The community empowerment program in Pendem Village in the institutional sector has not provided the expected benefits, so an evaluation is needed. This study aims to examine the implementation of the evaluation of the community empowerment program in the institutional sector in Pendem Village. This study uses a qualitative research approach using a descriptive method. The purpose of descriptive research is to describe problem solving in accordance with existing facts systematically and accurately. The steps in data collection in this study include interviews, observations and document collection. The selection of informants uses a purposive sampling technique, which is done intentionally or by directly appointing people who are considered to know the most and are able to answer research questions. The results of the study obtained the results that the evaluation of the women's empowerment program had approached expectations in general. However, behind the success of empowerment, there are still things that are lacking in the smoothness of empowerment activities, namely the inaccuracy of time from the community, especially women, in implementing the empowerment program being run. The suggestions given are, in the implementation of the program, punctuality, maintenance of facilities and infrastructure to support the achievement of program goals optimally.Program pemberdayaan masyarakat Desa pendem di bidang kelembagaan belum memberikan manfaat yang diharapkan sehingga diperlukan suatu evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan di Desa pendem. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan fakta yang ada secara sistematis dan akurat. Langkah -langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Adapun pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di lakukan dengan cara secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap paling tahu dan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa evaluasi program pemberdayaan perempuan sudah menghampiri harapan pada umumnya. Namun di balik kesuksesan pemberdayaan, masih ada hal yang menjadi kurangnya kelancaran kegiatan pemberdayaan yaitu ketidak tepatan waktu dari masyarakat khususnya perempuan dalam melaksanakan program pemberdayaan yang dijalankan. Saran yang diberikan adalah, dalam pelaksanaan program, ketepatan waktu, maintenance sarana prasarana guna mendukung pencapaian tujuan program secara maksimal.

This qualitative research focused on the timeliness and correctness of the public services of Birth Certificates and Unmarried Letters in the Tlogomas Sub-district to describe the reality of the efficiency of its service effectiveness in providing excellent service. In conducting it, the research gathered primary and secondary data and concluded that the sub-district provided its public services timely and accurately by guiding to Standard Operational Procedures. This research result meant that the Sub-district of Tlogomas providing its public services and effectively reaching its service aims was successful. The effectiveness of those public services brought the sub-district to excellent service in terms of both attitude and attention that were efficient as the officers would be able to be kind and mindful. Therefore, it was viable that the effectiveness of Birth Certificate and Unmarried Letter services in the Sub-district of Tlogomas has already been efficient in delivering public services excellently.Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada ketepatan waktu dan akurasi proses pelayanan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah agar dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang efisiensi efektivitas pelayanan publik dalam mewujudkan pelayanan prima di Kantor Kelurahan Tlogomas. Untuk menunjukkan hal tersebut, penelitian ini mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah pada Kelurahan Tlogomas sudah dilakukan secara tepat waktu dan akurat dengan berpedoman pada SOP. Artinya, Kelurahan Tlogomas berhasil menyelenggarakan pelayanan publik dan mencapai tujuan pelayanannya dengan efektif. Efektivitas pelayanan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah membawa Kelurahan Tlogomas pada pelayanan yang prima dari sikap dan perhatian dimana kedua segi ini efisien karena petugas bisa bersikap baik dan perhatian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelayanan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah di Kelurahan Tlogomas sudah efisien guna mewujudkan pelayanan publik yang prima

The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.AsbtrakPemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.

Many policies have been carried out to improve the performance of local government officials in providing optimal public services, one of which is the provision of Employee Income Allowances. Local governments can provide additional income to employees by looking at the regional financial capacity. The purpose of this study is to describe the implementation process and impact of the Pasuruan Regent Regulation Number 58 of 2018 concerning Additional Employee Income in improving employee performance at the Pasuruan District Livestock and Food Security Service. Qualitative descriptive research method. The results showed that the increase in income intended for employees had a positive impact on improving employee performance. Implementation of increased income aimed at employees to improve employee discipline both in attendance and when employees come home from work. The implementation of the policy of additional employee income is more directed to the theory of the Van Horn and Van Metter approach models. The implementation of employee income has not yet realized the implementation of the Employee Performance Target.AbstrakBanyak kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, salah satunya pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses  implementasi dan dampak kebijakan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan untuk pegawai memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan bagi pegawai meningkatkan disiplin pegawai baik dalam kehadiran pegawai maupun pulang kerja pegawai. Pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai lebih mengarah pada teori model pendekatan Van Horn dan Van Metter. Pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai masih belum mewujudkan pelaksanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).