Maraknya persaingan usaha ataupun bisnis yang semakin ketat dan global sekarang ini maka perusahaan sangatlah perlu untuk memperlihatkan kinerja baik ataukah buruk yang ada pada perusahaan. Hal itu sangatlah diperlukan, karena dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan khususnya dibidang keuangan, maka perusahaan dapat menyusun suatu strategi untuk bersaing dalam menghadapi pesaing –pesaingnya (Ass, 2020). Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan di dalam dunia bisnis sekarang ini, semakin ketat persaingan maka perusahaan akan lebih tertantang untuk memenangkan persaingan tersebut. Suatu perusahaan dapat memperoleh sumber dana yang  berasal  dari  luar  perusahaan  dan juga yang dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu  pertemuan  antara    pihak membutuhkan  dana  dan  pihak  yang  dapat  menyediakan dana (Mulyanti, 2017).

This research aims to determine efforts to overcome the spread of pornographic content on social media. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data that will be analyzed qualitatively. The research results show that efforts to overcome the spread of pornographic content on social media are carried out by providing guidance and counseling regarding the dangers and sanctions for spreading pornography in society, especially for students; Conduct dialogue both directly and via radio and other mass media. Apart from that, dialogue is also carried out with the wider community through community-based field activities, such as programs held for the community by the police, for example when the police are asked to provide a welcome and guidance to the community when there is an agenda in the sub-district and village; Carry out raid operations and process legally, namely the police, especially the Bone Bolango Police, carry out raids and operations at entertainment venues, hotels and accommodation, especially in boarding houses which may be used as immoral places. If found, the police will summon immoral perpetrators, including those who make pornographic videos and take legal action; and Providing protection for victims, by first receiving complaint reports, then collaborating with related parties to fulfill the victims' rights.

This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. This study is different from previous research, because in this study, it is described what kind of promise to marry which can be categorize as acts of a breach. The results of the study shows that, in its development, if it’s associated with the theory of legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement which has been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding, and there has been further development regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement, it can be said as a binding before entering the actual agreement, so, if it’s canceled, it has to be by the agreement of both parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikahi yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikahi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda, terdapat beberapa janji untuk menikahi yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.