This research examines the crimes of the land mafia committed by certain officials who are directly related to the registration and certification of land rights and the guarantee of legal protection for victims. The research method used is normative juridical with the method of statutory approach, and conceptual approach. The results of the study show that the low level of public awareness of land documents owned and the frequent granting of power of attorney to others paves the way for the crime of the land mafia. The lack of transparency, weak supervision and law enforcement are the main problems of land crimes by the land mafia. Legal protection for victims can be done by making a complaint to the BPN, making a cancellation of the deed / fake document to the TUN court and asking for criminal responsibility for the perpetrators, especially unscrupulous officials who participate in land mafia crimes. Penelitian ini mengkaji mengenai kejatahan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu yang berhubungan langsung terhadap pendaftaran dan sertipikasi hak atas tanah dan jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dokumen tanah yang dimiliki dan kerap kali memberikan kuasa kepada orang lain membuka jalan terhadap kejahatan mafia tanah. Tidak tranparan, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menjadi problem utama akan terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan ke BPN, membuat pembatalan akte/dokumen palsu ke pengadilan TUN serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya terutama oknum pejabat yang ikut serta dalam kejahatan mafia tanah.
