Pandemi Covid-19 telah mengubah perspektif kesehatan dunia, termasuk di Indonesia. Kewenangan pemerintah menjadi krusial dalam menanggapi krisis kesehatan ini. Berbagai kebijakan diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan meminimalisasi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan upaya pemerintah daerah pasca pencabutan kegiatan PPKM terhadap kesadaran kesehatan masyarakat di Kota Tangerang dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasca pencabutan kebijakan PPKM terhadap kesadaran kesehatan masyarakat di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa menunjukkan pasca pencabutan kebijakan PPKM Pemerintah Daerah Kota Tangerang tidak mengeluarkan kebijakan baru untuk menindak-lanjuti kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Tangerang tetap melakukan upaya kesehatan seperti protokol kesehatan, surveilans, vaksinasi, dan komunikasi publik untuk menanggulangi pasca pencabutan kebijakan PPKM. Faktor penghambat pasca pencabutan kebijakan PPKM berdasarkan Pemerintah Kota Tangerangvialah tidak adanya faktor penghambat yang dialami. Hal ini dikarenakan kembali pada kesadaran kesehatan masyarakat itu sendiri.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan (PUPR) Kota Bima memiliki wewenang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang. Kota bima dalam pelaksanaannya masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun identifikasi masalahnya, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Bima dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Teori yang digunakan yaitu, teori kewenangan dan teori tata ruang. Metode yang digunakan yaitu, metode yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima, dan data sekunder. Hasil penelitian, Dinas PUPR Kota Bima menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, kewenangan Dinas PUPR Kota Bima diperoleh secara delegasi dan melaksanakan kewenangannya berupa pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatannya berupa penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta sosialisasi kepada masyarakat. Mereka juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, penetapan zonasi, perizinan, serta pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Terdapat 4 faktor kendala, yaitu kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai, masih terdapat peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, keterbatasan anggaran yang kurang mendukung penyelenggaraan tata ruang, dan masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang. Sarannya bahwa Dinas PUPR Kota Bima perlu meningkatkan sosialisasi dan sistem informasi tata ruang.

A gate is a structure in the form of an entrance or gate to an area or area. This structure is often found in temples and other Hindu religious shrines, because the gate is an important element in Hindu architecture. Gapura is also often interpreted as a gate. Pendopo is a building without walls with many pillars or pillars, this building is used as a place for meetings, pilgrimages, community meetings, and so on. Along with the progress of Kandawati village, especially the progress of Religious Tourism, it is necessary to build a gate as an icon of Kandawati Village. This gate building serves as an icon to attract tourists who will visit Kandawati Village. Therefore, the purpose of this service is to plan the design of the gate and pavilion of the Gandawati tomb in accordance with the cultural characteristics of Kandawati Village. The method of implementing the service includes site surveys, making working drawings of gates and pavilions, making budget plans, exposing the results of drawing designs and costs to the village. The result of this service is the compilation of technical drawings and budget plans that can be used by the village as the basis for the gate and pavilion construction plan. In this way, the village will be equipped with plans and cost plans when construction work is carried out.

ABSTRAK
 
Desa adalah struktur pemerintahan skala kecil yang ada pada kelompok masyarakat. Desa Sungai Rangit Jaya berada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bertujuan  untuk memahami tata cara dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa Sungai Rangit Jaya, maka data penelitian akan didasarkan pada kondisi dan situasi aktual sesuai dengan kenyataan dilapangan. Metode  yang digunakan dalam penelitian di Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan Desa, BPD, dan Masyarakat yang tinggal di desa. Dalam penerapan pengelolaan ADD, Desa Sungai Rangit Jaya telah menerapkan prinsip-prinsip berikut: akuntabilitas, transparansi, aspirasi, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa sudah dijalankan dengan ketentuan yang ada diKabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dijelaskan dengan seluruh rangkaian proses pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sungai Rangit Jaya meliputi tahapan: perencanaan ,penganggaran, pencairan, penyaluran, pemanfaatan, pengwasan, serta laporan pertanggungjawaban ADD sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2024.
 

Pemanfaatan energi terbaharukan  dalam pertanian ialah matahari yang merupakan energi yang tidak ada habisnya dan dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam lingkup pertanian, Salah satu bentuk pemanfaatan energi terbaharukan di Desa Pontang Legon ialah dalam teknologi yang dapat mengatasi permasalahan para petani konvensional yang sangat bergantung pada cuaca dan iklim disebut juga dengan agrivoltaic namun pemanfaatan energi terbaharukan untuk petani masih belum optimal sebab saat ini masih bersifat sporadis atau  hanya dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam pengabdian di Desa Pontang Legon ini ialah observasi, studi Pustaka dan evaluasi. Hasil dari uji pemanfaatan energi terbaharukan melalui agrivoltaic ini sangat baik berdasarkan hasil evaluasi sebab agrivoltaic ini efektif untuk hidroponik   dan meningkatkan efesiensi lahan.