The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.AsbtrakPemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.
