Many policies have been carried out to improve the performance of local government officials in providing optimal public services, one of which is the provision of Employee Income Allowances. Local governments can provide additional income to employees by looking at the regional financial capacity. The purpose of this study is to describe the implementation process and impact of the Pasuruan Regent Regulation Number 58 of 2018 concerning Additional Employee Income in improving employee performance at the Pasuruan District Livestock and Food Security Service. Qualitative descriptive research method. The results showed that the increase in income intended for employees had a positive impact on improving employee performance. Implementation of increased income aimed at employees to improve employee discipline both in attendance and when employees come home from work. The implementation of the policy of additional employee income is more directed to the theory of the Van Horn and Van Metter approach models. The implementation of employee income has not yet realized the implementation of the Employee Performance Target.AbstrakBanyak kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan di daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, salah satunya pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi dan dampak kebijakan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan untuk pegawai memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan penambahan penghasilan ditujukan bagi pegawai meningkatkan disiplin pegawai baik dalam kehadiran pegawai maupun pulang kerja pegawai. Pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan pegawai lebih mengarah pada teori model pendekatan Van Horn dan Van Metter. Pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai masih belum mewujudkan pelaksanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
