagi sebagian besar perempuan dan anak rumah menjadi tempat mereka menghadapi penderitaan. Posisi perempuan dan anak sebagai korban sangatlah rentan karena perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan seperti adanya salah satu kasus pembunuhan yang ditangani DP3A berkaitan dengan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji dalam aspek Viktimologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Analisis viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan nonrandom sampling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, dikarenakan tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta berdasarkan analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi hak-hak yang dibutuhkan oleh anak korban sehingga dapat membantu pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang ada dalam sejarah makam Nyai Ageng Dewi Maduretno. Penelitian ini merupakan penelitian istoris. Penelitian historis meneliti tentang sebuah fakta sejarah yang ada di suatu tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, dokumentasi dan wawancara, Subjek penelitian berupa kompleks pemakaman N  yai Ageng Dewi Maduretno yang berada di Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kisah hidup Nyai Ageng Dewi Maduretno berkaitan dengan masa kejayaan Majapahit, dimana Nyai Ageng Dewi Maduretno merupakan keturunan dari panglima perang kerajaan majapahit yaitu Empu Nala. Selain itu berkaitan juga dengan sejarah makam Nyai Ageng Dewi Maduretno yang menjadi asal usul dari sumber air kehidupan yang ada di Desa Pocong, Kabupaten Bangkalan

The claim formulation made by the plaintiff is used as a reference for a case or dispute in a court. A lawsuit that does not comply with the requirements of the procedural law will be declared that the lawsuit cannot be accepted or in other terms niet ontvankelijke verklaard (NO) in the final decision by the judge. There are various reasons for the dropping of the niet ontvankelijke verklaard, one of which is because the lawsuit that was made was not perfect, in the sense that the lawsuit was vague (obscuur libel). Obscuur libel means a claim whose contents are unclear so that it is said to be neither clear nor dark in the formulation of the claim. This research uses a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. This research contains an analysis of a decision which states that the lawsuit contains elements of obcur libel so it is declared unacceptable. Judges need to dig deeper into jurisprudence to analyze a lawsuit so that it produces the right decision.AbstrakFormulasi gugatan yang dibuat oleh penggugat digunakan sebagai acuan dari suatu perkara atau sengketa disebuah pengadilan. Gugatan yang tidak sesuai syarat dalam hukum acara akan dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau istilah lainnya niet ontvankelijke verklaard (NO) pada putusan akhir oleh hakim. Alasan dari penjatuhan niet ontvankelijke verklaard sendiri terdapat berbagai penyebab salah satunya dikarenakan gugatan yang dibuat tidak sempurna, dalam artian gugatan tersebut kabur (obscuur libel). Obscuur libel memiliki arti gugatan yang isinya tidak jelas sehingga dikatakan tidak terang atau gelap dalam formulasi gugatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan penekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berisi analisis suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan mengandung unsur obcuur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim perlu menggali lebih dalam mengenai suatu yurisprudensi untuk menggali dapat menganalisis suatu gugatan sehingga menghasilkan putusan yang tepat.

Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis Rhizophora dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.

This research aims to investigate the roles that Land Deed Making Officials (PPAT) play in the purchase and sale of land, particularly in cases where the legal owner is not present. Normative Legal Research is the research method employed to analyse the case of Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Tyres are used as case studies to show the legal implications of actions that violate the landowner's consent in a sale and purchase transaction. The results showed that Decision Number 3/Pdt.G/2023/PN. Ban, PPAT has a big responsibility in ensuring legal land sale and purchase transactions. The sale and purchase deed was executed without the landowner's consent, so because PPAT neglected to carefully fulfil its obligations, it is void. PPAT responsibilities include civil, criminal, and administrative aspects. PPAT can be punished if you make a false deed, and can be subject to administrative sanctions. This ruling confirms the importance of PPAT compliance with legal procedures to maintain legal certainty in property transactions. The legal consequences of this ruling emphasize the importance of valid consent in property transactions to prevent unlawful acts.AbstrakStudi ini bertujuan untuk mempelajari tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses transaksi jual beli tanah, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi tanpa persetujuan pemilik yang sah. Fokus penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban. Metode penelitian hukum normatif digunakan. Ban yang digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan implikasi hukum dari tindakan yang melanggar persetujuan pemilik tanah dalam transaksi jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Ban, PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan transaksi jual beli tanah legal. Tanggung jawab PPAT mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif; namun, jika PPAT tidak melakukan tugasnya dengan benar, akta jual beli tersebut menjadi batal secara hukum karena tidak adanya persetujuan dari pemilik tanah. Jika PPAT membuat akta palsu, mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPAT terhadap prosedur hukum untuk menjaga kepastian hukum dalam transaksi properti. Akibat hukum dari putusan ini menekankan pentingnya persetujuan sah dalam transaksi properti untuk mencegah perbuatan melawan hukum.