The purpose of this study is to analyse the existing Land Bank arrangements in Indonesia and the legal implications of its arrangements for the management and control of land by the State. The problem is that the concept of land as state property has harmed the Indonesian constitution that "The land, water and natural resources contained therein shall be controlled by the state for the greatest prosperity of the people". Land that cannot be proven to have ownership is considered to have no ownership rights on it and becomes state land. The method used in this research is normative juridical. The results of this research show that there is a conflict of norms between the rules on the Land Bank Agency and the Indonesian constitution. So it is necessary to conduct a material test related to the article in the Land Bank Agency regulation to the Supreme Court. There are several studies that examine the Land Bank, but in this study there is novelty, namely judicial review related to articles in the Land Bank Agency rules.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan Bank Tanah yang ada di Indonesia dan implikasi hukum dari pengaturannya terhadap pengelolaan dan penguasaan tanah oleh Negara. Keterbatasan tanah dan jaminan ketersediannya untuk kepentingan umum ialah ugrensi pembentukan Bank Tanah, problemnya konsep tanah sebagai hak milik negara telah mencederai konstitusi Indonesia bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap tidak ada penguasaan hak di atasnya dan menjadi tanah negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat konflik norma antara aturan tentang Badan Bank Tanah dengan konstitusi Indonesia. Sehingga perlu dilakukan uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah kepada Mahkamah Agung. Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang Bank Tanah namun dalam penelitian ini terdapat kebaharuan yaitu uji materil terkait pasal dalam aturan Badan Bank Tanah.
