This research aims to examine and analyse the concept and implementation model of fulfilling women's rights to inherited land in the Bagi Rusa inheritance system of the Bangka community and compare it with the concept of Islamic inheritance which distinguishes the inheritance rights of men and women. The study of the fulfilment of women's inheritance rights is always interesting, because there are issues of inequality and debate over their inheritance rights. This research is important to find out the basis of consideration for the fulfilment of women's inheritance rights in Bangka society. The method used in this research is normative juridical. The results show that in Bangka society, land as inherited property is often the object of inheritance. The fulfilment of women's rights related to the acquisition of inherited land is determined by the roles and responsibilities of women in their families. The greater the responsibilities and sacrifices made by women, the greater and more special the inherited land rights obtained. This concept is based on the principles of kinship, justice, and equality between men and women without distinguishing gender. Unlike the concept of Islamic inheritance, which does not give special rights to women for any reason, because men are considered more responsible for the sustainability and welfare of their families and this responsibility is not given to women. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep dan model penerapan pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris Bagi Rusa masyarakat Bangka dan dibandingkan dengan konsep waris Islam yang membedakan hak waris laki-laki dan perempuan. Kajian terhadap pemenuhan hak waris perempuan selalu menjadi hal yang menarik, sebab terdapat persoalan ketidaksetaraan dan perdebatan atas hak warisnya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemenuhan hak waris perempaun dalam masyarakat Bangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bangka, tanah sebagai harta warisan sering menjadi objek warisan. Pemenuhan hak perempuan terkait perolehan tanah warisan ditentukan oleh peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarganya. Lebih besar tanggung jawab dan pengorbanan yang diberikan perempuan, semakin besar dan istimewa hak tanah warisan yang diperoleh. Konsep ini didasarkan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan gender. Berbeda dengan konsep waris Islam yang tidak memberikan hak istimewa terhadap perempuan dengan alasan apapun, sebab laki-laki dianggap lebih bertanggungjawab atas keberlangsungan dan kesejahteraan keluarganya dan tanggung jawab tersebut tidak diberikan kepada perempuan.   

This research examines the crimes of the land mafia committed by certain officials who are directly related to the registration and certification of land rights and the guarantee of legal protection for victims. The research method used is normative juridical with the method of statutory approach, and conceptual approach. The results of the study show that the low level of public awareness of land documents owned and the frequent granting of power of attorney to others paves the way for the crime of the land mafia. The lack of transparency, weak supervision and law enforcement are the main problems of land crimes by the land mafia. Legal protection for victims can be done by making a complaint to the BPN, making a cancellation of the deed / fake document to the TUN court and asking for criminal responsibility for the perpetrators, especially unscrupulous officials who participate in land mafia crimes. Penelitian ini mengkaji mengenai kejatahan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu yang berhubungan langsung terhadap pendaftaran dan sertipikasi hak atas tanah dan jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dokumen tanah yang dimiliki dan kerap kali memberikan kuasa kepada orang lain membuka jalan terhadap kejahatan mafia tanah. Tidak tranparan, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menjadi problem utama akan terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan ke BPN, membuat pembatalan akte/dokumen palsu ke pengadilan TUN serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya terutama oknum pejabat yang ikut serta dalam kejahatan mafia tanah. 

The purpose of this study is to analyse the existing Land Bank arrangements in Indonesia and the legal implications of its arrangements for the management and control of land by the State. The problem is that the concept of land as state property has harmed the Indonesian constitution that "The land, water and natural resources contained therein shall be controlled by the state for the greatest prosperity of the people". Land that cannot be proven to have ownership is considered to have no ownership rights on it and becomes state land. The method used in this research is normative juridical. The results of this research show that there is a conflict of norms between the rules on the Land Bank Agency and the Indonesian constitution. So it is necessary to conduct a material test related to the article in the Land Bank Agency regulation to the Supreme Court. There are several studies that examine the Land Bank, but in this study there is novelty, namely judicial review related to articles in the Land Bank Agency rules.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Bank Tanah yang ada di Indonesia dan implikasi hukum dari pengaturannya terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah oleh Negara. Keterbatasan tanah dan jaminan ketersediannya untuk kepentingan umum ialah ugrensi pembentukan Bank Tanah, problemnya konsep tanah sebagai hak milik negara telah mencederai konstitusi Indonesia bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap tidak ada penguasaan hak di atasnya dan menjadi tanah negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat konflik norma antara aturan tentang Badan Bank Tanah dengan konstitusi Indonesia. Sehingga perlu dilakukan uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah kepada Mahkamah Agung. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Bank Tanah namun dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yaitu uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah. 

This research is a juridical study that examines in more depth related to legal issues regarding differences in the transfer of inheritance land rights to heirs of different religions and heirs in civil law and Islamic law. There are quite significant differences related to the transfer of land rights due to inheritance for heirs of different religions. In the concept of Islamic law, an heir of a different religion may not inherit land rights from an heir who has died. Meanwhile, civil law (BW) does not regulate this. In addition, a study was conducted to determine the transfer of ownership rights to land due to inheritance for heirs of different religions. The research method used is normative-juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that efforts to realize welfare for the community through the concept of perfect legal certainty regarding land are being made by the state against heirs of different religions to obtain land ownership rights because inheritance can be carried out with the concept of a mandatory will. This concept is very relevant to the fulfillment of inheritance land rights for heirs whose rights cannot be accommodated due to religious differences by prioritizing the principles of justice and welfare for every citizen. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam terkait isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam. Tidak adanya payung hukum yang jelas dan adanya perbedaan pandangan menjadi persoalan rumit terkait peralihan hak atas tanah sebab kewarisan bagi ahli waris beda agama. Dalam waris Islam ahli waris non muslim tidak diperkenankan memperoleh warisan hak atas tanah dari pewaris muslim yang meninggal dunia. Namun hukum perdata (BW) tidak memuat hal demikian. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap ahli waris beda agama terhadap hak tanah kewarisan dan tidak adanya paying hukum yang memadai berkaitan dengan persoalan hukum peralihan hak tanag warisan beda agama. Penelitian ini mengkaji peralihan hak milik atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan melalui konsep kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dapat dilakukan dengan konsep wasiat wajibah. Konsep tersebut sangat relevan terhadap agar terpenuhinya hak tanah kewarisan bagi ahli waris yang tidak terakomodasi haknya karena perbedaan agama dengan mengedepankan asas keadilan, persamaan hak dan kemaslahan bagi setiap warga negara.