This study aims to analyze legal protection and compensation mechanisms for consumers who are victims of illegal MLM-based investments, referring to Law Number 8 of 1999, and to assess the role and effectiveness of the OJK in supervision and enforcement. This illegal investment phenomenon is relevant to study because it often utilizes manipulative tactics, including the use of misleading information to encourage potential consumers to allocate their funds. Although legal regulations related to consumer protection are available, effective implementation and supervision are often challenges in ensuring that victims receive fair compensation. The study uses a normative legal method by reviewing theories, concepts, legal principles, and related laws and regulations. The research findings show that victims of illegal MLM-based investments in Indonesia have legal protection under the Consumer Protection Law, with supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK). Victims have the right to file for a refund or compensation through a class action lawsuit mechanism. However, the limited assets of the perpetrator company are a major obstacle in implementing compensation. Therefore, a new, more effective approach is needed in supervision and law enforcement, including improving regulations to mitigate similar risks in the future.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan mekanisme ganti rugi bagi konsumen korban investasi ilegal berbasis MLM, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta menilai peran dan efektivitas OJK dalam pengawasan dan penindakan. Fenomena investasi ilegal ini relevan untuk dikaji karena kerap memanfaatkan taktik manipulatif, termasuk penggunaan informasi yang menyesatkan untuk mendorong calon konsumen mengalokasikan dana mereka. Meskipun aturan hukum terkait perlindungan konsumen telah tersedia, implementasi dan pengawasan yang efektif sering kali menjadi tantangan dalam memastikan korban memperoleh ganti rugi yang adil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan meninjau teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban investasi ilegal berbasis MLM di Indonesia memiliki perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Korban berhak mengajukan pengembalian dana atau kompensasi melalui mekanisme gugatan class action. Namun, keterbatasan aset perusahaan pelaku menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih efektif dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk perbaikan regulasi untuk memitigasi risiko serupa di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Kemampuan Menyimak dan Berbicara pada Kelompok B 3 TK Negeri Nusawungu Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap melalui kegiatan bercakap-cakap menggunakan media buku cerita bergambar pada semester dua tahun pelajaran 2021/2022. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus meliputi tahapan perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peningkatan terjadi pada setiap siklus, pada kondisi awal anak yang belum mampu menyimak dan berbicara dengan baik 14 anak (70%), anak mampu menyimak dan berbicara dengan baik 6 anak (30%). Pada siklus I anak yang belum mampu menyimak dan berbicara dengan baik 8 anak (40%), anak mampu menyimak dan berbicara dengan baik 12 anak (60%). Pada Siklus II anak yang belum mampu menyimak dan berbicara dengan baik 4 anak (20%), anak mampu menyimak dan berbicara dengan baik 16 anak (80%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode bercakap-cakap dengan buku cerita bergambar efektif dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak, khususnya dalam menyimak dan berbicara. Perubahan perilaku juga terlihat, di mana anak-anak yang awalnya kurang antusias menjadi lebih aktif dan tertarik untuk berkomunikasi.

The purpose of this research is to analyze how the impact of the placement of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract, as well as how the handling strategy of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract. This research is important to do, because in practice there are still many cases of Indonesian migrant workers who still do not fulfill their rights and obligations when they are placed in their destination country. The novelty in this research is to examine the impact of the placement of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the employment contract, as well as the handling strategy of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the employment contract which have been agreed upon, accompanied by case examples as a study for this research. The method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of this research show that Indonesian migrant workers who work not in accordance with their work contracts have an impact on migrant workers' rights not being fulfilled. The PMI Law regulates dispute resolution strategies for handling PMI cases as contained in Article 77.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dampak penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta bagaimana strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus pekerja migran Indonesia yang masih tidak dipenuhi hak dan kewajibannya saat ditempatkan di negara tujuan mereka. Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yakni meneliti mengenai dampak penempatan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati, disertai dengan contoh kasus sebagai studi penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja berdampak pada tidak terpenuhinya hak dari pekerja migran. Pada UU PMI diatur mengenai strategi penyelesaian perselisihan untuk penanganan kasus PMI yang terdapat pada Pasal 77.    

Services to residents in RW 10 Kayumanis, Matraman sub-district, if you want to make a cover letter for RT, the RW still experiences a manual system by coming directly to the RT secretariat's house. The problem is that it often happens that the RT is not at home. To overcome administrative problems, the author makes a web-based administration application in the Kayumanis village by changing the procedure from manual to computerized and to provide the best service for residents. The system development method used is SDLC starting from requirements making needs analysis of procedures in data services at the local RT, both designs making data service system designs using use case modeling, activity diagrams and proposal diagrams, the third stage of implementation is implementing from design to source. code according to the flow, the last stage of testing is testing the population administration service application accompanied by the head of the local RT.

A Facial photos in today's era are widely used as a media for identity recognition, but not many computer applications provide identity recognition of face photos that contain the names of the photo owners, to make an a prototype the sistems use a KNN algorithm, this algorithm work is by classifying the closest object and grouping it on predetermined objects. In this paper, the object is a face photo where the KNN algorithm will be used to classify the facial patterns contained in the photo. The stages in pattern recognition, starting from preprocessing, feature extraction and then classification. In addition to using the KNN algorithm for data classification, photo of faces will be detected and stored the T-Zone area and frontal face. In this paper 11 images used for data testing and the accuracy will be calculated using a recognition algorithm. The results of this paper are a facial recognition program using python that can display faces with a validity level of 82%.