Quo Vadis Status Kondominium Hotel Berdasarkan Perspektif Regulasi Rumah Susun di Indonesia
(Syalaisha Amani Puspitasari, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/julr.v7i3.10874
- Volume: 7,
Issue: 3,
Sitasi : 0 21-Dec-2024
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
This research aims to identify the status of condominium hotels and to determine the legal implications of any deviation from the intended function of flats, both for the unit condotel’s owner and developer. In a condominium hotel, the unit owner is unable to control their unit, as their role is as an investor. Consequently, the unit owner is not permitted to occupy their unit for residential purposes because it is intended to be rented out as a hotel. Furthermore, the unit owner is not included in the PPPSRS, as all activities within the condominium hotel are carried out by the hotel operator. The lack of definitive regulations in Indonesia has given legal uncertainty due to the position between flats and hotel regulations. Hence, there has been a non-conformity between the main purpose of the building as stated in the Building Construction Permit (IMB), the role of the developer which has the potential to cause a conflict of interest with unit owners, as well as the reduction in interest in property investment in Indonesia. This research is normative-juridical with a statutory and conceptual approach. This research uses library research data collection techniques with descriptive and prescriptive data analysis techniques. The result of this research is that condominium hotels can be classified as flats through the adaptation of residential and business functions and involving owners such as PPPSRS to appoint and supervise the hotel operator. This research presents an implementation solution that can enhance legal certainty for owners and operators of hotels.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kondominium hotel dan untuk mengetahui implikasi hukum atas penyimpangan fungsi rumah susun terhadap pemilik unit dan developer kondominium hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia. Dalam konsep kondominium hotel, pemilik unit tidak dapat menguasai unit miliknya secara absolut karena kedudukannya hanya sebagai investor, sehingga unit tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan akan disewakan kembali sebagai hotel. Selain itu, pemilik unit tidak tergabung dalam PPPSRS karena seluruh kepentingan bersama diurus dan dikelola oleh operator hotel sebagai perpanjangan tangan developer yang kerap dipersamakan dengan PPPSRS. Tidak adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum seluruh aktivitas di kondominium hotel menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena kondominium hotel berdiri di antara regulasi rumah susun dan perhotelan. Akibatnya adalah terdapat celah untuk melakukan penyeludupan dan penyimpangan hukum, seperti ketidaksesuaian fungsi bangunan sebagaimana yang tertera dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peran developer yang terlalu mendominasi melalui operator hotel yang berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemilik, serta potensi menurunnya minat investasi properti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondominium hotel dapat dikategorikan sebagai rumah susun melalui penyesuaian fungsi hunian dan usaha, serta melibatkan para pemilik sebagai PPPSRS untuk melakukan penunjukan dan pengawasan operator hotel sebagai pengelola. Penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pemilik dan pengelola.
|
0 |
2024 |
Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
(Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/julr.v7i3.10473
- Volume: 7,
Issue: 3,
Sitasi : 0 03-Dec-2024
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation.
Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktekan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian e-court sebagai sarana pelaksana.
|
0 |
2024 |
Investor’s Obligations in Default Dispute of Build Operate Transfer Agreement for Market Revitalisation
(Lesha Hardiyanti, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/jic.v9i1.8648
- Volume: 9,
Issue: 1,
Sitasi : 0 27-Mar-2024
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
This research aims to find out the position of investor in the build operate transfer (BOT) agreement and the responsibility of investor due to default in the BOT agreement for market revitalisation. The government cooperates with investor to overcome capital difficulties. But there are still many default disputes in the implementation of the market revitalisation BOT agreement. Example, in Cikampek I Market, Metro City Market and Cibitung Main Market. This research is urgent to conduct because default disputes can result in financial and reputational losses for the government, and have negative impact on society. This research method is normative legal research. The novelty of this research is to explore the position of investors in BOT agreements in the face of possible negative impacts on economic, social, environmental and the application responsibilities for defaults by providing examples of real cases. The result of this study is that in the BOT agreement, the investor's position includes financing in development, management with risk management, transfer to ownership. The investor's responsibility due to the default of the market revitalisation BOT agreement includes compensation with dispute resolution for postponement of obligations in the addendum, fines, termination of the agreement.
|
0 |
2024 |
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf
(Elsi Safitri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/julr.v7i1.8120
- Volume: 7,
Issue: 1,
Sitasi : 0 19-Jan-2024
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
This research aims to find out the causes of default in the construction service procurement contract. This research also aims to find out the substance of the contract that causes one of the parties to default and the judge's consideration in making a decision. This research is based on the claim for compensation due to default. This research uses a normative legal approach method, statutory regulations, and jurisprudence (court decisions). The results of this study indicate that this agreement regulates legal relationships that contain rights and obligations. The construction work contract becomes an important instrument both in accommodating and limiting the rights and obligations of the contractor and the government during the implementation of the development process. In reality, in the process of implementing the contract, there is often a default from the contractor in the form of late implementation or non-performance of the work. But it is not uncommon for the government to default on making payments that are not on time and not in accordance with their achievements. The characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties, and the indicator is that one party feels harmed by the actions of the other party. Legal protection in the event of default in the procurement of construction services is that the party who feels harmed should be able to request reimbursement of costs, losses, and interest payments even though they are outside the contract agreement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui substansi kontrak yang menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini didasarkan pada tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi (putusan pengadilan) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengatur hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban. Kontrak kerja konstruksi menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi harus mengacu pada kontrak kedua belah pihak dan indikatornya adalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan perlindungan hukum dalam apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian.
|
0 |
2024 |
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan
(Dewa Ayu Sandira Putri, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/julr.v6i2.7306
- Volume: 6,
Issue: 2,
Sitasi : 0 09-Sep-2023
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of circumstances against the aggrieved party accompanied by a form of legal protection for canceling an agreement with a concrete case from a court decision. In making agreements, the parties often abuse the principle of freedom of contract so as to override the principle of balance and make the contents of the agreement unlimited, this results in an imbalance of bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing is normative juridical using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The novelty of this research is that it focuses on the impact of undue influence on disadvantaged parties along with case descriptions in both forms of abuse of advantage, and this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along with concrete cases related to the principle of balance. The results of this study show that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence can occur due to non-fulfillment of the principle of balance which results in abuse of circumstances which are classified as economic advantage and psychological advantage. Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences by canceling the agreement, if there is a material loss experienced by one of the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation. Tujuan penulisan ini yakni meneliti lebih jauh mengenai implikasi yuridis dari undue influence/penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang dirugikan disertai bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian para pihak sering kali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak sehingga mengesampingkan asas keseimbangan dan membuat isi perjanjian tanpa batas, hal ini berdampak adanya ketidakseimbangan posisi tawar dan kedudukan yang berakibat lahirnya penyalahgunaan keadaan (undue influence). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Hasil penelitian ini menunjukan undue influence belum diatur dalam KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. Undue influence dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi undue influence yaitu bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.
|
0 |
2023 |
Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi TikTok
(Kartika Eka Rilani, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman)
DOI : 10.26623/julr.v6i2.7280
- Volume: 6,
Issue: 2,
Sitasi : 0 30-Aug-2023
| Abstrak
| PDF File
| Resource
| Last.09-Jul-2025
Abstrak:
This research aims to discuss the civil liability for content creators and find out about legal protection for online comic creators in the TikTok application. Current developments make modified comics into digital forms that can be accessed in various applications or websites. This makes it easier for users to read comics online. The existence of online comics also makes it easier for copyright infringers to distribute them. The method used is to spread online comics by creating content on the TikTok application by content creators without permission from the online comic owner. As a result of the dissemination of other people's copyrighted works, it causes losses to online comic creators. Therefore, there is a need for protection for comic creators whose economic rights have been violated by the content creators. This study uses a normative juridical approach to legislation that is relevant to the issues discussed. The novelty of this research is based on online comics distributed through the TikTok application which have a commercial nature and are used for the benefit of copyright infringers. The results of this study are accountability in the form of compensation and submission of lawsuits against copyright infringers to the commercial court. As for the responsibility of the Tiktok application policy, such as deleting video content and blocking or closing the content creator's account. In addition to this, the form of legal protection for online comic creators is preventive and repressive protection. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait tanggung jawab perdata terhadap kreator konten dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta komik online di aplikasi TikTok. Perkembangaan saat ini membuat komik termodifikasi menjadi bentuk digital yang dapat mengaksesnya di berbagai aplikasi ataupun situs web. Hal ini mempermudah penggunanya dalam membaca komik secara online. Adanya komik online juga mempermudah pelaku pelanggar hak cipta dalam melakukan penyebaran. Cara yang dilakukan yaitu menyebarkan komik online dengan membuat konten di aplikasi TikTok oleh kreator konten tanpa izin dari pemilik komik online. Akibat dari penyebaran karya cipta milik orang lain menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pencipta komik online. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pencipta komik yang hak ekonominya telah dilanggar oleh kreator konten tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kebaharuan penelitian ini berdasarkan komik online yang disebarkan melaui aplikasi TikTok yang memiliki sifat komersial dan digunakan demi keuntungan pelaku pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi serta pengajuan gugatan terhadap pelanggar hak cipta ke pengadilan niaga. Adapun pertanggungjawaban dari kebijakan aplikasi Tiktok seperti penghapusan konten video serta pemblokiran atau penutupan akun kreator konten tersebut. Selain hal tersebut bentuk perlindungan hukum bagi pencipta komik online yaitu dengan perlindungan preventif dan represif.
|
0 |
2023 |